PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus membenahi tata kelola destinasi unggulan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar pertemuan dengan para ketua kelompok usaha wisata Pantai Pangandaran, Kamis (29/1/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Tourism Information Center (TIC) Pangandaran ini menjadi forum dialog untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi kesepakatan yang telah berjalan, serta merumuskan langkah penataan destinasi agar lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

Baca Juga: DLHK Pangandaran Perkuat Mitigasi Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

Sejumlah perwakilan kelompok usaha wisata hadir dalam diskusi tersebut, mulai dari kelompok Ban dan Buggy (PBBR), Bambugi, HPI, PEDER, komunitas fotografer, ATP, P2WR, pelaku water sport, perahu pesiar, hingga pedagang kaki lima (PKL) pantai.

Kepala Disparbud Kabupaten Pangandaran, Dadan Sugistha, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal untuk memperkuat tata kelola Pantai Pangandaran sebagai destinasi utama.

“Kami mengundang para ketua kelompok usaha untuk berdiskusi dan mengevaluasi kesepakatan yang sudah ada maupun yang belum disusun. Tujuannya agar pengelolaan Pantai Pangandaran lebih tertata dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi wisatawan,” ujarnya.

Evaluasi SOP dan Zonasi Aktivitas Wisata

Dadan menjelaskan, beberapa kelompok usaha sebenarnya telah memiliki kesepakatan dan standar operasional prosedur (SOP) yang disusun bersama pemerintah daerah. Di antaranya kelompok Ban dan Buggy, ATP, serta pelaku wisata kuda.

Untuk aktivitas Ban dan Buggy, dalam kesepakatan terdapat pembatasan jumlah maksimal sebanyak 250 unit tanpa penambahan. Serta penerapan zonasi yang jelas dan tidak boleh ada yang melanggar. Sementara itu, operasional ATP hanya boleh di zona Pantai Pangandaran dari Pos 5 Balawista ke arah barat hingga Lumpang, dan hanya pada hari kerja.

“ATP dan kendaraan bermotor tidak boleh beroperasi di area pantai saat akhir pekan demi keselamatan wisatawan,” jelasnya.

Meski demikian, Dadan mengakui masih terdapat pelanggaran, terutama saat momen libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk penertiban ke depan.

Hal serupa juga terjadi pada aktivitas wisata kuda. Sesuai kesepakatan, penetapan zonasi kuda dari Pos 3 Balawista ke arah barat, namun masih ada kelompok yang belum sepenuhnya mematuhi batas tersebut.

Penataan Berkelanjutan dan Peran Pengawasan

Untuk kelompok usaha lain seperti water sport, perahu pesiar, dan fotografer, Pihaknya menyebut masih perlu pembahasan lanjutan. Ke depan, masing-masing kelompok akan berkumpul bersama seluruh anggotanya guna menyusun kesepakatan secara partisipatif dan selaras dengan peraturan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, menegaskan peran Satpol PP dan Jaga Lembur juga sebagai ujung tombak pengawasan dan penegakan aturan di kawasan wisata.

Perwakilan Satpol PP Kabupaten Pangandaran, Rusnandar, menegaskan pihaknya siap menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pengawasan dan penegakan aturan menjadi tugas kami. Satpol PP akan bergerak berdasarkan kesepakatan dan peraturan daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Jaga Lembur menyatakan kesiapan pihaknya mendampingi proses penertiban karena berasal dari unsur masyarakat setempat.

“Jika menemui pelanggaran di lapangan, kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP,” ujarnya.

Para pelaku wisata pun berharap penataan yang jelas dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat. Seperti yang Surtiati sampaikan, yang mengajak seluruh pelaku wisata untuk menjaga kebersihan, memperkuat kolaborasi, dan menghindari persaingan tidak sehat.

“Mudah-mudahan dengan penataan yang lebih baik, pariwisata Pangandaran semakin tertib, maju, dan wisatawan merasa aman serta nyaman,” pungkasnya.

(Sajidin)

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Maret 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran mengambil langkah antisipatif untuk menekan risiko bencana di wilayah rawan.

Upaya ini terfokus pada pencegahan pohon tumbang dan longsor. Terutama di jalur-jalur vital yang memiliki tingkat kerawanan tinggi saat curah hujan meningkat.

Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan, Polres Pangandaran Tanam Jagung

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pangandaran, Supiatno, menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang menetapkan status cuaca ekstrem sejak akhir November hingga 30 Maret 2026.

“Kondisi cuaca ekstrem ini berpotensi memicu berbagai bencana, sehingga perlu langkah pencegahan sejak dini,” kata Supiatno, Kamis (29/1/2026).

Penertiban Jalur PJU hingga Evakuasi Pohon Rawan

Sebagai bagian dari mitigasi, BPBD melakukan penertiban jalur Penerangan Jalan Umum (PJU). Bertujuan untuk memastikan pencahayaan tetap optimal sekaligus mengurangi potensi bahaya di sepanjang jalan.

Selain itu, penataan jalur utilitas lain seperti kabel Telkom juga dilakukan agar tidak membahayakan pengguna jalan. BPBD turut mengevakuasi pohon-pohon yang dinilai berisiko tumbang dan mengancam keselamatan masyarakat.

Kegiatan tersebut terlaksana melalui koordinasi lintas instansi bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran guna memastikan penanganan berjalan terpadu dan efektif.

Jalur Emplak Jadi Prioritas Pengamanan

Supiatno menambahkan, fokus utama penanganan sementara ini terarah ke wilayah Emplak. Mengingat kawasan tersebut merupakan akses utama menuju Pantai Wisata Pangandaran.

Jalur Emplak–Kalipucang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap pohon tumbang dan tanah longsor, terutama saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

“Emplak menjadi perhatian khusus karena merupakan jalur wisata sekaligus jalur vital masyarakat, dengan potensi bencana yang cukup besar,” ujarnya.

BPBD Pangandaran pun mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan saat melintas di jalur rawan bencana. Serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan dan kelancaran aktivitas selama masa cuaca ekstrem.

(Sajidin)