spot_img
Jumat 3 Mei 2024
spot_img
More

    Pemerintah Harus Tegas Terkait Dualisme Organisasi Olahraga

     

    BANDUNG, FOKUSJabar.id : KONI Kota Bandung meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemempora), KONI Pusat dan KOI untuk tegas dalam permasalahan organisasi cabang olahraga. Jangan sampai kejadian dilarangnya tim nasional hoki Indonesia di ajang SEA Games XXX/2019 akibat dualisme kepengurusan kembali terulang.

    “Termasuk nasib atlet hoki akibat gagal berlaga di SEA Games 2019 karena masalah dualisme. Padahal, mereka ditargetkan untuk meraih medali emas dan peluang itu sangat besar diraih,” ujar Ketua Umum KONI Kota Bandung, Nuryadi saat ditemui di gedung KONI Kota Bandung, Jalan Jakarta Kota Bandung, Senin (16/12/2019).

    Nuryadi menuturkan, Kota Bandung menyumbangkan sebanyak 9 orang atlet dalam timnas hoki Indonesia untuk SEA Games 2019. Pihaknya pun sudah memberikan perhatian dengan memberikan perhatian melalui pemberian dana motivasi dan uang saku serta berencana mendukung secara langsung perjuangan mereka di Manila, Filipina.

    “Tapi yang terjadi, justru mereka gagal bertanding karena masalah dualisme organisasi. Kami sendiri kecewa, apalagi atlet. Mereka sudah berlatih dan berkorban, meninggalkan sekolah/kuliah, hingga masa muda mereka untuk bisa mengharumkan nama Indonesia. Ini harus jadi catatan penting pemerintah,” tegasnya.

    Untuk itu, pihaknya berharap atlet hoki yang batal berlaga di SEA Games 2019 harus tetap mendapat apresiasi dari pemerintah. Terutama dari sisi pemberian bonus.

    “Harus jadi perhatian pemerintah melalui Kemenpora, KOI, hingga induk organisasinya. Penghargaan dan bonus bagi mereka setidaknya harus diberikan sama oleh pemerintah, karena tidak bertanding bukan kesalahan mereka. Setidaknya atlet tetap diberikan penghargaan atau bonus sesuai dengan estimasi medali di SEA Games 2019,” tambahnya.

    Terkait kepengurusan hoki di Indonesia, lanjut Nuryadi, pihak Kemenpora maupun KONI dan KOI harus ikut bertanggungjawab. Masih terdapatnya dualisme kepengurusan di cabang olahraga menjadi salah satu bukti ketidaktegasan dari pemerintah, KONI Pusat maupun KOI.

    “Ketegasan pemerintah dalam hal ini diperlukan. Jangan sampai kejadian yang menimpa timnas hoki Indonesia di SEA Games 2019 terulang di even lainnya karena masih banyak cabang olahraga yang mengalami dualisme organisasi,” pungkasnya.

    (ageng)

    Berita Terbaru

    spot_img