TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Saluran irigasi yang selama ini hanya berfungsi sebagai aliran air, kini berubah menjadi sumber penghidupan bagi warga Kampung Bantarsari, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Berkat kreativitas dan semangat gotong royong, warga berhasil memanfaatkan drainase lingkungan menjadi kolam budidaya ikan lele bernilai ekonomis.

Inisiatif ini menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan lahan bukan hambatan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Program tersebut sekaligus sejalan dengan semangat Tasik PELAK, yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi warga.

Baca Juga: Wali Kota Tasikmalaya Dorong Digitalisasi Parkir untuk Dongkrak PAD

Terinspirasi dari Media, Digerakkan oleh Kepedulian Lingkungan

Penggagas budidaya lele di saluran irigasi ini adalah Ahep Ahbab Abdillah. Ide tersebut muncul setelah ia melihat tayangan berita dan konten digital tentang pemanfaatan drainase di daerah lain. Dari sana, Ahep memperdalam pengetahuan secara mandiri melalui berbagai tutorial daring.

“Awalnya saya melihat contoh di televisi dan YouTube. Setelah itu saya berdiskusi dengan pengurus Bank Sampah Al-Uswah serta RT dan RW setempat. Alhamdulillah mendapat dukungan, lalu kami mulai bergerak,” ujar Ahep, Kamis (29/01/2026).

Gotong Royong Warga, Menebar 4.000 Benih Lele

Sebelum menjadi kolam budidaya, warga bersama-sama membersihkan selokan dari sampah dan endapan lumpur agar layak bagi kehidupan ikan. Upaya tersebut kini membuahkan hasil. Sekitar 4.000 ekor benih lele telah ditebar di satu titik sebagai tahap awal atau proyek percontohan.

Langkah ini membuka peluang usaha baru di tengah kawasan permukiman padat, sekaligus memperkuat kesadaran warga akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Harap Dukungan Pemerintah untuk Keberlanjutan

Meski sudah berjalan, Ahep mengakui pengembangan budidaya lele ini masih menghadapi sejumlah kendala. Ia berharap adanya perhatian dari Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui dinas terkait, terutama dalam hal penyediaan benih tambahan serta sarana penunjang keamanan.

“Kami butuh dukungan benih agar kapasitas produksi meningkat, juga penerangan di sekitar irigasi supaya lebih aman pada malam hari,” jelasnya.

Menurut Ahep, dukungan tersebut akan sangat membantu agar usaha budidaya lele ini dapat berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi warga.

Menyulap Lingkungan Jadi Aset Produktif

Apa yang warga Bantarsari lakukan menunjukkan bahwa kreativitas dan kolaborasi mampu mengubah fasilitas umum menjadi aset bernilai ekonomi. Inovasi sederhana ini harapannya dapat menginspirasi wilayah lain di Kota Tasikmalaya untuk memanfaatkan potensi lingkungan sekitar secara produktif.

Dengan semangat kemandirian, warga Bantarsari tak sekadar membudidayakan ikan, tetapi juga tengah menumbuhkan harapan akan masa depan ekonomi yang lebih baik.

(Abdul)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Dunia perhotelan Kota Tasikmalaya di guncang dugaan perlakuan tidak adil terhadap karyawan.

Seorang Front Office Manager (FOM) Hotel Grand Metro berinisial A mengadu ke Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya setelah mengaku di bebani kewajiban melunasi piutang tamu hotel senilai ratusan juta rupiah.

A datang ke gedung DPRD, Kamis (29/1/2026) di dampingi kuasa hukum dari LBH Pendekar Kawah Galunggung Indonesia serta mendapat pengawalan organisasi masyarakat Grib Jaya.

Ia menuntut kejelasan dan keadilan atas kebijakan manajemen hotel yang di nilainya merugikan karyawan.

Baca Juga: Bukan Sekadar Seremoni, Hari Braille Sedunia Jadi Momentum Inklusi di Tasikmalaya

Piutang Lama, Karyawan yang Diminta Bertanggung Jawab

Kasus ini berawal dari piutang pelanggan hotel yang menunggak sejak tahun 2022. Alih-alih menagih langsung kepada para pelanggan, manajemen Hotel Grand Metro justru membebankan tanggung jawab pelunasan kepada enam orang karyawan.

Dari total piutang yang di klaim mencapai sekitar Rp500 juta, A di sebut menanggung beban terbesar. Yakni Rp280 juta.

Lebih jauh, A mengaku di minta menandatangani perjanjian pelunasan dan menyerahkan aset pribadi sebagai jaminan.

Ketua Grib Jaya Kota Tasikmalaya, Jajang Suryaman, menilai langkah manajemen hotel tersebut janggal dan patut di pertanyakan.

“Klien kami di minta menitipkan dua sertifikat milik orang tuanya dan satu unit mobil. Kalau memang ada penggelapan, seharusnya ditempuh jalur hukum, bukan justru memaksa karyawan membuat perjanjian,” ujarnya.

Dugaan Intimidasi dan Hak Karyawan Terabaikan

Meski secara administratif masih tercatat sebagai karyawan, A disebut tidak lagi memperoleh hak-haknya secara normal. Kondisi tersebut membuat posisinya di perusahaan menggantung tanpa kepastian.

Ketua LBH Pendekar Kawah Galunggung Indonesia, Usep Rinaldi, menduga adanya unsur tekanan dalam proses penandatanganan perjanjian tersebut. Ia juga mempertanyakan kejelasan data pelanggan yang memiliki tunggakan.

“Identitas pelanggan yang berutang tidak jelas, tidak ada alamat maupun nomor telepon. Tiba-tiba klien kami diminta bertanggung jawab. Kami mendesak agar segera mengembalikan seluruh jaminan berupa sertifikat dan kendaraan karena itu bukan hak perusahaan,” tegas Usep.

Pihak Hotel Angkat Bicara

Menanggapi tudingan tersebut, kuasa hukum Hotel Grand Metro dari Trah Low Firm, Taufik Rahman, menyatakan persoalan tersebut secara internal telah selesai karena adanya kesepakatan bersama yang kedua belah pihak tandatangani.

“Secara hukum, ini sudah selesai karena ada kesepakatan bersama sesuai aturan dan ketentuan internal perusahaan. Jika pihak karyawan merasakan kerugian, silakan tempuh jalur hukum,” ujarnya.

DPRD Sarankan Penyelesaian Dialogis

Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya yang menerima audiensi tersebut mendorong agar kedua belah pihak kembali duduk bersama untuk mencari solusi secara dialog dan kekeluargaan, sebelum masalah berkembang ke ranah hukum.

Meski demikian, pihak A dan tim kuasa hukumnya memberikan tenggat waktu satu minggu kepada manajemen Hotel Grand Metro. Jika tidak ada penyelesaian, mereka menyatakan siap menempuh jalur hukum atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), khususnya terkait penahanan aset pribadi karyawan.

(Abdul)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai mematangkan langkah transformasi pengelolaan parkir berbasis digital sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan bersama jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya, Kamis sore (29/1/2026).

Rapat yang digelar di Aula Utama Balekota Tasikmalaya itu dihadiri Kepala Dishub Iwan Kurniawan, Kepala UPTD Parkir, Kepala Diskominfo Amran Saefulloh, Pimpinan Bank BJB Tasikmalaya Anet Yulistian, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Baca Juga: Bukan Sekadar Seremoni, Hari Braille Sedunia Jadi Momentum Inklusi di Tasikmalaya

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menegaskan pentingnya optimalisasi sektor parkir melalui perbaikan tata kelola dan penerapan sistem pembayaran digital.

“Pertemuan ini untuk merumuskan langkah konkret dalam mengoptimalkan pengelolaan parkir. Tentunya agar mampu meningkatkan PAD, salah satunya melalui penerapan sistem pembayaran digital,” ujar Viman.

Sistem Parkir Gratis Dinilai Perlu Disempurnakan

Viman menilai sistem parkir gratis tanpa karcis yang selama ini berjalan perlu penyempurnaan dengan pendekatan digital agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Ia pun meminta Kepala Dishub untuk melakukan pembinaan terhadap UPTD Parkir dan para juru parkir agar kinerja di lapangan semakin optimal.

“Saya sudah meminta Kadishub untuk membina UPTD Parkir dan juru parkir supaya pengelolaan parkir bisa berjalan maksimal. Terlebih berdampak pada peningkatan PAD,” katanya.

Menurut Viman, target peningkatan pendapatan parkir dalam waktu enam bulan sangat realistis tercapai. Asalkan mendapatkan dukungan dari tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat. Ia juga menekankan setiap zona parkir memiliki karakteristik berbeda. Sehingga penerapan pembayaran digital perlu penyesuaian berdasarkan kluster dan kebutuhan di lapangan.

Viman mengungkapkan, saat ini infrastruktur dan aplikasi pendukung pembayaran parkir digital telah siap. Oleh karena itu, implementasi sistem tersebut akan segera berjalan dalam waktu dekat.

“Kami optimistis inovasi ini mampu mendongkrak PAD dari sektor parkir. Jika berjalan dengan tata kelola yang baik dan sesuai aturan,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa target pendapatan parkir pada tahun 2025 belum tercapai. Namun, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk mencapai target yang lebih baik di tahun 2026.

Sebagai bagian dari pengawasan, Pemkot Tasikmalaya juga telah memasang sejumlah CCTV di titik-titik parkir strategis. Tujuannya untuk memantau jumlah kendaraan yang terparkir secara real time.

“Dengan sistem pembayaran digital parkir, kami berharap tidak hanya PAD yang meningkat, tetapi juga kualitas pelayanan parkir bagi masyarakat,” tambahnya.

Viman menargetkan, dengan pengelolaan yang profesional dan inovasi digital, potensi PAD dari sektor parkir tahun 2026 sebesar Rp2,6 miliar dapat tercapai bahkan dalam kurun waktu enam bulan.

“Ini bisa terwujud jika kita jalankan bersama-sama dengan tata kelola yang baik dan patuh pada aturan,” pungkasnya.

(Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Peringatan Hari Braille Sedunia 2026 di Kota Tasikmalaya berlangsung penuh kehangatan dan makna. Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dicky Candra Negara bersama Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Budi Rahman hadir dan berinteraksi langsung dengan ratusan anak penyandang disabilitas dari wilayah Priangan Timur.

Kegiatan yang digagas Paguyuban Disabilitas Tasikmalaya (Papeditas) tersebut digelar di salah satu restoran cepat saji di Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Cipedes, Kamis (29/1/2026). Acara ini menjadi ruang ekspresi dan pembelajaran bagi anak-anak tunanetra untuk mengenal serta menggunakan huruf Braille sebagai sarana komunikasi dan literasi.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Tasikmalaya Panen Cabai di Cibunigeulis

Kehadiran Wakil Wali Kota disambut antusias oleh para peserta. Anak-anak tampak bersemangat meraba huruf-huruf timbul Braille, menyusun kata demi kata menjadi cerita, pengalaman, harapan, hingga menuliskan cita-cita mereka.

Momen Emosional dan Penuh Inspirasi

Baginya, peringatan Hari Braille Sedunia menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Ia berkesempatan berdialog langsung, mendengar kisah anak-anak difabel, serta memberikan motivasi agar mereka terus percaya diri mengejar mimpi.

Dalam kesempatan itu, Ia bahkan belajar menulis huruf Braille yang dipandu Nabila, mahasiswi UPI sekaligus guru SLB Negeri Bungursari yang menjadi mentor bagi anak-anak difabel di Tasikmalaya.

“Adik-adikku harus tetap semangat dan rajin belajar. Yakinlah, di balik setiap kekurangan pasti ada kelebihan yang Allah berikan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi unik yang dapat berkembang apabila mendapat ruang dan kesempatan yang setara.

“Saya bersyukur karena kini mulai banyak perusahaan dan pelaku usaha yang membuka kesempatan kerja bagi teman-teman difabel, sehingga potensi mereka bisa menjadi karya yang bermanfaat,” tambahnya.

Ia juga menyinggung prestasi atlet difabel asal Tasikmalaya yang mampu mengharumkan nama Indonesia di ajang olahraga internasional, sebagai bukti bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi.

Akui Keterbatasan Fasilitas, Pemkot Tetap Berikhtiar

Meski demikian, Ia mengakui bahwa fasilitas ramah disabilitas di Kota Tasikmalaya masih belum optimal. Keterbatasan anggaran dan pengelolaan sumber pendapatan daerah menjadi tantangan tersendiri.

“Ini bukan berarti kami abai. Kami terus berikhtiar melalui berbagai program yang ada, karena setiap warga memiliki potensi yang harus kita dorong untuk berkembang,” tegasnya.

Braille sebagai Hak dan Kemandirian

Sementara itu, Ketua Papeditas Tata Tajudin menegaskan bahwa peringatan Hari Braille Sedunia bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperjuangkan hak-hak penyandang tunanetra.

“Braille adalah sarana penting untuk komunikasi, literasi, dan kemandirian. Ini bagian dari hak dasar penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Ia menambahkan, peringatan ini juga menjadi pengingat agar pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, sosial, informasi, dan komunikasi terus diperkuat.

“Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bersosial, bekerja, beraktivitas, dan mengekspresikan diri. Hari ini kami ingin menyampaikan pesan itu kepada semua pihak,” pungkasnya.

Peringatan Hari Braille Sedunia 2026 pun menjadi momen berharga bagi anak-anak difabel dan orang tua mereka. Mereka merasa mendapat penghargaan, pengakuan, dan terlibat sebagai bagian utuh dari masyarakat.

(Seda)