BANJAR, FOKUSJabar.id: Ribuan umat muslim Kota Banjar yang tergabung dalam Forum Umat Islam dan Masyarakat Kota Banjar gelar aksi menuntut pemerintah agar menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP) dan Komunis, Sabtu (27/6/2020).
Mereka berorasi di depan Masjid Agung Kota Banjar. Mereka menyebut bahwa RUU HIP berpotensi menghidupkan kembali Komunis di Indonesia.
Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi penolakan RUU HIP, KH.Muhtar Ghazali menegaskan, pihaknya bersama masyarakat Kota banjar menolak RUU HIP dan Komunisme.
“Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, Kami umat Islam dan masyarakat Kota Banjar menolak RUU HIP dan Komunisme,” tegas Ghazali.
BACA JUGA: Soal RUU HIP, Ribuan Umat Muslim Demo di Tasikmalaya
Ghazali menyebut, ada beberapa hal yang dituntut. Yakni, menolak RUU Haluan Idiologi Pancasila dan menuntut segera membatalkan pembahasan di DPR RI.
Menolak upaya merubah Pancasila, karena merubah dasar negara adalah bentuk makar. Oleh karena itu, menuntut aparat penegak hukum mengusut tuntas dan menghukum semua pihak yang terkait penyusunan RUU HIP.
Pihaknya akan patuh dan mendukung serta siap mengawal maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membatalkan RUU HIP dan Komunisme demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jiga RUU HIP disahkan, maka kami siap berjihad melawan komunisme dalam segala bentuk kedzoliman demi menjaga keutuhan NKRI sebagai maklumat MUI,” tegasnya.
Dia menambahkan, sampai kapan pun umat Islam tidak akan diam dengan tindakan para anggota DPR yang sudah mencederai hati umat Islam dengan mengubah nilai-nilai Pancasila.
“Sila-sila dalam Pancasila itu dibentuk atas pemikiran para ulama dan kiyai-kiyai sejak merdeka. Jika ingin merubah, itu artinya sudah mencederai para ulama dan kiyai,” cetus dia.
Sekretaris Aksi penolakan RUU HIP dan Komunisme, Anton meminta agar penegak hukum mengusut tuntas dan menangkap para pelau yang mengubah ideologi bangsa dan menimbulkan kekacauan di NKRI.
“DPR RI serta Presiden harus tanggungjawab terhadap kekacauan di masyarakat, karena keputusan yang dibuat telah menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. NKRI Harga Mati,” singkat dia.
(Budiana/Bam’s)
