BANDUNG, FOKUSJabar.id: Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) lebih memilih sosok internal untuk menduduki kepala dinas kesehatan. Terlebih, jika memiliki kualitas yang sama, tidak salah jika mereka mendapat prioritas dibanding kandidat dari luar Jawa Barat.
Dia meminta untuk memilih Kadis sesuai aturan dan mengedepankan kualitas ketimbang kedekatan, apalagi untuk jabatan Kadis ada persyaratan administratif yang harus dipenuhi.
Dia ingin sosok yang menjabat kepala dinas kesehatan memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang tersebut. Dengan kata lain, Serahkan pada ahlinya.
Dia berharap kandidat terpilih nanti berasal dari Jawa Barat yabg lebih mengetahui kondisi yang ada.
“Penduduk Jawa Barat paling banyak, masa nggak ada. Kalau dari internal ada yang memadai, kenapa tidak. Itu artinya sangat mungkin,” kata Daddy di Bandung, Jumat (3/5/2019).
Sebelumnya, Ketua Umum Paguyuban Pasundan Didi Turmudzi meyakini bahwa pejabat dari internal akan lebih maksimal terutama dalam melayani kepentingan masyarakat. Para pejabat yang dari daerah setempat, lanjut Didi, akan lebih terikat dan memiliki tanggungjawab yang lebih besar ke daerah.
“Bagaimanapun juga mereka akan lebih terikat, lebih bertanggungjawab ke daerahnya,” kata dia.
Sehingga jika kualitas calon pejabat itu sama, menurut dia, Emil harus memprioritaskan putra daerah.
Selain harus menemukan sosok yang tepat, saat ini kondisi di dinas kesehatan pun dinilai mengkhawatirkan akibat tak kunjung adanya pimpinan definitif.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan, saat ini kondisi dinas kesehatan yang merupakan mitra kerjanya ini cukup mengkhawatirkan.
Sejumlah program kerja tidak berjalan karena belum adanya kepala dinas definitif. Sebagai contoh, menurutnya pada 2018 lalu, serapan anggaran SKPD itu berada di angka 75 persen.
“Rumah sakit di Pameungpeuk (Garut) gagal lelang, karena dinas dipimpin oleh plt,” kata Hadi.
Menurutnya, akibat ketiadaan pimpinan definitif itu, pimpinan rumah sakit umum daerah (RSUD) di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pun dipikul pejabat pelaksana tugas (plt).
Akibatnya, hal serupa pun terjadi di sedikitnya enam RSUD.
“Proyek gagal lelang, dia tak berani mengambil keputusan strategis. Bayangkan, satu titik Rp100 milyar (yang gagal). Itu mahal sekali,” ungkap dia.
Kondisi ini berdampak terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat. Contohnya, lanjut dia, warga tidak maksimal dalam mendapatkan pelayanan kesehatan karena pembangunan blok rumah sakit yang tidak jadi.
“Efeknya kepada masyarakat. Pelayanan terganggu. Kalau mobil, sekarang kondektur yang jadi sopirnya. Jadi kinerjanya nggak maksimal. Kami sangat menyesalkan,” keluh dia.
Oleh karena itu, dia meminta Emil segera menunjuk kepala dinas kesehatan definitif agar program kerja segera berjalan.
“Kan ingin Jabar ngabret. Segera pilih kadis definitif. Ini mendekati darurat,” jelas dia.
(LIN)
