TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Polemik penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) kian dahsyat.
Masyarakat miskin sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dibuat bingung bahkan tertekan dengan beragam ketentuan sepihak yang muncul di saat pencairan dana BPNT.
Salah satu contoh soal ketika KPM dipaksa bahkan dintimidasi oleh petugas penyalur bahan pangan atau sembako, agar berbelanja di agen/warung yang sudah ditentukan. Bahkan diancam dicoret dari daftar KPM jika hal itu tidak dilaksanakan.
BACA JUGA: Kemarut BPNT Kabupaten Tasikmalaya Dibidik Kemensos RI
KPM juga diancam dilaporkan ke Inspektorat jika memaksa meminta uang BPNT, alias tidak menghabiskan uang sebesar Rp 600.000 seketika untuk belanja bahan-bahan pangan sesuai jumlah yang telah disediakan pihak warung yang telah ditetapkan pihak tertentu.
Padahal, aturan sudah jelas dan surat edaran dari pemerintah termasuk dari PT POS pun sudah sangat kontras, bahwa KPM diberi kebebasan untuk membelanjakan dana BPNT di agen/warung mana saja dan tidak ada ketentuan harus menghabiskan uang BPNT pada hari yang sama setelah pencairan.
Yang lebih parah, ketika beberapa komoditas bahan pangan yang diterima KPM, dalam kondisi mengecewakan. Seperti kualitas beras yang buruk. Selain warnanya kusam juga aromanya tidak segar.
“Inilah fakta pahit yang harus kami terima sebagai masyarakat miskin. Kami ditekan untuk membawa sembako hasil penggantian kwitansi BPNT senilai Rp. 600.000. Sebanyak tiga karung beras mau tidak mau harus diangkut ke rumah. Padahal kami juga butuh minyak goreng untuk memasak,” tutur salah seorang KPM warga Selakaso Desa Selawangi, Heni atau dikenal dengan panggilan Ibu Nyai (46) kepada Fokusjabar.id, Jumat (4/3/2022).
Yang memprihatikan ungkap dia, ketika KPM mendapat daging ayam dalam kondisi tidak layak konsumsi.
“Kami sudah sampaikan komplain ke pihak penyedia sembako, tetapi jujur kami sangat kecewa dengan jawaban yang didapat. Pihak penyedia barang menolak untuk mengganti karena hal itu di luar tanggung jawabnya. Justru mereka menyalahkan PT POS yang datang terlambat hingga molor empat jam,” ungkap dia.
Dari serentetan kejadian itu lanjut Ibu Nyai, dirinya mempertanyakan kemana lagi harus mengadukan persoalan tersebut, jika PT POS pun tak bisa memberi solusi.
“Kami bersama KPM lainnya, mengadukan persoalan ini kepada pihak PT POS di sela-sela penyaluran BPNT di Desa Selawangi, sayangnya mereka tidak bisa memberikan jalan keluar karena berdalih hanya sebagai penyalur BPNT, tidak pada kapasitas bahan pangan. Terus hak-hak rakyat miskin ini harus kepada siapa lagi didengungkan?” ujar dia.
Yang diharapkan tegas dia, KPM diberi kebebasan membelanjakan dana BPNT untuk bahan pangan berkualitas, murah dan sesuai keinginan, di warung-warung sembako terdekat tempat domisili. Dan tidak ada penekanan, uang harus habis seketika.
Arinya tambah dia, KPM bisa saja membelanjakan uang BPNT untuk satu paket sembako yang dianggap cukup memenuhi kebutuhan satu bulan.
“Jika perlu setiap belanja ada struk pembelian resmi sebagai bukti bahwa KPM menggunakan BPNT dengan benar sesuai ketentuan. Untuk periode pencairan BPNT ke depan, kami berharap pemerintah daerah hadir dan mengawal kebaikan negara ini lebih mulus demi rakyat kecil di desa-desa,” jelas Ibu Nyai.
Menanggapi persoalan tersebut, Camat Sariwangi, E. Koswara mengatakan, pihaknya sudah secara tegas menyampaikan agar semua mengikut aturan. Salah satunya kebebasan KPM untuk membelanjakan dana BPNT dengan tetap menghormati kearifan lokal.
“Setelah pertemuan di Opproom Setda Kabupaten Tasikmalaya, kami langsung menggelar pertemuan dengan mengundang para kepala desa di Kecamatan Sariwangi, dihadiri Danramil, pendamping PKH dan pihak PT POS. Kami tegas disitu bahwa semua harus tunduk aturan. Tidak boleh satupun intervensi demi kepentingan sepihak sehingga memberatkan KPM,” kata Koswara.
Dia juga meminta kepada para pihak yang terlibat dalam suksesi program BPNT, untuk tidak mengintimidasi hingga ada ancaman ke KPM.
BACA JUGA: KNPI Tasikmalaya Buka Ruang Adu Konsep Calon Pemimpin
“Mari kita dukung program pemerintah ini sebaik-baiknya demi kehidupan lebih baik khususnya masyarakat kita yang jauh lebih membutuhkan bantuan. Insyaallah semua akan selamat dan berkah jika tunduk terhadap aturan,” ujar dia.
(Farhan)
 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) kian dahsyat.){kind=link}