BANDUNG, FOKUSJabar.id: Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) meminta kaum intelektual di Bandung bisa bersatu menangkal segala bentuk fitnah dan berita hoaks.
Demikian disampaikan Jokowi pada acara bertajuk ‘Kebangkitan Kaum Intelektual, Dukung Indonesia Maju’ di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Minggu (10/3/2019).
Jokowi mengatakan bahwa negera ini harus menegakka intelektual, sehingga tidak mudah terpengaruh isu hoaks yang menjurus fitnah.
Tidak hanya itu, dia pun meminta masyarakat berani mengutarakan pendapat saat menemukan kejanggalan dengan mengatakan yang benar dan salah.
“Hoaks itu disebar dari pintu ke pintu. Itu bahaya buat negara kita. Kita harus berani lawan,” tegas Jokowi.
Jokowi menyebut salah satu isu yang sering dihembuskan, yakni kriminalisasi terhadap ulama. Indonesia ini negara hukum, siapapun yang melakukan kesalahan tentu mendapat hukuman.
Maka, ada bupati yang masuk penjara, gubernur hingga anggota dewan yang masuk ke penjara.
“Kalau salah, semua diproses secara hukum. Jadi, jangan sampai ada isu kriminalisasi ulama,” kata dia.
Maka kaum intelektual harus berperan melawan isu hoaks itu. Caranya dengan menyampaikan logika yang benar kepada masyarakat.
Apalagi saat ini ada hoaks yang menyatakan bahwa jika dirinya (Jokowi) menang di Pilpres 2019,maka tak akan ada adzan berkumandang di negeri ini. Bahkan, konon pendidikan agama pun akan dihapuskan.
“Ini kan logikanya nggak masuk. Tapi banyak yang lebih percaya, kalau kita diam dan tak ngelawan,” tutur dia.
Hoaks lainnya, kata dia, adalah Jokowi antek asing. Padahal, sejak Desember 2018, pemerintahannya berhasil memegang saham freeport 52 persen. Jadi, itu jelas dia dapat mengambil dari asing.
“Dipikir mudah dan gampang (mengambil saham freeport) Kalau mudah sudah sejak dulu mungkin. Saya dulu diam soal pengambil-alihan itu, tapi karena dituduh antek asing saya jawab sekarang,” kata Jokowi.
“Saya meyakini dengan optomisme bukan pesimisme bisa membawa Indonesia maju. Jadi jangan sampai ada yang pesimisime. Jangan sampai ada yang teriak pasal 33,” kata Jokowi menambahkan.
Lebih lanjut Jokowi berharap jangan sampai ada pihak yang teriak 1 persen menguasai 90 persen aset. Tetapi dia sendiri memiliki lahan yang luasnya lima kali lahan Jakarta.
“Memang, pembelian lahan itu legal-legal saja, nggak ada masalah. Tapi lahan itu harus produktif dan bisa memberikan manfaat ke negara dan rakyat,” kata dia.
Tetapi justru dirinya yang dituding-tuding. Dia memberikan konsusi, membagikan lahan ke koperasi, Ponpes, petani, dan nelayan selama 4 tahun ini mencapai 2,6 juta hektare.
“Sertifikat yang diberikan ke rakyat lebih dari 16 juta sertifikat, kok dibilang katanya nggak bermanfaat. Apa pengennya d berikan ke yang gede-gede saja?” kata dia.
(LIN)
