JAKARTA, FOKUSJabar.id: Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara mengungkap penyebab lambatnya penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19, Selasa (19/5/2020).
“Di awal memang terjadi kelambatan data dari daerah, karena banyak data dari kabupaten/kota tidak mewakili data dari desa/kelurahan. Jadi, banyak data yang sudah diserahkan kabupaten/kota ke kami tapi ditarik kembali karena ada desa/kelurahan keberatan dengan data itu, karena datanya berbeda,” kata Juliari
penyaluran bansos tunai masih sekitar 25 persen dan BLT desa kurang dari 15 persen dari total bantuan.
“Jadi, kemarin kami harus membuka waktu agak panjang untuk penerimaan data, tapi per kemarin (Senin, 18 Mei 2020), kami sudah menutup penerimaan data dari daerah, jadi tidak ada lagi daerah yang menarik dan mengirim ulang data,” ungkap Juliari.
BACA JUGA: Kementerian ESDM Pastikan Pasokan Listrik Aman Jelang Lebaran
Juliari mengakui pengumpulan data di daerah mengalami kesulitan karena ada program bansos bersamaan dari Kementerian Sosial, Kementerian Desa, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten.
“Jadi memang (petugas) di bawah sulit karena harus mendapat data yang cepat dan akuntabel, jadi saat ini kami stop untuk keluar masuk data,” tegas Juliari.
Namun, untuk program bantuan sosial tunai yang ditujukan untuk 9 juta kepala keluarga (KK) di luar Jabodetabek masih terus disalurkan oleh PT Pos Indonesia.
“Jadi tidak ada lagi masalah anggaran karena dana sudah ada di PT POS dan tidak ada data tambahan lagi, karena sudah ‘closing’ data di Kemensos untuk seluruhnya diberikan langsung ke PT POS,” tambah Juliari.
Seluruh data itu, menurut Juliari, berasal dari daerah dan tidak ada pendataan dari Kemensos.
(Agung/Ant)
