spot_imgspot_img
Sabtu 8 Agustus 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 6

Sasar Pelajar SMK Bandung, inDrive Tebarkan Virus ‘Safety Riding’ Lewat Kampanye “Drive Your Future”

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
BANDUNG, FOKUSJabar.id
Pasar Pelajar SMK Bandung, inDrive Tebarkan Virus 'Safety Riding' Lewat Kampanye "Drive Your Future"

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Tingginya mobilitas pelajar yang mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah menuntut kesadaran berlalu lintas sejak dini. Merespons kondisi tersebut, platform mobilitas global inDrive memboyong kampanye edukasi keselamatan berkendara bertajuk “Drive Your Future” ke Kota Bandung, Kamis (6/8/2026).

Setelah sukses menggelar acara bagi pelajar di Purwakarta, program ini menyasar ratusan siswa kelas XII di SMKN 4 Bandung dan SMKN 7 Bandung.

Baca Juga: Buruan SAE Bandung Tembus Forum Internasional di Milan, Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

Selain memberikan sosialisasi aturan jalan, inDrive menggaet produsen otomotif Honda untuk menyajikan pelatihan safety riding secara praktis kepada para siswa.

Country Manager inDrive Indonesia, Rio Aristo menegaskan pentingnya pembentukan karakter berkendara sebelum para siswa menjadi pengemudi mandiri di jalan raya.

“Membangun budaya berkendara yang aman butuh kolaborasi, termasuk dengan institusi pendidikan. Lewat program ini, kami ingin makin banyak generasi muda yang tidak cuma paham aturan, tapi juga punya empati dan tanggung jawab sebagai pengguna jalan,” kata Rio.

Siswa SMK Bandung Antusias Ikuti Sesi Praktek

Dalam sesi pelatihan, perwakilan tim Honda, Panji Nur Ansor, membedah prinsip dasar berkendara aman. Ia menekankan pentingnya perlengkapan riding gear lengkap serta teknik mengantisipasi bahaya mendadak di jalanan kota. Ratusan siswa menyambut materi tersebut dengan diskusi yang riuh dan aktif.

Sementara itu, Communication Manager inDrive Indonesia, Wahyu Ramadhan, mengapresiasi respons kritis para pelajar Kota Bandung selama acara berlangsung.

Para siswa tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga melemparkan pertanyaan kritis mengenai peran teknologi transportasi dalam menciptakan mobilitas yang adil dan aman.

“Selain bertanya, mereka (siswa) sangat antusias, terutama pada sesi pelatihan,” kata Wahyu.

Setelah menyelesaikan agenda di Kota Bandung, penyelenggara akan melanjutkan program edukasi “Drive Your Future” ini ke Kabupaten Garut.

(LIN)

Nobar Persib Pada Final Piala Presiden 2026 Satukan Ribuan Warga Ciamis, UMKM Ikut Ketiban Berkah

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketfot: Nobar Persib vs Persebaya di Alun-Alun Ciamis

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Ribuan warga memadati Alun-Alun Ciamis dalam euforia nonton bareng (nobar) laga final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya, Kamis (6/8/2026) malam. Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama Polres Ciamis memfasilitasi acara meriah yang berlangsung tertib tersebut.

Masyarakat dari berbagai pelosok daerah berdatangan sejak sore hari mengenakan atribut kebanggaan Maung Bandung. Warna biru mendominasi area alun-alun dan menghidupkan suasana layaknya atmosfer di dalam stadion.

Baca Juga: Jelang Final Piala Presiden 2026, Persib Bandung Ungkap Kondisi Terbaru Dion Markx dan Berguinho

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, hadir langsung menyaksikan laga puncak ini bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, serta ribuan suporter.

Saat membuka acara, Herdiat mengajak seluruh warga menikmati jalannya pertandingan dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas serta menjaga ketertiban umum.

“Sepak bola mampu menyatukan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Semangat kebersamaan seperti ini harus terus kita pelihara,” tuturnya.

Herdiat juga meminta para pendukung untuk mengekspresikan dukungan secara santun dan menjaga nama baik daerah.

“Mari kita dukung tim kebanggaan dengan cara yang positif, menjaga kondusivitas, dan menjadikan momentum ini sebagai perekat persaudaraan,” tambah Bupati.

Panitia Tebar Jersey Persib dan Camilan Gratis

Penyelenggara melengkapi kemeriahan acara dengan membagikan camilan gratis serta doorprize berupa jersey resmi Persib Bandung dan PSGC Ciamis. Para Bobotoh menyambut antusias setiap sesi pembagian hadiah di sela-sela pertandingan. Gemuruh sorak sorai penonton membahana saat panitia menyebutkan nama-nama pemenang.

Geliat Ekonomi Pelaku UMKM Ciamis

Penyelenggaraan acara skala besar ini mendatangkan rezeki bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar Alun-Alun Ciamis. Penjual kuliner, minuman, hingga pedagang atribut bola mendulang peningkatan omzet penjualan jika membandingkannya dengan hari biasa.

Lapak para pedagang terus membanjiri pembeli dari sore hingga peluit panjang berbunyi. Fenomena ini membuktikan bahwa kegiatan publik mampu menghibur warga sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal secara nyata.

(Mia)

Viral Hina Pasien BPJS, PPPK RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya Pilih Mengundurkan Diri

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Ket foto : Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan, saat melakukan kunjungan ke RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya, ia berdialog dengan sejumlah tenaga kesehatan dan dokter (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Buntut unggahan kata-kata tidak pantas yang merendahkan martabat pasien BPJS Kesehatan di media sosial, seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, Nurma Zahara (NZ), mengundurkan diri.

Keputusan mundur ini mengemuka setelah NZ menyampaikan permohonan maaf secara terbuka serta menjalani pemeriksaan internal oleh manajemen rumah sakit dan Inspektorat Kota Tasikmalaya.

Baca Juga: Nyinyir Pasien BPJS, Apakah Oknum Pegawai RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya

“Per hari ini Kamis (6/8/2026), yang bersangkutan telah mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan kondisi kesehatan yang tidak mendukung. Surat tersebut selanjutnya akan kami teruskan ke Kepala BKPSDM,” ungkap Direktur Utama RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, dr. H. Budi Tirmadi, Kamis (6/8/2026) sore.

Pihak manajemen rumah sakit menyerahkan proses administrasi pembatalan kontrak kerja tersebut kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya.

Dirut RSUD Luruskan Status Kepegawaian Nurma Zahara

Manajemen RSUD dr. Soekardjo meluruskan kesimpangsiuran informasi terkait profesi pelaku. dr. Budi menegaskan bahwa NZ bukan seorang dokter maupun tenaga kesehatan (nakes).

“Nurma Zahara ini benar pegawai di RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya, ia adalah staf administrasi di rumah sakit, dengan status PPPK paruh waktu. Dan baru di angkat satu tahun yang lalu, Jadi ia bukan dokter juga bukan tenaga kesehatan,” tegas dr. Budi Tirmadi.

Klarifikasi ini merespons kabar liar di media sosial yang sempat menyita perhatian publik nasional. Bahkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), sempat berkomentar dan meminta Wali Kota Tasikmalaya menjatuhkan sanksi tegas.

Di tengah masyarakat, beredar pula informasi yang menyebut NZ merupakan anak dari salah satu anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang aktif.

Wali Kota dan Menkes Turun Tangan Menyikapi Kasus Viral

Menanggapi sorotan publik, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, mendatangi RSUD dr. Soekardjo untuk memastikan proses penindakan berjalan sesuai mekanisme kepegawaian.

“Ada sanksi kepegawaian yang harus diterima yang bersangkutan, tentu sesuai aturan kepegawaian yang berlaku. Mekanismenya sedang berjalan. Selain itu yang bersangkutan juga sudah mendapat sanksi sosial dari masyarakat luas,” ungkap Viman.

Viman mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga medis agar bersikap arif saat menggunakan platform media sosial.

“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi, baik di rumah sakit maupun instansi lainnya. Menggunakan media sosial harus dengan bijak dan hal-hal yang lebih positif,” harapnya.

Kasus ini memicu gelombang kecaman netizen karena melukai perasaan publik dan mencoreng citra pelayanan kesehatan. Gelombang polemik ini bahkan menyita perhatian Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, yang ikut turun tangan usai mendapati sejumlah oknum dokter turut melempar komentar tanpa empati.

(Seda)

Video Kebakaran Gunung Gede Pangrango Cianjur Viral, Api di Alun-alun Suryakencana Berhasil Dipadamkan

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
CIANJUR, FOKUSJabar.id
Tangkapan Layar Instagram InfoCianjur24jam

CIANJUR,FOKUSJabar.id: Rekaman video yang memperlihatkan insiden kebakaran di kawasan Alun-alun Suryakencana, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) Sukamulya, Cugenang, Cianjur Regency, menyebar luas melalui pesan berantai.

Video berdurasi sembilan detik tersebut memperlihatkan kobaran api serta kepulan asap membumbung tinggi di area hamparan ilalang.

Baca Juga: Jelang Final Piala Presiden 2026, Persib Bandung Ungkap Kondisi Terbaru Dion Markx dan Berguinho

Seorang relawan kawasan TNGGP, Aliyudin, membenarkan terjadinya peristiwa kebakaran di lapangan edelweis tersebut. Ia membeberkan bahwa kobaran api mulai terlihat pada siang menjelang sore hari.

“Kejadiannya tadi sore, lokasinya di alun-alun bagian tengah. Namun saat itu juga api dapat dipadamkan sehingga tidak sampai meluas,” ujar Aliyudin, Kamis (6/8/2026) malam mengutip dari Kompas.

Aksi Cepat Pendaki dan Porter Jinakkan Si Jago Merah

Melihat kobaran api menyala di tengah sabana, para pendaki, pedagang, porter, serta relawan yang berada di lokasi langsung bertindak cepat. Mereka bergotong royong memadamkan titik api dengan alat seadanya.

Aksi tanggap darurat tersebut berhasil menjinakkan api sehingga kebakaran tidak merembet ke area yang lebih luas.

“Saat kita mau naik, yang di atas menginformasikan sudah tertangani. Api dapat terpadamkan,” ujar Ali.

TNGGP Tunggu Laporan Resmi dan Siagakan Petugas

Pihak pengelola kawasan mulai memberikan respons terkait insiden tersebut. Humas Balai Besar TNGGP, Agus Deni, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan data pasti mengenai peristiwa di Alun-alun Suryakencana.

“Kami masih menunggu laporan lebih lanjut dari petugas di lapangan,” ujarnya.

Tim petugas dan relawan saat ini terus menyisir serta memantau area Alun-alun Suryakencana. Langkah ini bertujuan memastikannya dalam kondisi aman sekaligus mencegah munculnya titik api baru di lokasi kebakaran.

(Kompas/CianjurTimes/Irfansyahriza)

Wali Kota Tasikmalaya Tinjau TK Negeri Rakyat, 850 Anak Prasejahtera Dapat Sekolah Gratis

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Tasikmalaya, FOKUSjabar.id
Ket foto : Wali Kota Viman Alfarizi dan Bunda PAUD dr. Elvira Kamarrow Putri, berfoto bersama anak-anak usia dini, saat monitoring Program Sekolah TK Negeri Rakyat di TK Pertiwi Kota Tasikmalaya (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, bersama Bunda PAUD Kota Tasikmalaya, dr. Elvira Kamarrow Putri, memantau langsung pelaksanaan Program TK Negeri Rakyat, Kamis (6/8/2026). Program pendidikan ini baru saja rilis, Senin (3/8/2026) lalu.

Wali Kota dan Bunda PAUD meninjau dua lokasi sekolah, yakni TK Pertiwi Kecamatan Tawang serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Situ Cibeureum di Kecamatan Tamansari.

Baca Juga: OJK Tasikmalaya Bongkar Modus Penipuan Titip Limit Paylater, Puluhan Korban Rugi Lebih dari Rp500 Juta

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Disdik Kota Tasikmalaya, Yogi Gum Permana, turut mendampingi peninjauan tersebut. Rombongan melihat langsung proses belajar mengajar, kesiapan guru, hingga kelengkapan fasilitas pendukung sekolah.

Viman dan dr. Elvira menyapa dan berinteraksi langsung dengan para siswa di TK Pertiwi. Langkah ini memastikan anak-anak penerima bantuan memperoleh layanan pendidikan yang layak, ramah, dan berkualitas.

“Pendidikan anak usia dini di TK ini sangat penting dan utama. Anak-anak ini masa depannya Kota Tasikmalaya. Kita pastikan mereka belajar dengan nyaman, gurunya siap, dan fasilitasnya memadai dalam mendukung kegiatan belajar,” ungkap Viman saat berdialog dengan para guru dan orang tua murid.

Program Tasik Pintar Sasar Anak Prasejahtera

TK Negeri Rakyat merupakan program prioritas “Tasik Pintar” cetusan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Program inovatif ini menyasar anak usia 5–6 tahun dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam kelompok Desil 1 dan Desil 2.

Pada tahap awal, sebanyak 850 anak telah terdaftar dan mulai mengenyam pendidikan di berbagai TK negeri dan swasta yang bekerja sama dengan Pemkot.

Pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pendidikan peserta didik. Bantuan tersebut mencakup biaya sekolah, penyediaan seragam, tas, sepatu, hingga bantuan operasional bagi lembaga pendidikan.

Viman menegaskan bahwa masalah ekonomi tidak boleh memutus akses pendidikan anak-anak di Kota Tasikmalaya.

“Jangan sampai ada anak yang tidak bisa sekolah hanya karena orang tuanya kurang mampu. Ini juga bagian dari upaya kita menuntaskan Anak Tidak Sekolah (ATS) dari usia 5–6 tahun dan mendukung Wajib Belajar 13 Tahun,” tegasnya.

Pemkot Siapkan Revitalisasi Gedung SKB Tamansari

Bunda PAUD Kota Tasikmalaya, dr. Elvira Kamarrow Putri, menjelaskan bahwa 850 siswa penerima manfaat tersebar di TK dekat lingkungan rumah masing-masing agar mudah dijangkau.

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan akses pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami ingin memastikan, tidak ada lagi anak usia dini di Kota Tasikmalaya yang kehilangan kesempatan untuk sekolah hanya karena dari keluarga tidak mampu,” ungkapnya.

dr. Elvira membocorkan rencana pembangunan gedung khusus TK Negeri Rakyat untuk memperkuat jangkauan program strategis ini.

“Insyallah, akan di bangun di wilayah Kecamatan Tamansari yakni bangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang sudah tidak yang berdiri di sana segera di manfaatkan lagi, akan direvitalisasi untuk sekolah TK Negeri Rakyat Kota Tasikmalaya,” imbuhnya.

Ia berharap perluasan program ini terus berjalan agar seluruh anak usia dini di Tasikmalaya mendapatkan hak belajar secara adil.

“Pemerintah tentu berkewajiban untuk menyediakan infrastruktur yang memadai. Pendidikan usia dini merupakan investasi jangka panjang. Kemudian kita harus menyiapkan generasi penerus bangsa sejak dini melalui pendidikan yang layak dan berkualitas,” pungkasnya.

(Seda)

Dedi Mulyadi Minta SHM Pantai Madasari Dibatalkan, Bupati Pangandaran Kawal Proses di BPN

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
Poto: penampakan plang yang mengklaim kawasan harim laut atau sempadan pantai di Pantai Madasari Pangandaran

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus mendorong penyelesaian polemik Sertifikat Hak Milik (SHM) yang mengklaim kawasan harim laut atau sempadan pantai di Pantai Madasari.

Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, memanggil pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pangandaran guna meminta penjelasan resmi mengenai terbitnya SHM di area publik tersebut.

Baca Juga: Ganti Rugi Bangkai Tongkang Batu Bara di Pangandaran Belum Cair, Pemkab Tunggu Hitungan KLH

Berdasarkan penjelasan BPN, dokumen sertifikat itu terbuat jauh sebelum pemerintah mengesahkan aturan terbaru mengenai batas sempadan pantai.

“Kemarin saya sudah memanggil BPN. Yang saya tangkap dari penjelasan mereka, Perpres itu keluar tahun 2016, sedangkan sertifikat tersebut diterbitkan sekitar tahun 1990-an,” ujar Citra di Pendopo Bupati Pangandaran, Kamis (6/8/2026).

Bupati Lapor ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

Selain berkoordinasi dengan BPN daerah, Citra membawa persoalan krusial ini ke level provinsi saat bertemu Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Bandung.

Gubernur menyarankan Bupati untuk memegang kontak Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat agar pembahasan masalah tanah harim laut ini berjalan lebih fokus bersama instansi terkait.

“Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur. Beliau meminta nomor Kanwil BPN di provinsi supaya persoalan ini bisa lebih jelas. Saya sampaikan bahwa masalah tanah harim laut di Pangandaran bukan hanya satu. Kalau memlakukan pemeriksaan, kemungkinan ada lebih dari satu, termasuk di Madasari,” katanya.

Citra menegaskan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi memegang komitmen kuat untuk mencari solusi permanen agar sengketa serupa tidak kembali terjadi.

“Beliau bilang nanti akan didiskusikan bagaimana cara menyelesaikannya ke depan dan tentunya supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ucap Citra.

Pemkab Pangandaran Kawal Pembatalan SHM di BPN

Citra turut menanggapi instruksi tegas Gubernur Dedi Mulyadi yang meminta pembatalan status SHM di kawasan sempadan pantai tersebut. Pihaknya akan mengawal janji BPN terkait penyelesaian administratif sertifikat tanah itu.

“Pak Dedi sudah menyampaikan statement meminta agar sertifikat itu dibatalkan. Saya akan koordinasi lagi dengan BPN mengenai komitmen terhadap pernyataan Pak Gubernur. Kemarin yang datang ke sini bukan kepala BPN karena beliau sedang di Bandung, hanya perwakilannya,” ujarnya.

Citra berharap seluruh tahapan hukum dan administratif berjalan lancar hingga BPN secara resmi mencabut dokumen kepemilikan tersebut.

“Ya semoga saja. Tentunya harus menempuh proses terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa dibatalkan karena itu adalah harim laut,” pungkasnya.

(Sajidin)

Ganti Rugi Bangkai Tongkang Batu Bara di Pangandaran Belum Cair, Pemkab Tunggu Hitungan KLH

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Pangandaran, FOKUSjabar.id
Poto: Bupati Pangandaran Citra Pitriyami

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Proses pencairan ganti rugi bagi masyarakat terdampak bangkai kapal tongkang batu bara di perairan Cibenda, Kecamatan Parigi, masih menggantung. Pihak terkait kini menunggu hasil penghitungan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, membeberkan hal tersebut usai memimpin rapat koordinasi di Pendopo Bupati Pangandaran, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga: Orangtua yang Diduga Meninggalkan Bayi Perempuan Dicari Polres Pangandaran 

Citra menjelaskan bahwa pihak asuransi belum bisa mencairkan kompensasi kerusakan lingkungan. Pihak asuransi membutuhkan penetapan nilai kerugian lingkungan secara pasti dari pihak KLH sebelum membayar ganti rugi.

“Namun untuk ganti rugi seperti jaring itu sudah diganti. Intinya yang terdampak langsung dan terlihat nominalnya itu sudah diganti,” ujar Citra.

Pemkab Pangandaran Desak Pengangkatan Bangkai Tongkang

Bupati Pangandaran mendesak pihak pemilik kapal dan asuransi agar segera mengangkat bangkai kapal serta ceceran batu bara dari dasar laut perairan Parigi.

“Semua ingin secepatnya mengangkat batu bara dan bangkai kapal tongkang itu segera dari dasar laut,” tegas Citra.

Citra juga menyayangkan pola komunikasi perusahaan yang minim hingga memicu simpang siur informasi di tengah masyarakat. Padahal, rencana teknis penanganan sudah mencakup pembersihan total dan pengangkatan kapal.

“Saya bilang ke pihak asuransi dan perusahaan, pentingkan koordinasi dan komunikasi kepada pemerintah daerah agar tidak terjadi bola liar,” pungkasnya.

HNSI Minta Pemkab Pangandaran Bentuk Satgas Khusus

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengaku telah menyurati Bupati untuk menanyakan kepastian penanganan kasus tersebut.

Jeje mengeluhkan minimnya akses komunikasi antara pihak perusahaan dengan para nelayan terdampak. Karena itu, ia mendorong pembentukan satgas penanganan khusus.

“Saya minta ke Ibu Bupati ada pejabat senior yang menjadi satgas penanganan batu bara agar mempermudah komunikasi,” kata Jeje.

(Sajidin)

1...567...8,264Halaman 6 dari 8,264

Copyright © fokusjabar.id