BANDUNG,FOKUSJabar.id: Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, bahwa persoalan sampah di Bandung Raya dan Jakarta kini menjadi perhatian khusus presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam beberapa rapat terbatas, kata Hanif, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar penanganan sampah di dua kota besar tersebut segera di tuntaskan.
Menurutnya, isu sampah tidak lagi di pandang sebagai persoalan teknis daerah semata. Melainkan telah menjadi agenda prioritas nasional.
Baca Juga: Menteri LH Minta Program Gaslah Kota Bandung Terus Berjalan
“Bandung menjadi perhatian bapak presiden. Pada beberapa kali ratas, bapak presiden mengamanatkan kepada kita semua untuk segera menangani permasalahan sampah di Bandung Raya, kemudian di Jakarta,” kata Hanif Faisol Nurofiq, usai meninjau program Gaslah di Antapani Tengah Sabtu (28/2//2026).
Hanif menyebut, presiden menunjukkan antusiasme tinggi agar persoalan sampah di dua wilayah tersebut segera menemukan solusi konkret.
“Di dua kota besar ini, bapak presiden sangat antusias untuk diselesaikan,” ucapnya.
Hanif menjelaskan, bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan hilir atau tempat pembuangan akhir (TPA). Kondisi TPA Sarimukti yang sudah melebihi kapasitas, menjadi bukti sistem lama tidak lagi memadai.
“Dengan aktivitas semacam ini (pengolahan sampah terpadu), maka penyelesaian sampah di kota bisa selesai. Sampah tidak bisa di bebankan ke hilir, pada saat hilirnya tidak ada muaranya. Jadi pada saat kita bicara hilir, TPA Bandung Raya overload di Sarimukti,”jelasnya.
Kondisi Darurat Sampah
Lebih lanjut Hanif mengatakan, bahwa langkah paling ideal di tengah kondisi darurat sampah adalah menyelesaikan persoalan dari hulu yakni di tingkat rumah tangga dan kawasan.
Berbagai inisiatif pengolahan sampah di tingkat RW di Kota Bandung, di nilainya telah membuktikan pendekatan tersebut memungkinkan di terapkan secara luas.
“Langkah paling ideal di tengah-tengah desakan kedaruratan sampah ini, adalah menyelesaikan sampahnya di hulu,”ungkapnya.
Selain penguatan pengelolaan di tingkat masyarakat, ia juga mendorong pemerintah daerah mewajibkan seluruh pengelola kawasan menyelesaikan sampahnya secara mandiri.
Pasar sebagai pusat perbelanjaan, terminal hingga stasiun di minta tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sistem pengangkutan kota.
“Kemudian secara beriringan dan simultan, saya sangat berharap pak wali kota segera melakukan penekanan untuk seluruh pemilik kawasan agar menyelesaikan sampahnya sendiri. Misal pasar harus selesai sendiri, kemudian mal ataupun terminal ataupun stasiun semuanya wajib menyelesaikan sampahnya sendiri,” ujarnya.
Penguatan Regulasi
Hanif menyebut, upaya tersebut harus di barengi dengan sosialisasi, edukasi dan penegakan hukum. Ia menilai, tidak semua pihak memiliki kesadaran yang sama dalam pengelolaan sampah sehingga penguatan regulasi tetap di perlukan.
“Maka dua hal ini harus beriringan. Mulai sosialisasi, edukasi dan komunikasi terus-menerus seperti yang di bangun bapak wali kota, juga penegakan hukum harus mulai di ingatkan karena tidak semua orang kemudian ingat akan itu,” jelasnya.
Hanif menambahkan, saat ini kinerja pengelolaan sampah Kota Bandung masih berada dalam kategori kota dalam pembinaan.
Baca Juga: Wali Kota Bandung Soroti Rendahnya Partisipasi Petugas Gaslah di Kebon Gedang
Namun Hanif optimistis, dengan komitmen pemerintah daerah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Status tersebut dapat di tingkatkan dalam waktu dekat.
Ia menegaskan, perhatian presiden harus di jadikan momentum percepatan pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
“Sekali lagi, ini menjadi jalan keluar yang paling mungkin di tengah-tengah ketidakberdayaan TPA Sarimukti,”pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
