spot_img
Jumat 29 Maret 2024
spot_img
More

    DPRD Pangandaran Segera Panggil Bupati

    PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran Jawa Barat (Jabar) sedang tidak baik.

    Terkait hal itu, DPRD Pangandaran menuntut Pemda menjelaskan kejadian yang sebenarnya.

    Wakil Ketua DPRD Pangandaran, Jalaludin membenarkan isu terkait pemutusan listrik dan jaringan internet di kantor DPRD Kabupaten pangandaran.

    BACA JUGA: Petani di Dua Kecamatan di Pangandaran Terancam Gagal Penen

    Menurut dia, kondisi Kabupaten Pangandaran saat ini baru merasakan akibatnya karena belum tahu persis keuangan yang ada.

    dprd pangandaran fokusjabar.id
    Kantor Bupati pangandaran (foto web)

    “Kami kemarin sudah diskusi agar segera memanggil Pemda terkait penggunaan anggaran,” kata Jalaludin.

    Jalaludin mengatakan, kewajiban pemerintah menurut perundang-undangan harus sudah ditunaikan. Tapi hingga saat ini belum bisa di bayarkan. Di antaranya, pembayaran ADD yang baru dibayar 2 bulan.

    BACA JUGA: Ini Alasan Citumang Diserbu Pengunjung

    Kemudian THR PNS juga belum dibayar. Termasuk kondisi keuangan kesekretariatan DPRD yang ajuanya menurut DPA yang ada di DPRD dan selalu terealisasi kurang dari tiga puluh persen.

    Padahal menurut dia, selama ini dirinya mengajukan melalui kegiatan efisiensi dan memilah yang sifatnya urgen.

    “Misalnya DPRD mengajukan ganti uang dengan nominal Rp1,1 M, itu hanya bisa direalisasikan bagian keuangan Rp130juta,” ucapnya.

    Selain itu, pihaknya mengajukan kembali dengan nominal angka Rp1,5 M dan direalisasikan Rp500 juta.

    “Pemahaman kami, ini ada persoalan di tata kelola keuangan Pemkab Pangandaran,” jelasnya.

    Hal tersebut menjadi pertanyaan pihaknya apakah memang sumber pendapatan yang sudah diestimasi yang sudah ditetapkan DPRD Pangandaran macet atau ada pergeseran peruntukan sesuai dengan yang ditetapkan di APBD.

    “Mestinya kita sudah analisa ketika penetapan APBD. Bagaimana perkirakan kemampuan pendapatan kemudian belanja, kalaupun terjadi defisit tidak jomplang banget,” tegasnya.

    Jalaludin menilai ada sesuatu dibalik semua ini dan pemerintah daerah dituntut menjelaskan sejelas-jelasnya kondisi keuangan yang sebenarnya kepada publik.

    (Sajidin/Bambang Fouristian)

    Berita Terbaru

    spot_img