spot_imgspot_img
Selasa 21 Juli 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 74

Dede Salahudin Ungkap Penyebab IPM Garut Ranking 2 Terbawah di Jabar

Penulis
Bambang F
-
0
IPM Garut Jabar fokusjabar.id
Ir. H. Dede Salahudin, MM

GARUT, FOKUSJabar.id: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra), Dede Salahudin mengatakan, pembangunan yang telah di laksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut selama ini patut di apresiasi.

Menurut Dia, pembangunan tersebut telah memberikan berbagai kemajuan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

BACA JUGA:

Aksi Damai Relawan SPPG, Bupati Garut Dukung Program MBG

Hanya saja, berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025, Kabupaten Garut masih berada pada peringkat ke-26 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan nilai 70,67.

Fakta tersebut menunjukkan, masih terdapat tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

“Kondisi tersebut tidak dapat di lepaskan dari karakteristik Kabupaten Garut yang memiliki wilayah sangat luas, jumlah penduduk yang besar, kondisi geografis yang beragam serta rentang kendali pemerintahan yang cukup panjang,” ungkap Dede Salahudin.

Kondisi trsebut mengakibatkan sebagian masyarakat. Terutama di wilayah utara masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan dan peluang ekonomi.

Dalam konteks tersebut, pembentukan Kabupaten Garut Utara bukan di maksudkan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pembangunan yang telah di lakukan.

Namun sebagai strategi percepatan pembangunan melalui pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan dekat dengan masyarakat.

Dengan hadirnya daerah otonom baru, di harapkan perencanaan pembangunan menjadi lebih fokus sesuai karakteristik wilayah, distribusi anggaran lebih proporsional, pelayanan publik semakin cepat serta investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang lebih optimal.

Pada akhirnya, tujuan utama pembentukan Kabupaten Garut Utara adalah mempercepat peningkatan kualitas SDM melalui akses pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih merata, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Dengan begitu, pembentukan DOB di harapkan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan IPM sekaligus mewujudkan Kabupaten Garut Utara yang maju, berdaya saing, berkeadilan dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BACA JUGA:

Garut Borong Penghargaan PKJB 2026 Tingkat Jawa Barat

“Pemekaran Kabupaten Garut Utara bukanlah tujuan akhir. Melainkan ikhtiar untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup manusia.”

“Keberhasilan pemekaran bukan di ukur dari bertambahnya wilayah administrasi. Tetapi dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan lahirnya generasi Garut Utara yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing.”

“Pemekaran bukan tentang memisahkan. Namun mendekatkan pelayanan. Bukan tentang membagi wilayah, melainkan memperluas kesejahteraan,” tegas mantan anggota DPRD Garut.

Dia menyebut, tujuan akhirnya bukan sekadar lahirnya kabupaten baru. Tetapi terwujudnya masyarakat Garut Utara yang maju, adil, religius dan sejahtera.

“Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah SWT akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasul-Nya dan orang-orang mukmin (QS. At-Taubah: 105).”

(Bambang Fouristian)

Sebut Komunikasi Tetap Baik, Farhan Jelaskan Alasan Berkurangnya Tugas Wakil Wali Kota Bandung

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
BANDUNG, FOKUSJabar.id
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung Senin (6/7/2026) (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, akhirnya angkat bicara demi meluruskan isu miring terkait keretakan hubungannya dengan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin.

Merespons curahan hati Erwin yang mengaku jarang mendapat pelibatan dalam pembahasan program strategis Pemkot Bandung, Farhan menegaskan bahwa hubungan mereka berdua tetap berjalan harmonis. Namun, ia tidak menampik bahwa intensitas penugasan kepada sang wakil wali kota saat ini tidak sebanyak pada awal masa pemerintahan dahulu.

Baca Juga: Erwin Mengaku Tak Pernah Dilibatkan Bahas Program Strategis Pemkot Bandung

Farhan memastikan bahwa jalinan komunikasi dengan Erwin hingga detik ini masih bergulir baik. Bahkan, berdasarkan sejumlah berkas laporan yang masuk ke mejanya, Erwin tetap aktif menuntaskan roda pemerintahan dengan berkoordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengurai berbagai persoalan kota.

“Nanti saya ngobrol sama Pak Erwin. Pak Erwin juga yang saya tahu dari laporan-laporan, beliau masih bertemu dengan dinas apabila ada masalah yang mau diselesaikan. Beliau juga masih mendapatkan undangan ke acara-acara. Masihlah,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (6/7/2026).

Mengacu pada Koridor Aturan Permendagri

Farhan menjelaskan bahwa mekanisme pembagian kerja antara wali kota dan wakil wali kota mengacu pada ketentuan resmi bentukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan aturan tersebut, wakil kepala daerah mengemban tugas yang bersumber dari delegasi kepala daerah.

“Kalau pembagian tugas, pada dasarnya berdasarkan Permendagri bahwa tugas dari wakil kepala daerah diberikan oleh kepala daerah,” terangnya.

Farhan menggarisbawahi bahwa berkurangnya porsi penugasan terhadap Erwin bukan cerminan dari adanya konflik internal atau keretakan hubungan kepemimpinan.

Menurut sudut pandangnya, sebagian pekerjaan yang sebelumnya memerlukan instruksi dan penugasan khusus kini sudah berjalan secara mandiri. Hal itu berdasarkan mekanisme birokrasi pemerintahan, sehingga tidak lagi memerlukan intervensi langsung dari wakil wali kota.

“Sejauh ini tugas untuk Wakil Wali Kota memang tidak sebanyak dulu, karena sebagian sudah berjalan dengan sendirinya,” ucap Farhan.

Farhan kembali meyakinkan publik bahwa ia tidak menemui kendala apa pun untuk berkomunikasi maupun bertukar pikiran dengan Erwin. Menurut Farhan, pintu koordinasi dengan wakil wali kota selalu terbuka lebar kapan saja saat jalannya pemerintahan membutuhkan.

“Alhamdulillah soal komunikasi baik. Kalau komunikasi bisa kapan saja dengan Pak Wakil,” pungkas Farhan.

(Yusuf Mugni)

Ratusan Prajurit Yonif TP 939/Macan Putih Gotong Royong Perbaiki Perumahan di Tasikmalaya

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Caption foto: Ratusan anggota TNI dari Yonif TP 939/ Macan Putih dan Gandara Group37 gelas Aksi Gotong royong di perumahan Tata Lestari Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna.

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Ratusan prajurit TNI berseragam loreng mendadak “mengepung” kawasan Perum Tata Lestari, Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya selama dua hari terakhir. Kehadiran para tentara di perumahan yang terletak di Jalan Raya Tasikmalaya-Singaparna ini langsung menyita perhatian warga.

Namun, pasukan ini datang bukan untuk memegang senjata atau melakukan latihan tempur. Alih-alih memanggul senapan laras panjang, mereka justru membawa pacul, parang, sekop, kuas cat, hingga mesin pengaduk semen (molen).

Baca Juga: Pimpin Penguatan Karakter ASN, Dandim Tasikmalaya Minta Abdi Negara Jadi Benteng Penangkal Radikalisme

Para prajurit dari Batalyon Infanteri Teritorial dan Pembangunan (Yonif TP) 939/Macan Putih tersebut bahu-membahu bersama tim relawan Gandara Group37 dan warga setempat. Mereka menggelar aksi sosial besar-besaran guna menyulap kawasan pemukiman yang semula kumuh dan rusak menjadi lingkungan yang bersih, asri, serta nyaman.

Aksi nyata yang bergulir sejak Minggu pagi ini menyisir berbagai sudut infrastruktur yang terbengkalai. Petugas menguras total saluran air yang mampet agar tidak menjadi sarang penyakit, memangkas rumput liar yang meninggi, serta mengangkut gunungan sampah tanpa sisa.

Tidak hanya membersihkan fisik lingkungan, personel TNI juga mempercantik sarana ibadah. Para prajurit dengan telaten mengecat ulang masjid jami perumahan agar memancarkan kembali aura spiritual dan membantu warga beribadah lebih khusyuk. Sentuhan cat baru juga menyasar fasilitas keamanan seperti pos ronda agar tampak segar dan representatif.

Kejar Target Perbaikan Jalan Hingga Larut Malam

Daya tarik utama dari aksi sosial ini terletak pada proyek make over jalan-jalan lingkungan. Kondisi akses transportasi warga tersebut memang sudah lama rusak parah dan kerap memicu keluhan. Guna menutup lubang dan melakukan pengecoran di titik-titik krusial, tim logistik menggelontorkan lebih dari seratus sak semen berkualitas.

Semangat pengabdian para pekerja begitu terasa saat azan magrib berkumandang pada hari pertama. Menolak menyisakan pekerjaan setengah jalan, para prajurit dan tim relawan terus memeras keringat hingga larut malam. Mereka bahkan melanjutkan pekerjaan pada keesokan harinya demi memastikan seluruh jalan warga kembali mulus sempurna.

“Alhamdulillah, kami bersama Gandara Group37 bisa melakukan aksi gotong royong memperbaiki sarana jalan, mengecat masjid, dan membersihkan lingkungan ini. Ini adalah wujud kepedulian nyata kami, TNI, kepada masyarakat,” ujar Komandan Yonif TP 939/Macan Putih, Letkol Inf Deddy Setya Wijaya, Senin (6/7/2026).

Letkol Inf Deddy menambahkan bahwa aksi ini sekaligus menjadi momentum berharga bagi Yonif TP 939/Macan Putih untuk memperkenalkan diri sebagai kesatuan baru di wilayah Tasikmalaya. Lewat keringat yang mengalir bersama masyarakat, TNI ingin merajut ikatan emosional yang kuat dengan warga Kabupaten Tasikmalaya.

Pengusaha Lokal Turut Fasilitasi Kebutuhan Warga

Langkah mulia ini mengakar kuat berkat peran sentral Owner Gandara Group37, H. Cahya Gandara. Tergerak oleh kondisi infrastruktur perumahan yang memprihatinkan, ia mengerahkan seluruh sumber daya, mulai dari material bangunan premium hingga tenaga ahli untuk menyokong aksi TNI.

“Aksi gotong royong ini adalah bentuk komitmen dan kepedulian kami kepada masyarakat. Jalan di lingkungan Perum Tata Lestari ini memang sudah seharusnya mendapatkan perbaikan demi kenyamanan dan keselamatan warga. Sekarang, alhamdulillah semuanya sudah diperbaiki dengan sempurna,” tutur H. Cahya Gandara dengan penuh rasa syukur.

Detail Agenda Sosial di Perum Tata Lestari:

  • Total Personel: Lebih dari 200 prajurit TNI dan Tim Relawan Gandara Group37.
  • Fokus Kegiatan: Pengecoran jalan rusak, pembersihan drainase perkampungan, serta pengecatan Masjid Jami dan Pos Ronda.
  • Dukungan Logistik: Ratusan sak semen dan material bangunan premium.

Nuansa kemanunggalan TNI dan rakyat semakin kental saat kumandang azan salat berbunyi. Ratusan anggota TNI, tim Gandara Group, dan warga serentak melepas alat kerja mereka untuk mendirikan salat berjamaah, lalu menutupnya dengan agenda makan siang bersama dalam suasana kekeluargaan yang hangat.

Kini, Perum Tata Lestari tidak hanya mendapatkan wajah baru yang bersih dan jalan yang mulus. Sinergi apik antara TNI, pengusaha, dan rakyat ini telah mengukir cerita indah mengenai bagaimana gotong royong mampu melahirkan perubahan nyata yang instan bagi masyarakat luas.

(Abdul Latif)

Harga Tepung Tapioka Tiba-Tiba Melonjak di Pasar Galuh Ciamis, Ini Penyebabnya

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketpot ; KUPTD Pasar Galuh Kawali Ciamis Dana Sudiana

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Para pedagang di Pasar Galuh, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mulai mengerek naik harga jual buncis. Komoditas sayuran ini mengalami lonjakan harga yang cukup terasa jika kita bandingkan dengan banderol sebelumnya.

Sebelum menyentuh grafik naik, para pedagang melepas buncis pada kisaran Rp14.000 per kilogram. Namun, kini konsumen harus menebus sayuran hijau tersebut dengan harga Rp15.000 per kilogram.

Baca Juga: Festival Kaulinan Lembur Ciamis Hadirkan Edukasi Budaya, Parenting, dan Permainan Tradisional

Selain buncis, komoditas bahan pangan lain yang ikut mengalami lonjakan harga adalah tepung tapioka. Para pedagang yang semula menjual tepung tapioka seharga Rp8.500 per kilogram, kini mematok banderol baru mencapai Rp12.000 per kilogram.

Tren kenaikan harga ini ternyata berlaku juga untuk komoditas buah-buahan, khususnya jeruk lokal. Saat ini, pedagang menjual jeruk lokal seharga Rp28.000 per kilogram, naik dari harga semula yang hanya Rp25.000 per kilogram.

“Kenaikan harga yang mengalami kenaikan cukup signifikan terjadi pada harga tepung tapioka di angka Rp3.500 per kilogram,” ungkap Kepala UPTD Pasar Galuh Kawali, Dana Sudiana, Senin (6/7/2026).

Dana menjelaskan bahwa lonjakan tajam pada komoditas tepung tapioka ini kemudian menyusul kenaikan harga jeruk lokal yang berselisih sedikit, yakni berada di angka Rp3.000 per kilogram.

“Untuk kenaikan harga buncis hanya Rp1.000 per kilo, dari harga Rp14.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogramnya,” tutur Dana merinci perubahan harga tersebut.

Imbas Kemarau dan Minimnya Pasokan Bahan Baku Singkong

Dana menilai, minimnya ketersediaan bahan baku menjadi pemicu utama melonjaknya harga tepung tapioka di pasaran. Banyak petani yang belum memasuki masa panen raya, ditambah lagi wilayah Ciamis kini mulai memasuki musim kemarau. Faktor-faktor tersebut otomatis mendongkrak biaya operasional para pedagang saat mengambil barang pasokan.

“Dugaan yang menjadi penyebab kenaikan dari tepung tapioka karena bahan baku untuk membuat tepung itu belum melimpah, sehingga harga bahan bakunya jadi mahal,” pungkas Dana mengakhiri penjelasan.

(Husen Maharaja)

Aksi Damai Relawan SPPG, Bupati Garut Dukung Program MBG

Penulis
Bambang F
-
0
Bupati Garut Program MBG fokusjabar.id
Bupati dan Ketua DPRD Garut

GARUT, FOKUSJabar.id: Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Abdusy Syakur Amin menerima audiensi dari ribuan massa relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Halaman Gedung DPRD, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (6/7/2026).

Syakur menegaskan, Pemkab Garut sepenuhnya mendukung penuh program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, salah satu janji kerja utama Presiden RI, Prabowo Subianto ini wajib di sukseskan di daerah.

BACA JUGA:

Pemkab Garut-Lapas Kelas IIB Tingkatkan Layanan Kesehatan Warga Binaan

“Tentu saja selalu ada evaluasi. Tidak ada yang sekaligus langsung sempurna. Kami dukung penuh program MBG,” tegas Bupati Garut.

Menurut Dia, sebagai program strategis nasional, MBG dan instrumen pendukungnya seperti SPPG harus memiliki legalitas serta payung hukum yang sangat kuat dan jelas.

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Garut yang telah menyampaikan aspirasi dengan penuh antusias dan tertib.

Pemkab Garut berkomitmen akan segera meneruskan seluruh keinginan warga kepada Pemerintah Pusat sebagai bentuk keseriusan daerah.

Bupati Garut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa berdoa dan berikhtiar bersama. Dengan begitu, program krusial bagi anak bangsa ini dapat segera terealisasi dengan regulasi yang matang dan berkelanjutan.

Ketua DPRD Garut, Aris Munandar mengapresiasi kedatangan perwakilan masyarakat dan relawan SPPG yang membawa dokumen resmi berisi 8 poin tuntutan serta aspirasi.

Pihaknya sebagai perpanjangan tangan rakyat telah sepakat dengan Bupati Garut untuk mengawal isu ini

DPRD Garut akan bergerak cepat agar poin-poin tersebut dapat segera masuk dalam meja pembahasan di tingkat nasional.

“Kami akan secepatnya menyampaikan hal ini, khususnya ke DPR RI. Karena substansi yang di sampaikan merupakan bagian dari kewenangan pusat dan menjadi pembahasan penting terkait poin-poin dalam 8 aspirasi tersebut,” kata Aris.

Relawan SPPG menjelaskan, selain menuntut percepatan dukungan moral dan kebijakan dari Bupati Garut, pihaknya sengaja membawa seorang chef (juru masak profesional) langsung ke lokasi demo untuk membuat karya kuliner.

BACA JUGA:

Garut Borong Penghargaan PKJB 2026 Tingkat Jawa Barat

Langkah kreatif tersebut sebagai pembuktian konkret untuk mematahkan stigma negatif yang selama ini di tuduhkan kepada program MBG.

Berikut 8 poin tuntutan dari aliansi relawan MBG Garut. Di antaranya, mendukung Presiden untuk melanjutkan program MBG, menuntut pemerintah merancang UU yang menjadi payung hukum.

Melakukan pembenahan Badan Gizi Nasioanl (BGN), memperhatikan hak relawan seperti insentif maupun kesehatan serta persoalan moratorium yang di anggap kesewenang-wenangan BGN.

(Bambang Fouristian)

Pangandaran Raup PAD dari Sektor Wisata Rp5,2 Miliar Selama 12 Hari Libur Sekolah

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
Poto: Wisatawan berenang di pantai barat Pangandaran

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran benar-benar menunjukkan taringnya selama momentum liburan. Enam objek wisata utama di daerah ini sukses menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5.213.517.000 hanya dalam kurun waktu 12 hari, terhitung sepanjang periode 25 Juni hingga 6 Juli 2026.

Pemerintah daerah mengantongi angka fantastis tersebut dari total 297.553 kunjungan pelancong yang menyerbu Pantai Pangandaran, Batukaras, Batu Hiu, Karapyak, Green Canyon, serta Pantai Madasari.

Baca Juga: Tembus 283 Ribu Wisatawan dalam 12 Hari, Sektor Pariwisata Sukses Dongkrak PAD Pangandaran

Kepala Bidang Retribusi Wisata Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran, Bagus Winahyu, membenarkan bahwa pundi-pundi kas daerah sudah terisi lebih dari Rp5,2 miliar selama masa libur sekolah ini.

“Puncaknya terjadi pada Sabtu 4 Juli 2026 dengan kontribusi Rp979 juta dalam sehari,” ujar Bagus memberikan rincian melalui pesan WhatsApp, Senin (6/7/2026).

Pantai Pangandaran Masih Jadi Mesin Pencetak PAD Utama

Berdasarkan kompilasi data internal Bapenda, kawasan Pantai Pangandaran masih memegang takhta sebagai penyumbang angka kunjungan sekaligus retribusi terbesar dengan menjaring 177.721 wisatawan.

Pihak Bapenda merilis urutan performa kunjungan di enam objek wisata utama sebagai berikut:

  • Pantai Pangandaran: 177.721 orang
  • Pantai Batukaras: 54.642 orang
  • Pantai Batu Hiu: 19.593 orang
  • Pantai Karapyak: 17.987 orang
  • Green Canyon: 14.893 orang
  • Pantai Madasari: 12.717 orang

Pundi-pundi rupiah mengalir deras ke kas daerah saat momen akhir pekan bergulir. Pada Minggu, 5 Juli 2026 kemarin misalnya, retribusi harian menyentuh angka Rp778.270.000 berkat kedatangan 45.447 pengunjung.

“Ini menunjukkan bahwa wisata Pangandaran masih menjadi primadona. Setiap ada libur panjang atau weekend, perputaran ekonomi langsung terasa,” kata Bagus.

Genjot Sosialisasi Pajak ke Sektor Kuliner dan UMKM

Mengingat sekolah-sekolah masih menyisakan waktu libur, Bagus menaruh harapan besar agar tren positif kedatangan pelancong ini terus bertahan konsisten hingga akhir Juli nanti.

“Harapannya di sisa libur sekolah ini kita bisa mendekati angka target bulanan. Kami terus melakukan monitoring di lapangan dan berkoordinasi dengan pengelola objek wisata agar penarikan retribusi berjalan optimal,” cetusnya.

Di samping memantau pos pintu masuk wisata, Bapenda kini juga gencar meluncurkan sosialisasi kepada para pelaku UMKM serta pengusaha kuliner di sekitar destinasi agar mereka tertib dalam melaporkan dan menyetorkan pajak usaha.

“Semakin banyak wisatawan, semakin besar juga potensi dari pajak restoran dan hotel. Jadi kami dorong semua pihak ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan agar wisatawan betah ke Pangandaran,” tutur Bagus.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran sendiri menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama penopang PAD pada tahun anggaran 2026 ini. Melihat grafik kedatangan wisatawan yang terus meroket, manajemen optimistis mampu mengunci target tahunan tersebut dengan mulus.

(Sajidin)

Aturan Reklame di Bandung Berubah Total, Pengusaha Kini Harus Siap Pindah Lokasi

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
BANDUNG, FOKUSJabar.id
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung, Gun Gun Sumaryana (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025 mulai mengubah total mekanisme penyelenggaraan reklame di Kota Bandung. Aturan anyar ini tidak hanya memperketat proses perizinan, melainkan juga memaksa pelaku usaha memindahkan titik pemasangan reklame jika lokasi lama mereka melanggar ketentuan baru.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung, Gun Gun Sumaryana, menilai fenomena pergeseran ini sebagai konsekuensi logis dari penerapan Perda baru tersebut. Saat ini, pihaknya tengah merampungkan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan di lapangan.

Baca Juga: Erwin Mengaku Tak Pernah Dilibatkan Bahas Program Strategis Pemkot Bandung

“Sebetulnya kalau orientasi, adaptasi pasti ada dampak. Tetapi kita juga sedang menyusun Perwal. Mudah-mudahan nanti ketika ada Perwalnya ada kejelasan, mana saja sesuai regulasi yang memang betul-betul bisa melaksanakan penyelenggaraan reklame,” ujar Gun Gun, Senin (6/7/2026).

Gun Gun menegaskan bahwa posisi Bapenda berada pada rantai paling akhir dalam urusan reklame. Tugas utama lembaganya sebatas memungut pajak setelah pengusaha mengantongi izin resmi.

Sementara itu, instansi perizinan yang memiliki wewenang penuh untuk menilai kelayakan lokasi penempatan baliho berdasarkan koridor Perda Nomor 5 Tahun 2025.

Pihak perizinan bakal memverifikasi ketat setiap berkas permohonan baru maupun pengajuan perpanjangan izin reklame demi memastikan titik koordinatnya memenuhi syarat legalitas.

“Kan itu permohonan dan perpanjangan pasti masuk dulu ke perizinan. Nanti diverifikasi juga di perizinan, apakah memang sudah bisa sesuai dengan regulasi yang baru yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2025,” cetusnya.

Pengusaha Wajib Cari Lokasi Alternatif

Apabila tim verifikator menemukan adanya ketidaksesuaian lokasi dengan aturan teranyar, maka pelaku usaha wajib mencari titik alternatif lain yang ramah terhadap regulasi.

“Kalau misalkan tidak, berarti kan cari alternatif tempat lain untuk penyelenggaraan reklamenya,” kata Gun Gun.

Meski ada pengetatan ruang, Gun Gun memelihara optimisme tinggi bahwa perombakan aturan ini tidak akan menjegal realisasi penerimaan pajak reklame.

Kantongi Rp20 Miliar hingga Pertengahan Tahun

Bapenda Kota Bandung mematok target pendapatan dari sektor papan reklame sebesar Rp45 miliar pada tahun anggaran 2026 ini. Hingga memasuki awal Juli, realisasi pemungutan tunai sudah menyentuh angka kisaran Rp20 miliar.

Gun Gun optimistis target tersebut masih sangat rasional untuk tercapai seiring terbitnya Perwal. Kemudian dengan munculnya titik-titik alternatif baru yang legal bagi para pengusaha.

“Target Rp45 miliar untuk reklame. Sudah tercapai sekarang Rp20 miliar. Kalau misalkan sekarang Perdanya sama, regulasi semakin membaik, alternatif-alternatif tempat semakin bisa ditemukan. Misalkan dengan Perda yang sekarang di titik itu tidak bisa, pasti kan ada titik-titik lain yang bisa dipasang,” urai Gun Gun memaparkan strategi.

Kendati demikian, Bapenda baru bisa mengevaluasi dampak menyeluruh dari penerapan Perda baru ini terhadap kas daerah pada akhir tahun nanti. Setelah juknis operasional berjalan penuh.

“Dari pendapatan, yang jelas nanti ketika akhir tahun baru bisa terlihat. Karena Perda harus ada turunannya, Perwal, untuk juknis lebih rinci lagi,” tandasnya mengakhiri penjelasan.

(Yusuf Mugni)

1...737475...8,176Halaman 74 dari 8,176

Copyright © fokusjabar.id