BANDUNG, FOKUSJabar.id: DPRD Provinsi Jawa Barat menilai PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) lalai dalam urusan perencanan. Karenanya menyebabkan kebakaran Pertamina di Kampung Mancong, Kelurahan Melong, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Selasa (22/10/2019) lalu.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono mengaku heran atas kejadian tersebut. Bagaimana tidak, KCIC seakan-akan tidak mengtahui ada pipa Pertamina bocor di kawasan tersebut hingga menyebabkan kebakaran hebat.
” Kalau rencananya matang, harusnya kan tahu di situ ada pipa. Kenapa pemerintah bisa menempatkan lintasan yang melintasi pipa? Harusnya tidak lewati pipa pertamina yang memang membahayakan seperti kejadian kemarin,” kata Imam saat dihubungi, Jumat (25/10/2019).
Kemudian terkait rencana tata ruang KCIC, Imam mengaku tidak pernah dilibatkan sebelumnya. Termasuk penetapan lokasi, pihaknya juga tidak pernah diajak bicara. Kata dia, Jawa Barat sifatnya hanya menerima manfaat dari proyek strategis nasional.
” Dari beberapa proyek nasional lain pun sama kita yang sebagai menerima manfaat saja. Kalau menolak, ya bisa saja, jika kita tahu rencananya,” ucap Imam.
Imam menjelaskan, akibat kejadian tersebut, pemerintah harus bertanggung jawab penuh. Terutama pemerintah pusat, hingga terjadi kajadian yang memakan korban jiwa.
” Untung saja kejadian ini terjadi sebelum kereta cepat beroperasi. Bayangkan kalau sudah beroperasi, kemudian meledak. Itu pasti banyak menelan korban jiwa,” ujar dia.
Menurut Imam, kejadian tersebut harus segara dievaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Baik di Indonesia, khususnya di proyek kereta api cepat Jakarta – Bandung.
” Terkait evaluasi, saya sudah berkomunikasi dengan dinas yang memang mengurusi masalah proyek kereta cepat. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM. Kami baru komukasi dengan Dinas ESDM,” ungkapnya.
” Untuk Dinas Lingkungan Hidup, apakah di dalamnya ikut mengurusi Amdal-nya, belum ada jawaban,” sambung dia.
Bukan hanya itu, Imam juga akan berkomunikasi dengan anggota DPR RI. Pasalnya, proyek KCIC merupakan proyek nasional. Jadi anggota DPR RI juga bisa secepatnya melakukan evaluasi.
” Harapan saya ke depan, jika pemerintah melakukan proyek strategis, kita di DPRD sebagai salah satu pemangku kebijakan di tingkat provinsi harus diajak bicara. Jangan sampai proyek strategis nasional malah merugikan masyarakat,” tutup dia.
(AS/Bam’s)
