spot_imgspot_img
Jumat 2 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 47

HJKB ke-216 Pemkot Bandung Siapkan Pawai Jampana

0
BANDUNG, FOKUSJabar.id
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pawai Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216 bakal tampil berbeda. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak lagi menggunakan mobil hias seperti tahun sebelumnya dan memilih konsep jampana yang akan dipikul oleh sejumlah orang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa mengatakan, perubahan konsep tersebut dilakukan sebagai penyegaran sekaligus mempertimbangkan efisiensi anggaran.

“Jadi tahun ini tidak akan ada mobil hias, refresh dulu lah. Itu berkaitan juga dengan efisiensi anggaran dan lain sebagainya, sehingga pada tahun ini konsepnya jampana,” kata Adi Senin (21/9/2026).

Baca Juga: Jelang HJKB ke-216, DPRD Bandung Dorong Evaluasi Arah Pembangunan

Adi menjelaskan, jampana merupakan tandu atau usungan berukuran relatif kecil dengan panjang sekitar 1,2 meter. Jampana tersebut nantinya dipikul sekitar empat orang sehingga lebih sederhana dibandingkan mobil hias.

Meski konsepnya lebih sederhana, setiap jampana akan tetap menampilkan kekhasan masing-masing wilayah dan instansi. Perwakilan kecamatan serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) akan membawa jampana dengan mengangkat potensi lokal maupun karakteristik instansinya.

Adi mencontohkan Kecamatan Cibuntu yang dikenal sebagai sentra tahu. Potensi tersebut dapat ditampilkan melalui produk tahu yang ditata secara kreatif pada jampana.

“Nah begitu juga dari OPD lain akan membawa dengan kekhasannya. Contohnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, mungkin akan membawa produk pertanian,” katanya.

Unsur Seni Budaya

Sementara itu, Disbudpar Kota Bandung akan mengangkat unsur seni, budaya, hingga bangunan heritage. Salah satu konsep yang disiapkan berupa miniatur bangunan heritage yang ditempatkan pada jampana.

“Mungkin bisa (miniatur) gedung heritage ya untuk jampananya. Tapi, meski konsep jampana tentu tanpa mengurangi kemeriahan peringatan HJKB,” ucapnya.

Untuk rute pawai, Adi mengatakan pihaknya masih berkonsultasi dengan kepolisian. Namun, rute yang telah dilaporkan kepada pimpinan direncanakan melewati Jalan Diponegoro, Jalan Dago, Jalan Merdeka, dan berakhir di Balai Kota Bandung.

Di Balai Kota Bandung, kemeriahan akan dilanjutkan dengan pertunjukan seni dan budaya dari berbagai wilayah di Kota Bandung. Pemkot Bandung juga berencana menghadirkan artis.

“Dan di Balai Kotanya tentu akan ada kemeriahan ya. Ada tampilan-tampilan seni budaya dari kewilayahan, kemudian kita juga mungkin akan hadirkan artis dan sebagainya agar tetap meriah,” katanya.

Selain pawai jampana, rangkaian HJKB ke-216 akan diisi sejumlah agenda lain, mulai dari kegiatan publik, ziarah ke sejumlah tempat, hingga upacara dan rapat paripurna.

Desain Logo HJKB ke-216

Disbudpar Kota Bandung juga telah menyelesaikan desain logo HJKB ke-216. Logo tersebut telah disetujui Wali Kota Bandung dan didistribusikan kepada OPD melalui Diskominfo Kota Bandung.

Adi mengatakan, desain logo HJKB dibuat agar tetap harmonis dengan dua identitas visual lainnya, yakni logo Pemkot Bandung dan city branding. Logo HJKB menggunakan perpaduan warna biru, hijau, dan kuning.

Baca Juga: TPS Ilegal Ciumbuleuit Terbakar, DPRD Kota Bandung Soroti Lemahnya Pengawasan

“Logo itu menggambarkan tetap kita sesuai dengan arahan Pak Wali. Ada tiga logo yang harus selalu harmonis, sinkron, yaitu logo Pemkot Bandung, logo city branding, dan yang ketiga sekarang logo Hari Jadi Kota Bandung,” jelasnya.

Adi menambahkan, dari sisi anggaran, masing-masing OPD yang terlibat akan menyiapkan kebutuhan pembuatan jampana. Adi menyebut biaya konsep tersebut jauh lebih rendah dibandingkan penggunaan kendaraan hias.

“Kalau mengambil dari tolak ukur di SIPD, itu kan daya dukung festival seni budaya. Itu kalau gak salah angkanya di Rp10 jutaan ya, jadi kalau dibandingkan dengan mobil hias kan di atas Rp100 juta,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Jelang HJKB ke-216, DPRD Bandung Dorong Evaluasi Arah Pembangunan

0
Bandung@fokusjabar.id
Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya.(Istimewa)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Menjelang Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216, DPRD Kota Bandung mendorong pemerintah mengevaluasi arah pembangunan agar tidak berhenti pada pencapaian target program.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya mengatakan, setiap program pembangunan harus menjawab kebutuhan warga dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.

Menurutnya, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah, yakni penggunaan data yang valid, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, serta transparansi dan pengawasan anggaran.

Baca Juga: TPS Ilegal Ciumbuleuit Terbakar, DPRD Kota Bandung Soroti Lemahnya Pengawasan

“Pertama, tepat sasaran dan berbasis data. Perbaiki dan mutakhirkan data DTKS/Desil. Semua program bansos, pendidikan, kesehatan harus mengacu pada data yang valid agar tidak ada warga yang berhak tapi tertinggal,” kata Toni, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, pembaruan data penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Data tersebut juga harus menjadi dasar dalam menentukan program di sektor sosial, pendidikan, maupun kesehatan.

Selain berbasis data, Toni mendorong pemerintah memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Ia meminta pola pembangunan yang hanya dirancang dari tingkat pemerintah diubah dengan melibatkan warga sejak tahap awal.

“Turun ke bawah dan partisipatif. Hentikan pola pembangunan dari atas. Libatkan RW, kelurahan, kampus, dan komunitas dalam perencanaan. Program yang dirancang bersama warga pasti lebih tepat,” katanya.

Pentingnya Indikator Keberhasilan

Toni juga menekankan pentingnya indikator keberhasilan dalam setiap program pemerintah. Menurutnya, ukuran yang jelas diperlukan agar pelaksanaan program dapat dievaluasi dan dipantau publik.

“Setiap program wajib ada indikator keberhasilan yang jelas dan bisa dipantau publik. Anggaran harus dikawal agar tepat waktu, tepat mutu, dan tidak bocor,” ucapnya.

Toni menegaskan, bahwa pembangunan Kota Bandung harus berorientasi pada kebutuhan warga. HJKB ke-216, menurut Toni, harus menjadi momentum untuk memastikan pembangunan memberikan dampak nyata, bukan sekadar menghadirkan kegiatan seremonial.

Baca Juga: Reaktivasi Bandara Husein, Momentum Hidupkan Kembali Pasar Baru Bandung

“Pembangunan harus dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Bukan sekadar seremonial,” jelasnya.

Toni menambahkan, DPRD Kota Bandung juga akan terus mengawal arah pembangunan melalui fungsi anggaran dan pengawasan.

“Itu yang akan terus kami kawal di fungsi anggaran dan pengawasan DPRD,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Wamenkes Cek Langsung RSUD Ciamis, Soroti Pentingnya Cegah Penyakit Sebelum Terlambat

0
CIAMIS, FOKUSjabar.id
Ketpot: Wamenkes RI Benjamin Faulus Oktavianus (Kiri) saat kunjungan ke RSUD Kabaten Ciamis

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Wamenkes RI), Benjamin Faulus Oktavianis, mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Menteri Kesehatan memeriksa langsung kelengkapan fasilitas serta kualitas pelayanan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis itu.

Baca Juga: Kebakaran Lahan Dekat SPBU Imbanagara Ciamis, Api Sempat Mengganas di Tengah Ilalang Kering

Direktur RSUD Ciamis, dr. Bayu Yudiawan, mendampingi rombongan Wamenkes menyisir setiap ruangan secara mendalam. Langkah ini bertujuan memastikan kesiapan fasilitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melayani pasien secara maksimal.

Selain mengamati ruang perawatan dan peralatan medis milik RSUD Ciamis, Wakil Mentri Kesehtan menyempatkan diri berbincang langsung dengan sejumlah pasien yang sedang menjalani perawatan.

Di sela perbincangan bersama pasien, Wamenkes menekankan pentingnya langkah pencegahan penyakit ketimbang pengobatan. Menurutnya, biaya pencegahan jauh lebih terjangkau jika membandingkannya dengan biaya pengobatan saat tubuh sudah terlanjur sakit.

“Biaya perawatan memang memerlukan biaya untuk itu mencagah datang nya penyakit langkah sangat baik,” kata Benjamin, Senin (21/9/2026).

Direktur RSUD Ciamis Dorong Pemeriksaan Kesehatan Sejak Dini

Senada dengan Wamenkes, Direktur RSUD Kabupaten Ciamis dr. Bayu Yudiawan mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu kondisi kesehatan memburuk sebelum datang berobat. Pemeriksaan awal menjadi kunci utama menekan risiko penyakit yang lebih parah.

“Pencegah merupakan hal yang cukup penting sebelum penyakit itu berkembang. Sehingga dengan melakukan cek kesehatan secara rutin merupakan upaya yang sangat baik,” ungkapnya.

(Husen Maharaja)

TPS Ilegal Ciumbuleuit Terbakar, DPRD Kota Bandung Soroti Lemahnya Pengawasan

0
Ciumbuleuit kota bandung fokusjabar.id
Kondisi lahan di Ciumbuleuit (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: DPRD Kota Bandung menyoroti munculnya lokasi pembuangan sampah ilegal di kawasan Ciumbuleuit yang terbakar pada 14 September 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung diminta mengevaluasi sistem pengawasan agar aktivitas serupa tidak kembali terjadi.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya mengatakan, keberadaan lokasi pembuangan sampah ilegal tersebut menjadi indikator yang perlu dipertanyakan dari sisi pengawasan pemerintah.

Namun, menurut Toni, kasus tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan satu-satunya bukti kegagalan Pemkot Bandung dalam menangani persoalan sampah.

Baca Juga: Reaktivasi Bandara Husein, Momentum Hidupkan Kembali Pasar Baru Bandung

“Saya kira kita harus berhati-hati menyebutnya sebagai bukti tunggal kegagalan Pemkot Bandung. Fakta yang sudah muncul adalah lahan sekitar 2,2 hektare di Jalan Rereongan Sarupi, Ciumbuleuit, digunakan untuk penimbunan puing dan diduga juga menjadi tempat pembuangan sampah ilegal,” kata Toni, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, persoalan utama dalam kasus tersebut justru terletak pada bagaimana aktivitas pembuangan sampah ilegal dapat berlangsung sebelum akhirnya diketahui dan ditindak pemerintah.

“Yang menjadi persoalan tata kelola justru adalah pertanyaan mengapa aktivitas tersebut dapat berlangsung sebelum pemerintah mengambil tindakan,” ujarnya.

Transaksi Pembuangan Sampah

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut adanya dugaan sampah dari luar wilayah Bandung yang transit di lokasi tersebut. Bahkan, terdapat dugaan transaksi pembuangan sampah di lokasi itu.

Toni menegaskan, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan.

“Pernyataan itu masih merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui penyelidikan. Tetapi apabila nantinya terbukti bahwa kegiatan tersebut berlangsung dalam waktu lama tanpa terdeteksi, maka persoalannya tidak lagi sebatas perilaku masyarakat atau pemilik lahan,” katanya.

Ia menilai Pemkot Bandung perlu mengevaluasi sejumlah aspek pengawasan. Di antaranya pendataan lokasi rawan pembuangan ilegal, mekanisme pengaduan masyarakat, pengawasan terhadap aktivitas pengangkutan sampah, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah di sekitar Kota Bandung.

“Kasus Ciumbuleuit juga memperlihatkan bahwa persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir,” ucapnya.

Toni menyebut, Kota Bandung masih menghadapi tekanan besar dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data yang tersedia, produksi sampah Kota Bandung mencapai sekitar 1.800 ton per hari.

Kemampuan Pengolahan Sampah

Sementara itu, kemampuan pengolahan sampah di dalam kota baru berada di kisaran 200 hingga 300 ton per hari. Sekitar 1.000 ton sampah masih dikirim ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti.

“Dalam kondisi seperti itu, tekanan terhadap sistem persampahan sangat besar. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka cakupan pengangkutan. Yang harus diukur adalah berapa sampah yang dikurangi dari sumber, berapa yang dipilah, berapa yang diolah, dan berapa yang masih dibuang ke tempat lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Toni mengatakan tingginya cakupan layanan persampahan tidak otomatis menunjukkan persoalan sampah telah terselesaikan.

Baca Juga: Bandara Husein Dibuka Lagi, Ini Harapan Pedagang Pasar Baru Bandung

“Karena itu, kasus Ciumbuleuit sebaiknya menjadi momentum untuk menguji seberapa kuat sistem pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan sampah Kota Bandung,” jelasnya.

Toni menambahkan, penutupan lokasi merupakan langkah awal yang diperlukan, tetapi belum menjadi penyelesaian akhir. Pemerintah perlu mengungkap bagaimana lokasi tersebut dapat beroperasi, pihak yang bertanggung jawab, asal sampah, dugaan pelanggaran izin, serta bagaimana sistem pengawasan sebelum kejadian.

“Jika pelanggaran terbukti, penegakan aturan harus berjalan. Pada saat yang sama, Pemkot Bandung perlu memperkuat pengelolaan sampah dari sumber dan pengawasan lintas wilayah. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya memadamkan kebakaran setelah masalah muncul, tetapi memperbaiki sistem yang memungkinkan masalah tersebut terjadi,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Kebakaran Lahan Dekat SPBU Imbanagara Ciamis, Api Sempat Mengganas di Tengah Ilalang Kering

0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketpot: Personel Damkar UPTD Ciamis saat memadamkan api di lahan milik Desa Imbanagara Ciamis

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Kobaran api melalap lahan seluas ratusan meter persegi milik Pemerintah Desa Imbanagara di pinggir jalan raya Ciamis-Tasikmalaya, Kecamatan Ciamis, Jawa Barat. Semak belukar dan ilalang kering yang memenuhi area tersebut membuat api membesar dalam waktu singkat.

Beruntung, kobaran api tidak sampai menjangkau permukiman warga maupun bangunan SPBU yang berjarak hanya beberapa meter dari titik kebakaran.

Baca Juga: Wamenkes Dorong Ciamis Perkuat Tracing TB, 277 Titik CKG Disiapkan

Kesigapan personel UPTD Pemadam Kebakaran (Damkar) Ciamis bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis berhasil menghentikan pergerakan api. Petugas langsung meluncur ke lokasi sesaat setelah menerima laporan warga.

Demi mencegah kobaran meluas ke seluruh area ilalang, Damkar Ciamis mengerahkan dua unit mobil pemadam. Di saat bersamaan, tim BPBD memperkuat proses pemadaman menggunakan peralatan penyekat api khusus.

“Kejadian kebakaran lahan ini tadi sekitar pukul 14.00 WIB,” kata Kasatpol PP Kabupaten Ciamis Rd. Ega Anggara Alqausar melalui Kasi Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Trisyanto, Senin (21/9/2026).

Cegah Bahaya Besar di Dekat SPBU Imbanagara

Trisyanto menjelaskan, personel piket Damkar UPTD Ciamis bergerak cepat menuju titik lokasi segera setelah menerima panggilan darurat.

“Api berhasil terkendali sehingga tidak merembet ke lahan lain dan paling bahaya kalau tidak cepat ditangani lokasi kebakaran sangat berdekatan dengan SPBU Imbanagara,” ucapnya.

Warga Sebut Kebakaran Lahan Sudah Tiga Kali Terjadi

Menurut penuturan Waryo, warga di sekitar lokasi kejadian, insiden kebakaran lahan di kawasan tersebut sudah berulang kali terjadi dalam kurun waktu terakhir. Kebakaran hari ini merupakan peristiwa ketiga sekaligus yang paling parah.

“Yang saya tahu kejadian hari ini kejadian kebakaran yang paling besar di sanding beberapa waktu yang lalu,” ungkapnya.

(Husen Maharaja)

Ditemukan 21 Kasus TB dari Penelusuran Kontak di Ciamis

0
Ciamis@fokusjabar.id
Wamenkes monitoring tracking TB terintegrasi Program CKG di Aula Setda Ciamis, Senin (21/9/2026).(fokusjabar.id/Mia)

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Upaya penelusuran kontak Tuberculosis (TB) di Kabupaten Ciamis berhasil menemukan 21 kasus TB. Temuan tersebut berasal dari pemeriksaan terhadap kontak serumah dan kontak erat pasien TB.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, dr. Rizali Sofiyan, menyampaikan data tersebut dalam kegiatan monitoring tracking TB terintegrasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Aula Setda Ciamis, Senin (21/9/2026).

Rizali menjelaskan, dari penelusuran terhadap kasus TB yang telah teridentifikasi, petugas menemukan sebanyak 1.321 kontak serumah maupun kontak erat.

Baca Juga: Wamenkes Dorong Ciamis Perkuat Tracing TB, 277 Titik CKG Disiapkan

Dari jumlah tersebut, sebanyak 486 orang menjalani screening menggunakan X-ray. Hasil screening kemudian menemukan 400 orang sebagai terduga TB.

Selanjutnya, masyarakat yang masuk kategori terduga menjalani pemeriksaan diagnostik melalui laboratorium. Dari rangkaian pemeriksaan tersebut ditemukan 21 kasus TB.

Selain menemukan kasus aktif, petugas juga menemukan 31 orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT).

“Diharapkan kasus TB ditemukan dan segera diobati, kontak yang memenuhi syarat mendapatkan TPT, serta kepatuhan pengobatan dan TPT meningkat,” kata Rizali.

Menurutnya, penelusuran kontak akan terus diperkuat melalui integrasi layanan CKG di Puskesmas, Posyandu, Posbindu, Pustu, serta pelayanan di tingkat desa.

Baca Juga: Ciamis Masuk 5 Besar CKG Jawa Barat, 501.900 Warga Sudah Jalani Cek Kesehatan

Petugas juga melakukan penelusuran kontak secara aktif dari rumah ke rumah. Kontak yang ditemukan kemudian diarahkan menjalani screening X-ray dan pemeriksaan diagnostik apabila masuk kategori terduga.

Selain penemuan kasus, Dinas Kesehatan Ciamis juga melakukan monitoring terhadap kepatuhan pengobatan, pemberian TPT, pemantauan efek samping, serta pendampingan minum obat melalui Pengawas Menelan Obat (PMO), kader, dan keluarga.

Upaya tersebut diarahkan untuk memutus mata rantai penularan TB sekaligus mendukung target eliminasi TB di Kabupaten Ciamis.

(Mia)

Wamenkes Dorong Ciamis Perkuat Tracing TB, 277 Titik CKG Disiapkan

0
Ciamis@fokusjabar.id
Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus.(fokusjabar.id/Mia)

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, meminta Kabupaten Ciamis memperkuat penanganan Tuberculosis (TB) melalui pemeriksaan kontak erat pasien.

Hal tersebut disampaikan saat monitoring tracking TB terintegrasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Aula Setda Ciamis, Senin (21/9/2026).

Menurut Benjamin, tantangan pemberantasan TB bukan hanya terletak pada pengobatan pasien yang sudah terdiagnosis, tetapi juga bagaimana mencegah penularan dari orang yang memiliki kontak erat dengan pasien.

Baca Juga: Herdiat Apresiasi Konsistensi Rina Sa’adah Bantu Sektor Pertanian Ciamis

“Masalah kita adalah pencegahan. Orang kontak erat kita obati, yang sakit sembuh, tetapi keluarganya tidak diperiksa,” ujarnya.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Ciamis disiapkan sebanyak 277 titik CKG yang terintegrasi dengan pemeriksaan menggunakan X-ray.

Pemeriksaan tersebut diarahkan terutama kepada kontak erat dan kelompok berisiko sehingga masyarakat tidak hanya menunggu mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Benjamin meminta pemerintah daerah melibatkan camat, kepala desa, lurah, Puskesmas, kader, PKK, serta unsur Forkopimda untuk menggerakkan masyarakat yang memiliki kontak erat agar mengikuti pemeriksaan.

“Kita minta bantuan Forkopimda, ibu-ibu PKK, supaya orang yang kontak erat datang CKG, diperiksa ronsen, diperiksa dahaknya,” katanya.

Ia juga menyampaikan pemerintah akan memperkuat dukungan peralatan pemeriksaan. Ciamis disebut akan mendapatkan tambahan tiga unit X-ray, sementara alat diagnostik juga akan diperluas ke seluruh Puskesmas.

Baca Juga: Dukung Petani Ciamis, Rina Sa’adah Salurkan Traktor dan Pompa

Benjamin menilai pemeriksaan berbasis kontak erat akan membuat pencarian kasus TB lebih terarah karena menyasar masyarakat yang memiliki risiko penularan lebih tinggi.

“Kalau kita memancing, mancingnya di kolam, bukan mancing di laut. Jadi orang serumah yang diperiksa,” ujarnya.

Ia berharap penguatan pemeriksaan kontak erat dan terapi pencegahan TB dapat dilakukan secara konsisten untuk menekan penularan TB di Ciamis.

(Mia)