BANDUNG, FOKUSJabar.id: Prihatin Kondisi Gunung Guntur, Front Pemuda Garut Lakukan Audiensi Dengan Komisi II DPRD Jabar, Senin (20/3/2018)
Hal itu dilakukan atas keprihatinan atas kerusakan lingkungan di kawasan Gunung Guntur Kabupaten Garut.
Dalam audiensi itu, FPG memaparkan permasalahan terkait kerusakan lingkungan yang diduga terjadi akibat aktivitas ilegal dan permasalahan pengelolaan taman wisata Gunung Guntur Kabupaten Garut.
“Kedatanganan (kami) ke sini terkait permasalahan alam di kawasan gunung guntur,” ungkap Ketua FPG Andri.
Mereka pun datang ke DPRD karena tidak puas terhadap pemerinta daerah, dalam hal ini BKSDA dan kepolisian tmyang dianggap tidak serius mengatasi persoalan ini.
” Dari tahun 2012, kawasan Gunung Guntur semakin mengkhawatirkan, ” kata dia.
Akibat kerusakan alama itu, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut mengalami krisis air.
“Selain krisis air kalau kemarau banjir pun sudah mulai melanda. Kami khawatir terjadi bencana yang disebabkan kelalaian manusia,” jelas dia.
FPG pun mengecam segala bentuk kegiatan yang dilakukan di kawasan Gunung Guntur oleh oknum-oknum tak bertanggungawab.
” Sampai sekarang aktor intelektualnya itu tidak tersentuh. Yang kami pertanyakan kenapa bisa sampai tidak tersentuh, ” kata Andri.
Ketua Komisi II DPRD Jabar Didi Sukardi mengapresiasi upaya yang dilakukan FPG dalam memperjuangkan keberlangsungan ekosistem yang ada di kawasan Gunung Guntur.
” Mereka dianggap peduli lingkungan karena yang disampaikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan fungsi hutan meliputi fungsi perlindungan air pohon serta struktur tanah,” kata Didi.
Adapun solusi yang diberikan oleh Komisi II DPRD Jabar terkait permasalahan tersebut, yakni akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ruang lingkup Komisi II DPRD Jabar.
” Solusinya ada yang diselesaikan di kabupaten-kota, BKSDA. Adapun yang berkaitan dengan komisi II, pembahasannya diantaranya terkait pengelolaan taman wisata di Gunug Guntur apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak?” jelas Didi.
Selanjutnya untuk penanganan permasalahan lain seperti ketersediaan air bersih, dan permasalahan yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Garut yaitu menyangkut pembangunan perkemahan Wisata Gunung Guntur.
” Terkait masalah ini, Komisi II merekomendasikan agar diselesaikan di DPRD Garut. Sedangkan yang berhubungan dengan Pemprov mengenai izin tambang untuk beberapa perusahaan harus di investigasi apakah sudah berizin atau tidak,” tegas Didi.
DPRD Jabar akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan BPMPT yang memberikan izin, sehinga yang belum berizin bisa dibongkar.
(LIN)
