GARUT,FOKUSJabar.id: Perjuangan panjang untuk mendapatkan kepastian hukum dalam proses pengusungan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Garut Utara (Gatra) yang diperjuangkan Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra) membuahkan hasil.
Keputusan tersebut disahkan dalam rapat paripurna masa sidang ke III di Gedung DPRD Garut, Kamis (1/10/2020).
Baca Juga: PM Gatra: 3 Potensi yang Dimiliki Garut Utara
Anggota DPRD Garut dari Fraksi Demokrat, Mas Yayu Siti Sapuro mengatakan, perjuangan PM Gatra memasuki babak baru yang ditandai dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD.
“Satu tiket sudah didapat sebagai spirit untuk melanjutkan perjuangan tahap selanjutnya (persetujuan Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat) sebagai syarat disetujui DPR RI menjadi kabupaten baru yang akan mempercepat pembangunan serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Yayu.
“Suskes buat masyarakat Garut Utara, support terus perjuangan PM Gatra agar sehati mengabdi untuk negeri,” kata legislator dua periode tersebut, Jumat (2/10/2020).
Senada disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Deden Sopian. Dia berpesan agar mengikuti aturan perundang-undangan dan mengkaji secara seksama akan potensi wilayah. Dengan begitu, ketika ditetapkan menjadi DOB , Kabupaten Gatra sudah mapan dan menjadi daerah termaju di Provinsi Jawa Barat.
“Selamat untuk masyarakat Garut Utara,” singkat polisitisi senior yang satu ini.
Fraksi PPP melalui Dila Nurfadillah berharap, CDOB Kabupaten Garut Utara mendapat dorongan dari semua pihak. Baik eksekutif, legislatif, tokoh masyarakat hingga tokoh pemuda.
Menurut dia, secara geografis Kabupaten Garut cukup luas dan harus segera dimekarkan agar pelayanan publik dan pembangunan bisa berjalan maksimal.
“Masyarakat akan merasakan langsung manfaat pemekaran. Salah satunya, pelayanan publik,” kata Dila.
(Andian/Bambang)
