spot_imgspot_img
Minggu 22 Maret 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 46

Baznas Salurkan Insentif untuk Ratusan Imam Masjid di Banjar

0
Banjar@fokusjabar.id
Baznas Banjar salurkan insentif ke imam masjid dan muadzin. (Foto: Istimewa)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjar, Jawa Barat salurkan insentif kepada 686 imam masjid dan muadzin di Banjar.

Insentif tersebut di salurkan di Gedung Dakwah Islam, Masjid Agung Kota Banjar, bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Banjar.  Rabu (4/3/2026).

Insentif tersebut di berikan kepada 343 imam dan 343 muadzin yang berasal dari 343 Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se Kota Banjar.

Baca Juga: Cegah Kecurangan Saat Mudik, Pemkot Banjar Awasi SPBU

Program ini di sebut sebagai bentuk kepedulian terhadap para pelayan umat yang selama ini aktif menjaga kegiatan keagamaan di masyarakat.  

Wakil Wali Kota Banjar, Supriana menyampaikan apresiasi atas dedikasi para imam dan muadzin, sekaligus berterima kasih kepada Baznas yang konsisten mengelola zakat, infak, dan sedekah.  

“Saya mengucapkan terima kasih kepada para muadzin dan imam yang telah mengabdikan diri untuk umat. Terima kasih juga kepada Baznas yang terus berkomitmen membantu dan memperhatikan kesejahteraan para pelayan masjid,” ujar Supriana.  

Supriana menekankan pentingnya peran imam dan muadzin dalam menjaga syiar Islam serta membina kehidupan keagamaan masyarakat.

Ia berharap insentif ini menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan dan pengabdian.

“Semoga ini menjadi motivasi bagi mereka dalam meningkatkan pelayanan dan pengabdian,”katanya.

Proses Berjalan Transparan

Ketua Baznas Kota Banjar, Undang Munawar, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari pendistribusian zakat yang di himpun dari masyarakat.

Ia memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai ketentuan.  

Baca Juga: Dorong Stabilitas Harga, Pemkot Banjar Gelar Pasar Murah Ramadan

“Apa yang di lakukan Baznas, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, Alhamdulillah terlaksana dengan baik dan secara terbuka. Kami ingin memastikan bahwa para imam dan muadzin yang berhak benar-benar menerima manfaatnya,” katanya.  

Baznas bersama DMI Kota Banjar berharap program insentif ini dapat berlanjut dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat di masa mendatang.

Dukungan pemerintah daerah dan masyarakat di harapkan semakin memperkuat peran Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan umat di Kota Banjar.  

(Budiana Martin)

Mulai Besok, Proyek Galian IPT di Kota Bandung Dihentikan Sementara

0
Bandung@fokusjabar.id
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah kota (Pemkot) Bandung membatasi sementara aktivitas proyek galian Infrastruktur Pasif Terpadu (IPT) hingga 5 Maret 2026.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kebijakan ini di ambil menyusul keluhan warga serta untuk menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Farhan menegaskan, bahwa pembatasan di lakukan dengan syarat seluruh titik galian yang sudah di kerjakan wajib di rapikan terlebih dahulu. Tidak boleh ada lubang terbuka atau bekas galian yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Baca Juga: Kunjungi SMP Santo Yusup Bandung, Wapres Dorong Penguatan Teknologi Sejak Dini

“Kita batasi sementara sampai 5 Maret. Tapi dengan catatan, semua titik yang sudah di gali harus di rapikan. Tidak boleh ada yang di biarkan terbuka dan membahayakan warga,”kata Farhan Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kondisi jalan tetap aman di tengah meningkatnya mobilitas warga menjelang Lebaran.

“Kenyamanan dan keamanan warga itu prioritas. Menjelang Idul fitri mobilitas meningkat, jadi jalan harus dalam kondisi baik,” ujarnya.

Baca Juga: 13 Ruas Jalan Kota Bandung Bakal Mulus Sebelum 5 Maret

Karena itu, percepatan penyelesaian menjadi fokus utama dalam beberapa hari ke depan. Pihak pelaksana proyek, PT Bandung Infra Investastama (BII), juga tengah melakukan percepatan pekerjaan di sejumlah ruas jalan.

Percepatan di lakukan agar seluruh pekerjaan dapat segera tuntas dan tidak mengganggu arus kendaraan saat momentum mudik dan silaturahmi Idulfitri.

“Saat ini kita percepat di ruas-ruas jalan yang tengah ada pekerjaan galian. Targetnya sebelum Lebaran sudah rapi, sudah aman di lalui,” katanya.

(Yusuf Mugni)

Cegah Kecurangan Saat Mudik, Pemkot Banjar Awasi SPBU

0
Banjar@fokusjabar.id
Petugas dari Pemkot Banjar lakukan uji tera di SPBU. (fokusjabar.id/Budiana Martin)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Menjelang arus mudik Lebaran, Pemerintah Kota Banjar melalui UPTD Metrologi Legal melakukan pengawasan ketat terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalur mudik wilayah Banjar.  

Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Banjar, Eka Komara, menegaskan bahwa pemeriksaan di lakukan untuk memastikan takaran BBM dan kualitas pelayanan sesuai aturan. 

“Hari ini kami melaksanakan pengawasan di SPBU wilayah Kota Banjar, khususnya di jalur mudik. Tujuannya agar masyarakat merasa aman saat mengisi BBM,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).  

Baca Juga: Dorong Stabilitas Harga, Pemkot Banjar Gelar Pasar Murah Ramadan

Pada tahap awal, pengawasan di lakukan di dua SPBU. Hasilnya, tidak di temukan pelanggaran maupun indikasi kecurangan.

“Semua masih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi aman,” tegas Eka.  

Adapun dua tahap pemeriksaan yaiti segel dispenser BBM di mana petugas memastikan tidak ada kerusakan atau manipulasi. Kemudian uji takaran dengan bejana ukur 20 liter dengan menguji seluruh nozzle, hasilnya sesuai ketentuan.  

Eka menambahkan, seluruh enam SPBU di Kota Banjar sudah melaksanakan tera ulang sesuai kewajiban. Dengan begitu, masyarakat yang melintas di jalur mudik tidak perlu khawatir.

Baca Juga: Pemkot Banjar Ajukan Pinjaman Rp21 Miliar untuk Bayar THR Pegawai

“Insya Allah jalur mudik aman, karena kami sudah melaksanakan pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan,” katanya.  

UPTD Metrologi Legal juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat. Di setiap dispenser SPBU tersedia stiker barcode yang bisa di pindai untuk melaporkan dugaan ketidaksesuaian takaran BBM.

“Setiap laporan akan kami tindak lanjuti dan datanya terjamin,” pungkas Eka.  

(Budiana Martin)

Korban TPPO Kamboja asal Leuwigoong Garut Bisa Pulang Berkat Partai Demokrat

0
TPPO Kamboja Garut fokusjabar.id
Septi Surya Rukmana (foto: Ist)

GARUT, FOKUSJabar.id: Warga Indonesia banyak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja. Salah satunya, Septi Surya Rukmana warga Kampung Cibingbin RT002/002 Desa/Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar).

Para korban di janjikan pekerjaan dengan gaji tinggi namun malah di paksa bekerja sebagai buruh dengan kondisi yang buruk.

BACA JUGA:

Lima Warga Kota Bandung Jadi Korban TPPO NTT

Berdasarkan video visual yang di terima FOKUSJabar, mereka terjebak dan tak bisa pulang.

Septi Surya Rukmana berhasil pulang ke tanah air berkat bantuan Kementerian Luar Negeri dan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Anton Sukartono Suratto yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jabar.

“Alhamdulillah Saya sudah bisa pulang ke Indonesia (Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut) berkat Pak Anton Sukartono Suratto, Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang telah membantu sekaligus memfasilitasi akomodasi kepulangan saya setelah terlantar sekitar dua bulan di Kamboja,” kata Septi.

“Terima kasih juga kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta KBRI di Phnom Penh yang telah membantu proses administrasi dan memberikan pendampingan. Sehingga saya dapat kembali ke Indonesia dengan selamat,” Dia menambahkan.

Septi mendoakan semua orang yang telah membantu proses pemulangannya ke tanah air. Termasuk Kepala BPOKK Partai Demokrat, Ahmad Bajuri yang turut serta membantunya.

“Mudah-mudahan segala kebaikan Pak Anton dan Pak Bajuri mendapat balasan Allah SWT.  Semoga selalu sehat dan lancar segala aktivitasnya,” ungkap Septi.

TPPO Kamboja Garut fokusjabar.id
Ahmad Bajuri (foto: Bambang)

Kepala BPOKK Partai Demokrat Jawa Barat, Ahmad Bajuri berpesan kepada masyarakat. Khususnya para pencari kerja agar jangan tergiur iming-iming gaji besar dan lain-lain.

Selain itu, verifikasi informasi tentang perusahaan dan pekerjaan sebelum menerima tawaran, jangan memberikan dokumen penting kepada orang lain, beritahu keluarga atau teman serta pastikan memiliki informasi kontak kedutaan Indonesia di negara tujuan.

BACA JUGA:

Korban TPPO Kamboja, Oki Warga Kota Tasikmalaya Akhirnya Bisa Pulang 

Bajuri juga meminta Pemerintah Daerah melaui dinas terkait mendata perusahan yang resmi dan bisa di publis ke masyarakat melalui pemerintah kecamatan/desa.

“Semua itu untuk mengantisipasi terjadinya TPPO,” singkat mantan Sekjen Asosisasi DPRD Kabuapten Seluruh Indonesia (Adkasi).

(Bambang Fouristian)

Menu MBG Berkutu di Rajapolah, Begini Kata Satgas MBG Tasikmalaya

0
Tasikmalaya@fokusjabar.id
Kurma menu MBG yang diberikan ke pelajar di pesangrahan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya berkutu.(Dokumen Pribadi)

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Tasikmalaya. Ruby Azhara mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menunggu laporan petugas di wilayah terkait menu MBG berkutu di Kecamatan Rajapolah.

“Teman-teman di wilayah kecamatan yang di sinyalir ada kejadian tersebut sedang mengecek. Kita menunggu hasilnya seperti apa,” ungkap Ruby Azhara, Rabu (4/3/2026).

Dan upaya preventif berupa himbauan melalui surat dan zoom meeting. Terhadap seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kata Ruby, langsung di lakukan Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya.

Baca Juga: Menu MBG Berkutu di Rajapolah Tasikmalaya, Ketua DPRD: Tutup Saja Dapurnya

“Zoom meet dengan seluruh Kepala SPPG yaitu tentang ajakan pemenuhan izin dan sosialisasi teknis. Tata cara perizinan dari Dinas terkait,” ucapnya.

Dan langkah-langkah yang sudah di lakukan Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya antara lain. Ruby melanjutkan, pertama yaitu koordinasi dengan perwakilan SPPG yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

“Diantaranya adalah perihal terkait perizinan, keamanan makanan dan lingkungan. Kedua yaitu surat himbauan kepada seluruh SPPG agar memperhatikan perizinan. Keamanan makanan dan sebagainya,” jelas Ruby Azhara yang juga menjabat Asda II Kabupaten Tasikmalaya ini.

Selanjutnya, Ruby menegasakan, bahwa zoom meeting dengan SPPG. Tujuannya untuk penguatan informasi dan himbauan serta sosialisasi teknis. Tata cara perizinan dari Dinas terkait antara lain DPMTSP, Dinas Kesehatan dan DPUPRLH Kabupaten Tasikmalaya.

“Jadi terkait menu MBG yang berkutu di Rajapolah, kami sedang menunggu hasilnya seperti apa,” ujarnya.

Sebelumnya, menyikapi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) jenis kurma berkutu di Pesangrahan. Yang di sajikan dapur Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Manggungjaya di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

Dapur SPPG di Tutup Saja

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat menegaskan bahwa. Jika benar menu MBG jenis kurma berkutu maka lebih baik dapur SPPG tersebut di tutup saja.

“Cukup dapur itu saja, kalau memang begitu tutup saja. Jangan merusak dapur yang bagus dan masalah ini menjadi isu nasional,” ungkap Budi Ahdiat, Rabu (4/3/2026).

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh mengaku kecewa dengan dapur SPPG di Rajapolah. Yang menyajikan menu MBG dengan kurma yang berkutu.

Baca Juga: Waduh! Menu MBG Berkutu di Rajapolah Tasikmalaya

“Jelas kecewa, dan harus di evaluasi secara menyeluruh.
Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya dan Kecamatan semestinya harus bergerak untuk kroscek ke SPPG tersebut,” tegasnya.

Dengan Satgas MBG yang turun langsung ke SPPG yang bersangkutan di Rajapolah. Yaitu untuk memastikan benar atau tidaknya kejadian menu MBG yang menyajikan kurma berkutu.

“Kalau memang benar terjadi menu MBG kurma berkutu. Maka jelas harus ada sanksi yang di berikan sesuai aturan yang ada,” tuturnya.

(Nanang Yudi)

    Kunjungi SMP Santo Yusup Bandung, Wapres Dorong Penguatan Teknologi Sejak Dini

    0
    wapres Bandung@fokusjabar.id
    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka Saat Meninjau langsung pembelajaran Internet of Things (IoT) dan kegiatan e-sport di SMP Santo Yusup Sulaksana, Kota Bandung, Rabu (4/3/2026).(Istiewa)

    BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pembelajaran Internet of Things (IoT) dan kegiatan e-sport di SMP Santo Yusup Sulaksana, Kota Bandung, Rabu (4/3/2026), sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pendidikan teknologi sejak usia dini.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang turut mendampingi kunjungan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi yang di kembangkan para siswa.

    Farhan menyebut, bahwa e-sport di SMP Santo Yusup telah berjalan sekitar dua tahun dan para siswa bahkan telah mengikuti sejumlah event kompetisi. Selain itu, para siswa juga mempresentasikan proyek berbasis IoT secara langsung di hadapan Wakil Presiden.

    Baca Juga: 13 Ruas Jalan Kota Bandung Bakal Mulus Sebelum 5 Maret

    “Pak Wapres meninjau langsung pelatihan e-sport dan aplikasi Saintech. Anak-anak tadi mempraktikkan beberapa hal tentang IoT atau Internet of Things. Ide-ide mereka ini, apabila sudah matang, bisa kita ‘panen’ sebagai konsep untuk membangun smart city di Kota Bandung,”kata Farhan.

    Sementara itu, Guru TIK SMP Santo Yusup, Didit Wahyu Priono menjelaskan, pengembangan IoT di sekolah tersebut merupakan bagian dari proyek pembelajaran berbasis programming yang telah berjalan selama dua tahun terakhir.

    Menurutnya, pembelajaran coding di sekolah tidak sekadar teori, melainkan di arahkan untuk menghasilkan produk yang memiliki manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.

    “Program yang di buat harus bisa di pakai dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang di presentasikan tadi adalah sistem palang kereta otomatis. Ketika kereta melewati sensor, palang akan menutup secara otomatis,” jelasnya.

    Miniatur Tempat Sampah

    Produk IoT ini merupakan proyek akhir jenjang bagi siswa kelas 9 dan menjadi bagian dari proyek kenaikan kelas. Setiap siswa wajib terlibat dalam proyek tersebut, dengan sistem pengerjaan secara berkelompok.

    Baca Juga: Gaslah Jadi Andalan Pemkot Bandung, Ini Targetnya

    Didit menambahkan, pada tahun pertama pengembangan, siswa membuat miniatur tempat sampah berbasis sensor. Tahun ini, pengembangan telah meningkat dengan mencoba mengaplikasikan sistem tersebut pada tempat sampah berukuran besar.

    “Kami masih pada tahap basic karena keterbatasan waktu pembelajaran. Namun dari tahun lalu yang masih miniatur, sekarang sudah mulai di aplikasikan ke skala lebih besar,” ujarnya.

    Terkait arahan Wakil Presiden, Didit menyampaikan, Wapres berharap program pengembangan IoT di sekolah dapat terus di tingkatkan, di kembangkan lebih pesat, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    (Yusuf Mugni)

    Dilema PKL HZ, Pemkot Tasikmalaya Tawarkan 2 Solusi Pamungkas

    0
    PKL HZ Tasikmalaya fokusjabar.id
    Kondisi semrawut kawasan Jalan KH Zaenal Mustofa (foto: Abdul Latif/FOKUSJabar)

    TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id : Kawasan Jalan KH Zaenal Mustofa (HZ) Kota Tasikmalaya Jawa Barat (Jabar) selalu menjadi magnet keramaian setiap bulan Ramadan dan menjadi biang kemacetan saat mendekati lebaran.

    Fenomena tahunan ini terjadi akibat munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL) dadakan yang memenuhi kawasan HZ dan kerap kali berujung pada kemacetan parah dan kesemrawutan Kota Tasikmalaya.

    BACA JUGA:

    Polres Tasikmalaya Turun Tangan Stabilkan Harga, Ratusan Warga Serbu Pasar Murah di Singaparna

    Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya bergerak cepat. Melalui Dinas KUKM Perindag, telah merumuskan dua opsi strategis untuk menata para pedagang agar roda ekonomi tetap berputar tanpa mengorbankan ketertiban lalu lintas.

    ​Selama ini, kehadiran PKL dadakan yang memakan bahu jalan dan area parkir mulai dari pertigaan Cihideung hingga Panyerutan menjadi keluhan utama masyarakat.

    Sebagai kawasan tertib lalu lintas, HZ di tuntut untuk tetap rapi. Terutama di masa puncak arus mudik dan persiapan Lebaran 2026.

    ​Kepala Dinas KUKM Perindag Kota Tasikmalaya, Sofian Mutaqien membeberkan dua pilihan yang sedang di godok.

    ​1. Opsi “Hazet Clear” (Relokasi Total)

    ​Opsi pertama adalah mengembalikan fungsi HZ sepenuhnya sebagai kawasan bebas PKL. Sebagai gantinya, para pedagang akan di relokasi ke beberapa titik alternatif.

    Lokasi tersebut antara lain Jalan Pataruman, Panyerutan dan Jalan Nagarawangi. Lokasi tersebut masih berada di sekitar HZ.

    ​2. Opsi “Tatanan Terakhir” (Izin Terbatas)

    ​Opsi kedua memberikan kelonggaran bagi PKL untuk tetap berjualan di kawasan Hazet seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun dengan catatan ketat. Penempatan pedagang harus tertata rapi dan tidak semrawut.

    ​Tahun 2026 menjadi tahun terakhir bagi PKL dadakan untuk berjualan di lokasi tersebut. Akan ada perjanjian tertulis bahwa tahun berikutnya kawasan HZ harus benar-benar bersih (clear).

    BACA JUGA:

    Sambut Ramadan 1447 H, JNE Hadirkan Promo Mudik, Diskon Ongkir hingga Aksi Sosial Lewat Program “BERGEMA”

    ​”Kalau opsi mana yang mereka pilih, mungkin lebih condong ke opsi yang kedua. Tapi, ada permintaan dari Forum supaya Jalan Pataruman tersebut bisa dua arah agar dapat menghidupkan wilayah tersebut,” ujar Sofian.

    ​Untuk memastikan kebijakan ini berjalan mulus, Pemkot Tasikmalaya tidak main-main. Sebuah tim khusus yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah di bentuk untuk melakukan pengawasan dan penanganan di lapangan.

    ​Keputusan ini di harapkan menjadi win-win solution bagi para pedagang yang ingin mencari rezeki di bulan suci. Sekaligus bagi warga Kota Tasikmalaya yang mendambakan kenyamanan saat melintasi pusat kota.

    (Abdul Latif)