BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan saham PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) akan dimiliki ribuan pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KPPS).

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, setelah PT Angkasa Pura II (AP) dipastikan masuk sebagai pemegang saham BUMD PT BIJB, maka pemegang saham lain masih diperlukan setelah mayoritas Pemprov menguasai 51 persen.

“Dana akan mengucur lagi dari dana Koperasi PNS,” kata Aher di Bandung, Selasa (13/2/2018).

Menurut dia, rencananya koperasi yang terbentuk dua tahun lalu itu akan mengambil porsi 2 persen saham PT BIJB senilai Rp50 milyar. Dana itu kata Aher bisa membuat penuntasan sisi darat Bandara Kertajati semakin cepat.

“Sebelumnya dana segar datang dari sindikasi perbankan syariah, lalu selain koperasi juga akan dirilis reksa dana penyertaan terbatas [RDPT],” kata dia.

Pembelian saham PT BIJB oleh koperasi PNS menurutnya akan terus ditingkatkan hingga 5 persen dalam tiga tahun ke depan. Target ini dilihat dari besarnya omzet yang dikelola KPPS sehingga angka Rp125 milyar dianggap memungkinkan.

“Yang sekarang setara 2 persen, tambahannya masih terbuka. Saya berharap sampai 5 persen,” tutur dia.

Pemprov sendiri belum mendapat kepastian berapa besaran saham yang akan diambil oleh PT AP II dan RDPT. Karena selain saham, AP II pun memiliki kewajiban menggelontorkan dana untuk membangun sisa runway 500 meter guna melengkapi landasan pacu Kertajati yang saat ini sudah 2500 meter.

“Sesuai harapan Presiden, perpanjangan runway 500 meter lagi agar bandara Kertajati bisa digunakan untuk penerbangan haji. Dan sesuai perjanjian, ini akan dibangun AP II,” kata dia.

Sementara itu, Sekda yang juga Ketua KPPS Jabar Iwa Karniwa mengatakan, pembelian saham PT BIJB itu datang setelah pihak PT BIJB mengajukan surat permohonan agar koperasi bisa menyertakan modal di BUMD tersebut.

“Atas dasar surat tersebut kami bahas di rapat pengurus, selanjutnya kami menerima dengan melapor ke Gubernur,” kata Iwa.

Pihaknya pun sepakat menyertakan modal sebesar 2 persen dari total kebutuhan PT BIJB sekitar Rp2,5 trilyun atau setara dengan dana sebesar Rp50 milyar. Pihaknya saat ini tinggal menunggu surat balasan dari direksi PT BIJB agar mereka membahas rencana pembelian saham tersebut di RUPS.

“Ini menjadi dasar direksi membalas surat KPPS,” kata dia.

Iwa menilai bahwa langkah menyetorkan modal tersebut menjadikan KPPS sebagai satu-satunya koperasi di Indonesia yang pertama kali memiliki saham di bandara besar. Pihaknya memutuskan untuk menggelontorkan dana karena ada keuntungan lain selain deviden yang bisa didapat.

“Apakah kita bisa berperan di hal-hal yang bisa dikuasai di bandara, seperti jasa cleaning service dan lain-lain,” tutur Iwa.

Dengan anggota 12.800 PNS, Iwa merencanakan langkah koperasi ini demi target masuk dalam 5 besar koperasi di Indonesia. Saat ini pihaknya memutarkan dana koperasi hanya pada layanan simpan pinjam sekitar 1500 PNS yang menjadi nasabah.

Penyetoran modal ini, kata Iwa, tidak akan mengganggu layanan kepada anggota, karena KPPS tak hanya konsumen tapi juga koperasi investasi.

Pihak KPPS menargetkan dalam waktu 3 tahun PT BIJB yang mengelola Bandara Kertajati bersama AP II sudah bisa menangguk keuntungan.

(LIN)