CIAMIS,FOKUSJabar.id: Pemilik Dapur Mutiara, Ridwan Rulistiawan, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) turun tangan menyelesaikan persoalan operasional dapur MBG di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, yang kini berhenti beroperasi akibat masalah administrasi.

Ridwan mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengikuti proses mediasi yang difasilitasi Pemerintah Kecamatan Baregbeg. Namun, mediasi tersebut menemui jalan buntu karena Sarjana Pendamping Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas di dapur tersebut tidak mengakui dirinya sebagai pemilik sekaligus pihak yang memodali dapur itu.

Baca Juga: GACCORS Dorong Pertanian Organik di Ciamis, Pabrik Pupuk Siap Suplai Petani

“Sarjana pendamping yang bertugas di sana tidak mengakui saya sebagai pemilik yang mengeluarkan modal untuk program MBG,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

Ridwan menjelaskan, berhentinya operasional Dapur Mutiara bermula dari persoalan teknis pencairan dana yang membutuhkan tanda tangan SPPI dan pihak yayasan. Pada awalnya, dapur tersebut beroperasi di bawah sebuah yayasan, namun Ridwan berencana memindahkannya ke yayasan miliknya sendiri.

“Awalnya dapur di Baregbeg berada di bawah yayasan lain. Kami ingin menggunakan yayasan kami, dan pihak yayasan tidak keberatan. Namun SPPI menolak. Padahal, pencairan dana harus ditandatangani yayasan dan SPPI. Masalahnya, SPPI malah hilang dan tidak diketahui keberadaannya,” jelasnya.

Akibat absennya SPPI, tidak bisa melakukan proses pencairan dana operasional. Sehingga dapur terpaksa berhenti beroperasi. Dampaknya sangat besar, karena lebih dari tiga ribu penerima manfaat tidak lagi mendapatkan layanan Makanan Bergizi Gratis (MBG).

“Kalau begini, dapur jelas tidak bisa berjalan. Padahal kami punya lebih dari 3.000 penerima manfaat. Sejak dapur berhenti, mereka tidak lagi menerima MBG,” ucap Ridwan.

Intervensi Badan Gizi Nasional

Ia menegaskan, satu-satunya solusi adalah intervensi dari Badan Gizi Nasional. Menurutnya, BGN memiliki kewenangan sekaligus akses untuk menemukan dan memanggil SPPI yang bersangkutan.

“Mediasi di kecamatan tidak membuahkan hasil. Jadi BGN harus turun tangan. Mereka pasti tahu di mana SPPI itu berada, tinggal panggil saja,” kata Ridwan.

Ridwan menambahkan, persoalan ini sebenarnya tidak perlu berlarut-larut apabila pihak SPPI bersikap kooperatif sejak awal.

“Kalau memang tidak mampu, tinggal mengundurkan diri. Jangan sampai siswa dan ribuan penerima manfaat lainnya yang justru menjadi korban,” tegasnya.

(Husen Maharaja)

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Upaya mengembangkan pertanian sehat dan ramah lingkungan membutuhkan kerja keras serta kolaborasi seluruh pihak, baik petani maupun pemerintah. Hal tersebut disampaikan Pengurus Gabungan Aksi Ciamis Cinta Organik Sejati (GACCORS) Kabupaten Ciamis, Koswara, Rabu (10/12/2025).

Koswara mengungkapkan, GACCORS saat ini tengah intens mendorong pengembangan pertanian organik tanpa pupuk kimia di wilayah Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis.

Baca Juga: 3.554 PPPK Paruh Waktu Pemkab Ciamis Segera Terima SK Pengangkatan 

“Pertanian organik ini akan terus kami kembangkan agar masyarakat dapat mengikuti metode yang kami terapkan. Sehingga menghasilkan produk pertanian yang lebih sehat dan bebas kontaminasi kimia,” ujarnya.

Untuk memperluas penerapan pertanian organik di Kecamatan Cijeungjing, khususnya Desa Ciharalang, GACCORS telah menggandeng Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid (BKMM) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Melalui kerja sama ini, kami berharap para petani bisa beralih dan membiasakan diri bertani dengan sistem organik,” tambahnya.

Koswara menambahkan, guna mendukung Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PPSRLB), pihaknya telah memiliki pabrik pupuk organik sebagai penyedia utama kebutuhan pupuk bagi para petani.

“Alhamdulillah, pabrik pupuk organik sudah berdiri dan siap memenuhi kebutuhan para petani,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Handapherang Muslih melalui Ketua APDESI Kecamatan Cijeungjing, Uus Uswandi, menilai program ketahanan pangan melalui penggunaan pupuk organik ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pertanian di wilayah tersebut. Selain itu, program ini juga dapat mengakomodasi para peternak baik sapi, domba, maupun kambing untuk memanfaatkan kotoran ternak sebagai bahan pupuk organik.

“Program ini sangat bagus dan bermanfaat bagi keberlanjutan ketahanan pangan di wilayah kami,” ujarnya.

(Husen Maharaja)