BANDUNG, FOKUSJabar.id : DPRD Jabar banyak menemukan evaluasi dalam realokasi anggaran yang dilakukan oleh pemprov Jabar untuk penanganan Covid-19. Evaluasi tersebut bakal secepatnya dibhas bersama pemerintah agar kinerjanya maksimal.
Ketua Komisi V DPRD Jabar Dadang Kurniawan meminta pemerintah transparan terhadap penggunaan dana Covid-19, meskipun diberikan keleluasaan dalam realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19.
“Dalam rapat paripurna terkahir banyak ditemukan persoalaan penggunaan anggaran yang harus di evaluasi. Yang paling terpenting adalah harus ada transparansi karena jika tidak bagaimana kita bisa membantu, kami disini mengkritisi bukan menghambat pemerintah dalam mengambil kebijakaan,” kata Dadang di Bandung, Rabu (27/5/2020).
BACA JUGA : Penanganan Covid-19, Kemendikbud Realokasi Anggaran Rp405 Milyar
Dadang menjelaskan, yang paling disoroti adalah pemulihan kembali bidang ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dengan demikian pihaknya berharap pemprov Jabar bisa memahami bersama-sama memperbaiki Jabar pasca lumpuh akibat pandemi.
“Mudah-mudahan dapat diterima oleh pemerintah. Sebab maksud kami bukan untuk melemahkan. Tetapi untuk bersama-sama kembali membangun, khususnya meningkatkan ekonomi masyarakat. Tanpa mengesampingkan masalah kesehatan dan pendidikan dalam proses penyelesaian masalah ini (covid-19). Apalagi ada rekomendasi dari anggota fraksi yang sangat banyak, untuk meminta fokus pada perekonomian kita yang tertinggal cukup banyak,” katanya.
(As)
