BANJAR,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Banjar mempertegas komitmen merajut sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Pihaknya menggelar Rapat Koordinasi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit 2026 di Kantor Disnaker Kota Banjar, Kamis (5/11/2026).
Wali Kota Banjar Sudarsono memimpin langsung rapat koordinasi ini bersama Kepala Disnaker Kota Banjar Sri Hidayati. Forum strategis ini menghadirkan jajaran APINDO, BPS, Pengawas Ketenagakerjaan Jawa Barat, hingga KSPSI Kota Banjar.
Baca Juga: Penggerebekan Pesantren Dini Hari Jadi Perhatian FPP Banjar, Santri di Bawah Umur Disorot
Sudarsono menegaskan, iklim investasi kondusif dan kesejahteraan pekerja saling mendukung satu sama lain. Pihaknya mendorong dialog terbuka untuk mencegah timbulnya perselisihan hubungan industrial di wilayahnya.
“Dunia usaha membutuhkan kepastian dan kenyamanan, sementara pekerja membutuhkan kepastian hak, perlindungan, dan kesejahteraan,” tegas Sudarsono.
KSPSI Kota Banjar Soroti Praktik Penahanan Ijazah Karyawan
Ketua DPC KSPSI Kota Banjar Yogy Yazid Indrajadi memanfaatkan forum ini untuk menyuarakan aspirasi para pekerja. Pihaknya menyoroti tajam praktik penahanan dokumen pribadi seperti ijazah oleh oknum perusahaan.
Yogy mendesak perusahaan menghentikan praktik penahanan ijazah dan mengembalikan dokumen tersebut kepada pemiliknya secara transparan. Selain itu, pihaknya mendorong pemenuhan hak pekerja perempuan serta pekerja disabilitas.
KSPSI juga mengantisipasi potensi gelombang PHK semena-mena di tengah dinamika ekonomi daerah. Yogy mengonfirmasi belum ada laporan PHK sepihak, namun meminta perusahaan memperlakukan pekerja sebagai mitra strategis.
“Perusahaan tidak boleh melakukan efisiensi atau PHK dengan semena-mena. Jangan sampai pekerja dijadikan beban,” ujar Yogy.
(Susi)
