BANDUNG,FOKUSJabar.id: Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan meminta pemerintah pusat tidak memukul rata menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Sebab akan berdampak kepada kinerja pelayanan terhadap masyarakat khususnya di Kota Bandung.
“Jadi perlu pertimbangan betul dari pemerintah pusat terkait dengan kebijakan ini, karena menurut hemat kami itu akan berdampak pada kinerja juga untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kota terkait pelayanan di masyarakat,” kata Tedy di kawasan Batununggal Kota Bandung Jabar, Senin (6/6/2022).
Saat ini jumlah ASN di Pemkot Bandung sekitar 15 ribu orang dan jika ada yang pensiun pun tidak otomatis diganti. Pihaknya saat ini terus melakukan analisis dan kajian terkait kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Tenaga Honorer Kota Banjar Tidak Menerima THR
“Kita juga terus menganalisis terkait hal ini, dari pemerintah kota baru proses pengkajian tapi kita lihat harus betul betul mempertimbangkan. Jadi mana saja yang memungkinkan dan mana saja yang tidak memungkinkan. Jangan sampai pukul rata 100 persen,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak merekrut pekerja honorer. Sebagai gantinya, pemda diminta merekrut pekerja alih daya (outsourcing).
BACA JUGA: Ketua DPRD Kota Bandung Pastikan Stok Pangan Aman
(Yusuf Mugni/LIN)
