spot_img
Kamis 7 Agustus 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 6995

Pj Bupati Garut Diminta Pantau Kasus Gratifikasi

Penulis
olin
-
0
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa. (ilustras/web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Desk Pilkada Serentak Jabar 2018 memastikan gelaran pemilihan bupati dan wakil bupati Garut 2018 tetap berjalan meski diterpa kasus gratifikasi Ketua Panwaslu dan komisioner KPU Garut.

Ketua Desk Pilkada Jabar Iwa Karniwa mengatakan, kasus yang diungkap pihak kepolisian di Garut patut disesalkan karena telah mencederai proses demokrasi yang rata-rata sudah berjalan baik di daerah lain.

“Sekarang sedang ada proses hukum di Polda Jabar, kami menghormati dan menyerahkan ini pada proses hukum,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (26/2/2018).

Desk Pilkada Jabar, kata Iwa, langsung berkoordinasi dan membuat arahan pada KPU dan Bawaslu agar tetap melanjutkan proses Pilkada Garut dan tidak terganggu dengan kasus gratifikasi yang menimpa para penyelenggara Pilkada.

“Panwaslu dan KPU Garut harus tetap memproses Pilkada,” kata dia.

Sekda Jabar ini pun sudah meminta Pj Bupati Garut Koesmayadi untuk terus memantau perkembangan kasus gratifikasi juga memberikan solusi cepat pada para penyelenggara Pilkada di Garut.

“Kami sudah meminta Pj Bupati untuk aktif, karena desk pilkada berharap proses demokrasi di Garut tetap berjalan lancar,” kata dia.

Dalam  pertemuan dengan Bawaslu Jabar pagi tadi, Iwa mengaku tidak membahas khusus terkait kasus gratifikasi. Pihaknya hanya menggelar rapat dengan Bawaslu, Biro Pemerintahan dan Kerjasama, lalu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Kepegawaian Daerah Jabar terkait permohonan penambahan sarana dari Bawaslu.

“Bawaslu mengajukan permohonan 2/3 gedung Korpri Jabar untuk dipinjam pakaikan terkait penyelenggaraan tupoksi Bawaslu. Ini mengingat adanya perluasan personel dan kewenangan, mereka meminta adanya tambahan kantor,” jelas Iwa.

Pihaknya pun menyetujui permohonan tersebut namun sesuai ketentuan status pinjam pakai ini menegaskan bahwa ada kejelasan digunakan untuk Bawaslu. Lalu pemeliharaan, pemakaian listrik dan air juga menjadi beban Bawaslu.

“Mengingat sudah mulai tahapan pilkada yang signifikan, saya memerintahkan kabid Aset dan kabag Pemerintahan lalu sekretaris BKD juga sekretariat bawaslu mengecek di lapangan dan dibuatkan berita acara.  Proses administrasinya dikasih waktu pada mereka, untuk kelancaran administrasi, bisa selesai pekan ini,” katanya.

Gedung Kopri Jabar di Jalan Burangrang selama ini penggunaanya tidak begitu optimal mengingat sebagian PNS di sana sudah dialihkan ke BKD. Staf yang ada di sana pun saat ini tinggal 14 orang.

“Secara kelembagaan Kopri masih ada. Nah, khusus untuk ruang rapat Kopri itu bisa menampung 200-300 orang itu bisa digunakan bersama antara kopri dan bawaslu diatur saja jadwalnya. Bawaslu nggak perlu sewa untuk rapat,” paparnya

(LIN)

30 Ribu Warga Kota Bandung Terancam tak Punya Hak Pilih

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Sekitar 30 ribu warga Kota Bandung terancan akan golput pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Alasaanya masih ada sekitar 30 ribu warga Kota Bandung yang belum melakukan perekaman e-KTP.

“Ini jumlah yang sangat besar dan hampir sama dengan satu suara untuk dewan. Untuk itu, kami berharap Disdukcapil bisa mengurangi atau bahkan menyelesaikan perekaman e-KTP bagi 30 ribu warga tersebut,” ujar Ketua KPU Kota Bandung, Rifqi Ali Mubarok saat ditemui di Ruang Tengah Balai Kota, Jalan Wastukancana Kota Bandung, Senin (26/2/2018).

Untuk bisa terdaftar sebagai pemilih di Pilkada Serentak 2018, setiap warga harus memiliki surat keterangan penduduk atau e-KTP. Dengan demikian, jika setiap penduduk belum melakukan perekaman data e-KTP membuat mereka tidak memiliki surat keterangan penduduk dan tidak bisa menjadi pemilih di Pilkada Serentak 2018.

“Kalau mereka yang sudah dilakukan perekaman data, bisa ikut memilih karena sudah mengantongi surat keterangan meski belum mendapatkan e-KTP. Tapi kalau yang belum melakukan perekaman, sudah jelas tidak punya surat keterangan dan tidak bisa terdaftar sebagai pemilih,” tambahnya.

Belum direkamnya data e-KTP bagi 30 ribu warga Kota ‎Bandung tersebut, lanjut Rifqi, disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya karena warga yang bersangkutan sedang berada di luar Kota Bandung atau bahkan di luar negeri karena beberapa hal.

“Bisa saja mereka sedang menempuh pendidikan atau kerja di luar Kota Bandung. Data ini berdasrkan penuturan Disdukcapil yakni dari sekitar 52 ribu yang belum melakukan perekaman data di awal tahun 2018, saat ini tinggal sekitar 30 ribu yang belum melakukan perekaman data,” pungkasnya.

(ageng/DAR)

Pengangkatan Tiga Direksi PDAM Garut Ditinjau Kembali

Penulis
Agung
-
0
Komisi A DPRD Garut : Pengangkatan Tiga Direksi PDAM Ditinjau Kembali. (FOKUSJabar/Andian)

GARUT, FOKUSJabar.id : Pengangkatan tiga Plt Direksi PDAM Tirta Intan Garut terus mendapat sorotan. Bahkan  Komisi A DPRD Garut mendesa pengangkatan itu ditinjau ulang.

” Kesimpulannya, pengangkatan tiga PLt Direksi PDAM harus ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan Perda No 6 tahun 2010 pasal 20,” kata Ketua Komisi A DPRD Garut, Alit Suherman. kepada FOKUSJabar.id, usai rapat, Senin (26/2/2018).

Menurutnya, pihaknya setelah mendengarkan penjelasan dari Asda II Kabupaten Garut, berkesimpulan untuk meninjau kembali pengangkatan tersebut.

Ditambahkan Alit, pihaknya akan menindaklanjuti ini dengan dibuat nota komisi ke pimpinan DPRD Garut.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD Garut, Dadang Sudrajat. Menurutnya, pengangkatan PLt Tiga Direksi PDAM tersebut tidak sesuai dengan Perda.

Ditambahkan Dadang, pihaknya ingin pelantikan tiga Direksi baik itu pelaksana tugas ataupun definitive harus dikembalikan kepada payung hukum yang ada.

” Dan dalam hal teknis belum diatur maka akan di atur di perbup. Maka hendaknya dibuatkan dulu Perbupnya,” singkat Dadang.

(Andian/DAR)

Tebing Longsor di Ciamis Akibat Hujan Deras Disertai Angin

Penulis
Agung
-
0
Hujan Deras Disertai Angin Kencang Terjang Dadiharja Akibatkan Tebing Longsor. (FOKUSJabar/Husen Maharaja)

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Hujan deras disertai angin kencang yang menerjang wilayah Desa Dadiharja Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis mengakibatkan sejumlah tebing longsor, Senin (26/2/2018) petang.

Selain itu hujan juga menggenangi sejumlah ruas jalan di Kota Ciamis dan membuat was-was warga di kampung karena takut longsor.

BACA JUGA:

Hari Ini Demokrat Garut Rapat Pengarahan Struktur di 5 Kecamatan

“Ada tiga dusun yang terkena musibah ” kata Kades Dadiharja H Jenal Mursidin.

Jenal mengatakan, ada sejumlah rumah warga di wilayah Desa Dadiharja yang terkena material longsoran.

“Untuk sementara warga saat ini menyingkirkan material longsoran agar tidak terlalu menumpuk,” ucapnya.

Akibat hujan deras yang disertai angin kencang tersebut lanjut Kades, selain tebing longsor juga ada bahu jalan yang amblas serta pohon tumbang.

“Ada pohon tumbang menimpa pos ronda dan jalan desa amblas,” ucapnya.

Jenal mengatakan, untuk data selengkapnya mengenai kerugian dari bencana tersebut masih dalam pendataan.

“Saat ini kami masih dilapangan untuk mendata akibat bencana angin kencang yang disertai hujan deras,” ungkapnya.

(Husen Maharaja/DAR)

Sudrajat Optimistis Dukungan Ulama dan Umaro Jadi Kekuatan Suara Asyik

Penulis
olin
-
0

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Sudrajat optimistis dukungan dari ulama dan umara menjadi kekuatan suara bagi pasangan Ajat-Syaikhu (Asyik).

Berbekal keyakinan itu, Sudrajat memilih bersilaturahmi ke ulama dan umara di Priangan Timur. Bahkan, Cagub usungan Gerindra, PKS dan PAN itu mengunjungi Pondok Pesantren basis Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, salah satunya Ponpes Sirnarasa, Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Senin (26/2/2018). Kehadiran Sudrajat di pesantren itu pun mendapat sambutan hangat ribuan jamaah Torekat Qodariyah Naksabandiyah (TQN).

Saat ini Sudrajat mencoba menjalin basis-basis Aher dengan terus membangun silaturahmi dan komunikasi yang intensif. Dan sinyal dukungan dari para ulama dan pemimpin ponpes pendukung Aher mulai diarahkan ke Asyik.

BACA JUGA:

Hari Ini Demokrat Garut Rapat Pengarahan Struktur di 5 Kecamatan

“Ulama dan umaro harus bersatu, ulama menjadi simbol dari masyarakat. Orang alim, bijaksana, dan paham terhadap demokrasi itu yang dipegang pertama,” kata Sudrajat.

Menurut dia, kalangan ulama dan pesantren menjadi kekuatan besar dalam membangun Jabar, tentunya tidak hanya pembangunan akhlak, tetapi menjadi modal besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Jabar umumnya.

“Saat ini ada sekitar 12 ribu pesantren, dan ini menjadi penjaga akhlak agar tetapi dipertahankan dan dimiliki warga Jabar,” jelas dia.

Sudrajat pun berjanji akan menyejahterakan santri lulusan pesantren dengan program penyetaraan pendidikan pesantren dengan pendidikan formal, salah satunya program keahlian dalam bidang teknik hingga membangun politeknik berbasis pesantren.

“Kita akan bantu pesantren bukan hanya di bidang spiriitual, tetapi juga membangun kesolehan sosial. Santri-santri akan dikenalkan ilmu teknik, sehingga mereka juga memahami ilmu dan mahir dengan keduaniaan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPW PPPN Jabar kubu Djan Faridz, Tatang Farhanul Yakin menyakinka bahwa kolaborasi antara ulama dan umaro akan melahirkan kekuatan sangat besar. Untuk itu, kata dia, setiap kebijakan pemerintah harus mengacu pada aspirasi yang disampaikan ulama.

“Ulama ini harus diprioritaskan karena merupakan simbol kearifan masyarakat,” tuturnya

Sudrajat tak Terima Warga Jawa Barat Dibilang Intoleran

Penulis
Agung
-
0
Sudrajat: Banyak yang Bilang Jawa Barat Intoleran.(FOKUSJabar/Ibenk)

CIAMIS, FOKUSJabar.id : Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, H. Sudrajat mengaku kesal dengan tudingan bahwa orang Jawa Barat inteloran. Cap yang diberikan warga DKI untuk orang Jawa Barat sebagai inteloren salah besar.

“Banyak yang bilang kalau Jawa Barat itu intoleran. Padahal, masyarakat Jawa Barat itu ramah, kalau bahasa Sundanya andalemi, atau mengutamakan kesantunan,” kata Sudrajat di acara Manakib di Pondok Pesantren Sirnarasa, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Senin (22/2/2018).

Dia mengatakan, maju di Pilkada Serentak 2018 Jawa Barat karena ingin menjadikan masyarakat yang memuliakan agama. Sebagai daerah yang masyarakatnya agamis harus saling tenggang rasa meski berbeda keyakinan.

“Masyarakat Jawa barat harus memuliakan agama. Yang beragama Islam memuliakan Islam, yang beragama Kristen memuliakan agamanya, Kristen, begitu juga yang Budha, Hindu, dan Konghuchu, kita ini masyarakat yang Berketuhanan Maha Esa,” ucapnya.

Sudrajat juga mengungkapkan salah satu visinya jika menjadi Gubernur Jawa Barat yakni, menjadikan masyarakat Jawa Barat yang bertakwa.

“Jika masyarakat bertakwa akan mudah melaksanakan ibadahnya, menyantuni anak yatim, sayang ke sesama, pembangunan di Jawa Barat akan lancar,” ujarnya.

(Ibenk/DAR)

Dalam Sepekan Dinsos Ciamis Terima Empat Orgil dari Polisi

Penulis
Agung
-
0
Dalam Satu Pekan Dinsos Ciamis Terima Empat Orgil Dari Polisi, (FOKUSJabar/Husen Maharaja)

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Dinas Sosial Kabupaten Ciamis selama satu minggu terakhir ini telah menerima empat orang yang diduga mengalami gangguan jiwa alias gila. Orang gila tersebut diserahkan polisi sejak maraknya isu orang gila neror ulama.

  “Ada 4 orang gila limpahan dari polisi, hamor  setiap hari polisi menyerahkan orgil kepaa kami ,” kata Azis Hilmi Kasi Rehabilitas Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Senin (26/2/2018).

Azi mengatakan, orang gila yang diserahkan polisi kemudian direhabilitasi dan dikelompokan. “Dari empat orang yang diserahkan polisi hanya ada satu yang tidak bisa diajak komunikasi,” ucapnya.

BACA JUGA:

3 Kios Pangkas Rambut di Cimanuk Garut Dilalap Api

Azis melanjutkan, sedangkan tiga orang lagi masih bisa diajak komunikasi dan nyambung bila diajak bicara.

“Dua orang bisa diajak komunikasi dan satu lagi bisa dinyatkan sehat karena bisa baca tulis bahkan maksud dan tujuan kepergian dari rumahnya,” ungkapnya.

(Husen Maharaja/DAR)

1...6,9946,9956,996...7,071Halaman 6,995 dari 7,071

Copyright © fokusjabar.id