spot_imgspot_img
Minggu 3 Mei 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 8

Bupati Tasikmalaya Tegaskan Tak Ada Cashback Pinjaman Rp230 Miliar ke PT SMI

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
pemkab tasikmalaya fokusjabar.id
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjamin transparansi penuh dalam skema pinjaman daerah senilai Rp230,25 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa sistem pembiayaan untuk perbaikan infrastruktur jalan ini menutup ruang bagi praktik cashback.

Penegasan tersebut menyusul proses penandatanganan akad pinjaman di Pendopo Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (30/4/2026). Cecep menjelaskan bahwa mekanisme pinjaman ini sangat ketat karena mengadopsi pola Dana Alokasi Khusus (DAK). PT SMI akan membayar langsung pelaksana proyek berdasarkan progres fisik di lapangan melalui Bank BJB, tanpa melalui kas APBD.

Baca Juga: Menderita Konplikasi Penyakit, Dede Rohayati Warga Sukajadi Tasikmalaya Butuh Perhatian Pemerintah

“Dana ini tidak masuk ke rekening APBD, sehingga mustahil ada praktik cashback. PT SMI dan Kementerian Keuangan mengawasi langsung seluruh proses pembayaran sesuai perkembangan pekerjaan,” ujar Cecep, Jumat (1/5/2026).

Fokus Perbaikan 32 Ruas Jalan

Pemerintah daerah mengalokasikan dana jumbo tersebut untuk merehabilitasi 32 ruas jalan dengan total panjang 64,51 kilometer. Proyek ini tidak hanya menyasar pengaspalan ulang, tetapi juga membangun sistem drainase modern guna memperpanjang usia pakai infrastruktur jalan.

Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Alayubi, menilai langkah ini sebagai strategi cerdas di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ia menyebut pinjaman daerah merupakan hal lazim yang dapat dibayar kembali melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, seperti sektor pajak.

Tasikmalaya Jadi Pelopor Pembiayaan Kreatif

Direktur Public Financing and Project Development PT SMI, Faaris Pranawa, memuji keberanian Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mengambil langkah kreatif ini. Menurutnya, Tasikmalaya termasuk daerah yang progresif di antara 90 daerah lain di Indonesia dalam hal pembiayaan pembangunan.

Faaris menjamin pengawasan berlapis dari pihak konsultan dan tim internal PT SMI untuk memastikan kualitas pekerjaan di lapangan. Pencairan dana pun berlangsung secara bertahap sesuai bukti fisik yang ada di lapangan.

“Kami tidak mencairkan dana sekaligus. Pengawasan ketat ini bertujuan menjamin kualitas proyek dan keamanan pengembalian pembiayaan,” kata Faaris.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut mengawasi jalannya proyek infrastruktur ini. Keterlibatan publik diharapkan mampu memastikan pengerjaan jalan berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi mobilitas warga.

(Farhan K)

Proyek Relokasi Pedagang Pantai Pangandaran Rp50 Miliar Jadi Temuan BPK, Ratusan Kios Terbengkalai

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Pangandaran, FOKUSjabar.id
Poto: Kondisi kios di lantai satu terlihat kotor dan Kumuh

PANGANDARAN,FOKUSjabar.id: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti proyek relokasi pedagang di bibir Pantai Pangandaran senilai Rp50 miliar yang kini terbengkalai. Kawasan belanja yang meliputi Nanjungsari, Nanjung Asri 1 dan 2, serta Nanjung Elok tersebut tampak kumuh tanpa aktivitas perdagangan yang berarti.

Kondisi bangunan di lantai satu dan dua mengalami kerusakan parah pada bagian kaca dinding serta atap. Sampah berserakan di lorong-lorong kios, sementara rumput liar mulai menjalar menutupi sebagian bangunan pusat belanja yang berdiri sejak 2016 di atas lahan bekas hotel lama tersebut.

Baca Juga: Tingkatkan Estetika Wisata, PLN Tanam Kabel Bawah Tanah 3,2 KM di Pantai Pangandaran

Pembangunan proyek ini menelan anggaran APBD Jawa Barat sebesar Rp44 miliar ditambah sokongan APBD Kabupaten Pangandaran. Meski Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM mencatat tersedia 800 unit kios, sepinya pengunjung memaksa mayoritas pedagang meninggalkan lokasi. Saat ini, hanya belasan pedagang yang masih bertahan di tiap titik, sementara ratusan kios lainnya kosong dan mati.

Temuan BPK dan Kendala Pemanfaatan

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran, Dadan Sugistha, membenarkan bahwa BPK mencatat proyek ini sebagai temuan karena pemerintah daerah belum optimal memanfaatkan aset. Dadan, yang baru menjabat tahun ini, mengaku tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lapangan.

“Kami sedang mengkaji ulang pemanfaatan aset tersebut karena memang menjadi temuan BPK. Kami mengevaluasi kondisi eksisting untuk menentukan arah kebijakan ke depan,” ujar Dadan, Jumat (1/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa optimalisasi aset ini menjadi salah satu fokus utama dalam penguatan sektor pariwisata. Namun, pihaknya belum bisa memastikan rencana jangka panjang karena masih dalam proses pengkajian mendalam.

Pertimbangan Status Lahan

BPK merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Pangandaran segera memaksimalkan fungsi bangunan tersebut. Pemerintah daerah mempertimbangkan penerapan sistem sewa atau retribusi bagi para pengguna kios di masa mendatang untuk menghidupkan kembali kawasan tersebut.

Meski demikian, status lahan yang merupakan milik PT KAI menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan ulang kawasan belanja wisata ini. Pemkab Pangandaran berkomitmen mencari solusi terbaik agar anggaran miliaran rupiah yang telah terserap tidak terbuang sia-sia dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi warga lokal.

(Sajidin)

Menderita Komplikasi Penyakit, Dede Rohayati Warga Sukajadi Tasikmalaya Butuh Perhatian Pemerintah

Penulis
Nanang Yudi
-
0
Tasikmalaya@fokusjabar.id
Ai Dede Rohayati seorang ibu rumah tangga yang menderita penyakit konplikasi.(Nanang Yudi/fokusjabar.id)

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Selain hidupnya berada di bawah garis kemiskinan, Ai Dede Rohayati (39) seorang Ibu rumah tangga, warga kampung Sukamahi, RT001/002 Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, saat ini sedang melawan penyakit komplikasi yang di deritanya.

Dengan kondisi yang memprihatinkan, Ai Dede Rohayati yang kini berbaring sakit di rumah peninggalan orangtuanya sangat membutuhkan uluran tangan di antara sesama juga perhatian dari Pemerintah.

Sementara, suami dari Ai Dede Rohayati yaitu Kusnadi (47) merupakah seorang buruh harian lepas dengan penghasilan tiap harinya yang tidak menentu.

Baca Juga: Misteri Kematian Anggota Polri Dalam Mobil Guncang Tasikmalaya

“Kerjaan saya tidak tentu, kalau ada yang nyuruh baru kerja dan dapat penghasilan. Terus terang kami butuh perhatian dari pemerintah. Khususnya untuk istri saya yang sedang melawan penyakit komplikasi,” ungkap Kusnadi, Jumat (1/5/2026).

Kusnadi menjelaskan, bahwa saat ini istrinya sudah tidak bisa duduk apalagi berdiri. Menurut dokter kemarin, lanjutnya, Ai Dede Rohayati juga terdeteksi menderita penyakit liver.

“Sekarang kata dokter, istri saya itu ada penyakit livernya juga. Ya Allah, semoga kami di beri kekuatan dan ketabahan dan juga di sembuhkan,” tutur Kusnadi dengan mata berkaca-kaca.

Ketika di tanya, apakah selama ini ada bantuan yang di terima dari Pemerintah?. Kusnadi menjawab baru sekali mendapatkan bantuan sosial.

“Selama bertahun-tahun baru satu kali menerima bantuan, dan itu di terima beberapa bulan yang lalu,” jelasnya.

Bupati dan DPRD Harus Gerak Cepat

Sementara, salah seorang aktivis Eksponen 96, Dadi Abidarda mendorong Pemeritah Kabupaten Tasikmalaya respon dan bergerak cepat terhadap warga yang memang memerlukan bantuan.

“Terkait warga Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong yang menderita penyakit konplikasi, Pemerintah tentunya harus hadir. Apalagi kondisinya ekonominya di bawah garis rata-rata,” ucapnya.

Anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) 2 Kabupaten Tasikmalaya, kata Dadi, sudah seharusnya juga membantu warganya yang memang membutuhkan uluran tangan dari para wakil rakyat.

Baca Juga: Hibah Jumbo Kabupaten Tasikmalaya Disahkan, DPRD Pastikan Kontrol Ketat

“Pak Bupati Tasikmalaya (Cecep Nurul Yakin-red), Pak Wabup (Asep Sopari Al Ayubi-red), itu ada warganya yang memang membutuhkan bantuan. Semoga segera di respon untuk turun langsung,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Dadi juga menyampaikan kepada para politisi yang saat ini duduk di DPRD untuk mengingat kembali saat butuh dukungan dari masyarakat.

“Dan tentunya saat ini masyarakat menanti para yang terhormat turun kembali ke bawah. Apalagi ini warga yang sedang menderita penyakit konplikasi tentu sangat menantikan sebuah perhatian,” pungkasnya.

(Nanang Yudi)

Inilah Kebijakan Baru SPMB di Kota Bandung

Penulis
Nanang Yudi
-
0
Bandung@fokusjabar.id
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi memulai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 pada 4 Mei 2026 dengan sejumlah kebijakan baru. (Istimewa)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi memulai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 pada 4 Mei mendatang dengan sejumlah kebijakan baru.

Salah satu langkah utama yang di terapkan yakni pembatasan kegiatan belajar mengajar di jenjang SD dan SMP maksimal hanya dua shift, sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan menata proses belajar lebih efektif.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, bahwa sistem baru tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pendidikan di Kota Bandung.

Baca Juga: 3.144 Guru Honorer Kota Bandung Terancam PHK Massal

“SPMB kita akan mulai tanggal 4 Mei dan selesai pada 13 Juli. Akan ada beberapa perubahan, salah satunya sekolah SD dan SMP maksimum hanya boleh dua shift,”kata Farhan Jumat (1/5/2026).

Farhan menjelaskan, pembagian dua shift tersebut akan di lakukan pada sesi pagi dan siang. Kebijakan ini di harapkan mampu mengurangi kepadatan sekolah sekaligus menciptakan suasana belajar yang lebih optimal bagi siswa.

“Jadi hanya dua shift, pagi dan siang,” katanya.

Selain menyiapkan pelaksanaan SPMB, Pemkot Bandung juga terus mematangkan skema dukungan dari berbagai lembaga pendidikan. Namun, Farhan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan karena persyaratan yang harus di penuhi cukup ketat.

“Syaratnya memang ketat sekali, tidak semua lembaga bisa menyanggupi,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemkot Bandung telah mengundang sekitar 85 lembaga untuk ikut berpartisipasi. Hingga kini, baru sebagian kecil yang menyampaikan kesiapan.

“Yang memberikan sinyal minat baru sekitar empat lembaga. Tapi ini masih terus kita dorong,” ungkapnya.

Untuk memastikan proses berjalan optimal, Pemkot Bandung juga telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu pendaftaran kepada pemerintah pusat.

Baca Juga: Keren! Pemkot Bandung Cairkan HPM Guru Honorer

“Kita sudah mengajukan perpanjangan deadline sekitar satu bulan setelah 6 Mei,” jelasnya.

Farhan memastikan koordinasi lintas instansi terus di perkuat agar seluruh tahapan SPMB berjalan lancar, tertib, dan transparan.

“Kebijakan dua shift di harapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kota Bandung,”pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

3.144 Guru Honorer Kota Bandung Terancam PHK Massal

Penulis
Nanang Yudi
-
0
Bandung@fokusjabar.id
Ilustrasi (foto web)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengupayakan ribuan guru honorer tidak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Pada 31 Desember 2026 mendatang.

Menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026. Yang melarang guru honorer mengajar di sekolah negeri mulai awal 2027.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, saat ini Pemkot Bandung tengah menyusun berbagai skema. Agar para guru honorer tetap bisa mengabdi hingga 2029.

Baca Juga: Jika Gagal Hasilkan Pemenang, Bandung Zoo Diambil Alih Pemerintah

“Kita sedang mencari kemungkinan supaya tahun 2027 hingga 2029 tidak hanya mencegah pemberhentian guru honorer,”kata Farhan Jumat (1/5/2026).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bandung, terdapat 3.144 guru honorer di Kota Bandung. Yang terdiri dari guru SD, SMP, dan PAUD. Mereka kini menunggu kepastian status setelah terbitnya kebijakan dari pemerintah pusat tersebut.

Farhan menegaskan, opsi terbaik sebenarnya adalah mengangkat para guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, langkah itu berpotensi membebani struktur anggaran daerah.

“Kita harus mencari jalan, skema baru. Masih banyak kemungkinan. Tapi yang paling benar di angkat jadi PPPK,” katanya.

Farhan menjelaskan, jika seluruh guru honorer di angkat menjadi PPPK. Maka proporsi belanja pegawai Pemkot Bandung bisa melonjak hingga 50 persen. Sementara pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.

Baca Juga: Keren! Pemkot Bandung Cairkan HPM Guru Honorer

“Begitu jadi PPPK proporsi belanja pegawai bisa meledak sampai 50 persen. Nah, itu tidak boleh, karena kita berusaha menekan supaya di bawah 30 persen,” jelasnya.

Oleh karna itu, Pemkot Bandung juga menyiapkan alternatif pembiayaan lain untuk memberi gaji tenaga pendidik non-ASN. Baik PPPK penuh waktu, paruh waktu, maupun honorer.

“Kita akan mencari skema untuk membayar para guru, baik PPPK penuh waktu, paruh waktu, maupun honorer, termasuk ASN. Kita juga berusaha mencari peluang menaikkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), itu harus naik,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Mahasiswi Asal Ciamis Berbicara Cara Memahami Perilaku Anak Usia Dini

Penulis
Nanang Yudi
-
0
Banjar@fokusjabar.id
Cara Memahami Perilaku Anak Usia Dini.(Web)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Anak usia dini kerap di cap “nakal” hanya karena berlari ke sana kemari, sulit diam, atau tidak mau menurut. Padahal, perilaku tersebut bukan semata kenakalan, melainkan bagian dari proses belajar anak dalam mengenal dunia.  

Mahasiswi Program Studi PIAUD STAI Putra Galuh Ciamis, Resa Beristina, menjelaskan bahwa anak berada pada tahap perkembangan yang sangat aktif dengan rasa ingin tahu tinggi.

“Mereka belum bisa berpikir seperti orang dewasa, sehingga sering bertindak berdasarkan apa yang di lihat dan di rasakan,”katanya.  

Baca Juga: Sekdes Rejasari Kota Banjar Ancam Tempuh Jalur PTUN

Menurut teori Jean Piaget, anak belajar melalui pengalaman langsung. Sementara Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial, di mana anak meniru perilaku orang tua, guru, maupun teman sebaya.  

Contoh sederhana bisa di lihat saat anak mencoret dinding rumah. Bagi orang dewasa, itu di anggap kenakalan. Namun bagi anak, itu adalah ekspresi diri sekaligus cara belajar mengenal warna dan bentuk.

Begitu pula saat berebut mainan hingga menangis, yang sebenarnya menunjukkan proses belajar berbagi dan mengendalikan emosi.  

Baca Juga: Kebakaran Rumah Warga di Banjar, Diduga Korsleting Kipas Angin

Resa menekankan, orang tua dan guru berperan penting dalam mendampingi anak. Alih-alih memberi label “nakal”, pendekatan sabar dan penuh pengertian akan membuat anak merasa aman untuk belajar.

“Memberikan contoh yang baik, mengajak berbicara, serta membimbing dengan cara positif jauh lebih efektif di bandingkan hukuman,” ujarnya.  

Dengan memahami bahwa perilaku anak adalah bagian dari proses belajar, masyarakat di harapkan lebih bijak dalam menyikapi tingkah laku mereka. Anak bukan sedang melawan, melainkan sedang berusaha mengenal dunia.  

(Budiana Martin)

Pemkot Depok Bakal Perbaiki Rutilahu di Cimanggis

Penulis
Bambang F
-
0
Pemkot Depok Rutilahu fokusjabar.id
Wali Kota Depok saat meninjau Rutilahu di Cimanggis (foto: depok.go.id)

DEPOK, FOKUSJabar.id:  Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi tempat tinggal warga. Khususnya bagi mereka yang membutuhkan perhatian lebih.

Salah satu upaya tersebut terlihat melalui kunjungan langsung ke Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

BACA JUGA:

Pemkot Depok Keluarkan SE Kurban Disituasi Covid-19

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah Pemkot Depok dalam memastikan kondisi hunian masyarakat tetap aman dan layak untuk di tinggali.

Selain itu, kunjungan langsung juga menjadi sarana untuk melihat kondisi riil di lapangan.

Wali Kota Depok, Supian Suri bersama Camat Cimanggis, Rahmat Maulana meninjau rumah milik Nenek Mardiyah di RT04/05 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis.

Kunjungan tersebut di lakukan sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi rumah yang masuk dalam kategori Rutilahu.

Pemerintah berencana memberikan bantuan melalui alokasi anggaran untuk memperbaiki tempat tinggal tersebut.

Melalui peninjauan tersebut, pemerintah dapat menilai langsung kebutuhan yang di perlukan dalam proses perbaikan rumah. Hal ini penting agar bantuan yang di berikan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi yang ada.

BACA JUGA:

Viral Sekeluarga Makan Kertas di Depok, Ini Kata Wali Kota

Selain meninjau kondisi bangunan, suasana hangat juga terlihat saat Wali Kota berbincang langsung dengan Nenek Mardiyah. Interaksi tersebut mencerminkan pendekatan humanis yang di lakukan pemerintah kepada masyarakat.

Wali Kota Depok juga menyerahkan bantuan berupa sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan tersebut di harapkan dapat meringankan beban hidup.

Kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat menjadi bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang lebih dekat dan responsif.

Hal ini juga menjadi upaya untuk memastikan bahwa setiap warga mendapatkan perhatian yang layak.

Program perbaikan Rutilahu merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah, di harapkan proses renovasi rumah dapat segera direalisasikan. Sehingga, Nenek Mardiyah dapat tinggal di rumah yang lebih aman dan nyaman.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan memadai.

(Jingga Sonjaya)

1...789...7,913Halaman 8 dari 7,913

Copyright © fokusjabar.id