BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jabar, Ajam Mustajam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum serta izin operasional madrasah serta pesantren Mahad Al Zaytun Indramayu, Kamis (11/5/2023).
Ajam mengatakan, monitoring dan evaluasi kurikulum ke pesantren merupakan kewenangan dari Kemenag, yang memang dilakukan secara rutin.
“Kami ke Mahad Al Zaytun hanya untuk monitoring dan evaluasi kurikulum serta izin operasional madrasah dan pesantren. Karena hal ini menjadi kewenangan kami,” kata Ajam.
BACA JUGA: Profil Pendeta Saifuddin Ibrahim yang Bikin Geger Minta Al-Qur’an Direvisi
Menurutnya, hal ini dilakukan untuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, baik dalam kurikulum maupun proses pembelajaran.
Ia mengatakan, hasil monitoring dan penjelasan pihak Mahad Al Zaytun awal pekan lalu bahwa kurikulum dan izin operasional yang dilakukan Mahad Al Zaytun masih menggunakan kurikulum pemerintah.
“Jadi, ini yang kami maksud tidak ada penyimpangan, yakni dalam proses pembelajaran,” kata Ajam.
Ajam menjelaskan bahwa pernyataan Mahad Al Zaytun tidak ada penyimpangan adalah semata dari kurikulum dan izin operasional madrasah dan pondok pesantren.
BACA JUGA: Bertemu dengan Bupati Pangandaran, Husein Ingin Tetap Jadi Guru
“Soal penilaian praktek peribadatan dan pengalaman agama di Mahad Al Zaytun yang viral saat ini, itu bukan ranah Kementerian Agama melainkan kewenangan Majelis Ulama Indonesia dan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem),” kata dia.
Terkait dana pendidikan di Al Zaytun, menurut Ajam, secara prinsip biaya pendidikan sudah di-cover melalui bantuan operasional sekolah (BOS). Namun, untuk sekolah swasta jika satuan pendidikannya perlu bantuan biaya mereka bisa mengkomunikasikannya dengan pihak orang tua yang difasilitasi komite sekolah.
 Kementerian Agama (Kemenag) Jabar, Ajam Mustajam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum serta izin operasional madrasah serta pesantren Mahad Al Zaytun Indramayu){kind=link}