spot_img
Senin 22 Desember 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 57

DPW Partai Berkarya Sumut Berikan Bantuan Untuk Korban Banjir di Langkat dan Kota Binjai

0
DPW Berkarya Sumut @fokusjabar.id
DPW Partai Berkarya Sumatera Utara memberikan bantuan untuk korban bajur.-IST

LANGKAT, FOKUSJabar.id: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Sumatera Utara memberikan bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Langkat Kecamatan Tanjung Pura, dan Kota Binjai, Minggu (7/12/2025) kemarin.

DPW Partai Berkarya di bawah pimpinan Mayjen TNI (Purn) Achmad Daniel Chardin ini memberikan bantuan berupa. Beras 1 ton, minyak goreng ratusan kg, Indomie ratusan karton, air mineral Aqua ratusan karton.

Kemudian, nasi 1000 bungkus, roti ribuan bungkus, serta dua galon besar air bersih kepada ribuan korban banjir. Di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga: BNPB Sebut Bencana Sumatera Renggut 916 Nyawa hingga 7/12/2025

Bantuan di berikan kepada masyarakat yang membutuhkan, langsung oleh Ketua DPW Partai Berkarya Sumut. Mayjen TNI (Purn) Achmad Daniel Chardin yang juga mantan Pangdam I Bukit Barisan ini.

Dan itu melalui, Wakil Ketua DPW Partai Berkarya. YA Damanik, Sekretaris Bambang SE, AK,Wakil Sekretaris Ahmad Rizal, Bendahara Elista Liharma Saragih, SH, Mkn.

Juga di dampingi Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Langkat, Budi besrta unsur Pengurus lainnya.

Kepedulian Partai Berkarya Sumut

Ketua DPW Partai Berkarya Mayjen TNI (Purn) Achmad Daniel Chardin melalui. Sekretaris DPW Partai Berkarya Sumut Bambang, SE, Ak, di dampingi Bendahara Elista Liharma Saragih SH, Mkn. Kepada wartawan mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Partai Berkarya Sumut terhadap korban banjir di Langkat dan Binjai.

“Melihat kondisi ini kami merasa terpanggil untuk memberikan bantuan. Kepada korban banjir yang kita lihat langsung, kesulitan dalam memperoleh makanan dan minuman yang sehat,” ungkapnya.

Dengan demikian, Bambang melanjutkan, bahwa melalui Partai Berkarya akan terus bergerak untuk masyarakat yang terkena dampak banjir.

“Sudah lebih dari satu pekan, sejak tanggal 27 November 2025 hingga saat ini. Kita lihat air masih menggenangi rumah warga di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat,” jelasnya.

Namun, kata dia, yang banyak terdampak korban banjir adalah masyarakat dari Langkat yakni di Kecamatan Tanjung Pura dan Besitang.

Dan rombongan yang di pimpin Wakil Ketua YA Damanik,SH, MH, tersebut. Berangkat ke lokasi bencana langsung dari Kantor DPW Partai Berkarya yang berada di kawasan Ring Road Medan.

Rombongan DPW Partai Berkarya Sumatera Utara tersebut berangkat menggunakan empat mobil SUV dan satu Dump Truk yang berisi bantuan.

Dan saat tiba di lokasi banjir kawasan Pekan Tanjung Pura bantuan langsung di serahkan kepada warga yang terdampak bencana banjir.

“Bantuan Langsung kami berikan. ke tempat penampungan pengungsi yaitu masji-masjid, juga ke dapur dapur umum,” tutur Bambang.

Kesulitan Makanan dan Minuman

Sementara itu, Bendahara DPW Partai Berkarya Sumut Elista Liharma Saragih, SH, Mkn. Mengaku sedih melihat para korban banjir yang kesulitan untuk memperoleh makanan dan minuman juga air bersih.

“Coba lihat itu, mereka mencuci pakaian saja menggunakan air yang masih menggenang di halaman rumahnya. Coba jika hal ini terjadi pada diri kita, bagaimana perasaan kita. Sementara kita hidup bersenang senang, tapi ternyata ada saudara kita. Yang menderita akibat korban banjir di Tanjung Pura dan sekitarnya,” ujarnya.

Baca Juga: Bencana Sumatera! Ganasnya Air Bah Akibat Deforestasi dan Tata Ruang Bobrok?

Dengan itu, dia menghimbau, kepada masyarakat yang tidak terkena bencana serta memiliki rezeki lebih. Dan supaya kiranya dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk korban banjir di Tanjung Pura. Serta wilayah lain di Sumatera Utara yang sama terkena dampak banjir.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Langkat Budi, mengucapkan terima kasih. Kepada DPW Partai Berkarya Sumut atas kepedulian dan bantuan yang di berikan untuk masyarakat di wilayahnya.

“Semoga kebaikan dari Pengurus DPW Partai Berkarya Sumut. Mendapatkan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT. Dan menjadi contoh bagi Parpol lainnya yang ada di Sumatera Utara,” ucapnya.

Budi juga berharap, bahwa parpol jangan hadir ketika membutuhkan suara rakyat saja. Tetapi seharusnya pada saat rakyat terkena bencana dan kesusahan, maka Partai Politik harus dapat berbuat untuk rakyat.

Bupati Langkat Syah Afandin juga mengucapkan terimakasih atas perhatian dari Partai Berkarya telah memberikan bantuan ke daerahnya yang terdampak bencana.

Tidak hanya dari Bupati Langkat, DPW Partai Berkarya Sumatera Utara. Juga mendapatkan ucapan terimaksih dan doa terbaik dari ribuan warga Tanjung Pura dan Kota Binjai.

(Antika Asmara)

Sinergi Dua Bandara, Kota Bandung Dukung Konsep Twin Airport

0
Wali Kota Bandung @fokusjabar.id
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung Jalan Wastukencana (foto; Yusuf Mugni/Fokus Jabar)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendukung pengembangan konsep Twin Airport yang menghubungkan operasional Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung dan Bandara Kertajati Majalengka.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, proses koordinasi lintas lembaga kini di genjot, terutama terkait kesiapan infrastruktur dan pengaturan arus mobilitas penumpang.

Farhan mengatakan pihaknya masih menunggu detail teknis dari otoritas bandara maupun maskapai Wings Air. Namun, ia memastikan proses komunikasi akan di percepat.

Baca Juga: Cuaca Ekstrem, Wali Kota Bandung Minta Wisatawan Waspada Saat Nataru

“Saya belum mendapat detail lengkap dari pihak bandara maupun maskapai, tapi saya akan kejar hari ini. Ini bagian dari proses mewujudkan Twin Airport Bandung–Majalengka,”kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin, (8/12/2025).

Menurutnya, keberadaan dua bandara bukanlah bentuk kompetisi, melainkan strategi distribusi konektivitas udara kawasan Jawa Barat, khususnya Bandung Raya.

“Tugas kita adalah menghidupkan dua-duanya,”katanya.

Baca Juga: Satpol PP Kota Bandung Siap Tertibkan Parkir Liar di Jaya Plaza

Penyelesaian Infrastruktur Pendukung

Salah satu fokus Pemkot saat ini adalah penyelesaian infrastruktur pendukung menuju Bandara Husein Sastranegara.

“Saya juga akan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata Provinsi Jabar. Salah satunya soal perkembangan jalan layang. Kalau Desember selesai, nanti kita atur flow kendaraan bersama Dinas Perhubungan dan pihak bandara,” ucapnya.

Meski jadwal penerbangan di Husein masih terbatas, Farhan yakin peningkatan aksesibilitas akan memberi dampak ekonomi signifikan, terutama bagi sektor pariwisata dan pendidikan.

“Dampak positifnya tentu wisatawan dan mahasiswa. Banyak mahasiswa dari Jawa Tengah kuliah di Bandung. Dengan konektivitas yang lebih baik, pergerakan mereka akan jauh lebih mudah,”pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Antisipasi Getok Parkir dan PKL Musiman, Begini Kata Kasatpol PP Kota Bandung

0
Satpol PP Kota Bandung fokusjabar.id
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Bambang Sukardi

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung mulai memperketat pengamanan di pusat kota.

Kepala Satpol PP Bandung, Bambang Sukardi, memastikan seluruh personel di siagakan untuk menjaga kenyamanan warga, termasuk mengantisipasi parkir liar, pungli, hingga PKL musiman di titik-titik wisata.

“Betul, Nataru sebentar lagi kita hadapi. Hari ini pun Pak Wali Kota sedang mengadakan rapat dengan jajaran Forkopimda, salah satunya membahas persiapan Nataru,” kata Bambang di Balai Kota Bandung Senin (8/12/2025).

Baca Juga: Cuaca Ekstrem, Wali Kota Bandung Minta Wisatawan Waspada Saat Nataru

Bambang menyebut, Satpol PP telah memetakan sejumlah titik vital dan lokasi keramaian yang berpotensi menimbulkan kemacetan maupun gangguan ketertiban umum. Selain itu, pengamanan di 30 kecamatan juga di perkuat.

“Setiap malam kita sudah melakukan Patroli Jawara Sakti. Kita melibatkan Satgas Linmas di 30 kecamatan untuk berpatroli ke tempat-tempat rawan,”katanya.

Patroli ini di lakukan untuk mencegah berbagai kejadian yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama saat malam hari.

Terkait wilayah wisata, Bambang mengakui gangguan yang paling sering muncul adalah parkir liar hingga praktik getok parkir.

“Biasanya parkir liar lah, getok parkir lah. Itu tindakan yang akan kita tindak. Tapi tentu berkoordinasi dengan pengampu, terutama PPNS Dinas Perhubungan,” ucapnya.

Selain itu, untuk PKL musiman yang biasanya muncul menjelang liburan, Satpol PP telah menyiapkan langkah antisipasi.

“Kalau memang PKL sulit di berikan imbauan, ya kita tertibkan. Kita siaga setiap saat dengan tiga shift sampai malam,” katanya.

Menjaga Bandung Bukan Hanya Tugas Aparat

Sejumlah titik keramaian seperti Alun-Alun Bandung, Jalan Braga, Asia Afrika, Merdeka, dan Taman Cikapayang menjadi fokus pengawasan.

Baca Juga: Satpol PP Kota Bandung Siap Tertibkan Parkir Liar di Jaya Plaza

Bambang menegaskan bahwa menjaga Bandung tetap kondusif bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab semua pihak.

“Kami serius mengajak stakeholder bahwa menciptakan Bandung kondusif adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Ia memastikan seluruh langkah pengamanan akan di bahas dan di sokong jajaran Forkopimda.

“Oh jelas. Tanpa dukungan Forkopimda kita berat. Makanya kita selalu berkolaborasi dengan Polrestabes, Kodim, Kejari, TNI, dan lainnya,”pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Cuaca Ekstrem, Wali Kota Bandung Minta Wisatawan Waspada Saat Nataru

0
Wali Kota Bandung @fokusjabar.id
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung Jalan Wastukencana (foto; Yusuf Mugni/Fokus Jabar)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengimbau wisatawan untuk memperhatikan kondisi cuaca yang kini memasuki fase intensitas hujan tinggi.

“Kami mohon wisatawan punya kesadaran bersama, terutama soal sampah. Jangan tinggalkan begitu saja. Dan bagi yang berwisata alam, tolong perhatikan cuaca dan jangan memaksakan diri,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin, (8/12/2025).

Farhan menyebut, sejumlah titik wisata yang rawan, seperti kawasan aliran sungai, Tahura, dan jalur wisata air di sekitar Cika-cika. Hal itu di karenakan sejumlah bencana longsor dan banjir yang terjadi di Bandung selama beberapa hari terakhir.

Baca Juga: Satpol PP Kota Bandung Siap Tertibkan Parkir Liar di Jaya Plaza

Farhan mengatakan, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan evakuasi dan relokasi warga, terutama di pemukiman bantaran sungai yang terdampak.

Dan relokasi di lakukan, kata dia, secara sementara menggunakan skema kontrakan yang di biayai para dermawan, bukan bersumber dari APBD.

“Relokasinya sementara. Tidak langsung ke Rusun Rancacili karena itu jauh dan berpotensi mengganggu kegiatan sekolah anak-anak,” jelasnya.

Menurutnya, sebagian besar hunian di bantaran sungai di pastikan tidak memiliki IMB atau PBG, meskipun menurut aturan kepemilikan aset di bantaran sungai tetap di mungkinkan secara hukum.

“Hal yang tidak boleh itu pemerintah mengeluarkan IMB atau PBG-nya. Itu berbeda dengan status kepemilikan,”ucapnya.

Baca Juga: Pemprov Jabar Beri Bantuan Rp270 Juta untuk Terdampak Longsor Arjasari

Moratorium Penerbitan Izin

Untuk mengendalikan risiko bencana, Pemerintah Kota Bandung memberlakukan moratorium penerbitan izin pembangunan kawasan pemukiman baru hingga situasi cuaca dan kebijakan mitigasi risiko bencana lebih stabil.

“Akan ada moratorium untuk izin pemukiman baru. Yang sudah berjalan tidak bisa di hentikan karena izinnya sudah keluar,” katanya

Lebih lanjut Farhan mengatakan, kebijakan ini merujuk dua dokumen resmi, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat terkait pembangunan dan larangan perjalanan luar negeri bagi ASN hingga kondisi kembali normal.

Selain itu, terkait bencana di Aceh dan Sumatera Barat, Farhan memastikan bantuan dari Bandung telah terkumpul melalui kolaborasi Pemkot Bandung dan Bank BJB.

“Total sudah Rp2 miliar. Saat ini proposal melalui Forum Bandung Sehat sedang di siapkan. Penyalurannya akan di lakukan melalui Apeksi agar terkoordinasi dengan pemerintah daerah terdampak,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat di Kota Tasikmalaya

0
kota tasikmalaya @fokusjabar.id
Epi Mulyana, S.H., M.H

TASIKMLAYA, FOKUSJabar.id: Tahun 2025, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tasikmalaya melonjak jika di bandingkan 2024 kemarin.

Hal ini terdeteksi di karenakan keberanian dari pihak korban untuk melaporkan peristiwa yang di alaminya setelah adanya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Tasikmalaya.

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tasikmalaya, Epi Mulyana, S.H., M.H mengatakan bahwa tahun 2025, kasus yang menimpa perempuan dan anak mencapai 198 kasus dan 20 kasus diantaranya di luar Kota Tasikmalaya.

Baca Juga: Inilah 15 Kecamatan di Tasikmalaya yang Terdampak Tol Getaci

“Kasusnya naik jika di bandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024 itu ada 164 kasus, sementara tahun 2025 dan sampai hari ini terjadi 198 kasus,” ungkap Epi Mulyana, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, bahwa dari jumlah kasus yang menimpa anak dan perempuan tersebut jumlah paling tinggi adalah kasus asusila. Kemudian, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) persetubuhan anak dan perebutan hak asuh anak.

Sejauh ini pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terus melakukan koordinasi dengan mitra terkait. Untuk melahirkan satu penangan yang terintegrasi dalam upaya menyelematkan perempuan dan anak.

“Kita harus bersama-sama bergerak, dan jangan sampai ada pengakuan saling klaim satu sama lain. Tapi kita harus bekerja bersama,” jelasnya.

Saat ini, dia melanjutkan, bahwa proses penanganan kasus yang menimpa perempuan dan anak masih di lakukan sendiri serta biaya masing-masing. Karena sampai saat ini, masih belum memiliki SDM yang cukup.

Usulan Rumah Singgah

Untuk itu, Epi berharap, pada tahun 2026 mendatang. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sudah memiliki SDM yang memadai.

Sementara, masalah yang harus di tangani sangat beragam dan harus di selesaikan sampai tuntas. Dengan melibatkan tenaga kerja yang memadai agar permasalahan hukum yang menimpa perempuan dan anak bisa tertangani dengan baik.

Selain itu, Epi Mulyana juga mengusulkan adanya rumah singgah dan rumah aman anak di tahun 2026. Karena sampai saat ini Kota Tasikmalaya masih belum memiliki, termasuk juga adanya alokasi dana khusus untuk penanganan dan pendampingan korban dan pelaku Anak.

Baca Juga: Pemilu 2029, Inilah Target Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya

“Ini penting dalam rangka pemenuhan hak anak, kami butuh lokasi khusus yang layak pada saat penanganan kasus anak,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, bahwa pada tahun 2026 nanti pihaknya akan melakukan road show dan pembinaan ke seluruh stakeholder dan komponen masyarakat.

Tujuannya adalah, kata dia, supaya masyarakat lebih memahami dan mengerti. Serta tidak gegabah dalam bertindak, dan juga ikut bersama sama dalam melindungi kaum perempuan dan anak anak.

“Langkah ini diambil agar kasus kekerasan dan hukum yang menimpa perempuan dan anak di Kota Tasikmalaya terus mengalami penurunan di tahun 2026 dari tahun sebelumnya,” pungkasnya.

(Abdul) 

Inilah 15 Kecamatan di Tasikmalaya yang Terdampak Tol Getaci

0
dprd jabar
Anggota DPRD Jabar Yod Mintaraga (IST)

TASIKMLAYA, FOKUSJabar.id: Kementrian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan proses lelang ruas jalan Tol Gedebage Garut, Tasikmlaya Cilacap (Getaci). Yang pembangunan tahap awal hanya akan sampai Tasikmalaya terlebih dahulu.

Tol Getaci ini memiliki panjang sekitar 206,65 kilometer dan memiliki potensi tersambung hingga Yogjakarta. Saat ini proyek Tol Getaci ini masuk dalam skala prioritas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Yang rencananya di lelang ulang sebulan lagi yakni tahun depan  2026.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Rachman Arief, menjelaskan. Bahwa pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 27,55 miliar. Dalam mempersiapkan pelaksanaan lelang 19 proyek Tol termasuk Tol Getaci atau Tol Geta (Gedebage Tasikmalaya).

Baca Juga: Pemilu 2029, Inilah Target Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya

“Untuk kegiatan tahap penyiapan 19 proyek Tol KPBU di alokasi sebesar Rp 23,33 miliar. Dan estimasi biaya investasi sebesar Rp 408,68 triliun,” kata Rachman Arief dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Senayan. Jakarta belum lama ini.

Dalam rapat tersebut di bahas juga mengenai progres Tol Getaci yang sudah mengalami proses lelang sejak 2 tahun lalu. Bahkan Tol Getaci ini sudah berjalan dalam tahap pembebasan lahan.

Ketua ​Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, H. Yod Mintaraga menegaskan bawah pembangunan Tol Getaci ini harus ada percepatan. Karena dampaknya akan sangat di rasakan oleh masyarakat di wilayah Priangan Timur khususnya Tasikmalaya.

“Tol Getaci ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Tasikmlaya dan sekitarnya. Karena akses yang cepat akan membuka banyak peluang termasuk pariwisata di daerah,” kata H Yod Mintaraga belum lama ini.

Baca Juga: Steak Stasiun Kuliner Tasikmalaya, Citarasanya Bikin Ketagihan

H Yod Mintaraga mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan program strategis nasional tersebut. Sehingga Tol Getaci bisa segera di rasakan dampaknya oleh masyarakat khususnya di Kota Tasikmalaya.

Warga akan Dapat Ganti Rugi

Proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan Tol Getaci ini terus di lakukan oleh pemerintah pusat. Dan saat ini hasil validasi tercatat ada 97 desa dan kelurahan yang terdampak Tol Getaci. Dan Gedebage-Tasikmalaya akan segera menerima uang ganti rugi atau UGR.

Di Kota Tasikmalaya Tol Getaci ini melintasi 15 Kelurahan yang ada di 4 Kecamatan. Dan warga yang tanahnya terdampak akan menerima uang ganti rugi dari pemerintah.

Inilah daftar kelurahan di Kota Tasikmalaya yang terdampak Tol Getaci antara lain:

1. Kecamatan Tamansari yaitu Kelurahan Sukahurip, Kelurahan Mugarsari, Kelurahan Sumelap, Kelurahan Setiamulya, Kelurahan Tamanjaya dan Kelurahan Mulyasari.

    2. Kecamatan Kawalu di antaranya, Kelurahan Gunungtandala, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Cilamajang, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Ciherang dan Kelurahan Ciakar.

    3. Kecamatan Mangkubumi adalah Kelurahan Karikil, Kelurahan Cigantang, dan Kelurahan Sambong Jaya.

    (Abdul)

    Satpol PP Kota Bandung Siap Tertibkan Parkir Liar di Jaya Plaza

    0
    Satpol PP Kota Bandung fokusjabar.id
    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Bambang Sukardi

    BANDUNG, FOKUSJabar.id: Satpol PP Kota Bandung akan menindak tegas praktik parkir liar di trotoar sekitar Jaya Plaza, Jalan Ahmad Yani setelah rekaman aktivitas tersebut viral di media sosial.

    Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi mengatakan, aktivitas tersebut bukan hanya melanggar aturan. Namun juga sudah masuk kategori Pungutan Liar (Pungli).

    BACA JUGA:

    Ratusan Relawan Jokowi–Gibran Gelar Konsolidasi “Solid Bersama” di Jawa Barat

    “Yang viral itu membuat kita sangat prihatin. Mestinya hal itu tidak perlu terjadi,” kata Bambang di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin (8/12/2025).

    Menurutnya, trotoar tidak boleh dijadikan area parkir dan tidak bisa menjadi sumber pemasukan bagi oknum manapun. Termasuk juru parkir.

    Bambang menegaskan, penegakan Perda harus dilakukan secara tegas dan konsisten.

    “Kalau memang itu bukan tempat khusus parkir, ya jangan dong. Trotoar itu bukan untuk parkir,” katanya.

    Oleh karena itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung untuk melakukan penertiban bersama.

    Apalagi, seluruh aktivitas perparkiran harus berada di bawah pengetahuan dan kewenangan Dishub.

    “Tentu kami akan koordinasi dengan Dishub untuk sama-sama menertibkan,” ucapnya.

    BACA JUGA:

    Pemkot Bandung Resmikan GT Karees, Pusat Kreativitas Baru untuk Anak Muda

    Bambang mengimbau seluruh masyarakat agar mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

    Dia menekankan bahwa Kota Bandung memiliki permasalahan cukup kompleks. Sehingga membutuhkan dukungan warga untuk tetap kondusif dan tertib.

    “Tanpa dukungan warga, hal ini tidak bisa terwujud. Mari kita ciptakan Bandung yang nyaman dan tertib yang bikin kita betah,” ujarnya.

    Bambang menegaskan, praktik parkir liar di lokasi tersebut memang memenuhi kategori pungutan liar.

    “Ya jelas dong. Karena itu bukan peruntukannya. Dan yang namanya parkir harus sepengetahuan jajaran Dishub,” ungkapnya.

    Bambang menambahkan, kemungkinan proses hukum tetap terbuka dan akan dibahas bersama penyidik Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) maupun Dishub.

    BACA JUGA:

    Solidaritas Jabar Mengalir ke Sumatera, Kota Bandung Kirim Rp2 M

    “Nanti kami koordinasi dengan Dishub, karena kita juga memiliki penyidik PPNS,” pungkas Kepala Satpol PP Kota Bandung.

    (Yusuf Mugni)