BANDUNG, FOKUSJabar.id: Taufik Hidayat dari fraksi Gerindra disahkan menjadi Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Formasi wakil ketua untuk DPRD Jabar tetap empat seperti sebelumnya. Sebelumnya ada usulan penambahan wakil ketua menjadi lima,namun batal. Pembatalan itu disampaikan melalui rapat paripurna pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Jabar 2019-2024 di Gedung DPRD Jabar, Kamis (3/10/2019).
Empat wakil dewan Jabar periode 2019-2024, yakni Achmad Ru’yat dari fraksi PKS, Ineu Purwadewi Sundari dari fraksi PDIP, Ade Barkah dari fraksi Golkar, dan Oleh Soleh dari fraksi PKB.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Asep Wahyuwijaya mengatakan, pihaknya akan menempuh mekanisme keberatan dengan keputusan Mendagri tersebut. Pihaknya akan mengirimkan surat keberatan kepada Presiden RI.
“Kami atas nama fraksi dan DPD Partai Demokrat Jabar mengapresiasi fraksi-fraksi dan pimpinan sementara DPRD Jabar yang telah mengantarkan usulan penambahan ini tanpa hambatan,” kata Asep .
Kaitannya dengan jalur hukum, menurut dia, mekanisme negara ini akan diajukan keberatan pada atasan di atasnya (Mendagri), yakni presiden. Bahkan pihaknya akan bersurat kepada presiden. Soal gugatan atau menempuh tata usaha negara (TUN) dan lainnya, itu ada prosesnya.
“Kami belum sejauh itu. Seluruh mekanisme upaya yang itu dimungkinkan secara tata aturan yang baik, kami akan lakukan agar 120 orang DPRD Jawa Barat ini dilegitimasi secara utuh oleh pimpinannya,” kata Asep.
Sebelumnya, kata Asep, ada pendapat dari guru besar ketatanegaraan, pakar dan ahli agar kemungkinan penambahan unsur pimpinan ini dibuka. Dengan tidak dikabulkannya penambahan pimpinan definitif ini, maka 20 anggota dewan lainnya seolah tidak dilegitimasi. Sebab, kata dia, dalam undang-undang disebutkan jika anggota DPRD sebanyak 85 hingga 100 orang, maka unsur pimpinan sebanyak lima orang. Sedangkan kondisi ini berbeda dengan DPRD Jawa Barat yang berjumlah 120 orang.
“Jadi sebetulnya secara terang benderang Kemendagri tidak mengakui 20 orang ini. Padahal DPRD Jawa Barat pernah mengundang guru besar, pakar, dan ahli agar kemungkinan penambahan unsur pimpinan itu dibuka. Secara administrasi negara dalam konteks itu memungkinkan. Ini yang kemudian menjadi konsern kami. Kami tidak sebatas hanya untuk Partai Demokrat, melainkan untuk 120 anggota DPRD agar diterima dan terlegitimasi seutuhnya. Ini yang kami advokasi,” kata dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat siap mendorong fraksi Demokrat terkait keberatan yang diusulkan.
“Selama bisa membantu, kita akan bantu, apalagi ini demi kemaslahatan warga Jabar,” kata Taufik.
(LIN)
