Kembali Pimpin DPC PDI Perjuangan Kota Banjar, Begini Kata Nana Suryana

Penulis

-

10 Desember 2025

PDI Perjuangan @fokusjabar.id — Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Banjar, Nana Suryana (foto ; Agus/Fokus Jabar)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Nana Suryana mendapat kepercayaan kembali untuk memimpin DPC PDI Perjuangan Kota Banjar periode 2025–2030. Penetapan tersebut di umumkan dalam Konfercab serentak PDI Perjuangan wilayah Priangan Timur yang di gelar di Hotel Santika Kota Tasikmalaya, Senin (8/12/2025) kemarin.

Saat berbincang di kediamannya, Nana Suryana mengatakan, bahwa kemenangan tersebut bukan sekadar penegasan dukungan, tetapi juga bentuk amanah baru yang harus di pikul.

Menurutnya, proses penjaringan hingga penetapan nama oleh DPP telah berjalan sesuai mekanisme AD/ART dan peraturan partai.

Hasil tersebut kemudian di plenokan dan di tandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri serta Sekjen Hasto Kristiyanto.

“Alhamdulillah saya masih di percaya untuk tetap memimpin DPC PDIP Perjuangan kota Banjar, Priode 2025-20230,” kata Nana.

Nana juga menegaskan bahwa jabatan tersebut bukan hadiah, melainkan tanggung jawab besar jelang menghadapi agenda politik kedepan.

“Perlu di siplin dan ketegasan dalam mengelola organisasi. Fokus utamanya adalah soliditas dan loyalitas kader,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, soliditas dan loyalitas menjadi sebuah kemenangan partai yang harus segera di perkuat. Dan pentingnya evaluasi internal, tujuannya untuk mengukur kekuatan dan kelemahan yang muncul pada periode sebelumnya.

“Evaluasi juga perlu untuk mengukur kekuatan dan juga kelamahan periode sebelumnya,” jelasnya.

Soliditas, Loyalitas Kader

Selain soliditas, Nana menempatkan loyalitas kader sebagai prioritas kedua. karena, dia menegaskan, loyalitas merupakan fondasi bagi pelaksanaan trias di namika partai yaitu pemetaan wilayah, penempatan kader, serta membumikan program-program partai di tengah – tengah masyarakat.

“Loyalitas juga perlu tapi yang lebih penting Trias di namika partai,” ujar Nana.

Untuk mendukung semua itu, Nana berkomitmen untuk menjalankan lima mantap antara lain, mantap ideologi, mantap organisasi, mantap kader, mantap program, dan mantap sumber daya.

Dia juga memastikan seluruh langkah tersebut akan menjadi pedoman kerja DPC PDI Perjuangan Kota Banjar.

“Sebagai kader, saya tegak lurus terhadap perintah partai. Amanah ini berat, tetapi harus dijalankan dengan kerja serius, disiplin, dan loyalitas penuh,” pungkasnya.

(Agus)

Rencana Depo BRT Dinilai Ancaman Bagi Pedagang dan Porter di Terminal Cicaheum

Penulis

Yud's

-

10 Desember 2025

0

terminal cicaheum @fokusjabar.id — Rencana pemerintah mengalihfungsikan Terminal Cicaheum menjadi depo Bus Rapid Transit (BRT) memunculkan kekhawatiran serius di kalangan pedagang dan pekerja terminal. (foto; Yusuf Mugni/Fokus Jabar)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Rencana pemerintah mengalihfungsikan Terminal Cicaheum menjadi depo Bus Rapid Transit (BRT) memunculkan kekhawatiran serius di kalangan pedagang dan pekerja terminal.

Mereka menilai perubahan tersebut mengancam mata pencaharian yang telah mereka jalani selama puluhan tahun serta menimbulkan ketidakpastian relokasi.

Erni, pedagang asal Padasuka yang sudah berjualan di Terminal Cicaheum sejak 2009 mengatakan, isu pemindahan terminal sesungguhnya bukan hal baru. Wacana itu sudah lama terdengar, bahkan sejak era Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

“Isu pemindahan Terminal Cicaheum ini sudah lama kami dengar, kalau tidak salah sejak era Wali Kota Ridwan Kamil,” kata Erni, Rabu (10/12/2025).

Erni menyebut, bahwa para pedagang tidak menolak pembangunan fasilitas BRT. Namun mereka berharap tetap dapat beraktivitas di lokasi yang sama.

“Kalau memang ada rencana alih fungsi Terminal Cicaheum menjadi depo BRT, silakan saja. Asal bisa saling berdampingan dengan yang sudah berjalan saat ini, sehingga kami tetap bisa mencari nafkah di sini,”katanya.

Menurutnya, kekhawatiran terbesar adalah ketidakpastian relokasi. Para pedagang mendengar Terminal Leuwipanjang akan menjadi lokasi pengganti, sementara di sana juga sudah banyak pedagang.

“Apakah nanti pedagang Cicaheum akan di terima? Itu yang kami khawatirkan,”ucapnya.

Dari sisi ekonomi, ia menilai perubahan ini akan berdampak langsung pada pendapatan pedagang. Selama ini pembeli utama mereka adalah penumpang luar kota.

“Pembeli kami kebanyakan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau penumpang dari sana tidak ada lagi, dagangan kami tentu tidak laku,”ujarnya.

Keluhan serupa di sampaikan Eman, seorang porter yang telah bekerja 25 tahun di terminal.

“Kalau di pindahkan, saya keberatan. Biaya hidup saya dari sini saja. Kalau pindah, saya bingung harus bagaimana. Mudah-mudahan tetap di sini, jangan pindah,” kata Eman.

(Yusuf Mugni)

Kompak! Pedagang dan PO Bus Tolak Relokasi Terminal Cicaheum ke Leuwipanjang

Penulis

Bambang F

-

10 Desember 2025

0

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Isu pemindahan armada bus dari terminal Cicaheum ke terminal Leuwipanjang kembali menuai kritikan tajam dari para pengurus dan masyarakat terminal Cicaheum.

Mereka menilai, rencana tersebut tidak memiliki kajian matang dan justru berpotensi memicu persoalan sosial dan ekonomi baru bagi para pelaku usaha di terminal.

BACA JUGA:

Sore Ini! Kejari Ungkap Perkembangan Kasus Korupsi Pemkot Bandung

Perwakilan Pengurus Terminal Cicaheum, Tisna Somantri mengatakan, wacana pemindahan membuat masyarakat resah.

Dia menilai, pemerintah perlu memberikan kejelasan serta analisis menyeluruh sebelum mengeluarkan kebijakan apa pun.

“Kami sangat keberatan apabila pemindahan dilakukan ke terminal yang sudah ada penghuninya. Dampak sosialnya besar sekali,” kata Tisna di Terminal Cicaheum Kota Bandung, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, relokasi armada tanpa perencanaan detail berisiko memperburuk kemacetan serta memicu gesekan sosial dengan penghuni terminal lain.

Pihaknya pun mempertanyakan apakah pemerintah sudah benar-benar memperhitungkan dampaknya bagi ribuan orang yang menggantungkan hidup di Terminal Cicaheum.

“Pemerintah harus jelas analisisnya. Ini akan lebih lancar atau justru menambah macet?,” katanya.

BACA JUGA:

Pemkot Bandung Siapkan Rp2 Miliar untuk Bantuan Kemanusian Aceh dan Sumatra

Tisna mengungkapkan, penghuni terminal selama ini telah beradaptasi dengan kondisi di Cicaheum. Pemindahan ke lokasi baru memaksa mereka memulai dari nol. Dan belum tentu diterima oleh komunitas yang sudah lebih dulu berada di Leuwipanjang.

“Kami juga makhluk hidup, mereka juga makhluk hidup. Apa mereka siap menerima kami?,” ungkapnya.

Tisna mengatakan, isu pemindahan ini sudah berulang kali muncul sejak pemerintahan sebelumnya dan membuat aktivitas warga terminal terganggu karena terus beredar dalam ketidakpastian.

“Sebetulnya yang paling dirugikan pertama konsentrasi itu. Karena kemarin saya ditanya dari pemerintahan sebelumnya isu pemindahan, itu sudah sudah muncul redup lagi. Nah di kala kita sudah konsentrasi apa adanya kita terima. Tiba-tiba ada isu lagi pemindahan,” ucapnya.

Dari sisi ekonomi, para pedagang sangat bergantung pada lingkungan terminal yang sudah mereka kenal. Ketidakjelasan relokasi pedagang dikhawatirkan menimbulkan kerugian.

“Kami sudah bisa menerima kondisi di sini. Kalau pindah, kami harus adaptasi baru lagi. Belum tentu ada relokasi untuk pedagang,” ujarnya.

Tisna menegaskan, pengurus terminal dan perwakilan PO bus siap berdialog secara terbuka dan dewasa. Namun ia meminta pemerintah tidak membiarkan isu liar berkembang tanpa sosialisasi resmi.

BACA JUGA:

Pemkot Bandung Siapkan Edaran Pembongkaran Bangunan di Bantaran Sungai

“Kami tidak anarkis. Kami siap berdiskusi dan membela hak kami. Tolong beri kejelasan, jangan sampai pemindahan memunculkan masalah baru,” jelasnya.

Tisna berharap, pemerintah lebih memprioritaskan pembenahan terminal ketimbang memindahkan operasional. Sebab Terminal Cicaheum telah menjadi ikon transportasi di Kota Bandung.

“Terminal ini legend, jangan dihilangkan. Kasihan rakyat menunggu kejelasan,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Soal Teras Cimanuk, Mantan Bupati Garut Bilang Begini

Penulis

Bambang F

-

10 Desember 2025

0

teras cimanuk fokusjabar.id — Teras Cimanuk Garut

GARUT, FOKUSJabar.id: Pada bulan Mei tahun 2020, PT Pamara Perkasa Jaya diminta bantuan investasi oleh Pemkab Garut untuk menata Teras Cimanuk pasca-banjir bandang.

Pada waktu itu, Pemda Garut mengalami keterbatasan anggaran untuk menata Teras Cimanuk.

BACA JUGA:

Teras Cimanuk Disoal Pemkab Garut, Pengelola Minta Dokumen Kepemilikan Tanah

Seiring perjalanan waktu, masa sewa kontrak PT Pamara Pekasa Jaya akan berakhir. Karenanya, Desember 2024 mengajukan permohonan perpanjangan kontrak (enambulan sebelum masa sewa habis).

“Sebagai mitra penyewa, Kami mengajukan permohonan perpanjangan sesuai aturan (enam bulan sebelum masa sewa habis). Namun surat permohonan tersebut diabaikan Pemda Garut,” kata pengelola Teras Cimanuk, Anton Heryanto kepada FOKUSJabar, Rabu (10/12/2025).

“Pemda membalas pada bulan Juni setelah masa kontrak selesai. Selanjutnya disusul dengan surat undangan dari Kejaksaan Negeri Garut sebagai Pengacara Negara,” Dia menambahkan.

Anton mengatakan, seharusnya saat ini Pemda Garut mencermati atas perjalanan lahan tersebut sampai akhirnya ada investor masuk menanamkan investasinya di Teras Cimanuk.

Selain itu, Pemda Garut juga harusn membaca aturan perundang-undanganan yang berlaku.

“Tolong digarisbawahi bahwa kami menata teras cimanuk itu diminta bantuan Investasi oleh Pemda karena keterbatasan anggaran pada waktu itu untuk menata Teras Cimanuk. Jangan lihat sekarang, tapi lihat awal perjalanan. Di mana setelah banjir bandang, lahan itu terbengkalai, kumuh dan tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Anton.

“Setelah tertata dan menghasilkan PAD, sekarang Pemda dengan arogan mengambil alih tanpa aturan yang benar,” katanya.

BACA JUGA:

DPRD Garut: Perketat Verifikasi Tingkat Desa dan KUA

Pertanyaannya, akan digunakan untuk apa lahan tersebut oleh Pemda? Pasalnya, di lahan tersebut tidak boleh dibangun bangunan permanen.

Jika akan digunakan untuk parker, saat ini juga sudah dipakai untuk parkir dan menghasilkan PAD. Bahkan, khusus pegawai RSU dr Slamet Garut gratis.

“Apabila Pemda memperlakukan investor dengan arogan, maka akan menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Kabupaten Garut,” kata Anton Heryanto.

Mantan Bupati Garut, Rudy Gunawan menegaskan, kontrak sewa menyewa Teras Cimanuk bersifat khusus dan ada investasi yang dikeluarkan oleh pihak ketiga.

“Artinya, Pemerintah Daerah tidak bisa memutuskan kontrak sepihak karena ada investasi di dalamnya dan tidak etis apabila bersikap arogan seperti itu,” kata Rudy Gunawan.

BACA JUGA:

Kolaborasi Lintas Sektor Ikhtiar Garut Putus Rantai Pernikahan Bawah Umur

Perlu diketahui, lahan tersebut diukur pada tahun 2020 dan keluar sertifikat tahun 2021. Sehingga pada waktu kontrak antara Pemda Garut dan PT Pamara Perkasa Jaya, Mei 2020 tidak dilampirkan Nomor sertifikat dan batas tanah.

Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, Pemkab Garut melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) mengundang pengelola Teras Cimanuk (PT Pamara Perkasa Jaya) terkait pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah.

Surat bernomor B-318/M.2.15/GP.1/12/2025 tersebut sebagai tindak lanjut surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang meminta bantuan hukum.

(Bambang Fouristian)

Sore Ini! Kejari Ungkap Perkembangan Kasus Korupsi Pemkot Bandung

Penulis

Bambang F

-

10 Desember 2025

0

kejari fokusjabar.id — Kepala Seksi Intelijen Kejari Bandung, Alex Akbar

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung periksa dua orang dalam penyelidikan dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot.

Kedua identitas kedua orang tersebut masih dirahasiakan hingga konferensi pers resmi yang dijadwalkan pada hari Rabu (10/12/2025) sore.

BACA JUGA:

Pemkot Bandung Tahan Izin Permukiman Baru Demi Cegah Risiko Bencana

Kepala Seksi Intelijen Kejari Bandung, Alex Akbar menyatakan, pihaknya belum dapat mengungkap identitas kedua orang yang diperiksa, Selasa (9/12/2025) malam.

“Untuk identitas, kita belum bisa memberikan statement ya. Hari ini kita akan melakukan press rilis. Waktunya mungkin selepas Magrib,” kata Alex.

Saat ditanya apakah dua orang yang diperiksa itu berasal dari unsur pimpinan daerah seperti wakil wali kota atau anggota DPRD Kota Bandung, Alex memilih tetap irit bicara.

“Sudah saya tegaskan, kita belum bisa memberikan statement. Tunggu saja,” katanya.

Alex juga tidak menjawab ketika disinggung apakah dua pihak yang diperiksa berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pihak swasta.

BACA JUGA:

Pemkot Bandung Siapkan Edaran Pembongkaran Bangunan di Bantaran Sungai

“Nanti kita akan press rilis secara langsung,” ucapnya.

Terkait kemungkinan pengumuman tersangka dalam konferensi pers tersebut, Alex kembali menahan informasi. Ia hanya memastikan bahwa pihak kejaksaan akan menyampaikan perkembangan terbaru kasus tersebut.

“Kita belum bisa statement. Kita akan press rilis (penetapan tersangka). Lihat saja nanti,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Atasi Banjir, Gubernur Jabar Bakal Pulihkan Sempadan Sungai

Penulis

Bambang F

-

10 Desember 2025

0

Gubernur Jabar fokusjabar.id — Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi

SUMEDANG, FOKUSJabar.id: Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) fokus melakukan penanganan banjir serta longsor secara struktural dan masif di kawasan Bandung Raya.

Langkah strategis tersebut meliputi evaluasi total tata ruang, moratorium izin perumahan di kawasan hijau hingga relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai.

BACA JUGA:

Sekda Jabar Pimpin Kwarda Pramuka Jabar 2025-2030

Komitmen tersebut Dedi Mulyadi sampaikan setelah Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Banjir Bandung Raya di Loka Wirasaba, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Kabupaten Sumedang, Selasa (9/12/2025) kemarin.

Rakor tersebut dihadiri Kepala Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang dan Garut.

KDM menyoroti urgensi pemulihan kawasan resapan air. Mengingat wilayah Bandung Raya berada di jalur Sesar Lembang serta memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi.

“Ruang terbuka hijau harus dipertahankan. Izin-izin perumahan yang sedang diproses maupun yang sudah terbit akan kami tunda untuk dievaluasi tata ruangnya. Kita harus pastikan pembangunan tidak menimbulkan risiko tinggi bagi lingkungan di masa depan,” ungkap Gubernur Jabar.

Menurutnya, upaya normalisasi sungai dan infrastruktur pengendali banjir tidak akan efektif jika alih fungsi lahan di kawasan hulu terus terjadi secara masif.

BACA JUGA:

Pemprov Jabar Perkuat Pengelolaan dan Pengamanan Aset Daerah

Selain penataan perumahan, Pemprov Jabar juga akan mereformasi model pertanian di kawasan berlereng curam yang selama ini memicu longsor. Khususnya di wilayah dataran tinggi seperti Kabupaten Bandung, KBB, Garut, Cianjur dan Bogor.

Gubernur menegaskan, lahan sayuran di kemiringan ekstrem akan dikembalikan fungsinya menjadi vegetasi keras/tegakan. Sebagai solusi ekonomi, para penggarap lahan akan direkrut menjadi tenaga pemerintah.

“Kita evaluasi perkebunan sayur di lahan miring. Agar petani tidak rugi, mereka akan kita rekrut sebagai tenaga pemerintah. Tugasnya menanam dan merawat tanaman vegetasi penguat tanah. Seperti teh, kopi, jengkol hingga kina,” jelasnya.

Terkait penanganan banjir luapan sungai Citarum dan anak sungainya, Gubernur memastikan skema relokasi bagi warga yang tinggal di sempadan sungai. Khususnya di titik rawan seperti Bojongsoang dan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

BACA JUGA:

45 Warga Jabar Terdampak Bencana Sumatera Segera Dipulangkan

Menurut KDM, kebijakan tersebut berlaku menyeluruh di Provinsi Jawa Barat.

“Warga di bantaran sungai direlokasi, sungai nya diperlebar dan kapasitas tampungnya maksimal. Ini sudah disepakati bersama Pemkab Bandung,” kata KDM.

Bagi pengembang perumahan, wajib menydiakan infrastruktur penampung air (danau retensi kecil atau sumur resapan) dalam setiap proyek pembangunan.

“Harus ada persyaratan sumur atau danau kecil untuk menampung air,” ungkap Gubernur Jabar.

Pemprov Jabar menjamin ketersediaan anggaran untuk penanganan bencana dan pemulihan lingkungan. KDM menyebut, angka Rp200-300 milyar siap dialokasikan.

“Pokoknya kita tidak terbatas kalau untuk penyelesaian lingkungan. Kalau Rp200–300 miliyar kita siapin. Kita bisa geser dari alokasi lain,” katanya.

BACA JUGA:

Gubernur Jabar Imbau Siswa Belajar di Alam Terbuka

Evaluasi tata ruang menyeluruh dijadwalkan mulai Januari 2026. Sebagai langkah awal, akan menggelar pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 18 Desember mendatang di Gedung Sate.

“Seluruh Bupati dan Wali Kota wajib hadir. Kalau tidak mau hadir, silakan kalau mau jadi ‘Bupati Bencana’,” tegas KDM.

Pemprov Jabar juga akan mengusulkan penetapan batas sempadan sungai kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU).

Nantinya, sertifikat hak milik yang terlanjur terbit di badan sungai akan dicabut oleh Kementerian ATR/BPN demi keselamatan publik.

“Tanah dikuasai siapapun bukan isu utamanya. Tapi fungsi ekologisnya yang harus kembali menjadi hutan atau resapan. Mitigasi kita lakukan tiap hari, provinsi harus lebih jeli melihat kondisi lapangan,” pungkasnya.

(Bambang Fouristian)

Sekda Jabar Pimpin Kwarda Pramuka Jabar 2025-2030

Penulis

Bambang F

-

10 Desember 2025

0

sekda jabar fokusjabar.id — Sekda Jabar pimpin Kwarda Gerakan Pranmuka

SUMEDANG, FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Jawa Barat. Bersamaan dengan itu, Sekda Jabar, Herman Suryatman dikukuhkan sebagai Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka 2025-2030.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Budi Waseso di Balairung Rudini Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (9/12/2025) kemarin.

BACA JUGA:

Pemprov Jabar Perkuat Pengelolaan dan Pengamanan Aset Daerah

Ketua Kwarda Jabar, Herman Suryatman menegaskan komitmennya untuk langsung bekerja cepat bersama jajaran pengurus.

Dia menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka dalam program kerja nyata.

“Kita langsung eksekusi untuk menunaikan Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka. Terutama dalam menolong sesama dan berpartisipasi membangun masyarakat menuju Jabar Istimewa. Kita fokus di sana,” tegas Sekda Jabar.

Sebagai langkah awal, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi dengan 27 Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Tujuan konsolidasi, menyelaraskan langkah strategis ke depan. Khususnya dalam respons kebencanaan.

“Fokus utama kita adalah ikut serta menanggulangi bencana yang saat ini terjadi di Jawa Barat serta mendorong gerakan peduli lingkungan. Ini menjadi prioritas sebagaimana arahan Pak Gubernur,” ungkap Herman.

BACA JUGA:

Gubernur Jabar Imbau Siswa Belajar di Alam Terbuka

Ketua Kwarnas, Budi Waseso menyatakan, pelantikan ini merupakan momentum krusial untuk memperkuat eksistensi Pramuka di Tanah Pasundan.

“Kita hadir dengan satu tekad dan komitmen kuat. Yakni memastikan Gerakan Pramuka tetap menjadi wadah pembinaan generasi muda yang berakhlak mulia, disiplin, tangguh dan memiliki daya saing tinggi,” kata Budi Waseso.

Menurut Budi, jabatan yang diemban Gubernur dan Sekda Jabar bukan sekadar posisi struktural. Melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab moral untuk menggelorakan semangat kepramukaan di tengah masyarakat.

Phaknya berharap, para pengurus Kwarda Pramuka Jabar dapat menjadi teladan.

“Dengan keteladanan tersebut, Gerakan Pramuka di Jawa Barat akan semakin dipercaya dan dicintai masyarakat. Khususnya generasi muda yang membutuhkan figur inspiratif untuk menuntun langkah mereka menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

(Bambang Fouristian)