Kamis 12 Desember 2024

Resmi Ditutup, Rakornas Perpustakaan 2022 Hasilkan 9 Poin Rekomendasi

JAKARTA,FOKUSJabar.id: Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2022 menghasilkan beberapa poin rekomendasi penting yang menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh insan perpustakaan di seluruh Indonesia. Rakornas sendiri ditutup Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Ofy Sofiana di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (30/3/2022) petang.

Ofy mengatakan, digelar selama dua hari, rakornas dihadiri kurang lebih 10 ribu peserta yang terbagi dalam ruang daring dan luring. Peserta datang dari seluruh daerah di Indonesia diantaranya Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ketua Forum Perpustakaan/Penerbit Pengusaha Rekaman dan pihak-pihak yang telah melakukan kerja sama dengan Perpusnas selama ini.

Dari gelaran rakornas yang mengangkat tema ‘Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional’, para perwakilan dari daerah silih berganti menyampaikan masalah dan usulan solusi.

Isu utama dalam pelaksanaan rakornas adalah digitalisasi perpustakaan yang dinilai sudah menjadi kebutuhan wajib seluruh perpustakaan dewasa ini. Namun, benturan anggaran kembali menjadi isu penting yang menjadi masalah dasar. Kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda negeri, membuat anggaran Perpusnas yang kemudian dialokasikan ke daerah menjadi terkoreksi dan dikurangi.

“Selain memupuk semangat bersama dalam gala literasi yang tak boleh berhenti, seluruh stakeholder terkait dilibatkan dalam rakornas ini,” kata Ofy.

BACA JUGA: APDESI Kuningan Bantah Dukung Jokowi 3 Periode

fokusjabar.id perpustakaan perpusnas
Sekertaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana. (FOTO: Istimewa)

Dari pelaksanaan rakornas selama dua hari, lanjut dia, menghasilkan setidaknya sembilan poin rekomendasi penting. Rekomendasi ini dibacakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Moh. Hasan Sijaya.

Berikut sembilan poin rekomendasi hasil Rakornas Bidang Perpustakaan 2022:

1. Peningkatan budaya literasi dalam mendukung Program Prioritas Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter dengan indikator Nilai Budaya Literasi yang telah ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 71 (tinggi), dengan komponen utama tingkat kegemaran membaca masyarakat, akses internet, dan kunjungan ke perpustakaan/taman bacaan) seluruh jenis perpustakaan di Indonesia agar mendukung target capaian tersebut.

2. Perpusnas bersama-sama dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi, serta para pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi lintas lembaga untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan perpustakaan baik konvensional maupun digital guna mendukung pembangunan sumber daya manusia.

3. Perpusnas bersama-sama dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi serta para pemangku kepentingan melaksanakan transformasi perpustakaan sebagai sarana memperkuat akses informasi ilmu pengetahuan dan mendukung terwujudnya ekosistem digital nasional.

4. Mendorong terwujudnya perpustakan sebagai pusat pengetahuan, pusat kegiatan literasi , pusat berkegiatan masyarakat dan pusat pemajuan kebudayaan yang memungkinkan masyarakat dapat berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual dan berlatih keterampilan dan kecakapan hidup di seluruh wilayah Indonesia.

5. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendirikan perpustakaan umum di seluruh kecamatan hingga desa dan kelurahan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

6. Perpustakaan Nasional bersama-sama dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi serta para pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi masyarakat melalui peningkatan akses pengetahuan menyediakan bahan bacaan baik cetak maupun digital di tempat-tempat umum dalam bentuk layanan perpustakaan konvensional dan berbasis aplikasi digital.

7. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan progam dan kegiatan untuk mendukung percapaian target nasional peningkatan budaya literasi, sebagai salah satu Program Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2020-2024.

8. Perpustakaan Nasional dan para pemangku kepentingan bidang perpustakan untuk mendorong percepatan tersusunnya regulasi Peta Jalan Pembangunan Literasi (PJPL).

9. Perpustakaan Nasional bersama Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi serta para pemangku kepentingan untuk mengembangkan jejaring Kerjasama perpustakaan lingkup nasional.

BACA JUGA: Disdagin Kota Bandung Kembali Gelar OP Minyak Goreng

“Semua yang kita lakukan ini merupakan panggilan tugas dan kecintaan kita sebagai insan perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat di seluruh negeri yang kita cintai ini, sebagai prasyarat untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang maju dan unggul,” kata Ofy.

“Semoga apa yang telah kita kerjakan dan menjadi komitmen bersama dalam forum penting ini, dapat kita tindaklanjuti sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perpustakaan dan kepustakawanan,” Ofy Sofiana menegaskan.

Gelaran rakornas dibuka Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy sekaligus menjadi pembicara utama. Rakornas diisi Penandatanganan MoU Perpusnas dengan tujuh Perguruan Tinggi, penandatanganan MoU Perpusnas dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dilakukan Menteri I Gusti Ayu Bintang Darmawati dengan Kepala Peprusnas, Muhammad Syarif Bando.

Selain itu, diberikan penghargaan penting pada beberapa kategori perpustakaan daerah dalam melakukan kegiatan literasi. Sementara untuk sesi diskusi panel, menghadirkan sejumlah pihak terkait gerakan literasi mulai dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, DPR RI, Gubernur Sulawesi Tenggara, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Ageng)

Berita Terbaru

spot_img