spot_img
Sabtu 20 Desember 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 6865

Pemprov Jabar Matangkan Rencana Pembangunan Tol Dalam Kota Bandung

0
Sekda Iwa menyebut anggaran pembangunan tol dalam kota Bandung habiskan dana swasta sebesar Rp6 triliun (Istimewa/FokusJabar.co.id)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat gelar Rapat Pembahasan Rencana Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung di Gedung Sate Bandung, Kamis 23 Agustus 2018.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar, Iwa Karniwa yang memimpin langsung rapat tersebut mengatakan proyek pembangunan tol dalam kota yang digagas Penjabat Gubernur Mochamad Iriawan ini rencananya tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi, keuangannya merupakan investasi dari pihak swasta.

Dikatakan Iwa, pihak swasta yaitu PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, menyatakan siap untuk membiayai pembangunan fisik Tol Dalam Kota Bandung yang terbentang dari kawasan Pasir Koja, Pasupati, dan Kiaracondong Kota Bandung ini.

“Ini rencana pemerkasa dari PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk untuk menginisiasi rencana jalan tol dari Pasir Koja, langsung ke Pasupati ke BKR, Kiaracondong,” kata Iwa.

Tol tersebut, sambungnya, akan memanfaatkan median jalan Provinsi dan pemerintah kota yang ada. Sehingga, tidak memerlukan banyak pembebasan lahan kecuali untuk exit tol-nya.

“Jalan layang (tol dalam kota) ini, diharapkan akan menjadi pemecah kemacetan terutama dari jalur Selatan ke wilayah Utara dan Tengah Kota Bandung,” harap Iwa.

Jalan layang ini, lanjutnya, rencananya akan dibangun sepanjang kurang lebih 15,3 km dengan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp6 triliun.

Menurut Iwa, tol dalam kota ini nantinya akan terintegrasi dengan Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR), yang perkembangannya baru selesai pada pembebasan lahan sepanjang 2,1 kilometer di Gedebage, yaitu di Km 149 dan dalam proses pembangunan lanjutan oleh Summarecon sepanjang 2,5 kilometer di atas tanah yang dibebaskan Pemprov Jabar. (Vetra)

Menjadi yang Terbaik, Aries Susanti Sukses Sumbangkan Emas Cabor Panjat Tebing

0
Aries Susanti sumbang emas di cabor panjat tebing Asian Games 2018 dengan catatan waktu terbaik 7,61 detik. (Istimewa/prfmnews.com)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Indonesia kembali meraih emas di ajang Asian Games 2018. Kali ini, Aries Susanti Rahayu yang sukses menyumbang medali emas untuk Indonesia di cabang olahraga panjat tebing Asian Games 2018 nomor speed putri.

Pada laga final di kategori individu speed putri, Aries Susanti Rahayu mengalahkan Puji Lestari dengan catatan waktu 7,61 detik. Sementara Puji Lestari yang mencatatkan waktu 7,98 detik berhak mendapatkan medali perak. Sedangkan medali perunggu diraih atlet Cina, Cuilian He dengan catatan waktu 7,27 detik. Dia mengalahkan rekannya Yiing Song pada perebutan perunggu.

Pada babak 16 besar, Aries Susanti membukukan waktu 8,19 detik untuk mengalahkan Narada Disyabut dari Thailand. Langkah Aries di babak 16 besar disusul Puji Lestari yang mencatatkan waktu 8,88 ketika menghadapi Amalina Syairah asal Malaysia.

Pada babak delapan besar Aries memanjat dinding dengan catatan waktu 8,09 detik dan memastikan tiket ke semifinal. Puji Lestari yang menghadapi Lee Hungying di babak perempat final tidak perlu berupaya keras untuk memastikan tiket ke babak semifinal lantaran lawannya didiskualifikasi karena mencuri start.

Semifinal putri mempertemukan duel antara Indonesia dan Cina karena Aries bertemu dengan Song Yiling dan Puji bersaing dengan He Cuilan.

Aries yang kalah start berhasil menyusul di bagian terakhir dan mencatatkan waktu 7,64 detik sekaligus memastikan tiket ke partai puncak. Final mempertemukan sesama atlet Indonesia setelah Puji membukukan waktu 7,84 untuk melangkah ke final.

(Vetra)

Iwa: Pemprov Jabar yang Paling Tanggap Pada Surat Edaran Kemendagri

0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa mengatakan bahwa yang paling responsif pada surat edaran Kemendagri terkait bantuan kepada korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurutnya, surat edaran Kemendagri nomor 977/6131/Sj dan 977/6132/Sj Tanggal 20 Agustus 2018 untuk seluruh gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia terkait bantuan korban gempa Lombok.

Dia mengungkapkan, Pemprov Jabar sudah mengirimkan bantuan sebesar Rp 2 milyar ke Lombok yang dikirim langsung oleh Penjabat Gubernur Jabar M. Iriawan. Dana Rp 2 Miliar tersebut dari APBD Provinsi Jabar.

“Edaran Mendagri tentang bantuan untuk ke Lombok itu jurstru kita sudah duluan. Provinsi Jabar sudah merespon duluan,” ujar Iwa di Gedung Sate, Kamis (23/8/2018).

Dia mengatakan, Provinsi Jabar punya alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana alam. Sehingga tercepat dan paling tanggap ketika ada bencana alam di daerah Jabar maupun di luar Jabar.

“Kenapa kita bisa merespon dulu karena kita sudah mengalokasikan anggaran. Begitau ada Edaran bantuan Lombok kita bisa proses dalam sehari,” ujarnya.

Selain dari APBD, lanjutnya, Pemprov Jabar juga mengirimkan bantuan dari hasil Jabar Peduli. Semua bantuan yang dikirim ke Lombok dalam bentuk uang.

“Karena yang paling dibutuhkan di Lombok itu adalah bantuan berupa uang, agar bisa dibelikan sesuai dengan kebutuhan pada saat ini,” ucapnya.

(Ibenk/dar)

Jumlah Titik Panas Meningkat, BMKG Ingatkan Potensi Kebakaran Hutan

0
Ilustrasi kebakaran hutan (Istimewa/lampungpos.co)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan bahwa jumlah titik panas (hotspot-red) saat ini menunjukkan peningkatan seiring semakin meluasnya pengaruh musim kemarau di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Wilayah yang cukup signifikan mengalami peningkatan titik panas yaitu Kalimantan Barat (798 titik), Kalimantan Tengah (226 titik), Jambi (19 titik) dan Sumatra Selatan (13 titik),” kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dilansir setkab.go.id, Kamis (23/8/2018).

Dwikorita mengatakan peningkatan jumlah titik panas ini diakibatkan kondisi atmosfer dan cuaca yang relatif kering, sehingga mengakibatkan tanaman menjadi mudah terbakar. Ia mengingatkan, kondisi tersebut perlu diperhatikan, agar tidak diperparah dengan maraknya pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian dengan cara membakar.

Menurut Dwikorita, BMKG terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Daerah, Instansi terkait, dan masyarakat luas untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bahaya polusi udara dan asap, potensi kekeringan lahan dan kekurangan air bersih.

“Yang perlu diwaspadai adalah dampak paparan kabut asap jika sampai terbakar karena sangat berpotensi menganggu kesehatan,” tutur Dwikorita.

Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal mengatakan musim kemarau ini diprediksi akan berlangsung hingga akhir Oktober 2018. Ia menjelaskan,  pantauan BMKG terhadap deret hari tanpa hujan sebagai indikator kekeringan meteorologis awal menunjukkan, deret hari tanpa hujan (HTH) kategori sangat panjang (31-60 hari) hingga ekstrem (>60 hari) umumnya terjadi sebagian besar di Jawa – Bali – Nusa Tenggara, meskipun di beberapa daerah sudah terpantau terdapat jeda hari hujan.

Di sebagian Sumatra bagian Selatan, Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, pengaruh meluasnya musim kemarau itu juga ditunjukkan oleh munculnya beberapa daerah yang telah mengalami HTH kategori menengah (11-20 hari) hingga panjang (21-30 hari).

“Kondisi kering itu diikuti oleh kemunculan hotspot yang memicu kejadian kebakaran hutan dan lahan yang pada akhirnya menimbulkan asap dan penurunan kualitas udara. Jumlah hotspot di Kalimantan Barat sendiri mengalami peningkatan 17.6 persen dibandingkan pekan lalu,” terang Herizal.

Ia menunjuk contoh, pantauan alat kualitas udara di Stasiun Klimatologi Mempawah, Kalimantan Barat, awal pekan ini menunjukkan konsentrasi Particulate Matter (PM10) tertinggi sebesar 356.93 µg/m3 yang artinya masuk dalam kategori berbahaya.

“Pengamatan jarak pandang mendatar (visibility maksimum) tercatat kurang dari 100 meter,” ungkap Herizal.

BMKG memprediksi kondisi tersebut akan relatif berkurang dalam waktu beberapa hari ke depan. Namun demikian, Herizal mengingatkan, tetap diperlukan kewaspadaan dan langkah antisipatif untuk meminimalisasi dampak. (Vetra)

Iriawan Apresiasi Capaian Kinerja Bapenda Jabar

0
(HUMAS JABAR)

BANDUNG, FOKUSjabar.co.id: Pj. Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan mengapresiasi kinerja  dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) karena dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir ini, capaian pendapatan daerahterus meningkat. Pendapatan Jawa Barat dari sektor pajak ini bahkan melebihi target atau di atas 100%.

“Saya memberikan apresiasi karena kinerja yang terus meningkat selama sembilan tahun terakhir ini,” kata Iriawan dalam arahannya kepada seluruh Kepala Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah (P3D) se-Jawa Barat di Kantor Bapenda Jabar, Jl. Soekarno-Hatta Kota Bandung, Kamis (23/8/18).

Lebih lanjut, Iriawan mengatakan bahwa Bapenda memiliki dua tugas utama, yaitu pelayanan dan menggali pendapatan daerah dari sektor pajak. Karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar berasal dari pendapatan pajak yang dihimpun Bapenda.

Untuk itu, Iriawan meminta agar Bapenda terus melakukan layanan prima dan sehat untuk memastikan kas daerah selalu terisi. “Kinerja Bapenda harus tetap sehat dan prima. Karena apa? Untuk memastikan kas daerah terisi. Kalau tidak maksimal maka pembangunan tidak akan tercapai sesuai target,” pesannya.

Bapenda juga dituntut untuk terus melakukan inovasi. Iriawan pun mengingatkan tantangan yang dihadapi Bapenda ke depan, seperti meningkatnya akses teknologi smartphone berbasis internet. Selain itu, Bapenda diharapkan mampu memberikan perubahan secara cepat, serta terbebas dari perilaku penyimpangan petugas.

“Bapenda juga perlu berkolaborasi dengan pelaku industri start up seperti Gojek, Tokopedia, dan lain-lain juga PPOB atau Payment Point Online Banking pada jaringan minimarket. Karena jenis layanan ini akan lebih mendekatkan layanan Bapenda Jabar kepada masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Iriawan juga memberikan beberapa point evaluasi. Pertama, penunggak pajak kendaraan sekitar 30% menuntut adanya kolaborasi bersama aparat penegak hukum, seperti pola operasi gabungan bersama Tim Pembina Samsat hingga Polsek yang terbukti memiliki efek psikis cukup efektif bagi pemilik/pengguna kendaraan bermotor.

Kedua, perlu dibangun sistem transaksi terpadu berbasis perbankan dalam intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang memungkinkan dimanfaatkan bersama oleh provinsi dan kabupaten/kota. Ketiga, Kepala P3D se-Jawa Barat sebagai garda terdepan Bapenda Jabar dapat mengawal seluruh target pencapaian. Dan keempat, dengan pencapaian yang semakin meningkat, Jawa Barat dapat terus membangun dan mencapai target-target pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Jenderal IT
Sementara itu, Kepala Bapenda Jabar Dadang Suharto yang purna tugas per  Kamis (23/8/18), mengatakan bahwa Bapenda Jabar menargetkan pendapatan Rp31,981 Triliun pada tahun ini. Dengan target tambahan Rp830 Miliar, hingga saat ini target tersebut sudah di atas 72% lebih.

Bapenda Jabar memiliki Kantor Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah yang tersebar di kabupaten/kota sebanyak 34 cabang. Jumlah pegawai mencapai 854 orang tersebar di pusat dan Samsat dengan jumlah pejabat struktural (Pejabat Eselon II, III, dan IV) sebanyak 160 pejabat.

Untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, Bapenda Jabar juga telah mengembangkan berbagai layanan baik manual atau online. Contohnya, layanan samsat online atau e-Samsat yang juga digagas oleh Iriawan ketika menjabat sebagai Kapolda Jabar pada 2014.

“Jadi, salah satu jenderal yang memiliki gagasan inovasi teknologi itu beliau (Iriawan). Makanya kita sebut beliau Jenderal IT,” kata Dadang.

E-Samsat terus berkembang dengan berbagai inovasi lainnya, seperti Sambara dan Simpolin yang kesemuanya berinduk pada e-Samsat. Dengan begitu, masyarakat semakin diberikan kemudahan dalam membayar pajak.

(DAR/humas)

Gapensi Berkurban Sapi di Kantor PWI Perwakilan Garut

0
Ketua BPC Gapensi dan pengurus PWI Garut

GARUT, FOKUSJabar.id : Hari Raya Idul Adha 1439 H, BPC Gapensi Kabupaten Garut kurban 19 ekor Sapi dan 100 ekor Domba.

Ketua BPC Gapensi Garut, Yudi Nugraha mengatakan, hewan-hewan kurban tersebut disebar ke masyarakat dan berbagai lembaga. Salah satunya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perwakilan Garut.

” Kami berkurban satu ekor Sapi untuk PWI Perwakilan Garut,” kaya Yudi, Kamis (23/8/2018).

Yudi berjanji, setiap tahun akan mengirim satu ekor Sapi untuk PWI Garut.

” Insya Allah, PWI Garut akan kami kirim tiap tahun,” ucapnya.

Ketua PWI Perwakilan Garut, Ari Maulana Karang mengucapkan terima kasih kepada BPC Gapensi yang telah melakukan kurban bareng di kantornya.

” Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” singkat Ari.

(Bam’s)

Permudah Pembayaran Air, PDAM Tirta Intan Garut Luncurkan PPOB

0
Doni Suryadi

GARUT,FOKUSJabar.id : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Intan Garut terus melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan bagi seluruh pelanggan. Salah satunya, menutup pembayaran rekening air di seluruh kantor cabang terhitung sejak 1 September 2018 mendatang.

Menurut Pjs Direktur Utama PDAM Tirta Intan Garut, Doni Suryadi, untuk mempermudah pembayaran air lebih menyeluruh sekaligus meningkatkan efesiensi waktu, pihaknya akan memberlakukan Payment Point Online Bank (PPOB) sebuah sistem pembayaran online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan.

Pihaknya sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah perbankan. Diantaranya, bjb via teller/loket untuk pembayaran tunggakan satu bulan,  Bank Intan Jabar (pembayaran tunggakan 1-3 bulan), Bank Syariah Mandiri (pembayaran tunggakan 1 bulan).

Baca Juga: Menpan RB: Pemerintah Siapkan ASN Adminstrasi Isi Tenaga Teknis

Bank Perkreditan Rakyat untuk pembayaran tunggakan 1-3 bulan, Alfamart (pembayaran tunggakan 1 bulan), Bank Negara Indonesia (ATM, PPOB Bris, Arindo, Bukalapak) untuk pembayaran tunggakan 1 bulan.

Bank Tabungan Negara (PPOB Griya BTN, Indomaret, Tokopedia) untuk pembayaran tunggakan 1 bulan, Pos via Loket/Teller/PosPay (pembayaran tunggakan 1-3 bulan) dan Koprasi Tirta Intan untuk pembayaran tunggakan 1 bulan – seterusnya.

“ Kami terus berupaya melakukan inovasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” kata Doni, Kamis (23/8/2018).

Inovasi tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan. Terlebih, PDAM diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

(Andian/Bam’s)