spot_imgspot_img
Jumat 2 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 42

Terlibat Kasus Wanita Tewas di Cirebon, Pria Asal Pangandaran Menyerahkan Diri ke Polisi

0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
Poto: Ilustrasi by web

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Seorang pria berinisial SN (23) menyerahkan diri ke Mako Polsek Padaherang, Polres Pangandaran, Senin (21/9/2026) malam.

SN mendatangi kantor polisi usai terlibat dalam kasus tewasnya seorang wanita berinisial Y (23) di sebuah hotel di Kota Cirebon.

Baca Juga: Melihat Susi Environmental School, Sekolah Unik di Pangandaran yang Ajak Anak Dekat dengan Alam

SN mendatangi Mako Polsek Padaherang sekitar pukul 21.30 WIB bersama kakak iparnya, Satim.

Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari melalui Kapolsek Padaherang Iptu Abdurahman membenarkan proses penyerahan diri terduga pelaku tersebut.

“Yang bersangkutan datang ke Polsek Padaherang dan menyampaikan bahwa dirinya terlibat dalam kejadian di wilayah Kota Cirebon. Setelah menerima informasi tersebut, kami langsung melakukan pengamanan dan berkoordinasi dengan Polres Cirebon Kota,” kata Abdurahman, Selasa (22/9/2026).

Geger Penemuan Jasad Wanita di Kamar Hotel Cirebon

Kasus ini bermula saat warga menemukan jasad wanita berinisial Y (23) di kamar F5 lantai 3 Hotel Nusantara, Jalan Suradinaya, Kesambi, Kota Cirebon, Senin (21/9/2026).

Saksi mata menyebutkan bahwa korban datang ke hotel bersama seorang pria pada Minggu (20/9/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

Pria misterius tersebut kemudian meninggalkan area hotel sendirian sekitar pukul 22.00 WIB.

Tim Satreskrim Polres Cirebon Kota langsung menggelar penyelidikan intensif untuk mengungkap penyebab kematian korban.

Pelaku Melarikan Diri ke Pangandaran Sebelum Menyerahkan Diri

Usai kejadian di Cirebon, SN melarikan diri menuju rumah kakak iparnya di Desa Bojongsari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran.

SN tiba di Pangandaran sekitar pukul 18.00 WIB usai menempuh perjalanan jauh dari Cirebon.

Beberapa jam kemudian, SN mengakui perbuatannya kepada keluarga hingga sang kakak ipar mengantarnya langsung ke Polsek Padaherang.

Tim Maung Padaherang bergerak cepat mengamankan SN untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Polsek Padaherang kini menyerahkan SN ke Satreskrim Polres Cirebon Kota guna menjalani proses hukum dan pemeriksaan kronologi secara menyeluruh.

(Sajidin)

Agus Gumiwang Resmikan Jalan Ratjih Natawidjaja di Kawasan Sport Center Sumedang

0
BOGOR, FOKUSJabar.id
Sumber Gambar: Pemkab Sumedang Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita didampingi Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir meresmikan jalan Ratjih Natawidjaja ditandai gunting pita, Selasa (22/9/2026).

SUMEDANG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Sumedang meresmikan nama baru untuk akses jalan yang menghubungkan Jalan Kutamaya dengan kawasan Sport Center Cigugur.

Pemerintah daerah menetapkan nama Jalan Ratjih Natawidjaja sebagai nama resmi jalur strategis sepanjang 297 meter tersebut.

Baca Juga: Ada Job Fair Online Bareng Dedi Mulyadi Besok

Penamaan ini menjadi wujud penghormatan Pemkab Sumedang atas kiprah Ratjih Natawidjaja di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, serta pengembangan kawasan Islamic Centre Sumedang.

Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir meresmikan jalan tersebut melalui prosesi gunting pita pada Selasa (22/9/2026).

Agus Gumiwang menghadiri peresmian ini dalam kapasitas sebagai cucu almarhumah Ratjih Natawidjaja bersama keluarga besar.

Warisan Keteladanan dan Ruang Ekonomi Baru

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur fisik harus selalu membawa nilai sejarah serta keteladanan bagi warga.

“Pemberian nama Ratjih Natawidjaja adalah bentuk penghormatan kepada sosok yang memiliki jejak pengabdian dalam pendidikan, sosial, dan kehidupan kemasyarakatan, sekaligus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sumedang,” kata Dony.

Jalan berlebar 8 meter ini kini memperlancar akses masyarakat menuju kawasan Sport Center dan Islamic Centre.

“Ketika masyarakat melewati jalan ini, bukan hanya akses yang mereka rasakan semakin mudah, tetapi juga ada sejarah dan keteladanan yang terus diingat,” tutur Dony.

Dony menambahkan bahwa perkembangan kawasan ini turut menggerakkan roda ekonomi pelaku UMKM serta sektor ekonomi kreatif lokal.

“Jadi, kawasan ini bukan hanya bagus secara fisik, tetapi juga hidup, produktif, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Dony.

Pujian Menperin Agus Gumiwang untuk Bupati Sumedang

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi tinggi langkah Pemkab Sumedang serta kepemimpinan Bupati Dony Ahmad Munir.

Agus menilai Dony berhasil membangun sistem pemerintahan berbasis digital yang memajukan Kabupaten Sumedang secara nyata.

“Saya keliling Indonesia, saya mengakui Bupati Dony adalah bupati terbaik. Beliau adalah orang yang hebat dan tetap bekerja untuk terus memajukan Kabupaten Sumedang dalam upaya menciptakan pemerintahan berbasis digital dan kinerja,” kata Agus.

Sebagai perwakilan keluarga besar, Agus kemudian menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas penghormatan abadi kepada almarhumah neneknya.

“Keluarga besar menyampaikan terima kasih karena telah memberikan kehormatan kepada nenek saya. Harapan kami, jalan ini akan terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sumedang,” ucaps Agus.

Kini, Jalan Ratjih Natawidjaja berdiri kokoh memperlancar mobilitas warga sekaligus

(Jingga Sonjaya)

Ada Job Fair Online Bareng Dedi Mulyadi Besok

0
DEPOK, FOKUSJabar.id
Sumber Gambar: Pemkot Depok Pencaker saat mengikuti jobfair.

DEPOK,FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair Online, Rabu (23/9/2026).

Pemerintah merancang kegiatan daring ini untuk membuka jalan seluas-luasnya bagi para pencari kerja (pencaker) di Kota Depok.

Baca Juga: Krisis Beras Premium di Ritel Modern, Stok Bulog 4,6 Juta Ton

Masyarakat dapat mengikuti seluruh rangkaian acara secara fleksibel dari rumah tanpa perlu mendatangi lokasi fisik.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) siap memandu langsung bursa kerja daring ini melalui siaran langsung TikTok.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Nessi Annisa Handari, mengajak seluruh pencaker untuk menyambar kesempatan berharga ini.

Nessi menyampaikan ajakan tersebut saat meninjau persiapan Job Fair Online di PT YKK pada Selasa (22/9/2026).

“Saya mengajak seluruh pencaker untuk memanfaatkan kesempatan ini, karena ini peluang yang luar biasa untuk mendapatkan pekerjaan,” ungkap Nessi.

Panitia mencatat sekitar 15 perusahaan besar di Kota Depok telah mengonfirmasi keikutsertaan mereka dalam bursa kerja ini.

Jumlah perusahaan peserta masih terus bertambah hingga acara pembukaan besok pagi.

Pertambahan jumlah perusahaan ini membuka pilihan karier yang makin beragam bagi para pencaker Depok.

Nessi optimistis bursa kerja daring ini mampu menekan angka pengangguran serta memberi solusi kerja bagi warga lokal.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan rezeki bagi pencaker di Kota Depok. Silahkan manfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya,” tambah Nessi.

Jadwal dan Cara Mengikuti Job Fair Online

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Depok menuntaskan seluruh tahapan teknis jelang hari pelaksanaan.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi Disnakertrans Jawa Barat, Hendra Kusumasumantri, mengonfirmasi jadwal acara.

Siaran langsung Job Fair Online bakal memulai tayangan pada pukul 09.00 WIB.

Masyarakat dapat menyimak tayangan ini melalui akun TikTok resmi @dedimulyadiofficial.

Hendra menjamin sinergi Pemprov Jabar dan Pemkot Depok siap mengawal kelancaran bursa kerja daring tersebut.

“Kami berkolaborasi dengan Pemkot Depok untuk pelaksanaan acara ini. Tentunya sudah siap untuk pelaksanaan acara besok,” kata Hendra.

Melalui bursa kerja online ini, pencaker Depok dapat menyerap informasi lowongan serta melamar pekerjaan impian secara praktis dan transparan.

(Jingga Sonjaya)

Krisis Beras Premium di Ritel Modern, Stok Bulog 4,6 Juta Ton

0
NASIONAL, FOKUSjabar.id
Sumber Berita: Kompas Krisis beras di ritel modern.

NASIONAL,FOKUSJabar.id: Ketersediaan beras premium di sejumlah jaringan ritel modern masih menyita perhatian pemerintah. Masyarakat mengaku kesulitan menemukan beras premium di minimarket dan supermarket, meski pemerintah menjamin ketersediaan stok nasional dalam jumlah melimpah.

Kelangkaan beras premium di ritel modern telah berlangsung sekitar empat hingga lima bulan terakhir.

Baca Juga: Mendiktisaintek Ungkap Persiapan Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi

Kondisi ini makin terasa pelik setelah pemerintah menarik 25 merek beras fortifikasi pada 15 September 2026 akibat dugaan ketidaksesuaian mutu dan label.

Mentan Minta Bulog Lipat Gandakan Pasokan Beras

Pemerintah menegaskan bahwa kelangkaan di ritel modern bukan menandakan Indonesia kekurangan pasokan beras nasional.

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini menembus angka 4,6 juta ton.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memerintahkan Perum Bulog memperkuat pasokan ke ritel modern.

Bulog sebelumnya menyalurkan 110.000 ton beras per bulan, yang terdiri atas 75.000 ton beras premium dan 35.000 ton beras medium.

“Sudahlah, kalau 110 ribu ton sudah digelontorkan, bila perlu kali tiga. Berasnya banyak,” kata Amran, Selasa (22/9/2026).

Amran menyebut pemerintah telah menyewa gudang tambahan berkapasitas 2 juta ton guna menampung stok.

“Sudah dikirim. Kami sudah perintahkan Bulog. Berasnya banyak, 4,6 juta ton hari ini. Kita sewa gudang 2 juta ton. Sudah, kita kirim. Beras aman,” tegas Amran.

Kebutuhan Ritel Mencapai 135 Ribu Ton Per Bulan

Pengamat pertanian Khudori mengalkulasi bahwa kebutuhan seluruh jaringan ritel modern nasional menyentuh angka 120.000 hingga 135.000 ton setiap bulan.

Alokasi beras premium Bulog sebesar 75.000 ton per bulan masih menyisakan defisit pasokan sekitar 45.000 hingga 60.000 ton.

“Kelangkaan beras premium di ritel modern telah berlangsung sekitar empat hingga lima bulan. Penarikan beras fortifikasi kian mempersempit pilihan konsumen di minimarket maupun supermarket,” terang Khudori.

Pemerintah kini menindaklanjuti 25 perusahaan produsen beras fortifikasi dan menyiapkan sanksi tegas mulai dari pencabutan izin hingga proses hukum.

Bapanas Fokus Kelancaran Distribusi dan Harga Gabah

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menekankan pentingnya efektivitas saluran distribusi ke konsumen.

“Stok beras pemerintah dalam kondisi kuat. Yang saat ini kami tangani adalah bagaimana memastikan beras tersebut, termasuk beras premium, makin lancar masuk ke jaringan ritel dan mudah diperoleh masyarakat,” ujarnya.

Lonjakan harga gabah di atas Rp8.000 per kilogram turut menekan biaya produksi dan margin pelaku usaha.

Hermawan menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pendapatan petani dan daya beli masyarakat.

“Kita harus menjaga keseimbangan. Petani harus memperoleh harga yang baik, tetapi masyarakat juga harus memperoleh beras dengan harga terjangkau,” tegas Hermawan.

Operasi Pasar dan Bantuan Pangan 33,2 Juta Keluarga

Data SP2KP Kementerian Perdagangan mencatat hanya delapan provinsi yang mampu menjual beras premium sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Guna memperkuat jaringan distribusi, Bulog menggandeng PT Padi Indonesia Maju yang mengoperasikan fasilitas penggilingan di Palembang, Serang, Ngawi, dan Mojokerto.

Pemerintah juga menambah alokasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton serta menggelar operasi pasar.

Program bantuan pangan beras siap menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Mentan Amran memberi peringatan keras agar pelaku usaha tidak memainkan harga di tengah proses pemulihan pasokan ini.

“Gimana sih langka beras? Memangnya tidak ada beras? Tidak ada beras premium? Kalau begitu, jangan sampai ada yang memanfaatkan kondisi ini untuk bermain atau berlaku nakal. Padahal, berasnya sama,” kata Amran.

(Berbagai Sumber/Jingga Sonjaya)

Mendiktisaintek Ungkap Persiapan Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi

0
NASIONAL, FOKUSJabar.id
Sumber Gambar: Kemdiktisaintek Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto.

NASIONAL,FOKUSJabar.id: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mematangkan kajian mengenai arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait kuliah gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Pemerintah kini menghitung total kebutuhan pembiayaan untuk menentukan besaran anggaran sebelum menerapkan kebijakan tersebut di seluruh PTN.

Baca Juga: Dirjen Bea Cukai Dipanggil Prabowo ke Istana, Ini yang Dibahas

Kemdiktisaintek mengalkulasi kebutuhan biaya per mahasiswa, memetakan kondisi fisik PTN, serta merinci jumlah mahasiswa aktif.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengonfirmasi bahwa timnya akan menyerahkan hasil perhitungan tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo.

“Bapak Presiden sebenarnya pernah memerintahkan kami beberapa waktu lalu untuk melakukan kajian mengenai hal ini. Kami sudah mulai menghitung juga bagaimana kebutuhan yang standar per mahasiswa untuk seluruh PTN. Kita sudah kalkulasi,” kata Brian, Senin (21/9/2026).

Opsi Penerapan Langsung atau Bertahap Hingga 2029

Brian menjelaskan bahwa perhitungan rinci ini menjadi pijakan utama bagi pemerintah dalam mengukur kemampuan APBN.

Kemdiktisaintek membuka peluang penerapan kuliah gratis secara langsung maupun bertahap sesuai kesiapan anggaran negara.

Pemerintah menyusun skema penahapan tahunan jika APBN belum mampu menanggung seluruh biaya kuliah secara serentak.

“Nanti tentu pada kesempatan pertama kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden hitungan-hitungan kebutuhan untuk dapat menggratiskan seluruh PTN. Barangkali tentu juga kita akan melihat penahapannya seperti apa, jika memang dapat langsung baik, tapi jika belum memadai atau belum memungkinkan kami juga akan membuat tahapan-tahapannya tahun 2027 bagaimana, 2028, hingga 2029. Ini yang sedang kami lakukan,” ujar Brian.

Jaminan Akses Pendidikan Bagi Kelompok Tak Mampu

Pemerintah tetap menyelaraskan rencana kebijakan ini dengan program bantuan sosial yang berjalan, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).

Kemdiktisaintek mengevaluasi instrumen bantuan agar calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu bisa menikmati bangku kuliah tanpa hambatan biaya.

“Intinya, kita ingin optimal dan kita ingin memastikan akses perguruan tinggi itu semuanya bisa diikuti oleh mereka-mereka yang memang tidak mampu,” tutur Mendiktisaintek.

Saat ini, mahasiswa PTN dari kelompok desil 1 hingga 4 telah menerima bantuan beasiswa penuh.

Pemerintah mencatat angka penerima bantuan biaya pendidikan sangat rendah hingga gratis di PTN sudah menembus lebih dari 28 persen.

Kemdiktisaintek berkomitmen menuntaskan pemetaan ini agar Presiden Prabowo bisa mengambil keputusan terbaik demi masa depan pendidikan tinggi Indonesia.

(Jingga Sonjaya)

Dirjen Bea Cukai Dipanggil Prabowo ke Istana, Ini yang Dibahas

0
NASIONAL, FOKUSjabar.id
Sumber Gambar: Sindo News Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama.

NASIONAL,FOKUSJabar.id: Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama, ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Pemanggilan ini berlangsung saat pemerintah tengah memperkuat pengawasan arus masuk barang, khususnya melalui jalur laut dan kawasan perbatasan.

Baca Juga: Ciamis Bawa Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat ke Forum ASEAN 2026

Djaka tiba di kompleks Istana pada Selasa sore memakai seragam resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kedatangan Djaka bertepatan dengan agenda rapat pemerintah yang sedang membahas perkembangan industri tekstil nasional.

Presiden Prabowo Perintahkan Pengetatan Perbatasan dan Pesisir

Djaka memberikan penjelasan resmi usai menyelesaikan pertemuan bersama Presiden di dalam Istana.

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan pengetatan pengawasan di wilayah perbatasan dan jalur pesisir.

“Dipanggil disuruh memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Itu aja, dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang,” kata Djaka, Selasa (22/9/2026).

Fokus utama instruksi ini menyasar pencegahan masuknya komoditas berbahaya seperti narkoba, balpres pakaian bekas, serta barang terlarang lain.

Mobilisasi Ratusan Kapal Patroli di Selat Malaka

Bea Cukai mengarahkan fokus pengawasan ke wilayah rawan seperti perairan Selat Malaka. Selanjutnya Instansi ini memaksimalkan pangkalan sarana operasi serta menyiagakan armada kapal untuk memantau jalur laut tersebut.

“Ya di sepanjang laut Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir seratus lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua,” ujar Djaka.

Djaka menambahkan bahwa ketersediaan anggaran dari Badan Anggaran DPR akan mendukung penuh operasi penindakan di perairan Indonesia.

Bea Cukai Ungkap Penindakan Impor Ilegal Rp27,3 Miliar

Pemanggilan ini bertepatan dengan keberhasilan Bea Cukai membongkar kasus impor ilegal selama periode Agustus hingga September 2026.

Petugas mengamankan 30 kontainer berisi beras dan garam serta 1.435 bal pakaian bekas dengan nilai total mencapai Rp27,34 miliar.

Tim gabungan menindak pelanggaran ini di empat lokasi, yakni Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, kawasan berikat Bogor, perairan Gosong Bunga-Bunga Selat Malaka, serta Pelabuhan Tanjung Priok.

Petugas menemukan indikasi pemalsuan dokumen (misdeclaration) pada 30 kontainer impor tersebut.

Importir mencantumkan keterangan ammonium chloride dan bahan kimia penyamak kulit pada dokumen resmi, padahal kontainer tersebut memuat beras dan garam.

Instruksi tegas Presiden Prabowo ini menjadi pijakan Bea Cukai untuk menyapu bersih jalur penyelundupan barang ilegal di seluruh wilayah perbatasan Indonesia.

(Jingga Sonjaya/Berbagai Sumber)

Kemenag dan KPAID Tasikmalaya Bersatu Berantas Bullying di Madrasah dan Pesantren

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tasikmalaya bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) setempat resmi memperkuat kolaborasi.

Langkah taktis ini bertujuan memberantas ancaman kekerasan dan perundungan (bullying) yang masih membayangi lingkungan madrasah serta pondok pesantren.

Baca Juga: Ribuan Warga Tasikmalaya Serbu Bazar Murah HUT ke-81 TNI, Sembako Dijual Harga Miring

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tasikmalaya, H. Asep Lukman Hakim, menemui langsung jajaran pengurus KPAID Kabupaten Tasikmalaya.

Pertemuan strategis ini menjadi awal pembentukan ekosistem belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak di wilayah Tasikmalaya.

Tanggung Jawab Moral dan Pencegahan Dini

Asep Lukman menegaskan bahwa Kemenag memikul tanggung jawab moral yang besar dalam mengawasi serta membina lembaga pendidikan.

Pengawasan tersebut mencakup sekolah formal hingga lembaga nonformal seperti madrasah diniyah dan pondok pesantren.

“Sekarang ini trennya di masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan, masih banyak persoalan bullying dan kekerasan. Karena itu, kami siap bekerja sama dengan KPAID untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya bullying dan kekerasan,” ungkap Asep, Selasa (22/9/2026).

Ia meminta para pendidik meningkatkan kepekaan agar mampu mendeteksi serta menghentikan potensi kekerasan sejak dini.

Memperjelas Batas Antara Pembinaan dan Perundungan

Kemenag berkomitmen menggenjot sosialisasi agar para guru dan pengasuh pesantren mampu membedakan tindakan mendidik dengan aksi kekerasan yang melanggar hukum.

Program edukasi ini membekali tenaga pengajar dengan instrumen deteksi dini guna mencegah jatuhnya korban fisik maupun psikologis.

Langkah ini mempertegas bahwa metode pembinaan santri tidak boleh melintasi batas kekerasan.

Sinergi ini menjadi perisai ampuh yang melindungi ribuan santri dan pelajar di Tasikmalaya dari bahaya bullying.

KPAID Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Semua Pihak

Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto, menyambut hangat inisiatif dan tawaran kerja sama dari Kemenag.

Ia menilai momentum ini sangat berharga untuk mewujudkan budaya sekolah ramah anak di seluruh pelosok Tasikmalaya.

“Ini merupakan upaya bersama untuk menciptakan sekolah ramah anak. Persoalan bullying dan kekerasan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak,” tegas Ato.

Kedua lembaga sepakat segera merealisasikan program aksi nyata yang menjangkau pimpinan pesantren, pengelola madrasah, guru, hingga para siswa.

“Semoga pertemuan ini menjadi awal sinergitas dalam menciptakan sekolah ramah anak di Kabupaten Tasikmalaya, terutama di lingkungan pondok pesantren dan madrasah,” pungkas Ato.

(Abdul Latif)