Sabtu 19 September 2020

Bupati Garut Sebut Isu Penarikan Tanggung Jawab Mutlak Itu Hoax

GARUT, FOKUSJabar.id : Pernyataan Sekretaris Komisi I DPRD Garut, Dadang Sudrajat terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) mendapat sanggahan dari Bupati Rudy Gunawan.

Menurut Bupati, dia ingin  seluruh K2 termasuk umum yang usianya diatas 35 tahun yang memenuhi ketentuan diangkat jadi P3K. Dan tahun depan, pihaknya siap mengalokasikan anggaran untuk 1.000 P3K.

“ Komposisinya, 30 persen untuk tenaga guru dan kesehatan dari P3K umum. Itupun kalau tidak ada formasi PNS dari umum. Jika ada, semuanya untuk K2,” ungkap Rudy Gunawan kepada wartawan, Rabu (30/1/2019).

Rudy menyebut, semua Kepala Daerah rapat di Batam bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Saat itu, dia mengutus Sekda. Hasilnya, daerah harus menyediakan anggaran di 2019. Karena semua daerah tidak menganggarkannya, maka keberatan dan rapat tersebut deadlock.

“ Kita bisa mengalokasikan di anggaran perubahan. Dan tidak benar bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Garut menolak. Yang ada rapat itu deadlock,” tegas Bupati Rudy.

Rudy menambahkan, tanggung jawab mutlak belum diberikan oleh semua Pemda, karena belum ada keputusan.

“ Jadi, isu ada penarikan tanggung jawab mutlak, itu tidak benar (hoax),” kata Bupati.

Dalam PP 49 sambung Rudy, yang bisa jadi P3K tersebut hanya guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.

“ Kalau ini saya keberatan. Saya ingin dari umum pun bisa diangkat  P3K,” pungkas Bupati Garut.

Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan,  Sekretaris Komisi I DPRD Garut menuding Bupati Garut, Rudy Gunawan tidak konsisten dengan ucapannya. Dimana dalam beberapa kesempatan berbicara akan mengangkat honorer untuk menjadi ASN Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K).

Menurut dia, hal itu sangat disayangkan. Dimana setelah PP 49 tahun 2018 tentang Manajemen P3K terbit, mayoritas para Kepala Daerah, termasuk Bupati Garut menarik Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJM) dengan alasan anggaran.

Seharusnya, kata Dadang, Bupati koordinasi terlebih dulu dengan DPRD karena ini menyangkut masalah nasib teman-teman honorer yang sudah mengabdi pada negara.

“ Kami sudah mendapat penjelasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” sebut Legislator Demokrat yang satu ini.

(Andian/Bam’s)

Berita Lainnya

Artikel Lainnya

Wow! Irish Bella dan Ammar Zoni Melahirkan Anak Pertama

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pasangan Irish Bella dan Ammar Zoni tengah diselimuti...

Tekan Penyebaran Covid-19, Pemkot Bandung Resmi Berlakukan Buka Tutup Jalan

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jabar resmi berlakukan buka tutup jalan di beberapa ruas jalan protokol. Hal itu dilakukan akibat meningkatnya penyebaran kasus Covid-19.  Penutupan...

Asuransi Kesehatan Avrist Prime Hospital and Surgical Solusi Rumah Tangga

BANDUNG,FOKUSJabar.id: PT Avrist Assurance (Avrist Assurance) memberikan layanan asuransi kesehatan baru yang berkomitmen sebagai solusi cerdas bagi setiap rumah tangga di seluruh Indonesia. Asuransi kesehatan...

Geliat Pipiti Ditengah Pandemi

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Tak banyak orang mengira jika pipiti, nama lain dari besek atau wadah terbuat dari anyaman bambu ini, kini kian diburu pembeli. Permintaan pasar...

Wow! Pemasaran Kopi Gucialit Jatim Tembus Luar Negeri

LUMAJANG,FOKUSJabar.id: Luar biasa, pemasaran Kopi Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pemasarannya hingga ke luar negeri. Menurut salah satu petani Kopi Guciliat, Desa/Kecamatan Gucialit, Rifki Zulkarnain,...

Tarif Langganan Disney+, Netflix, hingga Viu

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Disney+ yang merupakan Layanan video on demand telah hadir di hadir di Indonesia dan tengah menjadi perbincangan karena tarif berlangganan yang cukup terjangkau. Sebelumnya,...

Cegah Penyebaran Covid-19, KPK Terapkan Sistem Bekerja

BANJAR,FOKUSJabar.id: Hari Ini Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Senin (14/9/2020). Terkait hal itu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan kebijakan...