BANDUNG,FOKUSJabar.id: Literasi, ketika Indonesia belum merdeka, angka melek aksara Indonesia baru 1%. Kini, setelah 75 tahun merdeka, angka melek aksara sudah mencapai 99%. Namun, apakah tambahan melek aksara berarti juga melek literasi?
Jika pemahaman itu dijadikan parameter peningkatan literasi, maka kondisi saat ini tidak jauh berbeda ketika masa pra kemerdekaan. Artinya, kemampuan literasi baru sebatas kemampuan mengenal huruf, kalimat, memahami sebab akibat, dan menyampaikan pendapat.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan jika mengacu dari standar literasi yang disyaratkan oleh UNESCO, setidaknya ada empat tingkatan literasi. Pertama, tersedianya akses kepada sumber-sumber bahan bacaan baru yang terbaru (up to date). Namun, perkembangan teknologi digital di kota-kota besar di Pulau Jawa khususnya, tentu lebih cepat dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
“Faktor ketimpangan seperti ini juga mesti diperhatikan agar akses menuju sumber informasi tidak mengalami perlambatan,” ujarnya ketika mengikuti talk show ‘Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat’ yang digelar secara protokol kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, Kamis, (22/10/20).
BACA JUGA : Cara Daftar UMKM Online Dapatkan Bantuan Rp2,4 Juta
Kedua, standar literasi seperti yang disyaratkan UNESCO adalah kemampuan memahami bacaan secara tersirat dan tersurat. Ketiga, kemampuan menghasilkan ide-ide, gagasan, kreativitas dan inovasi baru. Dan keempat, literasi adalah soal kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi khalayak.
“Saat ini, Indonesia merupakan salah satu pangsa terbesar ekonomi dunia akibat seringnya sumber daya alam yang dieksploitasi, kemudian dikirimkan ke luar negeri untuk diolah dan dikembalikan lagi menjadi produk siap jual. Maka, penting untuk memiliki kemampuan literasi sebagai bagian dari percaturan global agar kita tidak selalu menjadi bangsa konsumen, melainkan bangsa produsen dengan iklim masyarakat yang produktif,” tambah Syari Bando.
Di samping itu, penyediaan infrastruktur seperti perpustakaan serta aksesibilitas internet yang masih terbatas tetap harus diupayakan bertambah agar kesenjangan informasi bisa teratasi.
Tantangan berikutnya, yaitu era digital dimana banyak menghasilkan kemudahan, berbiaya yang murah, dan terjangkau. Termasuk bahan bacaan. Namun demikian, tentu saja ada perbedaan pemahaman ketika membaaca secara digital dengan membaca secara fisik (buku).
Kemudahan akses digital ini yang digandrungi masyarakat terutama para anak-anak muda (milenial). Membaca buku pun dilakukan secara digital. Padahal dibalik kemudahan digital tetap memberikan rasa kekhawatiran. Jika ini didiamkan mereka akan senang mengandalkan intenet.
“Mereka akan berpotensi menjadi generasi yang miskin data dan rendah kemampuan menganalisis. Paradigma mereka terhadap penggunaan digital perlu dirubah agar tidak mudah terbawa arus,” ucap Kepala Perpusnas.
Pentingnya memiliki SDM yang unggul sudah sejak lama disuarakan rekan-rekan legislatif. Anggota Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi mengemukakan ketika infrastruktur pembangunan menjadi fokus dari pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, maka akan menjadi sia-sia jika kualitas SDM-nya tidak diperbaiki atau diurusi. Oleh karena itu, tagline SDM Unggul Indonesia Maju menjadi fokus pembangunan nasional berikutnya.
“Fokus pembangun sumber daya manusia akan mengantarkan masyarakat menjadi lebih kompetitif sebagai bagian dari kompetisi global,” imbuh Dede Yusuf.
Dede Yusuf melanjutkan sejumlah tahapan agar SDM Indonesia bisa kompetitif. Pertama, memperluas pemahaman tentang pendidkan vokasi. Buku-buku keterampilan atau ilmu terapan diperbanyak hingga ke desa-desa. Apalagi mengingat mayoritas penduduk rata-rata Indonesia hanya di tingkat dasar dan menengah. Kedua, memperluas akses informasi. Ketiga, link and match dengan kebutuhan industtri. Dan keempat, menggalakkan Gerakan Kesadaran Etos Kerja.
Di kesempatan yang sama Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna setuju bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, keberadaan perpustakaan mempunyai peran penting. Keberadaan perpustakaan tidak bisa dihilangkan meski digital merajalela di hampir semua lini kehidupan.
Di Kabupaten Bandung Barat tidak kurang dari 165 perpustakaan desa telah berdiri, dan akan terus didorong untuk menghadirkan masyarakat agar bisa merasakan manfaat dari membaca buku-buku terapan (soft skill) sehingga mereka bisa berdaya guna, berinovasi, dan berpikir kreatif.
(Erwin/Elfa)
