spot_img
Selasa 23 Desember 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 7001

Pj Bupati Sumedang Diminta Kawal Proyek Cisumdawu

Penulis
Agung
-
0
(Humas Jabar)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Mochamad Iriawan meminta kepada Pj Bupati Sumedang, Sumarwan Hadisoemarto untuk mengawal proyek Cisumdawu. Targetnya, Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) bisa beroperasi pada 2019 nanti.

“ Saya akan arahkan secara detail, meskipun itu (Cisumdawu) proyek nasional, pasti saya akan arahkan secara terperinci salah satu akselerasi percepatan yang saya inginkan, yaitu segera tercapainya Cisumdawu,” kata Iriawan dalam keterangan persnya.

Iriawan berharap, proyek tol yang menghubungkan Sumedang dengan Tol Cipali tersebut tidak molor atau minimal sesuai target.

“ Tapi minimal target bulan dengan tahun jangan sampai molor lagi, sehingga nanti segera bisa dimanfaatkan. Paling terpenting untuk tersambungnya antara Bandung sampai dengan Sumedang, Cisumdawu dengan Tol Cipali. Itu paling penting,” ujar Iriawan.

Untuk itu, Iriawan juga meminta agar Penjabat Bupati Sumedang serta aparat terkait melakukan komunikasi intensif terkait lahan yang belum bisa dibebaskan. Terkait hal ini, menurut Iriawan komunikasi dua arah dengan masyarakat perlu dikedepankan.

“Sekarang masih ada lahan yang belum terbebaskan dan lain-lain. Saya minta Bupati dan perangkatnya, juga komponen masyarakatnya untuk menyelesaikan. Saya yakin masyarakat juga akan bisa diajak kerjasama apabila penyampaian atau komunikasi bisa dua arah,” tutur Iriawan.

Ditemui usai pelantikan, Pj Bupati Sumedang, Sumarwan mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal proyek Tol Cisumdawu sebatas kewenangannya sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Pemkab Sumedang akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terkait permasalahan di lapangan.

“Sebatas kewenangan Pemerintah Kabupaten (Sumedang), saya akan ikut mengawal dan menyukseskan (pembangunan) Cisumdawu. Kami akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, kemarin juga sudah saya coba jajaki untuk inventarisasi permasalahannya apa,” ucap Sumarwan yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Sumarwan mengaku pihaknya telah menjajaki komunikasi dengan pihak terkait seputar permasalahan pembebasan lahan yang terjadi di lapangan. “Nanti kita akan seoptimal mungkin – apa kewenangan (pemerintah) kabupaten, kemudian nanti kita sampaikan ke pemerintah provinsi (Jawa Barat),” tutur Sumarwan.

Salah satu permasalan yang muncul terkait pembebasan lahan ini, kata Sumarwan, yaitu sinkronisasi pengosongan lahan antara pengembang dengan masyarakat. Hingga saat ini sisa pembebasan lahan sekitar 20% untuk Segmen I (Cileunyi-Tanjungsari).

“Salah satunya yang baru muncul adalah masalah sinkronisasi pengosohan lahan. Sementara pihak pelaksana yang di Segmen I dekat Cileunyi itu, pihak pengembang merasa sudah membebaskan tapi masyarakat masih belum keluar (penawaran harga lahannya). Kemarin katanya menawar sampai setelah Lebaran,” jelas Sumarwan.

Pelantikan Pj. Bupati Sumedang ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-1925 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, Sumarwan juga ditunjuk sebagai Plt. Bupati Sumedang selama kurang lebih empat bulan.

Pengangkatan Penjabat Bupati Sumedang ini dilakukan karena Bupati Sumedang Sisa Masa Jabatan 2013-2018 berakhir pada 5 Juli 2018. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-1924 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat.

(Bam’s)

Jabar-LKPP Teken MoU e-Katalog Daerah

Penulis
Agung
-
0
(Humas Jabar)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Untuk mencegah tindakan penyimpangan pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI tandatangani MoU dalam rangka pengembangan e-Katalog atau Online Shop Barang dan Jasa daerah

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Mochamad Iriawan bersama Kepala LKPP, Agus Prabowo menandatangani langsung MoU tersebut dalam acara Sosialisasi Katalog Daerah di Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, No289, Kota Bandung, Kamis (5/7/2018).

Menurut Iriawan, e-Katalog merupakan terobosan dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Terlebih hal tersebut bisa mencegah adanya tindakan penyimpangan seperti tindak pidana korupsi.

“Pengadaan barang dan jasa sekarang itu harus jelas, dan barang-barang yang dipasarkan juga harus unggulan. Terobosan ini (e-Katalog) penting dan harus diikuti oleh seluruhnya (perangkat daerah Jabar),” ujar Iriawan dalam sambutannya.

“E-Katalog ini juga penting sekali untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan, memang tidak semua (barang dan jasa) masuk dalam e-Katalog,” lanjutnya.

Melalui e-Katalog ini, Jawa Barat juga bisa mempromosikan barang dan jasa yang dihasilkan ke daerah lain. “Dengan harapan semua produk-produk yang ada di kita (Jawa Barat) akan masuk dalam katalog yang ada, sehingga akan terkoneksi, seperti produk unggulan Jawa Barat bisa masuk ke katalog yang ada, kemudian bisa diambil (dibeli) provinsi lain. Demikian berputar terus, jadi seperti simbiosis mutualisme, ” papar Iriawan.

Di tempat yang sama, Kepala LKPP Agus Prabowo mengungkapkan bahwa e-Katalog ini seperti Online Shop. Di e-Katalog akan tertera jelas barang, merk, spesifikasi, hingga harga produk yang dipasarkan.

“Tapi isinya barang-barang yang dibutuhkan oleh pemerintah, baik pusat, daerah, atau sektor lainnya,” tutur Agus ditemui usai acara pembukaan Sosialisasi Katalog Daerah.

Dengan adanya MoU ini, nantinya LKPP akan ikut memasarkan produk barang dan jasa dari Jawa Barat. Kerjasama ini juga sebelumnya sudah dilakukan oleh LKPP bersama delapan pemda lain di Indonesia.

“Jadi, melalui e-Katalog ini produk-produk Jawa Barat dipasarkan oleh LKPP supaya dibeli oleh pembeli dari seluruh Indonesia, maupun oleh Pemda Jawa Barat sendiri,” kata Agus.

Agus meyakini e-Katalog ini bisa mengurangi tindak pindana korupsi dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Apakah ini (e-Katalog) akan mengurangi korupsi? Pasti, karena semua dilakukan secara transparan. Seperti online shop-lah, kita beli barang akan tahu berapa harganya, seperti apa barangnya, kapan barang bisa diterima, kapan dikirim, bagaimana cara pembayarannya,” tukas Agus.

“Jadi, itu otomatis mengurangi hambatan-hambatan yang sebelumnya ada di tender. Zaman dulu semua harus tender, beli alat berat harus tender, tidak boleh menyebut merk. Tapi sekarang tinggal klik saja, jadi otomatis mengurangi potensi korupsi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwanda yang turut hadir pada sosialisasi tersebut, menyatakan harapannya agar Jawa Barat bisa segera menerapkan e-Katalog Daerah ini.

Jawa Barat akan bisa menjadi contoh dalam penerapan e-Katalog. Karena, kata Asep, sebelumnya sistem aplikasi e-Samsat, SKP Online, dan perizinan asal Jawa Barat telah berhasil direplikasi oleh daerah lain di Indonesia.

“Jawa Barat sudah memberikan kontribusi yang banyak untuk Indonesia. Untuk pengadaan barang dan jasa, kami mengharapkan sekali — walaupun tadi ada beberapa daerah lebih dahulu menerapkan e-Katalog lokal, tetapi saya yakin Provinsi Jawa Barat akan mampu mengakselerasi lebih cepat dan memperbanyak produk yang diberikan untuk contoh katalog lokal ini dan ini juga bisa direplikasi ke daerah lain,” harap Asep dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Asep menuturkan ada delapan area yang menjadi fokus KPK dalam bidang pencegahan. Salah satunya yaitu pengadaan barang dan jasa, di samping pengelolaan APBD, perizinan, pendapatan, pengelolaan aset, pengelolaan dana desa, serta sektor strategis lainnya.

“Komposisi belanja modal barang dan jasa ini 24 persen dari total APBD. Di satu sisi ini sumber daya luar biasa untuk memajukan kesejahteraan rakyat, tapi di sisi lain kita harus hati-hati,” pinta Asep.

Asep mencontohkan kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) di salah satu provinsi yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Hal itu terjadi, karena salah satunya masih dimungkinkannya praktek-praktek ijon. Sebenarnya penyimpangan tersebut bisa diminimalkan apabila ada kesepakatan dari semua pemangku kepentingan secara konsisten agar bisa memerangi praktek tersebut.

“Banyak tentu orang yang akan tergoda mengambil keuntungan secara tidak pantas dari angka 24 persen APBD itu. Dengan segala cara, karena ada yang namanya iming-iming, dan adanya ancaman,” tutur Asep.

“Maka dari itu para pelaku barang dan jasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kita, kita akan pastikan mempunyai: pertama, adalah sistem atau komitmen yang kuat untuk sama-sama menjaga tata kelolanya; kedua, sistemnya kita perbaiki; dan yang ketiga; integritas,” pungkasnya.

(Bam’s)

Jalan Sudirman Kota Bandung Jadi Zona Parkir Non Tunai

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung menjadikan Jalan Sudirman sebagai zona parkir non tunai. Kini masyarakat yang memarkirkan kendaraan di sepanjang Jalan Sudirman harus menggunakan uang elektronik (e-money) untuk membayar biaya parkirnya.

Kepala UPT Parkir Kota Bandung, Nasrul Hasani mengatakan, pihaknya sudah menetapkan Jalan Sudirman sebagai zona parkir non tunai sejak Senin (2/7/2018) lalu.

“Setelah pertama di Braga, sekarang kita coba di Jalan Sudirman. Sejak Senin mulai diterapkan, berarti sudah empat hari sampai sekarang. Alhamdulilah ada peningkatan (pendapatan) dari biasanya,” ujar Nasrul kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Kamis (5/7/2018).

Menurutnya, zona parkir non tunai di Jalan Sudirman disiapkan 16 mesin parkir yang telah terpasang untuk melayani pembayaran parkir.

Nasrul menilai, penerapan zona parkir non tunai ini menuai hasil positif di mana sejak diterapkan di Braga mampu menyerap pendapatan hingga empat kali lipat.

“Alhamdulillah, ada peningkatan. Di hari pertama bisa melampaui Rp2 juta dalam satu hari,” ucapnya.

Meski demikian, pihaknya mengakui saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara melakukan pembayaran parkir non tunai. Terutama pengendara kendaraan bermotor yang kebanyakan belum memiliki e-money.

“Kepemilikan kartu e-money ini masih belum semuanya. Penggunaan non tunai atau kartu e-money masih belum begitu familiar dengan masyarakat kita tapi kami coba dengan penekanan di Braga ternyata warga Bandung mengapresiasi. Dengan catatan ketika mereka (pengendara) tidak memiliki kita sediakan. Kami menggandeng empat bank. Alhamdulillah hasilnya cukup siginifkan,” pungkasnya.

(Adrian/Bam’s)

Gomez Kantongi Tiga Nama Pemain Anyar

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

‎BANDUNG, FOKUSJabar.id : Pelatih Persib, Mario Gomez sudah mengantongi beberapa nama pemain yang akan didatangkan dalam waktu dekat ini. Meski begitu, staf pelatih belum menyebutkan identitas pemain yang akan berlatih bersama Maung Bandung.

“Sudah ada beberapa nama. Sudah dari Mario dari saya sudah ada nama,” kata asisten pelatih Persib, Fernando Soler di Stadion Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Kamis (5/7/2018).

Soler menuturkan, ada tiga nama yang menjadi incaran pelatih. Kini, staf pelatih masih melakukan koordinasi dengan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB).

“Ada tiga nama ya, nanti ada dikasih tahu nama ya, sekarang masih tunggu keputusan sama manajemen,” ucap asisten pelatih asal Argentina ini.

(Arif/DAR)

‎Calon Pemain Persib Roland Kabur? ini Kata Soler

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Persib Bandung kembali menggelar latihan di Stadion Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Kamis (5/7/2018), pada kesempatan tersebut pemain seleksi Roland Mandowen tidak terlihat berlati. Beredar kabar pemain yang berposisi sebagai striker ini kabur, asisten pelatih Persib, Fernando Soler belum bisa memastikan kabar tersebut.

Menurutnya, kemungkinan besar Roland tidak ikut berlatih karena salah informasi mengenai tempat latihan. “Mungkin salah (informasi), seperti saya bicara atas informasi kalian di latihan di Gelora (GBLA),” kata Soler di Stadion Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Kamis (5/7/2018).

Soler menuturkan, Roland tidak masuk dalam grup whatsapp tim Persib, sehingga tidak mengetahui perubahan tempat pertandingan. Meski begitu, pihaknya akan mencari tahu kemana pemain berusia 25 tahun tersebut pergi.

“Dia tidak punya satu grup (Whatsapp), pemain sama pelatih di grup itu masuk gantian di lapangan. Mungkin dia tidak ikut karena itu,” jelasnya.

(Arif)

Pemkot Bandung Ajak Warga Berantas Parkir Liar

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (Web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Bandung mengajak seluruh warga kota disiplin dalam melakukan parkir. Termasuk bersama-sama menghilangkan parkir liar. Hal itu dilakukan guna mendukung kelancaran lalu lintas di Kota Bandung.

“Kita harus melakukannya bersama-sama. Masyarakat harus sadar kalau ada rambu dilarang parkir, nggak boleh parkir sembarangan,” ujar Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Asep Kuswara dalam Bandung Menjawab di Media Lounge Balai Kota Bandung, Kamis (5/7/2018).

Asep mengatakan, Dishub Kota Bandung sangat mengapresiasi jika warga memberikan informasi tentang parkir ilegal. Syaratnya, warga menyampaikan informasi dengan detail dan lengkap.

“Laporan bisa langsung via telepon atau media sosial Dishub. Tapi kami berharap warga memberikan informasi dengan detail dan lengkap agar petugas bisa langsung bertindak,” ucapnya.

Saat ini, Dinas Perhubungan terus mengedukasi dan menertibkan parkir liar. Tim Patroli Reaksi Cepat (PRC) menempelkan stiker atau menggembok kendaraan yang parkir sembarangan. Tim PRC ini juga akan langsung bergerak manakala ada warga yang melapor.

Asep menuturkan, setiap hari timnya bekerja keras untuk menertibkan parkir liar. Penindakan pelanggaran parkir di 40 titik di pusat Kota Bandung.

“Itu baru di pusat kota. Kalau sampai ke pinggir-pinggir banyak sekali, bisa ratusan,” imbuhnya.

Tak hanya warga, banyak pula wisatawan ataupun warga dari luar Kota Bandung yang parkir tidak pada lokasi yang benar. Sebagian besar dari mereka terjebak para petugas parkir ilegal yang mengarahkan untuk memarkirkan kendaraannya di lokasi yang salah.

“Ada juga yang karena tidak tahu karena diarahkan oleh tukang parkir ilegal. Makanya kita terus edukasi lewat mojang Dishub,” ujar Asep.

Saat ini, pihaknya sedang menyusun regulasi agar bisa memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar parkir. Sebab saat ini, Asep menilai, regulasi belum memberikan efek jera.

“Ya minimal setingkat Perwal (Peraturan Wali Kota), jadi hukumannya bisa lebih tegas. Mudah-mudahan bisa mengurangi pelanggaran parkir,” katanya.

Ia juga mengingatkan kepada warga agar tidak lagi parkir di ruas jalur terlarang. Ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh seluruh pengguna jalan.

“Parkirlah di tempat yang resmi. Tandanya kalau parkir yang resmi ada markanya,” jelasnya.

(Adrian/DAR)

Soler Nilai Masih Ada Waktu untuk Menyeleksi Pemain

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Asisten pelatih Persib Bandung, Fernando Soler akan mencari informasi ke mana Roland Mandowen pergi.

Pasalnya, saat tim berjuluk Maung Bandung ini menggelar latihan di Stadion Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Kamis (5/7/2018), pemain seleksi berusia 25 tahun tersebut tidak terlihat berlatih dengan tim.

“Sampai sekarang tidak ada informasi, nanti saya cari tahu,” kata Soler di Stadion Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Kamis (5/7/2018).

Beredar kabar jika Roland kabur dari Mes Persib, menurutnya bukan masalah jika pemain yang berposisi sebagai striker ini tidak kembali lagi mengikuti seleksi. Pasalnya, Persib masih memiliki waktu untuk memantau pemain seleksi lainnya.

“Ya kita masih punya waktu tambah tanggal 30 untuk seleksi beberapa pemain mau datang,” jelas asisten pelatih yang sempat berkostum Persebaya ini.

(Arif)

1...7,0007,0017,002...7,472Halaman 7,001 dari 7,472

Copyright © fokusjabar.id