TASIKMALAYA,FOKUSjabar.id: Proyek pembangunan 32 ruas jalan di Kabupaten Tasikmalaya kini menjadi ujian serius bagi akuntabilitas dan kualitas infrastruktur daerah. Mengingat proyek ini menggunakan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp230,25 miliar, DPRD Kabupaten Tasikmalaya menuntut hasil yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Gumilar Akhmad Purbawisesa, memperingatkan para pelaksana agar tidak hanya mengejar penyelesaian administratif semata. Ia menekankan bahwa kualitas fisik di lapangan harus menjadi prioritas utama.

Baca Juga: 32 Ruas Jalan Diperbaiki, Bupati Tasikmalaya Bidik Pariwisata sebagai Motor Ekonomi

“Pelaksana tidak boleh mengurangi volume maupun kualitas pekerjaan sedikit pun. Semuanya harus berjalan sesuai perencanaan awal,” tegas Gumilar, Jumat (1/5/2026).

Tanggung Jawab Jangka Panjang

Gumilar menilai pembangunan jalan yang menggunakan skema utang menuntut standar kualitas yang lebih tinggi. Hal ini berkaitan erat dengan tanggung jawab jangka panjang pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.

“Jalan ini minimal harus bertahan selama lima tahun. Jika infrastruktur cepat rusak, berarti perencanaan dan pelaksanaan proyek tidak berlangsung serius,” ujar Gumilar. Ia juga mengingatkan bahwa proyek ini baru memenuhi sebagian kecil kebutuhan jalan di Tasikmalaya, sehingga pemanfaatannya harus benar-benar optimal.

Beban Utang dan Pengawasan Publik

Senada dengan Komisi III, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Andi Supriadi, menegaskan bahwa skema pinjaman membawa konsekuensi tanggung jawab yang besar. Ia memandang proyek ini memiliki beban moral karena masyarakat turut menanggung pengembalian utang tersebut.

“Hasil pembangunan harus benar-benar mendorong ekonomi daerah. Ini bukan sekadar proyek biasa karena ada beban utang yang harus kita kembalikan bersama,” kata Andi.

Andi secara khusus mengajak masyarakat untuk aktif memantau jalannya pengerjaan di lapangan. Ia mendorong warga segera melaporkan setiap kejanggalan atau indikasi penyimpangan yang mereka temukan selama proses pembangunan berlangsung.

DPRD berharap pengawasan ketat dari legislatif dan partisipasi aktif publik mampu menjaga integritas proyek ini. Dengan demikian, perbaikan akses jalan tersebut dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

(Farhan K)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menargetkan pembangunan dan peningkatan 32 ruas jalan kabupaten melalui skema pinjaman daerah senilai Rp230 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Kebijakan ini merupakan strategi besar pemerintah daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan pertanian.

Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, memprioritaskan perbaikan pada jalur-jalur strategis yang bersentuhan langsung dengan denyut ekonomi warga. Ia menilai infrastruktur jalan yang mantap menjadi fondasi utama untuk menghidupkan potensi wisata yang selama ini belum berkembang optimal.

Baca Juga: Bupati Tasikmalaya Tegaskan Tak Ada Cashback Pinjaman Rp230 Miliar ke PT SMI

“Kami mengutamakan ruas jalan yang mampu menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. Wilayah wisata harus lebih hidup, dan pemerintah wajib menunjangnya dengan akses jalan yang baik,” ujar Cecep, Jumat (1/5/2026).

Membuka Konektivitas Antarwilayah

Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa puluhan ruas jalan tersebut tersebar di berbagai titik krusial, seperti jalur Papayan–Cikalong, Ciawi–Singaparna, Manonjaya–Salopa, hingga Cineam–Rajadatu. Pengerjaan ruas-ruas ini bertujuan memperkuat konektivitas antarwilayah serta memperlancar distribusi hasil bumi dari desa ke kota.

Selain perbaikan rutin, Cecep merancang pengembangan jalur wisata khusus untuk menarik komunitas otomotif berskala nasional. Ia telah menjalin komunikasi dengan komunitas Mercedes Jip Indonesia (MJI) untuk menjadikan Tasikmalaya sebagai rute touring utama.

Rute Wisata dari Gunung hingga Pantai

Pemerintah daerah merancang rute perjalanan yang dimulai dari Bandung dan Garut, kemudian memasuki Tasikmalaya melalui Kampung Naga di Salawu. Jalur tersebut berlanjut ke sentra manggis di Puspahiang, melintasi desa wisata alam di Taraju, hingga menembus kawasan Bojonggambir. Perjalanan panjang ini akan berakhir di destinasi wisata pantai selatan Cipatujah.

“Pemilihan rute ini bertujuan untuk menghidupkan seluruh kawasan wisata yang dilalui oleh para pelancong,” tegas Cecep.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap peningkatan kualitas jalan ini membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Pemkab menjamin seluruh proyek berjalan transparan dan mengutamakan standar kualitas tinggi agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam jangka panjang.

(Farhan K)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjamin transparansi penuh dalam skema pinjaman daerah senilai Rp230,25 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa sistem pembiayaan untuk perbaikan infrastruktur jalan ini menutup ruang bagi praktik cashback.

Penegasan tersebut menyusul proses penandatanganan akad pinjaman di Pendopo Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (30/4/2026). Cecep menjelaskan bahwa mekanisme pinjaman ini sangat ketat karena mengadopsi pola Dana Alokasi Khusus (DAK). PT SMI akan membayar langsung pelaksana proyek berdasarkan progres fisik di lapangan melalui Bank BJB, tanpa melalui kas APBD.

Baca Juga: Menderita Konplikasi Penyakit, Dede Rohayati Warga Sukajadi Tasikmalaya Butuh Perhatian Pemerintah

“Dana ini tidak masuk ke rekening APBD, sehingga mustahil ada praktik cashback. PT SMI dan Kementerian Keuangan mengawasi langsung seluruh proses pembayaran sesuai perkembangan pekerjaan,” ujar Cecep, Jumat (1/5/2026).

Fokus Perbaikan 32 Ruas Jalan

Pemerintah daerah mengalokasikan dana jumbo tersebut untuk merehabilitasi 32 ruas jalan dengan total panjang 64,51 kilometer. Proyek ini tidak hanya menyasar pengaspalan ulang, tetapi juga membangun sistem drainase modern guna memperpanjang usia pakai infrastruktur jalan.

Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Alayubi, menilai langkah ini sebagai strategi cerdas di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ia menyebut pinjaman daerah merupakan hal lazim yang dapat dibayar kembali melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, seperti sektor pajak.

Tasikmalaya Jadi Pelopor Pembiayaan Kreatif

Direktur Public Financing and Project Development PT SMI, Faaris Pranawa, memuji keberanian Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mengambil langkah kreatif ini. Menurutnya, Tasikmalaya termasuk daerah yang progresif di antara 90 daerah lain di Indonesia dalam hal pembiayaan pembangunan.

Faaris menjamin pengawasan berlapis dari pihak konsultan dan tim internal PT SMI untuk memastikan kualitas pekerjaan di lapangan. Pencairan dana pun berlangsung secara bertahap sesuai bukti fisik yang ada di lapangan.

“Kami tidak mencairkan dana sekaligus. Pengawasan ketat ini bertujuan menjamin kualitas proyek dan keamanan pengembalian pembiayaan,” kata Faaris.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut mengawasi jalannya proyek infrastruktur ini. Keterlibatan publik diharapkan mampu memastikan pengerjaan jalan berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi mobilitas warga.

(Farhan K)