spot_imgspot_img
Sabtu 3 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 72

Iwan Saputra Batal Maju Ketua DPD Golkar Kota Tasikmalaya, Ada Penugasan Baru dari Jabar

0
Tasikmalaya, FOKUSjabar.id
Keterangan foto: Iwan Saputra bersama Ketua DPD Golkar Jawa Barat Daniel Mutaqien Syafiuddin, S.T. di kantor DPD Golkar Jawa Barat

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Panggung pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya mendadak mengalami pergeseran peta kekuatan yang signifikan.

Iwan Saputra mengurungkan niatnya untuk maju dalam kontestasi tersebut. Padahal, kalangan kader, pengurus, hingga senior partai Golkar sempat merapatkan dukungan untuk menyorongkan namanya sebagai kandidat potensial.

Baca Juga: Kadin Indonesia Minta Laporan Resmi Dugaan Pelanggaran Mukota ke-V Tasikmalaya

Iwan mengambil keputusan besar ini usai menggelar pertemuan khusus bersama Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Mutaqien Syafiuddin, S.T., di Kantor DPD Golkar Jabar, Selasa (15/9/2026).

Panggilan Strategis Penguatan Mesin Partai di Dapil Jabar 15

Pertemuan tersebut mengulas arah perkembangan Partai Golkar di Jawa Barat, khususnya penugasan baru Iwan Saputra pada Bidang Pemenangan Pemilu Dapil Jabar 15.

Daniel Mutaqien meminta Iwan Saputra secara langsung untuk memperkuat jajaran kepengurusan DPD Partai Golkar Jawa Barat demi membesarkan mesin partai di skala regional.

Iwan Saputra memilih memenuhi arahan langsung tersebut demi memperjuangkan kepentingan partai yang lebih luas.

“Ya pada akhirnya saya memilih untuk ikut bergabung dengan kepengurusan DPD Jawa Barat karena dampaknya akan besar untuk kemajuan partai yang lebih besar lagi,” ujar Iwan Saputra pada Rabu (16/9/2026) malam.

Iwan menilai penugasan ini sebagai langkah strategis untuk mendedikasikan diri membesarkan Golkar, tidak hanya terbatas pada satu wilayah saja, melainkan mencakup pemenangan pemilu di Dapil Jabar 15 secara merata.

Sikap Kader dan Dinamika Baru Bursa Ketua DPD Golkar Tasikmalaya

Keputusan Iwan melangkah ke level provinsi memicu kekecewaan sebagian kader di tingkat lokal Kota Tasikmalaya.

Sejumlah pengurus Kota Tasikmalaya sebelumnya menaruh harapan besar agar Iwan Saputra melanjutkan estafet kepemimpinan H. Yusuf yang memilih tidak mencalonkan diri kembali.

Kendati demikian, para kader tetap menghormati pilihan politik tersebut. Mereka berharap kiprah baru Iwan Saputra di tingkat provinsi dapat membawa kemajuan bagi Golkar se-Jawa Barat.

(Abdul Latif)

TPA Galuga Bogor Disiapkan Jadi Pembangkit Listrik dari Sampah, Kapasitas 40 MW

0
BOGOR, FOKUSJabr.id
Sumber Gambar: Pemkab Bogor Pembangunan Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik (PSEL).

BOGOR,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Bogor mulai mengarahkan tumpukan sampah di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga untuk memiliki fungsi baru. Pengelola akan memanfaatkan sampah yang selama ini memicu masalah lingkungan tersebut sebagai bahan baku penghasil energi listrik.

Pemerintah merealisasikan pemanfaatan tersebut melalui pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik (PSEL) Galuga. Fasilitas modern ini mampu mengolah sampah volume besar sekaligus memproduksi listrik berkapasitas 15 hingga 40 megawatt (MW).

Baca Juga: 143 dari 199 SPPG di Depok Kini Sudah Mengantongi SLHS

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menjelaskan bahwa PSEL Galuga sanggup menyerap sekitar 1.500 ton sampah saban hari. Selanjutnya, PT PLN (Persero) bertindak sebagai off-taker untuk menyalurkan energi listrik tersebut ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.

“PSEL ini untuk 1.500 ton sampah. Dari 1.500 ton sampah itu menghasilkan 15 sampai dengan 40 megawatt,” ujar Teuku Mulya.

Sistem Distribusi Listrik Lewat Jaringan PLN

Pemerintah daerah tidak akan membagikan listrik hasil olahan PSEL secara langsung kepada warga. PLN mengelola seluruh distribusi listrik ke masyarakat melalui sistem off-taker, khususnya untuk menyuplai kawasan Bogor Barat.

“Yang mengonsumsi nanti melalui mekanisme off-taker-nya PLN. Nanti PLN yang mendistribusikan, tentunya ke wilayah-wilayah sekitar Bogor Barat,” jelasnya.

Mesin PSEL tidak hanya membakar sampah harian kiriman warga Kabupaten Bogor. Pengelola juga akan menyedot gunung sampah lama yang mengendap di TPA Galuga ke dalam pembakaran.

“Produksi sampah kita nanti per hari, plus tumpukan sampah yang sudah ada. Jadi nanti akan diolah ataupun dibakar melalui mekanisme PSEL,” katanya.

Skema ini mendasari perubahan total pola pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor. Kawasan TPA yang dahulu sekadar menjadi tempat penampungan akhir kini bertransformasi menjadi pusat produksi energi bersumber sampah.

Siap Groundbreaking 17 September 2026

Pemkab Bogor telah mematangkan seluruh persiapan teknis menjelang peletakan batu pertama (groundbreaking) PSEL Galuga pada 17 September 2026. Pemerintah memastikan keamanan, kelancaran arus lalu lintas, serta stabilitas lokasi pascainsiden kebakaran sampah beberapa waktu lalu.

“Intinya dalam kondisi sekarang alhamdulillah kondusif dan kita siap untuk melakukan groundbreaking pembangunan PSEL,” tandasnya.

Teknologi PSEL mampu menyelesaikan krisis lingkungan sekaligus memberi nilai tambah pada residu sampah. Kapasitas olah 1.500 ton per hari dan daya listrik hingga 40 MW menjadikan PSEL Galuga tonggak penting pengelolaan sampah modern di Kabupaten Bogor.

Dukung Ketahanan Energi Nasional dan Serap Banyak Tenaga Kerja

Senior Vice President Stakeholders Relationship Danantara, Dede Firmansyah, menegaskan bahwa pasokan listrik dari PSEL Galuga akan mengalir ke sistem ketenagalistrikan nasional. PLN menjalankan peran off-taker sesuai amanat Perpres Nomor 109.

Dede menilai keberadaan PSEL memberikan dampak ekonomi yang luas melebihi sekadar penjualan listrik. Fasilitas ini menarik investasi masuk, menuntaskan problem kotoran daerah, memperbaiki kualitas lingkungan, serta membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar.

Proyek ini menandai fase baru bagi TPA Galuga. Lokasi yang dahulu menampung gunungan sampah kini bertransformasi menjadi pusat pengolahan sampah modern berbasis energi listrik, pemantik investasi, serta penggerak ekonomi daerah.

(Jingga Sonjaya)

143 dari 199 SPPG di Depok Kini Sudah Mengantongi SLHS

0
DEPOK, FOKUSjabar.id
Sumber Gambar: Pemkot Depok Pendistribusian MBG di SPPG.

DEPOK,FOKUSJabar.id: Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Depok yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) terus bertambah. Hingga saat ini, sebanyak 143 SPPG telah memegang sertifikat resmi tersebut.

Pengelola telah mengoperasikan total 199 unit SPPG di wilayah Kota Depok. Angka ini menandakan puluhan unit SPPG lainnya masih menyelesaikan tahapan untuk memperoleh SLHS.

Baca Juga: Pemerintah Suriah Sediakan Tanah Gratis untuk Asrama Mahasiswa Indonesia

Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Depok, Rakha Pratama, menegaskan bahwa seluruh SPPG yang beroperasi telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Tim pemeriksa menjalankan IKL untuk memverifikasi pemenuhan standar higiene dan sanitasi di lapangan.

Rakha mencatat perkembangan penerbitan SLHS tersebut hingga Selasa (15/9/2026). Sebanyak 143 dari 199 SPPG operasional berhasil menyelesaikan seluruh persyaratan.

“Untuk SPPG yang beroperasi di Depok saat ini ada 199 dan per tanggal 15 September sudah 143 SPPG yang sudah kantongi SLHS. Seluruhnya sudah melakukan IKL dan masih berproses,” ungkapnya, Rabu (16/9/2026).

Proses Penerbitan Sertifikat Berjalan Bertahap Melalui Uji Lingkungan

Rakha menjelaskan bahwa dinas terkait menerbitkan SLHS secara bertahap. Setiap unit SPPG harus menuntaskan tahapan IKL sebelum menerima sertifikat tersebut.

Tim ahli menggelar IKL untuk memeriksa kebersihan lingkungan serta penerapan aspek higiene di dapur SPPG. Hasil pemeriksaan ini menjadi pijakan utama sebelum menerbitkan SLHS.

Saat ini, sebanyak 56 unit SPPG masih menunggu penerbitan dokumen resmi. Puluhan unit tersebut sedang melengkapi sisa tahapan administrasi dan teknis.

BGN Kota Depok terus mendampingi pengelola SPPG agar segera menyelesaikan seluruh prosedur. Langkah ini bertujuan menjamin seluruh unit pelayanan memenuhi kualifikasi kesehatan yang berlaku.

Rakha mengulangi bahwa tim pemeriksa telah merampungkan IKL di seluruh lokasi SPPG Depok. Kendala tersisa hanya berfokus pada durasi pemrosesan dokumen.

“Jadi seluruhnya sudah melakukan IKL, tinggal proses penerbitan SLHS bagi yang belum terbit,” jelasnya.

SLHS Menjadi Kunci Keamanan Pangan Program Pemenuhan Gizi

Kepemilikan SLHS memegang peranan krusial dalam menjamin mutu program pemenuhan gizi masyarakat. Sertifikat ini menjamin kebersihan dan keamanan bahan pangan dari proses olah hingga distribusi.

Rakha menekankan bahwa pengelola wajib menjaga aspek kebersihan agar makanan yang sampai ke tangan penerima manfaat terbebas dari bahaya kontaminasi.

“Tentunya SLHS menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi agar makanan yang disiapkan dan didistribusikan kepada penerima manfaat memenuhi aspek keamanan dan higiene sanitasi,” tutupnya.

Pemerintah Kota Depok dan BGN terus mengawal pemenuhan standar sanitasi ini hingga 199 unit SPPG yang beroperasi mengantongi SLHS secara menyeluruh.

(Jingga Sonjaya)

Pemerintah Suriah Sediakan Tanah Gratis untuk Asrama Mahasiswa Indonesia

0
NASIONAL, FOKUSjabar.id
Sumber Gambar: Kemenag Dubes RI untuk Suriah, Lukman Hakim Siregar, bertemu dengan Menag Nasaruddin Umar.

NASIONAL,FOKUSjabar.id: Pemerintah Suriah menyampaikan tawaran tanah kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan asrama bagi mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negara tersebut. Pembahasan rencana ini mengemuka dalam pertemuan antara perwakilan diplomasi Indonesia dan Kementerian Agama.

Duta Besar RI untuk Suriah, Lukman Hakim Siregar, menyampaikan langsung tawaran tersebut saat beraudiensi dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Ruang Audiensi Menag, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).

Baca Juga: Kemenag dan Baznas Rilis Pesantren Nyaman Belajar, Siapkan Anggaran Rp17,5 Miliar

Saat ini, sekitar 300 mahasiswa Indonesia sedang menimba ilmu di Suriah. Pembangunan asrama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi para mahasiswa selama masa studi.

Lukman menjelaskan bahwa Menteri Awqaf Suriah, Mohammed Abu al-Khair Shukri, menginisiasi langsung tawaran hibah tanah tersebut. Pemerintah Suriah menyerahkan lahan tersebut agar pihak Indonesia dapat membangun fasilitas tempat tinggal mahasiswa.

“Pemerintah Suria itu ingin, katakanlah, mewakafkan atau memberikan tanah kepada pemerintah Indonesia. Tanah itu nanti dimohonkan kira-kira Indonesia bisa membangunnya untuk asrama mahasiswa,” ujar Lukman pada Rabu (16/9/2026).

Menag Nasaruddin Umar Sambut Baik Rencana Pembangunan Asrama

Menteri Agama Nasaruddin Umar merespons positif tawaran tersebut. Ia menilai skema pembangunan asrama di Suriah memiliki kesamaan dengan fasilitas pendidikan yang telah terbangun untuk mahasiswa Indonesia di Mesir.

Menag mengungkit keberhasilan Indonesia mendirikan tiga unit asrama mahasiswa di Mesir sebagai perbandingan.

“Oh bagus sekali itu, kalau untuk bangun asrama, seperti di Mesir ya, kita sudah bangun 3 asrama mahasiswa di Mesir,” ujar Menag.

Penguatan Kerja Sama Keagamaan dan Rencana Kunjungan ke Damaskus

Selain membahas hunian mahasiswa, audiensi tersebut memperkuat agenda kerja sama keagamaan antara Indonesia dan Suriah. Lukman mengungkapkan bahwa kedua negara telah menyusun nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Agama.

Pihak Suriah berharap kedua belah pihak dapat menandatangani dokumen kerja sama tersebut secara langsung di Damaskus.

“Kan kita ada MOU Pak dengan Kementerian Agama. Beliau berharap kalau bisa ditandatangani langsung di Suriah sana kira-kira,” kata Lukman.

Lukman turut menyampaikan undangan resmi dari Menteri Agama Suriah kepada Menag Nasaruddin Umar untuk melawat ke Damaskus. Pihaknya akan memproses rencana kunjungan kerja ini melalui jalur diplomatik resmi.

Dalam kesempatan yang sama, Lukman memaparkan peta keamanan di Damaskus berdasarkan pengalamannya bertugas selama sembilan bulan. Ia menilai situasi ibu kota Suriah tersebut relatif kondusif, meski pihak KBRI tetap menyertakan catatan kewaspadaan.

Selain rencana kunjungan Menag, forum keagamaan di Indonesia juga berpeluang menghadirkan Imam Besar Masjid Umawiyah beserta deputinya dalam waktu dekat.

Pertemuan strategis ini tidak hanya mematangkan rencana pembangunan asrama mahasiswa, tetapi juga mempererat jalinan diplomasi keagamaan kedua negara.

(Jingga Sonjaya)

Kemenag dan Baznas Rilis Pesantren Nyaman Belajar, Siapkan Anggaran Rp17,5 Miliar

0
NASIONAL, FOKUSjabar.id
Sumber Gambar: Kemenag Doorstop Menag dan Kepala BAZNAS.

NASIONAL,FOKUSJabar.id: Kementerian Agama bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memperkuat dukungan terhadap pesantren melalui peluncuran program Pesantren Nyaman Belajar. Program tersebut mengarahkan bantuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan dan pengasuhan lembaga pesantren.

Baznas menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp17,5 miliar untuk menyukseskan program tersebut. Dana bantuan ini menyasar penguatan sumber daya manusia (SDM), penyediaan beasiswa, perbaikan infrastruktur, hingga pengembangan teknologi informasi (IT).

Baca Juga: NPB Catat Karhutla di Sejumlah Wilayah Indonesia, Satu Petugas Meninggal

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kolaborasi Kemenag dan Baznas memegang peranan penting dalam memperluas jangkauan bantuan. Ia menilai kedua lembaga memiliki irisan kepentingan yang saling mendukung dalam memajukan pendidikan Islam.

“Di tengah tahun anggaran ini, kita bekerja sama dengan Baznas untuk memberikan bantuan melalui program-program Baznas, karena memang ada irisan antara Baznas dengan pondok pesantren. Jadi, apa yang menjadi harapan pondok pesantren juga menjadi harapan Baznas,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar, Rabu (16/9/2026).

Nasaruddin menjelaskan bahwa skema sinergi ini mampu menutupi kebutuhan operasional pesantren yang belum terakomodasi secara penuh oleh APBN. Kemenag bersama Baznas akan menjalankan program pembinaan pesantren secara terpadu.

“Intinya, kita sinergikan. Kekurangan anggaran pondok pesantren itu bisa ditutupi beberapa hal oleh Baznas, dan sebaliknya program-program Baznas, terutama untuk pembinaan pondok pesantren, kita bantu secara bersama-sama di pondok pesantren,” sambungnya.

Menag Soroti Kemandirian 42 Ribu Pesantren di Indonesia

Nasaruddin menilai bantuan dana zakat sangat wajar mengalir ke pesantren karena lembaga ini berdiri dan berkembang secara mandiri atas partisipasi swadaya masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa dari 42 ribu pesantren di Indonesia, tidak ada satu pun yang berstatus sebagai sekolah negeri.

“Empat puluh dua ribu pesantren di Indonesia itu tidak ada satu pun yang statusnya negeri. Jadi, mereka hidup di atas kaki masyarakat itu sendiri dan tidak mendapatkan bantuan pemerintah seperti sekolah negeri. Jadi wajar kalau Baznas memberikan dukungan kepada pesantren,” kata Menag.

Ia menekankan pentingnya kemitraan strategis antara Baznas dan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren untuk menutup celah keterbatasan anggaran negara.

“Juga kewajaran kalau Baznas bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren, yang kebetulan anggarannya belum muncul sepenuhnya di APBN kita. Di sinilah perlunya Baznas sebagai salah satu kekuatan umat Islam untuk mendukung pondok pesantren, yang notabene pesantrennya 42 ribu dan santrinya sekitar 12 juta orang. Itu anak bangsa kita juga yang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah,” tambah Menag.

Baznas Prioritaskan Sektor Pendidikan dan Pengembangan SDM

Kepala Baznas Sodiq Mudjahid mengonfirmasi bahwa program Pesantren Nyaman Belajar menjadi wujud nyata fokus lembaga pada sektor pendidikan. Pendidikan merupakan satu dari lima pilar utama prioritas penyaluran zakat Baznas selain kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan mualaf.

“Ada lima prioritas Baznas, salah satu prioritas kita adalah pendidikan, seperti Ditjen Pesantren ini yang berada di bawah naungan Kementerian Agama,” kata Sodik Mudjahid.

Sodik merincikan alokasi bantuan tahun ini yang berfokus pada pencetakan SDM unggul berbasis agama dan sains, penyediaan beasiswa, hingga modernisasi teknologi.

“Kita akan fokus kepada SDM berbasis agama dan berbasis ilmu pengetahuan, beasiswa, infrastruktur, IT, dan lain-lain. Untuk pesantren, anggarannya Rp17,5 miliar. Kemarin untuk Kemendikti Rp22,5 miliar, dan sebelumnya untuk beasiswa Rp10 miliar. Jadi, ada sekitar Rp40 miliar untuk tahun ini dan insyaallah kita akan kembangkan lagi tahun depan. Tapi sekali lagi, tergantung kepercayaan dan tambahan dari para muzaki,” ujar Kepala Baznas.

Pihak Baznas menerapkan mekanisme evaluasi ketat bagi seluruh penerima manfaat agar bantuan zakat memberikan dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pendidikan santri.

“Itulah sebabnya tahun ini kami menetapkan zakat yang berdampak, berdaya guna, dan berdaya. Kami melakukan evaluasi, kalau untuk santri bagaimana dia terus bersekolah, kemudian setelah selesai sekolah mereka juga melanjutkan ke sekolah, kemudian juga menjadi kader-kader umat, baik di organisasi termasuk di Baznas. Itu antara lain evaluasi terhadap para santri yang kami berikan dukungan,” pungkas Sodik Mudjahid.

(Jingga Sonjaya)

NPB Catat Karhutla di Sejumlah Wilayah Indonesia, Satu Petugas Meninggal

0
NASIONAL, FOKUSjabar.id
Sumber Gambar: BNPB Tim gabungan berjibaku melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di dua kecamatan, yakni Paleteang dan Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, pada Selasa (15/9).

NASIONAL,FOKUSJabar.id: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis perkembangan penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia selama periode Selasa (15/9/2026) hingga Rabu (16/9/2026). Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi peristiwa yang paling banyak mendominasi laporan.

Sejumlah insiden karhutla melanda wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, hingga Jawa Timur. Peristiwa tersebut tepatnya terjadi di Kabupaten Majene, Kabupaten Pinrang, serta Kabupaten Trenggalek.

Baca Juga: Bikin Kaget, 82 Rumah Liar Berdiri di Area TPU Pandu Bandung, 100 KK Jadi Penghuninya

Satu Petugas Pemadam Gugur saat Menangani Kebakaran di Pinrang

Amukan api melanda Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, pada Selasa (15/9/2026) sekitar pukul 12.20 WITA. Titik kebakaran tersebar di tiga wilayah, yakni Kelurahan Temmassarangnge dan Kelurahan Macinnae di Kecamatan Paleteang, serta Kelurahan Salo di Kecamatan Watang Sawitto.

BPBD Kabupaten Pinrang masih terus melakukan asesmen untuk menghitung total luas lahan yang terbakar. Kebakaran di Pinrang berhasil padam pada hari yang sama, namun insiden ini menelan korban jiwa dari seorang petugas pemadam yang gugur saat bertugas di lapangan.

Sementara itu, karhutla di Kabupaten Majene melanda Desa Rangas, Kecamatan Banggae, pada Selasa (15/9/2026). Laporan BPBD Kabupaten Majene mencatat api menghanguskan lahan seluas 3 hektare. Petugas langsung bergerak cepat mengendalikan kobaran api dan mengonfirmasi tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Di Pulau Jawa, karhutla membakar kawasan lahan Perhutani petak 114 C yang berlokasi di Dusun Ngrandu, Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Api melahap lahan seluas 3 hektare sebelum tim gabungan pimpinan BPBD berhasil memadamkannya pada Selasa (15/9/2026).

BNPB Peringatkan Risiko Karhutla Tinggi di Pulau Jawa hingga Papua

BNPB memfokuskan dukungan pengendalian karhutla pada enam provinsi prioritas utama. Lembaga ini juga memantau ketat potensi kekeringan yang mengancam sejumlah wilayah.

Prediksi tingkat kemudahan terbakar hingga Kamis (17/9/2026) menunjukkan bahwa tanah permukaan di Pulau Jawa, sebagian Sumatra, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Rendahnya curah hujan di wilayah-wilayah tersebut semakin mempertinggi risiko kebakaran.

Imbauan Hemat Air dan Kewaspadaan Dini Bencana

BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan. Pengendalian sejak dini menjadi langkah krusial demi menekan penyebaran api dan dampak asap.

Selain menjaga lingkungan, BNPB mengimbau masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak dan memprioritaskan kebutuhan esensial

(BNPB/Jingga Sonjaya)

Ada Kotoran dan Kecoa di SPPG Mandalajati Kota Bandung, Dinkes Minta Perbaikan Mendesak

0
BANDUNG, FOKUSJabar.id
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung Sony Adam (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung menemukan kotoran dan kecoa di dalam ruang penyimpanan bahan makanan basah milik salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sindang Jaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung.

Petugas menemukan indikasi kebersihan yang buruk tersebut saat melakukan pemeriksaan standar sanitasi fasilitas penyedia program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga: Bikin Kaget, 82 Rumah Liar Berdiri di Area TPU Pandu Bandung, 100 KK Jadi Penghuninya

Kepala Dinkes Kota Bandung, Sony Adam, menegaskan bahwa temuan kotoran dan kecoa menjadi catatan kritis yang membutuhkan perbaikan mendesak. Menurutnya, kondisi ini membuktikan pengelolaan fasilitas sanitasi SPPG belum berjalan optimal.

Fasilitas Ruang Cuci dan Atap Bangunan Belum Sesuai Standar Sanitation

Selain area penyimpanan bahan basah, petugas juga menemukan kekurangan pada area pencucian alat produksi. Dinding ruangan tersebut belum mengaplikasikan material kedap air sehingga memicu kelembapan berlebih.

“Ruang cuci juga dindingnya belum kedap air. Seharusnya dindingnya tahan air agar tidak lembap atau basah. Secara keseluruhan, fasilitas sanitasinya belum lengkap,” kata Sony, Rabu (16/9/2026).

Sony menyoroti penggunaan konstruksi atap baja ringan tanpa penutup plafon di sebagian area kerja. Padahal, standar fasilitas pengolahan pangan mewajibkan penutupan plafon penuh demi menjaga sterilitas ruangan.

“Ruangan beratap langsung dari baja ringan, seharusnya sudah terpasang plafon. Sebagian ruangan sudah berplafon, namun sebagian lainnya masih terbuka. Selain itu, alur masuk dan keluar makanan sudah terpisah sebagaimana mestinya,” katanya.

Penataan Bahan Pangan Kering Masalah Baru Sanitasi SPPG

Petugas turut mencatat kesalahan tata letak pada ruang penyimpanan bahan makanan kering. Pengelola menumpuk bahan makanan terlalu rapat dengan permukaan dinding, lantai, serta langit-langit.

Sony menjelaskan bahwa penataan bahan makanan wajib menyisakan jarak ruang yang cukup dari struktur bangunan. Jarak tersebut memudahkan proses pembersihan rutin sekaligus mencegah timbulnya kontaminasi silang.

“Untuk ruang penyimpanan bahan kering, penataannya perlu perbaikan, terutama jarak penyimpanan dari tembok, langit-langit, dan lantai harus mendapat jarak yang cukup. Namun saat ini masih terlalu rapat. Kondisi di Mandalajati juga demikian,” jelasnya.

Meski menemukan deretan pelanggaran sanitasi, Sony memastikan bahwa kondisi tersebut belum menimbulkan kasus gangguan kesehatan atau keracunan pada konsumen.

“Sejauh ini belum ada kasus. Hanya saja, kondisi sanitasi yang tadi memang perlu mendapat perhatian. Namun jika dibiarkan, tentu akan berpotensi menimbulkan risiko,” katanya.

Sony mengingatkan bahwa pembiaran terhadap lingkungan produksi yang kotor dapat memicu ledakan populasi bakteri serta mengancam keamanan pangan masyarakat.

“Betul, atau memicu pertumbuhan bakteri. Lingkungan seperti itu memang tidak memenuhi syarat kebersihan, sehingga bakteri mudah berkembang biak,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)