BANDUNG, FOKUSJabar.id: Rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang akan memindahkan ibukota Jawa Barat dari Kota Bandung, harus diperhitungkan matang-matang. Jika pemindahan ibukota Jawa Barat ini tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat, maka sebaiknya jangan dipaksakan.
“Yang harus dipikirkan itu manfaat untuk masyarakatnya apa? Kalau ternyata dengan pemindahan ibukota Jawa Barat ini kurang bermanfaat bagi masyarakat, sebaiknya jangan memaksakan pindah,” kata anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Didin Supriadi saat dihubungi, Kamis (29/8/2019).
Akan tetapi kata Didi, jika ternyata banyak manfaatnya untuk masyarakat dan untuk pemerataan (pembangunan), bisa saja. Namun pada prinsipnya lanjut Didin, harus memerhatikan untuk kemaslahatan masyarakat.
Didin menegaskan, jika dengan dipindahkannya ibukota Jawa Barat ini lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, tentunya DPRD akan mendukung. Yang terpenting, kata Didin, yang menjadi prioritas pertimbangan pemindahan ibukota Jawa Barat ini yakni untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Barat.
“Kalau memang pertimbangannya Kota Bandung sudah overload dan ada pertimbangan lain yang memang tujuannya untuk pemerataan di Jawa Barat, ya kenapa tidak. Tetapi yang terpenting adalah harus ada kajiannya terlebih dahulu, alasan dan latar belakang akan pindah (ibukota) itu apa? Selama kajiannya itu betul-betul masuk akal, kami mendukung saja,” kata dia.
Menurut Didin, memindahkan ibukota perlu persiapan matang dan banyak hal yang harus diperhitungkan, baik dari aspek perencanaan, hukum, maupun anggaran pemindahan ibukota. Sedangkan kantor pelayanan administrasi Provinsi Jawa Barat semua sudah ada di wilayah Kota Bandung yang menjadi ibukota Jawa Barat. Jika nantinya akan pindah (ibukota Jawa Barat) ke daerah lain, kata Didin, maka proses pemindahannya pun tidak mudah dan butuh adaptasi.
“Anggaran pemindahan ibukota itu memungkinkan atau tidak dilakukan dari APBD Jawa Barat? Makanya semua harus berdasarkan kajian-kajian yang matang,” ujar dia.
Disinggung mengenai salah satu alasan Ridwan Kamil ingin memindahkan ibukota Jawa Barat karena saat ini kantor-kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat terpisah, Didin menilai, selama instansi pemerintahan itu berfungsi dengan baik maka hal itu tidak menjadi permasalahan krusial.
“Jika salah satu alasan pemindahan ibukota Jawa Barat ini karena banyak kantor pemerintahan provinsi yang terpisah, saya rasa kinerja kan berbasis fungsi. Soal masalah perkantoran tersebar ada di mana-mana, ya enggak ada masalah selama itu berfungsi. Tidak harus satu kompleks atau kawasan pemerintahan. Yang terpenting ketika itu fungsinya memang pelayanan masyarakat berjalan baik, saya kira enggak ada masalah yang sekarang ada juga,” ucap dia.
Ditanya mengenai komunikasi dengan Komisi I DPRD Jawa Barat terkait wacana pemindahan ibukota Jawa Barat oleh Ridwan Kamil ini, Didin menyampaikan, hal itu belum ada komunikasi dari gubernur ke Komisi I DPRD Jawa Barat. Meski demikian, dia meyakini, wacana pemindahan ibukota Jawa Barat ini gubernur sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Jawa Barat.
“Selama ini terkait rencana pemindahan ibukota Jawa Barat belum ada komunikasi dengan Komisi I DPRD Jawa Barat. Tetapi mungkin gubernur sudah koordinasi dengan pimpinan dewan makanya usul dan saran pimpinan DPRD dibuat kajian terlebih dahulu. Saya yakin pak gubernur juga enggak akan menggulirkan wacana pemindahan ini sesegera mungkin kalau kajian-kajian pemindahan ibukota itu belum dilakukan,” tuturnya.
(As/DAR)
