TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Jelang penerapan PSBB di wilayah Kota Tasikmalaya, Rabu (6/5/2020), sejumlah masyarakat ikut berkomentar. PSBB dilakukan sebagai dalih meredam penyebaran Covid-19, khususnya di wilayah Kota Tasikmalaya.
Salah satu tokoh masyarakat, Ust. Nono Nurul Hidayat mengatakan, ketentuan tersebut sudah menjadi kebijakan dan ketentuan Pemerintah. Sehingga mau tidak mau, masyarakat harus mengikuti dan mentaatinya.
“Bagaimana pun, kalau sudah menjadi ketentuan dan keinginan Pemerintah, masyarakat harus mengikuti. Tapi pemerintah pun wajib memperhatikan kepentingan dan keinginan masyarakat saat pelaksanaan PSBB,” ujar Ust. Nono, Selasa (5/5/2020).
Dalam aturan PSBB, lanjutnya, pemerintah melarang dan membatasi gerak langkah ekonomi masyarakat. Seperti menutup usaha toko serta usaha ekonomi lain yang tentu berdampak pada hilangnya pendapatan warga.
“PSBB itu baik sebagai langkah dan opsi pemerintah memutus rantai penularan virus corona. Namun dengan aturan pemerintah yang membatasi dan menutup usaha ekonomi masyarakat, ini harus jadi perhatian serius dari pemerintah,” terangnya.
BACA JUGA: PSBB Jabar Akan Perketat Semua Pintu Masuk di Perbatasan Daerah
“Saya pribadi mendukung kebijakan itu, tapi dengan cacatan. Pemerintah Kota Tasikmalaya wajib memperhatikan kehidupan masyarakat yang terdampak kebijakan ini, pasti banyak warga yang jatuh miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya akibat usaha ekonomi mereka ditutup,” tegas Ketua Forum Pondok Pesantren (FPP) Kota Tasikmalaya itu.
Agar masyarakat tidak panik saat pemberlakuan PSBB, tambahnya, pemerintah harus secepatnya menyalurkan bantuan sosial yang selama ini diiming-iming. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih aman dan nyaman menjalani ketentuan yang diterapkan pemerintah.
“Secepatnya cairkan bantuan sosial tersebut, agar masyarakat tenang dan nyaman. Sampai hari ini, masih banyak masyarakat yang belum menerima janji bantuan itu,” tambahnya.
Dirinya pun meminta, gugus tugas di tingkat kecamatan dan kelurahan agar bergerak cepat membantu masyarakat saat pelaksanaan PSBB. Dirinya menilai, kinerja Gugus Tugas di tingkat Kecamatan dan kelurahan belum terlihat.
“Seharusnya tim gugus ini yang lebih peka terhadap masyarakat, harus aktif sambangi warga untuk melihat kondisi kehidupan keluarga di wilayahnya. Kalau ada apa-apa, bisa cepat dibantu dan diantisipasi. Jangan sampai terjadi kelaparan seperti diberitakan di daerah lainnya, yang hanya minum air galon selama 4 hari yang akhirnya meninggal,” pungkasnya.
(Seda/ars)
