SEOUL, FOKUSJabar.id: Korea Utara (Korut) menolak tawaran Korea Selatan (Korsel) untuk mengirim utusan khusus agar dapat membahas ketegangan kedua negara, terkait isu pembelot dan selebaran propaganda.
Kantor berita Korut, KCNA melaporkan sehari setelah negara itu meledakkan kantor penghubung dua Korea.
KCNA juga menyebut pemerintahnya berjanji akan menerjunkan lagi tentara di area perbatasan.
Pada Senin (15/6), Presiden Korsel Moon Jae-in menawarkan diri untuk mengirim penasihat keamanan nasional Chung Eui-yong dan kepala badan intelijen Suh Hoon sebagai utusan khusus, kata KCNA.
Namun Kim Yo Jong, pejabat tinggi partai berkuasa sekaligus saudari Kim Jong Un, “menolak dengan mutlak usulan yang sembrono dan mengancam tersebut.”
“Solusi semacam itu untuk krisis antara Utara dengan Selatan saat ini, yang disebabkan oleh ketidakmampuan dan ketiadaan tanggung jawab pemerintah Korea Selatan, menjadi tidak mungkin. Hal ini hanya dapat diselesaikan ketika sudah terbayar dengan harga sepadan,” tulis KCNA.
Sementara, Juru bicara Tentara Rakyat Korut (KPA) menyatakan pihaknya akan mengirim pasukan ke perbatasan, tempat kedua Korea melangsungkan proyek-proyek ekonomi bersama pada masa lalu.
BACA JUGA: Tentara Korut siaga penuh Hadapi Propaganda Pembelot Korsel
Korea Utara juga akan memulai lagi pengiriman selebaran propaganda anti-Korea Selatan di wilayah perbatasan.
Menanggapi rencana itu, Kementerian Pertahanan Korsel mendesak Korut agar patuh pada pakta antarkemiliteran dua Korea tahun 2018, yang memuat sumpah kedua belah pihak untuk menghentikan “segala aksi perseteruan” dan membongkar unit-unit di sepanjang DMZ.
(Agung/ANT)
