BANDUNG,FOKUSJabar.id: Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Jabar Dedi Supandi mengatakan, untuk percepataan vaksinasi massal akan memastikan kesamaan target di setiap daerah.
Hal tersebut dilakukan agar vaksinasi di kabupaten/kota di jabar bisa berjalan optimal secara cakupan maupun pesentase.
“Untuk itu kesamaan kebijakan vaksinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota juga perlu kita lakukan,” kata Dedi, Selasa (3/8/2021).
Untuk diketahui Populasi yang besar menjadi kendala sehingga laju vaksinasi di Jawa Barat masih tergolong rendah. Di mana pada dosis ke-1 menempati posisi 30 (12,88%) dan dosis ke-2 di posisi 21 (5,95%).
Terlebih, secara teori bahwa kekebalan komunitas atau herd Immunity dapat tercapai jika sudah dapat menyasar 70 persen dari populasi. Karena itu, Divisi percepatan Vaksinasi yang dibawahinya ini akan berupaya merealisasikan hal itu sesuai dengan mandat dari Pemerintah Pusat.
BACA JUGA: Polres Banjar Gelar Vaksinasi bagi Usia 12 Tahun Keatas di SMAN 2 Banjar
“Artinya, bila jumlah penduduk Jabar sekitar 45 juta, maka 70 persennya yaitu ditargetkan sekitar 37 juta yang mencapai herd immunity. Tinggal dipetakan per kabupeten kota,” katanya.
Dedi mengaku, komunikasi kebijakan yang efektif hingga level bawah atau fasyankes pun meski dimaksimalkan. Termasuk Penguatan penggunaan platform data stok vaksin (SMILE) untuk mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi lintas institusi baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Fasyankes.
“Hal tersebut dilakukan dengan cara, peningkatan compliance rate dari pelaporan menggunakan aplikasi SMILE, mendorong adanya pencatatan laporan konsumsi vaksin oleh TNI dan Polri,” kata dia.
Untuk mencapai itu, Dedi mengaku, telah merumuskan sejumlah program guna mempercepat laju vaksinasi di Jabar. Salah satunya melalui konsep vaksin Gendong.
“Jadi nantinya, setiap anak atau siswa pelajar ini membawa kedua orang tuanya juga kakek dan neneknya untuk mendapatkan vaksin,” katanya.
Yang kedua, Dedi menuturkan, konsep yang akan diterapkan yaitu menjadikan vaksin sebagai syarat berkegiatan di berbagai aspek kehidupan. Termasuk saat hendak berpergian atau traveling.
“Jadi, salah satu contohnya kalau ada yang mau izin mendirikan perusahaan, maka dari sekian persen karyawan itu harus sudah divaksin. Jika sudah menunjukan itu baru dapat diproses untuk mendapatkan izin,” katanya.
(Anthika Asmara)
