BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemkot Bandung tengah mengkaji pembongkaran Teras Cihampelas menyusul temuan persoalan perizinan dan indikasi ketidaklayakan struktur bangunan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, secara administrasi Teras Cihampelas bermasalah.
Menurut Farhan, Teras Cihampelas tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sehingga secara aturan tidak memenuhi syarat sebagai bangunan publik.
Farhan mengatakan, keputusan pembongkaran masih menunggu hasil resmi penelitian uji beban (loading test) untuk memastikan kekuatan struktur.
Jika hasil pengujian menunjukkan tingkat kelayakan di bawah standar, maka Pemkot Bandung memiliki dasar hukum untuk melakukan pembongkaran.
“Kalau memang hasil loading test menunjukkan kurang dari 100 persen, saya punya alasan untuk membongkar. Karena sampai hari ini Teras Cihampelas itu tidak punya PBG dan SLF asli. Jadi memang secara aturan harus dibongkar,” kata Farhan, Selasa (16/12/2025).
Farhan menyebut, berdasarkan ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum, Teras Cihampelas dikategorikan sebagai bangunan, bukan jalan atau jembatan.
Dengan status tersebut, keberadaan PBG dan SLF menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar.
Terkait teknis pembongkaran, belum bisa memastikan bagian mana yang akan dibongkar. Menurutnya, kajian teknis akan menentukan langkah selanjutnya. Termasuk metode pembongkaran yang aman.
“Kalau mau dibongkar, pertanyaan berikutnya apanya yang dibongkar? Secara awam saya lihat tiangnya kecil-kecil. Cara bongkarnya bagaimana, itu tentu harus dikaji oleh ahli,” ucapnya.
Terkait pihak yang bertanggung jawab, Farhan memastikan pembongkaran nantinya menjadi kewenangan Pemkot Bandung. Namun, keputusan tersebut tetap harus mendapat persetujuan secara hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
“Kita penelitian dulu. Kalau hasilnya sah dan bisa diakui secara hukum, baru kita ajukan ke DJKN apakah boleh dibongkar atau tidak,” jelasnya.
Saat ini, Teras Cihampelas segmen 2 mulai dari depan Cihampelas Walk hingga SPBU Shell telah lama ditutup dan tidak boleh digunakan publik.
Penutupan dilakukan setelah Lebaran karena adanya indikasi bangunan bergoyang.
“Saya pernah bikin acara senam dengan 200 orang, tiba-tiba terasa goyang. Itu bikin kita ketakutan. Akhirnya kita turun dan langsung ukur,” ungkapnya.
Meski ditutup untuk aktivitas publik, Farhan memastikan bahwa perawatan tetap dilakukan agar tidak membahayakan masyarakat. Area di bawah bangunan juga tetap dipercantik agar tidak terkesan kumuh.
“Kita harus selidiki secara teknis dulu. Yang jelas, sebagai bangunan tanpa PBG dan SLF secara aturan memang bermasalah,” pungkasnya.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Cecep Nuryakin, S.Pd, M.Si
TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pengunduran diri Kepala Bidang Jalan dan Jembatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya telah menjelma menjadi isu publik yang viral.
Bukan semata karena pejabat strategis mundur, tetapi karena sikap Pemerintah Daerah yang justru terkesan menutup diri.
Di tengah sorotan publik dan derasnya pertanyaan soal alasan pengunduran diri tersebut, Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Alayubi, memilih bungkam.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, politisi Partai Gerindra ini hanya menjawab singkat dan menghindar.
“Ke Pak Bupati saja,” tulis Asep Sopari Al Ayubi, baru-baru ini.
Jawaban ringkas orang nomor dua di Kabupaten Tasikmalaya ini, sontak memicu beragam tafsir.
Sikap diam di tengah polemik sektor vital infrastruktur, apalagi terjadi di penghujung tahun anggaran, dinilai publik sebagai sinyal yang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan.
Berbeda dengan sikap Wabup, suara keras justru datang dari internal partai yang sama. Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Cecep Nuryakin, secara terbuka menyayangkan pengunduran diri Kabid Jalan dan Jembatan di saat beban pekerjaan berada pada fase paling krusial.
“Ini akhir tahun. Semua tahu pekerjaan harus diselesaikan, anggaran harus terserap, dan realisasi harus dipastikan. Tapi justru pejabat kuncinya mundur. Ini sangat disayangkan,” tegas Cecep.
Ia mengingatkan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengacaukan target pembangunan dan menimbulkan masalah administratif di lapangan.
Menurutnya, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin tentu telah melalui pertimbangan matang saat menunjuk pejabat tersebut, mulai dari kompetensi hingga rekam jejak profesional.
“Artinya sejak awal bupati menempatkan yang bersangkutan dengan keyakinan penuh. Maka ketika ia mundur, ini harus segera ditangani. Tidak ada pilihan lain, harus cepat dicarikan pengganti,” ujarnya.
Cecep menegaskan, kekosongan jabatan strategis di tengah percepatan pembangunan adalah kemewahan yang tidak bisa ditoleransi.
“Kalau dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat luas. Infrastruktur itu kepentingan publik,” katanya.
Sorotan juga datang dari kalangan masyarakat sipil. Mantan Ketua IPNU Kabupaten Tasikmalaya, Agus Ramdani, S.Ip, menyayangkan hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan mundurnya pejabat kunci tersebut.
Kondisi ini, menurut Agus, justru memperkuat spekulasi dan memperbesar tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
“Di tengah sorotan DPRD, desakan publik, dan viralnya isu di ruang digital, sikap bungkam Wakil Bupati justru menambah daftar pertanyaan. Ada apa sebenarnya di balik mundurnya pejabat kunci infrastruktur Tasikmalaya?” ujar Ramdani.
Polemik ini menegaskan bahwa pengunduran diri satu pejabat tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan internal birokrasi.
Hal ini, sambung Agus, telah berubah menjadi ujian serius bagi kepemimpinan, transparansi, dan keberanian Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menjawab kegelisahan publik.
“Kini publik menunggu. Apakah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan terus memilih diam, atau akhirnya membuka tabir di balik mundurnya pejabat kunci yang mengguncang sektor infrastruktur daerah,” katanya.
“Isu ini bukan lagi soal jabatan, melainkan soal kepercayaan publik,” sambung Agus.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Andi Supriadi, S.Ip, memastikan kembali pihaknya akan melayangkan surat kepada BKPSDM untuk meminta kejelasan.
“Besok Rabu, surat akan kami layangkan ke BKPSDM. Sempat tertunda karena beberapa agenda, tapi ini tidak bisa dibiarkan. Kami minta penjelasan resmi,” tegas Andi.
GARUT, FOKUSJabar.id: Setelah menuai sorotan publik dan sempat ‘mangkrak’ selama beberapa bulan pascaperesmian, Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut yang berlokasi di Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul telah resmi ditempati sejak Senin (15/12/2025) kemarin.
Peresmian gedung dua lantai yang menelan anggaran sekitar Rp9,3 milyar tersebut sebenarnya telah dilakukan, Senin (3/2/2025) lalu oleh Pj Bupati Garut, Barnas Adjidin.
Kala itu, gedung baru dengan luas 1.820 meter persegi ini diharapkan menjadi simbol kemajuan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.
Alasan Keterlambatan Penempatan
Meskipun telah diresmikan di awal tahun, kantor megah Disdik Garut tidak langsung digunakan. Kondisi tersebut sempat menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Termasuk organisasi masyarakat yang mempertanyakan efisiensi penggunaan anggaran. Gedung tersebut dibiarkan kosong dan ditumbuhi rumput liar.
Kritik menyebutkan bahwa gedung tersebut berpotensi menjadi “sarang nyamuk” dan mencerminkan kelalaian birokrasi.
Alasan utama yang menyebabkan jeda waktu yang cukup lama antara peresmian dan penempatan adalah proses pemindahan operasional dan penyelesaian administratif serta teknis.
Sumber internal menyebutkan, pemindahan aset dan penataan ruang kerja untuk berbagai bidang di Disdik memerlukan waktu yang tidak sebentar.
Keterlambatan tersebut juga dikaitkan dengan proses transisi dan kesiapan internal pascaperesmian.
Penempatan gedung baru ini diharapkan dapat mengakhiri polemik yang terjadi.
Kepala Disdik Garut, Asep Wawan, saat di,intai keterangannya sedang berada di luar kota bersama Sekretarisnya.
Namun berdasarkan laporan terkini, penempatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik di sektor pendidikan.
Lantai satu gedung didedikasikan untuk pelayanan publik. Sementara lantai dua digunakan sebagai ruang kerja berbagai bidang.
Dengan fasilitas yang lebih representatif dan terstruktur, para pegawai Disdik Garut diharapkan memiliki semangat kerja yang lebih tinggi.
Saat peresmian, Pj Bupati Garut berpesan, Disdik menyiapkan tenaga pendidik yang profesional, memastikan sarana dan prasarana sekolah di Garut berada dalam kondisi layak.
Selain itu, meningkatkan kualitas pendidikan agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah.
Penempatan kantor baru Disdik ini menjadi momen penting bagi birokrasi Garut untuk membuktikan komitmen akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap aset publik serta fokus kembali pada upaya memajukan pendidikan.
Bappeda Garut Siapkan Rp7,5 Milyar untuk Beasiswa SDM Hebat
GARUT, FOKUSJabar.id: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut menutup tahun 2025 dengan fokus utama pada sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan upaya mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Selain itu, Bappeda Garut juga merumuskan langkah konkret untuk memastikan pembangunan fisik. Seperti proyek Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya (Getaci) benar-benar terintegrasi dengan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Kepala Bappeda Garut, Natsir Alwi menegaskan, RPJMD 2025-2029 telah ditetapkan melalui Perda No3 Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan turunan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Kepala Bappeda Garut
Visi pembangunan Garut yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 adalah “Terwujudnya Garut Hebat dan Berkelanjutan.” Salah satu sasaran utamanya, meningkatnya kualitas SDM dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kuncinya.
“Capaian IPM Kabupaten Garut telah menunjukkan tren positif yang konsisten. Dari 67,20 poin pada tahun 2020 kini mencapai 69,91 pada tahun 2024,” kata Natsir Alwia kepada FOKUSJabar, Selasa (16/12/2025).
Dia menambahkan, pada tahun 2025 IPM Garut sudah mencapai 70,67 poin, melebihi target RPJMD 2025 sebesar 70,57 poin.
Peningkatan status pembangunan manusia di Kabupaten Garut saat ini telah naik dari kategori “sedang” (60 ≤ IPM <70) menjadi “tinggi” (70 ≤ IPM < 80).
“Kami menargetkan IPM akan mencapai 73,68 poin pada tahun 2029. Dan 74,39 poin pada tahun 2030,” kata Natsir.
Pencapaian ini didukung oleh proyeksi target makro daerah dalam RPJMD. Termasuk target IPM yang meningkat secara bertahap dari baseline 70,57 (2025) menjadi 73,68 poin pada 2029.
Penurunan Tingkat Kemiskinan ditargetkan turun dari 8,20–9,06 persen (2025) menjadi 6,94–7,64 persen pada 2029.
Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) ditargetkan dari 5,06 persen (2025) menjadi 5,42–7,88 persen pada 2029.
Selain itu, peningkatan PDRB per kapita dari Rp30,49–31,68 juta (2025) menjadi Rp34,59–38,74 Juta pada 2029.
Meskipun menunjukkan pertumbuhan positif, Natsir mengakui IPM Garut (70,67 poin pada 2025) masih berada di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Barat (74,92) dan nasional (75,02) pada tahun 2024.
Garut masih menduduki peringkat ke-26 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Menanggapi rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Garut yang pada 2024 masih 7,85 tahun (di bawah Jawa Barat 8,87 tahun dan Nasional 8,85 tahun), Bappeda telah menyiapkan strategi khusus.
Pada tahun 2025, RLS Garut hanya meningkat tipis menjadi 7,86 tahun.
“Strategi kami berfokus pada Pengurangan Angka Putus Sekolah dan Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah,” jelas Natsir Alwi.
Menurut Dia, hal tersebut dilakukan melalui deteksi dini siswa berisiko drop out dan pemberian bantuan pendidikan terintegrasi bagi kelompok miskin rentan.
Selain itu, program kunci adalah penguatan jalur non-formal melalui penyiapan kapasitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk program pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) bagi masyarakat usia produktif yang diyakini dapat berdampak cepat pada peningkatan RLS.
Komitmen Anggaran Beasiswa Pendidikan Tinggi
Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, Bappeda meluncurkan Program Unggulan Beasiswa Pendidikan SDM Hebat. Yakni, program Satu Desa Satu Sarjana dan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa.
Program tersebut diatur melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 39 Tahun 2025 dan menyasar keluarga tidak mampu, berprestasi dan mahasiswa yang aktif dalam organisasi.
Secara rinci, Natsir memaparkan alokasi anggaran program beasiswa untuk tahun 2025 dan 2026.
Beasiswa 1 Desa 1 Sarjana
Pada tahun 2025, program ini dialokasikan untuk 442 desa/kelurahan dengan total anggaran sebesar Rp1.768.000.000 untuk satu semester.
Untuk tahun 2026, alokasi tetap 442 desa/kelurahan. Namun diperluas menjadi dua semester. Sehingga anggaran meningkat menjadi Rp3.536.000.000.
Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa
Pada tahun 2025, bantuan ini diberikan kepada 1.125 mahasiswa dengan total anggaran Rp4.500.000.000 per tahun.
Terwujudnya Program Satu Desa Satu Sarjana, menurut Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, sebagai “dreams come true.” Mengingat ini adalah janji politiknya untuk memberikan kesempatan kuliah bagi warga Garut.
“Sebenarnya bagi kami, ini adalah sesuatu kebanggaan. Kalau boleh dibilang dreams come true. Dulu saya janji ingin memberikan kesempatan kepada orang Garut untuk kuliah. Alhamdulillah bisa terealisasi,” katanya.
Natsir mengatakan, pada tahun 2026 alokasi disesuaikan menjadi 1.005 mahasiswa. Total anggaran Rp4.020.000.000 per tahun.
Pemerintah Kabupaten Garut mengalokasikan anggaran sekitar Rp6,268 milyar untuk beasiswa pendidikan tinggi pada tahun 2025 dan Rp7,556 milyar pada tahun 2026.
Optimalisasi Tol Getaci
Terkait proyek Tol Getaci (Gedebage-Garut-Tasikmalaya) yang merupakan program prioritas nasional, Bappeda memastikan pembangunan infrastruktur ini terintegrasi dengan potensi ekonomi lokal.
Tol Getaci
Pembangunan Tol Getaci Tahap I akan melewati 4 Kecamatan. Exit Tol tahap I berada di Desa Pamekarsari, Kecamatan Banyuresmi.
“Pembangunan Tol Getaci secara makro akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, efisiensi logistik dan memberikan dukungan signifikan kepada sektor pariwisata, perdagangan serta investasi,” ungkap Natsir.
Untuk mencegah dampak mikro negatif seperti alih fungsi lahan pertanian produktif dan hilangnya mata pencaharian, Bappeda menyiapkan langkah-langkah optimalisasi.
Tata Ruang Terintegrasi
Mengintegrasikan rencana tol ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk menentukan lokasi exit tol strategis yang terhubung langsung ke pusat-pusat ekonomi lokal (industri, pariwisata, pertanian).
2. Pusat Ekonomi Baru
Merumuskan kebijakan untuk menciptakan Pusat Ekonomi Baru di area Exit Tol melalui pemberdayaan masyarakat berbasis keunikan lokal, sekaligus sebagai antisipasi kehilangan mata pencaharian.
3. Fasilitasi Investasi
Menggunakan keberadaan tol sebagai daya tarik untuk menarik investor ke area sekitar exit tol. Harapannya, dapat membuka lapangan kerja baru.
4. Rehabilitasi Agribisnis
Melakukan rehabilitasi sistem agribisnis yang terdampak (lahan, irigasi dan jalan usaha tani) untuk memastikan produksi pertanian tidak terhambat.
“Semua langkah ini bertujuan untuk mentransformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Sekaligus memperkuat daya saing Kabupaten Garut berbasis potensi lokal,” tutup Natsir Alwi.
Para Ketua DPAC Partai Demokrat se-Kabupaten Tasikmalaya usung Ferry Wiliam maju DPR RI 2029 (foto: Dokumen)
TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat se-Kabupaten Tasikmalaya. Sepakat mengusung Ferry Wiliam untuk maju ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), pada pemilu 2029 mendatang.
Kesepakatan untuk mengusung Ferry Wiliam maju ke DPR RI. Terlahir, pada saat acara pendidikan politik dan jambore DPAC Partai Demokrat se-Jawa Barat di Kabupaten Cirebon.
“Sudah saatnya, Bung Ketua (Ferry Wiliam-red) untuk duduk di DPR RI untuk mewakili masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Pada Pemilu 2029 mendatang,” ungkap Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Bojonggambir, Lilid Abdul Wahid, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya, Ferry Wiliam merupakan kader sejati Partai Demokrat dengan pengalaman yang mumpuni dalam kancah perpolitikan. Oleh sebab itu, sudah sangat layak untuk maju ke senayan pada pemilu 2029 mendatang.
“Sekarang kan beliau (Ferry Wiliam-red) sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya, tentunya kami samina wa athona. Maka dukungan ini sepenuh hati dari seluruh DPAC,” ucapnya.
Hal senada juga di sampaikan, Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cineam, Haris. Bahwa Ferry Wiliam merupakan sosok pemimpin yang sudah layak maju dan duduk di kursi DPR RI pada pemilu 2029 mendatang.
“Kami (DPAC Partai Demokrat se-Kabupaten Tasikmalaya-red) sudah sepakat. Untuk mengusung Bung Ferry Wiliam untuk maju ke DPR RI pada pemilu 2029 mendatang. Dan ini amanah dan kepercayaan dari seluruh DPAC,” tuturnya.
Haris juga menjelaskan, bahwa sosok Ferry Wiliam sudah malang melintang dalam perpolitikan. Juga beberapa periode duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya hingga saat ini.
“Beliau (Ferry Wiliam-red) sudah tidak di ragukan lagi dalam pengalaman politik juga pemerintahan. Jadi sangat layak menjadi perwakilan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya duduk di DPR RI,” ujarnya.
Sementara, Badan pembinaan organisasi kaderisasi dan keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya. Iron Saroni, membenarkan, bahwa seluruh DPAC mengeluarkan sikap mengusung Ferry Wiliam maju ke DPR RI pada pemilu 2029 mendatang.
“Iya benar, dan itu merupakan kepercayaan dan harapan dari kader. Juga para pengurus DPAC Partai Demokrat se-Kabupaten Tasikmalaya untuk beliau (Ferry Wiliam-red),” kata Iron.
Iron juga menambahkan, bahwa sosok Ferry Wiliam, memang sudah layak untuk duduk sebagai anggota DPR RI. Berpengalaman di bidang politik dan pemerintahan.
“Sudah layak sekali, dan aspirasi dari seluruh Ketua DPAC Partai Demokrat se-Kabupaten Tasikmalaya. Tentu sebuah motivasi dan bukti loyalitas terhadap beliau (Ferry Wiliam-red),” pungkasnya.
CIANJUR, FOKUSJabar.id: Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) usai meresmikan rekonstruksi Situs Gunung Padang di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Senin (15/12/2025) kemarin.
Peresmian ini menandai komitmen serius Pemprov Jabar dalam melestarikan cagar budaya bersejarah tersebut.
Gubernur Jabar berharap, proses rekonstruksi Gunung Padang dapat berjalan lancar dan aman.
KDM menekankan tanggung jawab negara. Khususnya Pemda dalam menyediakan anggaran yang dibutuhkan.
“Negara bertanggung jawab penuh terhadap berbagai rekonstruksi peninggalan sejarah. Biaya harus tersedia,” ungkapnya.
Gubernur Jabar mengatakan, rekonstruksi merupakan perwujudan nyata dari mimpi panjang untuk melestarikan Gunung Padang. Artinya bukan sekadar cerita yang terus diulang setiap pergantian kepemimpinan.
“Semoga hari ini bisa terwujud. Kita tidak lagi bicara mana kewenangan Kementerian Kebudayaan, kewenangan Pemerintah Provinsi dan kewenangan Kabupaten. Seluruhnya adalah hak dan kewajiban kita untuk memelihara. Pembedanya hanya nomenklatur pembiayaan saja,” jelasnya.
KDM sanggup bersinergi bersama pemerintah pusat dan kabupaten dalam merekonstruksi situs Gunung Padang.
Menurutnya, sinergi APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Cianjur dinilai mampu mewujudkan pelestarian ini.
Gubernur menyampaikan makna filosofis. Gunung Padang adalah bukti peradaban leluhur yang membangun tempat untuk bisa memandang gambaran alam secara luas.
“Gunung itu artinya puncak tertinggi dari sebuah peradaban. Padang itu artinya alam yang luas,” ujarnya.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jabar, Iendra Sofyan menambahkan, Pemprov sangat mendukung langkah rekonstruksi tersebut. Terlebih Gunung Padang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional.
“Kegiatan ini tentu akan menggali lebih dalam informasi sejarah yang dimiliki masyarakat zaman dulu,” kata Iendra.
JAKARTA, FOKUSJabar.id: Pemprov Jabar kembali mengukir prestasi gemilang dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Senin (15/12/2025).
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jabar berhasil meraih peringkat ke-3 kategori Pemerintah Provinsi. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dari peringkat 8 pada tahun sebelumnya.
Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Jabar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Berdasarkan Keputusan KIP No11/KEP/KIP/XII/2025, Pemprov Jabar masuk dalam kategori Badan Publik Informatif dengan nilai 98.17.
Prestasi gemilang ini merupakan validasi atas strategi dan langkah konkret yang telah dipaparkan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan pada Presentasi Uji Publik Monev KIP, Rabu (19/11/2025) lalu.
Erwan menegaskan, keterbukaan informasi publik adalah fondasi penting dalam setiap kebijakan pembangunan menuju Jawa Barat Istimewa.
Wagub Jabar, Erwan Setiawan
“Kami terus mendorong keterbukaan informasi publik. Seluruh kebijakan Pemprov Jawa Barat selalu disampaikan secara transparan dan akuntabel melalui jejaring komunikasi media sosial,” ungkap Erwan.
Untuk memastikan informasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat, Pemprov juga menerapkan strategi pemerataan hingga ke pelosok melalui Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga.
“Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga dihadirkan sebagai bukti konkret bahwa negara atau pemerintah benar-benar hadir dengan menghadirkan pelayanan publik yang cepat,” tutur Erwan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Adi Komar menambahkan, pihaknya terus memperkuat jaringan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota di tengah tantangan efisiensi anggaran.
“Diskominfo Jabar memfasilitasi pembinaan teknis PPID secara rutin setiap bulan dengan menghadirkan Komisi Informasi dan narasumber terkait. Pembinaan ini penting untuk memperkuat tata kelola informasi publik sekaligus meningkatkan kapasitas dalam menghadapi maraknya hoaks,” jelas Adi.
Capaian ini mempertegas komitmen Pemprov Jabar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Selain itu menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai DNA utama menuju Jabar Istimewa.
