BANJAR, FOKUSJabar.id: Puluhan Guru Honorer SD dan SMP di Kota Banjar menggelar hearing bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjar dan DPRD Kota Banjar. Para guru honorer yang tergabung dalam Asosiasi Sukwan Persatuan Guru Republik Indonesia (AS PGRI) Kota Banjar itu meminta kenaikan upah honor.
“Kami meminta pemerintah menaikan upah honorer minimal untuk memenuhi kelayakan hidup di Kota Banjar,” kata Ketua 1 AS PGRI Kota Banjar Iman Poniman, Senin (29/6/2020).
Dalam tuntutannya mereka meminta pemerataan persentasi dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk honorer. Selain itu para guru honorer pun meminta diangkat 30 persen.
“Mudah-mudahan persentasenya sama, kalaupun nominalnya berbeda kita sudah sepakat. Pelaksanaan di lapangan sampai saat ini tidak sesuai perundang-undangan, yang mana ada yang masih 3,2 persen. Padahal dalam permendikbud (Peraturan Mentri Pendidikan dan Budaya) harus 15 persen, di lapangan itu jauh sekali,” kata dia.
BACA JUGA: Soal Kenaikan Honor, DPRD Kota Banjar Sarankan AS PGRI Tagih Janji Wali Kota
Di Kota Banjar, kata dia, bahkan sudah ada sekolah yang persentasenya mencapai 28 persen, namun itu tidak terjadi di sekolah lainnya (tidak merata).
“Kita tidak berharap mutlak 50 persen, minimal merata,” kata Iman.
Tidak hanya itu, para guru honorer itu pun menuntut kenaikan honor dari APBD. Terlebih saat ini honorer hanya mendapat Rp500 ribu per bulan.
“Itu honor terendah di antara OPD. Kami berharap dengan usulan ini bisa dianggarkan, minimal nominalnya layak,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar Gun Gun Gunawan sangat mendukung usulan dari AS PGRI Kota Banjar. Terlebih, kata dia, para honorer tersebut tuntutannya hanya 30 persen.
“Jadi terkait pengelolaan dana BOS saya kira ada persoalan komunikasi antara guru honorer dengan pihak sekolah. Kalau komunikasi itu terbangun dengan baik, saya rasa tuntutan mereka tidak besar,” kata Iman.
(Budiana/LIN)
