spot_img
Kamis 9 Mei 2024
spot_img
More

    Soal Plaza Bung Karno, 50 Elemen Jabar Minta Emil Tidak Kendor

    BANDUNG,FOKUSJabar.id: Puluhan elemen masyarakat Jawa Barat mendatangi Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (2/8/2023). Kedatangan mereka meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak terpengaruh desakan menghentikan pembangunan monumen Perjuangan Bung Karno di Saparua.

    Kedatangan mereka juga dalam rangka menyikapi adanya penolakan rencana pembangunan monumen Bung Karno dari sekelompok orang yang menamakan diri Aliansi Pergerakan Islam Jabar yang dianggap mengada-ngada dan tidak masuk akal.

    Demikian disampaikan Ketua Olot Masyarakat Eka Santosa. Menurut dia, alasan-alasan atas penolakan pembangunan monumen itu pada dasarnya adalah ketidaksudian mengakui Ir Soekarno sebagai Proklamator, tidak mengakui sebagai penggali Pancasila dan tidak mengakui bahwa Soekarno berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

    BACA JUGA: Patung Bung Karno Setinggi 22,3 Meter Bakal Berdiri di Kota Bandung

    “Bahkan dengan alasan-alasan yang menjurus pada penghinaan terhadap pribadi Sang Proklamator,” kata dia.

    Pihaknya pun menyayangkan sikap kurang serius dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam hal-hal substansi wajib dievaluasi dan diwaspadai adanya keterpaparan sikap intoleransi. Hal itu terlihat dari Gubernur yang tidak menerima kedatangan elemen masyarakat yang hari ini datang ke Gedung Sate.

    “Kami menilai ada indikasi bahwa dia (Ridwan Kamil) bagian dari yang memberikan ruang dari sikap-sikap intoleransi,” kata Eka.

    Dia berharap pembangunan monumen perjuangan Bung Karno yang sudah disetujui Ridwan Kamil harus tetap dilaksanakan. Kemudian kaitannya dengan bentuk penghinaan terhadap Bung Karno harus diselesaikan secara hukum.

    “Kami akan melanjutkan ke jalur hukum, kami akan buat laporan ke Polda Jabar dan instansi hukum lainnya, karena ini menyangkut marwah kebangsaan tentang penghinaan terhadap seorang proklamator, seperti menyebut virus akidah dan tukang kawin,” kata dia.

    Menurut dia, Jabar harus bebas dari intoleran dan radikalisme. Dia meminta Kesbangpol dan Gubernur Jabar untuk mengevaluasi semua regulasi yang bernilai rasis, diskriminatif dan menghambat terhadap kebebasan beragama.

    “Termasuk mengevaluasi regulasi-regulasi yang ada di kabupaten/kota. Kami ingatkan kepada Ridwan Kamil untuk tidak main-main untuk konteks ini. Saya menganggap dia tidak serius, bahkan kami melihat dia memberikan ruang-ruang kepada gerakan-gerakan intoleransi,” kata dia.

    (LIN)

    Berita Terbaru

    spot_img