CIAMIS,FOKUSJabar.id: Puluhan perwakilan anggota Badan Permusawaratan Desa (BPD) Kabupaten Ciamis datangi gedung sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis. Jumat (28/8/2020). Kedatanga mereka adalah untuk mempertanyakan kelanjutan Pikades Serentak.
“Karena Pilkades serentak ditunda sedangakan anggaran penyelenggaraan kemarin sudah keluar untuk pelaksanaanya nanti kami minta tambahan anggaran agar Pilkades bisa terlaksana,” kata Ketua BPD Kabupaten Ciamis Abdulah Askar.
Abdul menuturkan, selain meminta tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades pihak BPD juga meminta pelatihan kapasitas pengelolaan tranparansi anggaran kepada pemerintahan desa agar melibatkan BPD.
“Selama ini BPD cukup kesulitan untuk mengetahui tranparansi anggaran desa,” kata dia.
Abdullah mengatakan, pihaknya juga meminta adanya Perbup tentang Alokasi Dana Desa ( ADD ) khususnya presentase BOP untuk BPD yang semula minimal 15 persen menjadi 25 persen.
BACA JUGA: Berbekal Pengalaman BPD, Iip Faoz Berani Jadi Balon Wabup
“Kami juga meminta adanya regulasi tentang pengelolaan tanah bengkok desa, tunjangan atau siltap bagi BPD minimal setara UMK,” katanya.
Sementara itu Sekdis DPMD Dian Budiana, mengenai permintaan keterlibatan pelatihan/peningkatan kapasitas perangkat Desa, menjelaskan, hal itu merupakan usulan yang bagus dan akan dipertimbangkan pada periode berikutnya.
“Terkait keterbukaan publik, BPD mempunyai fungsi pengawasan dan sudah seharusnya BPD memiliki dokumen anggaran desa,” kata dia.
(Husen Maharaja/Antik)
