spot_img
Minggu 21 Desember 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 44

Pemerhati Publik Angkat Bicara Soal Teras Cimanuk

Penulis
Bambang F
-
0
teras cimanuk fokusjabar.id
Pemerhati Publik Garut, Roni Faisal Adam

GARUT, FOKUSJabar.id: Kebijakan Pemkab Garut melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) terkait pengelolaan Teras Cimanuk menuai sorotan dari sejumlah kalangan.

Salah satunya disampaikan Pemerhati Publik Garut, Roni Faisal Adam. Dia menilai, langkah Pemkab Garut bisa dikatakan arogan karena melibatkan Kejari. Padahal di lingkungan Pemda ada bidang hukum.

BACA JUGA:

Soal Teras Cimanuk, Mantan Bupati Garut Bilang Begini

“Pak Bupati cukup menugaskan bagian hukum untuk diskusi dengan pengelola Teras Cimanuk. Mengapa harus langsung oleh pihak Kejaksaan?,”  kata Roni.

Terlebih, pengelola Teras Cimanuk sudah menjalankan prosedur secara profesional. Di mana, PT Pamara Perkasa Jaya telah melayangkan surat permohonan perpanjangan kontrak enam bulan sebelum masa kerja sama berakhir.

“Pihak pengelola tertib administrasi dan beritikad baik. Mereka sudah mengajukan perpanjangan jauh hari sebelum masa kontrak berakhir,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Roni mempertanyakan alasan Pemkab mengambil langkah yang dinilai memojokkan pihak pengelola yang sudah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“PAD masuk, tapi kenapa pengelola diperlakukan seperti tersangka? Ini sangat tidak mencerminkan iklim investasi yang sehat,” tegas Roni.

Menurutnya, sikap Pemkab Garut menunjukkan ketidakkonsistenan dalam membangun kerja sama dengan investor maupun pihak swasta yang ikut menghidupkan ruang publik.

BACA JUGA:

Teras Cimanuk Disoal Pemkab Garut, Pengelola Minta Dokumen Kepemilikan Tanah

Dia mengatakan, pelibatan Kejaksaan sejak tahap awal komunikasi menciptakan kesan adanya tekanan atau kriminalisasi administratif terhadap pihak pengelola.

teras cimanuk fokusjabar.id
Teras Cimanuk Garut

“Jika tujuannya hanya klarifikasi atau peninjauan aset, Bagian Hukum Pemkab adalah pihak yang paling tepat. Keterlibatan Kejaksaan justru menimbulkan persepsi negatif,” ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian polemik seperti ini seharusnya mengedepankan prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik). Yakni, dialog terbuka, pemeriksaan dokumen kontrak, penjelasan status aset dan transparansi proses pengambilan keputusan.

Pihaknya menantang Pemkab Garut untuk menjelaskan secara rinci terkait status kepemilikan tanah, mekanisme pengambilalihan atau perpanjangan kontrak, alasan melibatkan Kejaksaan dan arah pengelolaan Teras Cimanuk ke depan.

“Tanpa transparansi, polemik ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dan iklim investasi lokal,” pungkas Roni.

BACA JUGA:

Pemkab Garut Perpanjang Masa Tanggap Darurat hingga 23 Desember

Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, pengelola Teras Cimanuk, Anton Heryanto mengajukan permohonan perpanjanan kontrak pada Desember 2024.

“Sebagai mitra penyewa, Kami mengajukan permohonan perpanjangan sesuai aturan (enam bulan sebelum masa sewa habis). Namun surat permohonan tersebut diabaikan Pemda Garut,” kata Anton Heryanto kepada FOKUSJabar, Rabu (10/12/2025).

“Pemda membalas pada bulan Juni setelah masa kontrak selesai. Selanjutnya disusul dengan surat undangan dari Kejaksaan Negeri Garut sebagai Pengacara Negara,” Dia menambahkan.

(Bambang Fouristian)

Tabrakan! Pengendara Motor Dilarikan ke Puskesmas Ciamis

Penulis
Yud's
-
0
tabrakan @fokusjabar.id
Sepeda motor yang tertabrak saat dievakuasi polisi. (Husen Maharaja/Fokus Jabar)

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Nana Fitriana pengendara sepeda motor Honda Beat dengan nopol Z 4519 TAR terpaksa harus di larikan ke Puskesmas Ciamis karena mengalami luka di sekujur tubuhnya akibat mengalami kecelakaan di jalan Ir H Juanda tepatnya lingkungan Sikuraja Kelurahan Linggasari Kecamatan/Kabupaten Ciamis Jawa Barat.

Menurut Firman (45) salah seorang saksi di lokasi kejadian peristiwa menyampaikan bahwa, saat itu korban datang dari arah jalan Tanjungsari memasuki jalur satu arah yaitu  jalan Ir Juanda menuju arah timur.

“Pas memasuki jalan Ir H Juanda datang sebuah mobil Toyota Avanza yang di kendarai Didih Syakir,” katanya. Rabu (10/12/2025).

Baca Juga: 3.554 PPPK Paruh Waktu Pemkab Ciamis Segera Terima SK Pengangkatan 

Firman menuturkan, bahwa sepeda motor yang di kendarai korban tersebut melawan arus. Melaju dari arah Ciamis menuju Tasikmalaya. Dan sepeda motor tersebut di hantam mobil Avanza.

“Sepeda motor terhantam dengan telak namun pengendaranya selamat,” ucapnya.

Firman melanjutkan, setelah menabrak sepeda motor mobil Avanza tersebut nyelonong ke arah kanan jalan.

“Melihat ada kejadian kecelakaan, warga yang melihat kejadian itu langsung berdatangan untuk memberikan pertolongan,” jelasnya.

Firman menjelaskan, ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan dan yang paling parah adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Nana. Karena tergilas mobil Toyota Avanza.

Baca Juga: PSGC Mulai Panas! Kalahkan Tri Brata 3-1 dan Mantapkan Langkah di Liga Nusantara

“Polisi dari Satuan Lalulintas Polres Ciamis sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kecelakaan itu,” terangnya.

Sementara itu Kanit Gakum Satlantas Polres Ciamis Iptu. Arie Paranatoro membenarkan kejadian kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan yang terjadi di jalan Ir H Juanda tersebut.

” Iya kejadian tadi dan saat ini kasusnya sudah penanganan Satlantas Polres Ciamis,” ucapnya singkat.

(Husen Maharaja)  

YKI Kunjungi Pasien Penderita Kanker Stadium Akhir di Pangandaran

Penulis
Yud's
-
0
kanker @fokusjabar.id
Suasana perwakilan dari Yayasan Kanker Indonesia mengunjungi pasien penderita kanker. (Sajidin/FokusJabar)

PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Pangandaran melihat langsung kondisi pasien penderita kanker stadium akhir di wilayah Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran Jawa Barat Rabu, (10/12/2025).

Ketua YKI Pangandaran, Ida Nurlaela melalui perwakilannya Wiwin Wianti mengaku khawatir dengan kondisi pasien yang tengah berbaring di atas kasur rumahnya yang sangat sempit. Terlebih lagi pasien merupakan keluarga tidak mampu.

Wiwin mengatakan, YKI akan mendorong biaya operasional pengobatan yang selama ini menjadi kendala pasien bersama keluarganya. Menurut Wiwin, keluarga pasien sangat mengeluhkan biaya tersebut ketika kemoterapi ke rumah sakit Margono, Jawa Tengah.

Baca Juga: Pelopor! The Allure Villas Hadirkan Inovasi ‘Starling’

“Ini kan udah delapan kali kemoterapi. Ini harus sampai tuntas kemo nya. Kita tadi juga bantu buat transport nya,” ujar Wiwin di temui di kediaman pasien.

Di kesempatan itu, Wiwin juga memberikan semangat secara moril untuk kesembuhan pasien dalam menjalani pengobatan secara rutin. Karena menurutnya, melawan penyakit kanker itu tidak mudah. Namun, ia optimis penyakit yang di deritanya akan sembuh seperti sediakala.

“Tetap semangat menjalani pengobatan dan berjuang melawan kanker. Terpenting harus mengikuti arahan dari dokter. Insya Alloh pasti akan sembuh,” pungkasnya.

Baca Juga: PHRI Pangandaran Ingatkan Hotel Tak Naikkan Harga Semaunya saat Libur Nataru

Sementara itu, petugas kesehatan Puskesmas Kalipucang, dr Siti bopa media mengatakan, pasien tersebut harus menjalani kemoterapi sebanyak empat kali lagi.

“Kan udah delapan kali kemo. Tinggal empat kali lagi,” ujarnya.

Menurutnya dr Siti, kondisi pasien saat ini sudah terlihat ada perubahan yang signifikan. Hanya saja lanjut ia, pasien mengalami lemas di bagian kaki.

“Mungkin efek dari itu (kemoterapi). Tapi pasien sudah bisa berjalan sedikit-sedikit mah. Aktivitas mah bagus,” kata dr Siti.

(Sajidin)

3.554 PPPK Paruh Waktu Pemkab Ciamis Segera Terima SK Pengangkatan 

Penulis
Yud's
-
0
PPPK Paruh waktu@fokusjabar.id
Sekertaris BKPSDM Kabupaten Ciamis, Ir. Tini Lastiniwati, MP (foto; Nank Irawan/Fokus Jabar)

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Sekretaris BKPSDM Kabupaten Ciamis, Ir. Tini Lastiniwati, MP menyampaikan, bahwa sebanyak 3.554 tenaga non-ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis di pastikan telah mendapatkan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu dan di jadwalkan menerima SK pengangkatan pada Desember 2025.

Pemerintah Kabupaten Ciamis memastikan langkah penataan pegawai non-ASN terus bergerak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, menjelang penghapusan total status tenaga honorer secara nasional. 

Dia mengatakan, bahwa daerah berkewajiban menuntaskan seluruh proses penataan sesuai instruksi pemerintah pusat. Penghapusan honorer adalah kebijakan nasional. Kami di daerah wajib menata, mengusulkan, dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. 

“Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu insyaAllah di laksanakan pada bulan Desember ini,” katanya. 

Baca Juga: Biawak Agresif Gegerkan Warga, Damkar Ciamis Lakukan Evakuasi Dramatis

Tini menjelaskan, sebelum penetapan terbaru ini, Pemkab Ciamis telah lebih dulu mengangkat 4.039 pegawai menjadi PPPK penuh pada periode sebelumnya. Menurutnya, bahwa Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah yang paling progresif. 

“Sampai tahun ini sudah 4.039 orang kami angkat sebagai PPPK. Ini bukti komitmen tegas pemerintah daerah dalam menuntaskan penataan tenaga non-ASN,” jelasnya. 

Lanjut dia, pemerintah pusat telah memberikan mandat kepada seluruh daerah untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN melalui tiga jalur, pengadaan CPNS, pengadaan PPPK dan pengadaan PPPK Paruh Waktu

“Ini mandat langsung dari pemerintah pusat, jadi daerah harus patuh dan bergerak cepat,” ujarnya.

Skema PPPK Paruh Waktu

Menurut Tini, skema PPPK Paruh Waktu di atur dalam KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, yang memberi ruang bagi tenaga non-ASN yang telah mengikuti seleksi tetapi belum memiliki kesempatan menjadi CPNS atau PPPK penuh.

“Yang menjadi prioritas adalah mereka yang sudah ikut seleksi 2024 tetapi belum lulus atau belum mengisi formasi. Mereka ini sudah tertib administrasi, terdaftar di database BKN, dan mayoritas memiliki masa pengabdian panjang,” tandasnya. 

Baca Juga: PSGC Mulai Panas! Kalahkan Tri Brata 3-1 dan Mantapkan Langkah di Liga Nusantara

Secara teknis, PPPK Paruh Waktu akan mendapatkan Nomor Induk Pegawai dari BKN serta menandatangani perjanjian kerja setiap tahun. 

“Upah yang mereka terima, sesuai UMK atau minimal sama seperti saat berstatus honorer. Ini jaminan perlindungan agar mereka tetap aman,” ungkapnya. 

Selain itu, kata Tini, setelah melalui verifikasi ketat oleh BKN, sebanyak 3.554 tenaga non-ASN di nyatakan memenuhi syarat dan siap di tetapkan. 

“Data ini resmi dan final dari BKN. Kami sekarang menyelesaikan perjanjian kerja dan pencetakan SK. Targetnya, semua beres dan di serahkan pada Desember,” tegasnya. 

Honores Jangan Khawatir

Ia mengungkapkan, proses penataan tidak boleh menimbulkan pemutusan hubungan kerja secara massal. Tenaga non-ASN yang belum masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu tetap dapat bekerja sesuai kebutuhan instansi dan kemampuan anggaran daerah.

Tini juga menenangkan kekhawatiran sebagian honorer yang cemas kehilangan pekerjaan.

“Tidak ada yang langsung di berhentikan. Semua berjalan sesuai mekanisme dan tahapan regulasi yang berlaku,” tegasnya. 

Pemkab Ciamis saat ini masih menanti petunjuk teknis dari KemenPAN-RB maupun BKN terkait tahapan lanjutan menuju PPPK penuh. Jika juknisnya sudah terbit, maka daerah bisa mengusulkan berdasarkan evaluasi kinerja dan ketersediaan anggaran. 

Tini pun mengingatkan, kepada seluruh tenaga non-ASN agar tidak percaya kepada pihak yang mengatasnamakan pemerintah dan menawarkan kelulusan dengan imbalan tertentu. 

Menurutnya, proses PPPK Paruh Waktu tidak di pungut biaya, untuk itu jika ada yang menjanjikan kelulusan atau meminta uang, agar segera melaporkan, karena itu adalah pelanggaran hukum. 

“Pemerintah tidak pernah menugaskan siapa pun untuk meminta biaya. jika ada oknum yang meminta uang, segera laporkan,” pungkasnya.

(Nank Irawan)

Jelang Nataru, Disparbud Garut Jamin Keselamatan Wisatawan

Penulis
Yud's
-
0
wisatawan garut@fokusjabar.id
Plt. Kepala Disparbud Garut, Budi Gan Gan Gumilar, memastikan koordinasi dengan BPBD dan instansi terkait telah diperkuat untuk menjamin keselamatan wisatawan selama periode libur Nataru 2026. (Foto: istimewa)

GARUT, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan telah memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Untuk menjamin keselamatan wisatawan menjelang lonjakan kunjungan libur Natal dan tahun baru 2026. Mengingat potensi bencana alam, terutama di kawasan wisata pegunungan dan pantai Garut.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Budi Gan Gan Gumilar, mengungkapkan. Bahwa serangkaian rapat koordinasi telah di gelar melibatkan Polres, Polsek, Polairud, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup (LH), dan BPBD. 

“Setiap instansi telah memegang peran dan fungsi masing-masing dalam skema pengamanan terpadu,” ucapnya, kepada Fokus Jabar, Rabu (10/12/2025). 

Baca Juga: Soal Teras Cimanuk, Mantan Bupati Garut Bilang Begini

Menanggapi risiko bencana, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. Rutin mengeluarkan surat imbauan kepada para pelaku usaha dan pengelola destinasi wisata.

“Surat himbauan ini bertujuan agar mereka, pelaku usaha dan pengelola mampu menyediakan. Sarana dan prasarana yang di butuhkan, terutama di wilayah atau titik-titik yang di identifikasi rawan bencana atau kecelakaan laut,” jelasnya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga telah memberikan bantuan alat keselamatan, khususnya untuk destinasi di wilayah pantai selatan. Sementara itu, Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang di kelola swasta atau desa. Di himbau untuk segera melengkapi sarana dan prasarana keamanan mereka sendiri.

Budi Gan Gan Gumilar mengakui bahwa tren kunjungan wisatawan saat ini masih di dominasi oleh DTW Alam. Pihaknya berupaya keras untuk menjaga kepercayaan wisatawan, menjadikan isu keamanan sebagai poin penting dalam strategi promosi.

“Dalam promosi saat ini perlu juga di yakinkan bahwa masalah keamanan menjadi hal terpenting. Di setiap DTW, terutama bagi pengelola untuk mampu menjaga kondusivitas DTW-nya masing-masing agar wisatawan merasa terlindungi,” katanya.

Meskipun Garut memiliki potensi bencana, Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya tidak menyebutkan adanya pengaruh signifikan terhadap minat kunjungan. Fokus utama promosi adalah meyakinkan calon wisatawan bahwa Garut aman dan menarik untuk perayaan Tahun Baru.

Antisipasi Lonjakan Kunjungan

Terkait potensi kerumunan di destinasi unggulan seperti Darajat atau Pantai Santolo, Dinas Pariwisata dan Budaya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.

Budi Gan Gan Gumilar optimistis bahwa lonjakan pengunjung tidak akan terpusat di satu lokasi. “Di perkirakan keinginan atau minat pengunjung berbeda-beda. Artinya tidak fokus pada satu titik DTW saja melainkan akan tersebar di berbagai DTW seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya. 

Dengan demikian, setiap DTW di harapkan sudah siap menampung wisatawan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan tidak ada rencana pembatasan atau pengalihan kunjungan secara spesifik untuk mencegah penumpukan massa di area rawan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga menaruh harapan besar pada pelaku usaha pariwisata (hotel, restoran, pemandu wisata). Untuk turut serta menjaga situasi yang kondusif.

Baca Juga: Pemkab Garut Perpanjang Masa Tanggap Darurat hingga 23 Desember

“Harapan kami adalah mampu melakukan kerja sama yang baik, kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Sehingga mampu menciptakan situasi yang kondusif di setiap waktu,” harapnya.

Pesan singkat untuk para wisatawan, “Ayo ke Garut saja, jaga kesehatan, keselamatan. Selalu waspada di setiap saat dan di mana pun berada. Garut Hebat Wisatawan Meningkat.”

Target kunjungan wisatawan ke Garut pada tahun 2025 adalah 3,6 juta pengunjung. Meningkat dari target tahun 2024 yang sebesar 3,2 juta dan realisasi 3,3 juta pengunjung.

Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata Garut pada tahun 2025 adalah Rp2,8 miliar. Meningkat dari realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp2,3 miliar 

Di tingkat nasional, target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2025 adalah 14,6-16 juta kunjungan. Meningkat dari target tahun 2024 yang sebesar 14,3 juta kunjungan. Sedangkan target kunjungan wisatawan nusantara adalah 1,08 miliar perjalanan. 

(Y.A. Supianto)

Kembali Pimpin DPC PDI Perjuangan Kota Banjar, Begini Kata Nana Suryana

Penulis
Yud's
-
0
PDI Perjuangan @fokusjabar.id
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Banjar, Nana Suryana (foto ; Agus/Fokus Jabar)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Nana Suryana mendapat kepercayaan kembali untuk memimpin DPC PDI Perjuangan Kota Banjar periode 2025–2030. Penetapan tersebut di umumkan dalam Konfercab serentak PDI Perjuangan wilayah Priangan Timur yang di gelar di Hotel Santika Kota Tasikmalaya, Senin (8/12/2025) kemarin. 

Saat berbincang di kediamannya, Nana Suryana mengatakan, bahwa kemenangan tersebut bukan sekadar penegasan dukungan, tetapi juga bentuk amanah baru yang harus di pikul.

Menurutnya, proses penjaringan hingga penetapan nama oleh DPP telah berjalan sesuai mekanisme AD/ART dan peraturan partai. 

Baca Juga: Keren! Atlet PASI Kota Banjar Lolos ke Porprov Jabar 2026

Hasil tersebut kemudian di plenokan dan di tandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri serta Sekjen Hasto Kristiyanto.

“Alhamdulillah saya masih di percaya untuk tetap memimpin DPC PDIP Perjuangan kota Banjar, Priode 2025-20230,” kata Nana. 

Nana juga menegaskan bahwa jabatan tersebut bukan hadiah, melainkan tanggung jawab besar jelang menghadapi agenda politik kedepan.

“Perlu di siplin dan ketegasan dalam mengelola organisasi. Fokus utamanya adalah soliditas dan loyalitas kader,” ucapnya. 

Selain itu, lanjut dia, soliditas dan loyalitas menjadi sebuah kemenangan partai yang harus segera di perkuat. Dan pentingnya evaluasi internal, tujuannya untuk mengukur kekuatan dan kelemahan yang muncul pada periode sebelumnya.

“Evaluasi juga perlu untuk mengukur kekuatan dan juga kelamahan periode sebelumnya,” jelasnya. 

Baca Juga: BPC HIPMI Harus Jadi Mitra Strategis Pemkot Banjar

Soliditas, Loyalitas Kader

Selain soliditas, Nana menempatkan loyalitas kader sebagai prioritas kedua. karena, dia menegaskan, loyalitas merupakan fondasi bagi pelaksanaan trias di namika partai yaitu pemetaan wilayah, penempatan kader, serta membumikan program-program partai di tengah – tengah masyarakat.

“Loyalitas juga perlu tapi yang lebih penting Trias di namika partai,” ujar Nana. 

Untuk mendukung semua itu, Nana berkomitmen untuk menjalankan lima mantap antara lain, mantap ideologi, mantap organisasi, mantap kader, mantap program, dan mantap sumber daya.

Dia juga memastikan seluruh langkah tersebut akan menjadi pedoman kerja DPC PDI Perjuangan Kota Banjar.

“Sebagai kader, saya tegak lurus terhadap perintah partai. Amanah ini berat, tetapi harus dijalankan dengan kerja serius, disiplin, dan loyalitas penuh,” pungkasnya.

(Agus)

Rencana Depo BRT Dinilai Ancaman Bagi Pedagang dan Porter di Terminal Cicaheum

Penulis
Yud's
-
0
terminal cicaheum @fokusjabar.id
Rencana pemerintah mengalihfungsikan Terminal Cicaheum menjadi depo Bus Rapid Transit (BRT) memunculkan kekhawatiran serius di kalangan pedagang dan pekerja terminal. (foto; Yusuf Mugni/Fokus Jabar)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Rencana pemerintah mengalihfungsikan Terminal Cicaheum menjadi depo Bus Rapid Transit (BRT) memunculkan kekhawatiran serius di kalangan pedagang dan pekerja terminal.

Mereka menilai perubahan tersebut mengancam mata pencaharian yang telah mereka jalani selama puluhan tahun serta menimbulkan ketidakpastian relokasi.

Erni, pedagang asal Padasuka yang sudah berjualan di Terminal Cicaheum sejak 2009 mengatakan, isu pemindahan terminal sesungguhnya bukan hal baru. Wacana itu sudah lama terdengar, bahkan sejak era Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Baca Juga: Kompak! Pedagang dan PO Bus Tolak Relokasi Terminal Cicaheum ke Leuwipanjang

“Isu pemindahan Terminal Cicaheum ini sudah lama kami dengar, kalau tidak salah sejak era Wali Kota Ridwan Kamil,” kata Erni, Rabu (10/12/2025).

Erni menyebut, bahwa para pedagang tidak menolak pembangunan fasilitas BRT. Namun mereka berharap tetap dapat beraktivitas di lokasi yang sama.

“Kalau memang ada rencana alih fungsi Terminal Cicaheum menjadi depo BRT, silakan saja. Asal bisa saling berdampingan dengan yang sudah berjalan saat ini, sehingga kami tetap bisa mencari nafkah di sini,”katanya.

Menurutnya, kekhawatiran terbesar adalah ketidakpastian relokasi. Para pedagang mendengar Terminal Leuwipanjang akan menjadi lokasi pengganti, sementara di sana juga sudah banyak pedagang.

“Apakah nanti pedagang Cicaheum akan di terima? Itu yang kami khawatirkan,”ucapnya.

Baca Juga: Sore Ini! Kejari Ungkap Perkembangan Kasus Korupsi Pemkot Bandung

Dari sisi ekonomi, ia menilai perubahan ini akan berdampak langsung pada pendapatan pedagang. Selama ini pembeli utama mereka adalah penumpang luar kota.

“Pembeli kami kebanyakan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau penumpang dari sana tidak ada lagi, dagangan kami tentu tidak laku,”ujarnya.

Keluhan serupa di sampaikan Eman, seorang porter yang telah bekerja 25 tahun di terminal.

“Kalau di pindahkan, saya keberatan. Biaya hidup saya dari sini saja. Kalau pindah, saya bingung harus bagaimana. Mudah-mudahan tetap di sini, jangan pindah,” kata Eman.

(Yusuf Mugni)

1...434445...7,465Halaman 44 dari 7,465

Copyright © fokusjabar.id