GARUT, FOKUSJabar.id: Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut, Jawa Barat, meminta agen yang ditunjuk perbankan untuk menyalurkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk transparan dalam menyampaikan kualitas produk dan harga kepada masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian tidak terjadi gejolak di masyarakat.
“Lebih bagus lagi jika agen memberikan keterangan secara langsung melalui lisan kepada KPM (keluarga penerima manfaat) terkait kualitas dan harga barang yang akan dibeli KPM,” ujar Kepala Dinsos Garut, Ade Hendarsyah.
Ade menuturkan, Dinsos Garut selama ini selalu mendapatkan laporan dari masyarakat tentang penyaluran BPNT yang tidak sesuai dengan harapan, salah satunya kualitas barang buruk. Bahkan sampai melapor ke pihak polisi.
Menurut dia, persoalan di lapangan terjadi karena tidak adanya keterbukaan harga dan kualitas dari agen penyalur program BPNT kepada masyarakat penerima manfaat saat pembelian kebutuhan pangan pokok di agen.
“Seharusnya agen membuat daftar harga dan memajangkannya supaya dapat terlihat dengan jelas oleh KPM,” terangnya.
Pemkab Garut melalui Dinsos Garut, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan penyaluran dan pedoman umum dalam program BPNT yang harus diterapkan agen di lapangan.
Hasil pemantauan di lapangan, lanjutnya, selama ini masih ada agen yang tidak melaksanakan aturan berdasarkan pedoman umum. Sehingga wajar terjadi permasalahan di lapangan dan bahkan dilaporkan ke polisi.
“Masih ada agen yang tak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur di pedoman umum,” tambahnya.
Pemkab Garut pun selama ini hanya sebatas mengawasi, dan tidak bisa menindak tegas para agen yang menyalahi aturan. Pasalnya, kewenangannya ada pada perbankan yang menunjuk langsung agen untuk penyaluran bantuan itu.
Perbankan, kata dia, harus berani menindak tegas terhadap agen yang melanggar aturan dengan memberi teguran. Termasuk berani dalam menutup kerja sama dengan agen tersebut.
“Pihak bank memang harus berani bersikap tegas terhadap agen-agen yang nakal,” tegasnya.
Pihaknya berharap, dengan tindakan tegas dari perbankan kepada agen tersebut dapat membenahi sistem penyaluran yang transparan dan tidak merugikan masyarakat miskin sebagai penerima manfaat.
“Kami pun terus melakukan monitoring ke lapangan guna memastikan pelaksanaan penyaluran bansos sembako benar-benar berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
(ars/ant)
