BANJAR,FOKUSJabar.id: Ketua HMI Cabang Kota Banjar Jawa Barat (Jabar), Budi Nugraha menyayangkan tidak dirawatnya nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Banjar yang merupakan wajah dari instansi pemerintahan.
“Saya menyayangkan tidak dirawatnya nomenklatur DPUPRKP Kota Banjar,” katanya, Rabu (18/8/2021).
Budi pun mempertanyakan anggaran perawatan di Dinas PUPRPKP Kota Banjar apakah setiap tahunnya ada atau tidak. Jika ada, kenapa nomenklatur tersebut tidak terawat. Digunakan untuk apa dan kemana?
“Pasti ada anggaran untuk perawatan. Tapi kenapa nomenklatur tidak dirawat,” ungkapnya
Menurut Dia, tidak sepatutnya DPUPRPKP yang merupakan dinas teknis pembangunan tidak memiliki anggaran untuk perawatan kantor. Untuk membangun sebuah kantor dinas lain saja bisa menganggarkan dengan nilai milyaran rupiah, tapi kenapa untuk sebuah perawatan nomenklatur yang diprediksi hanya menghabiskan anggaran jutaan rupiah tidak bisa.
“Untuk membangun kantor dinas lain saja bisa, kok ini untuk perawatan kantor sendiri tidak bisa,” cetusnya.
Semua itu menurut Budi, kembali lagi pada pimpinan di dinas tersebut yang mana seharusnya peka dan melihat kondisi kantornya. Jika pimpinannya peka, pihaknya optimistis nomenklatur akan terawat.
“Semua tergangung dari pimpinan. Kalau peka, pasti diperbaiki,” katanya.
BACA JUGA: Peringati HUT ke-76 RI, Ratusan Anak Usia 12-17 Tahun di Kota Banjar Antusias Ikuti Vaksinasi Covid-19
Terlebih saat ini dalam momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana semua masyarakat menyambutnya dengan meriah melalui berbagai cara. Mulai dari memperindah rumah, halaman dan jalan.
“Meski dalam masa sulit pandemi Covid-19, masyarakat rela mengeluarkan isi koceknya (gotong royong) untuk memperindah rumah dan jalanan demi menyambut hari kemerdekaan,” ungkapnya.
Pihaknya berharap, para pejabat memberikan contoh prilaku nasionalisme terhadap negara dengan memperindah tempat kerjanya.
“Sangat tidak elok ketika ada pejabat yang bekerja di suatu instansi, dan instansi tersebut tidak diurus,” pungkasnya.
(Agus/Bambang)
