PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Kasus dugaan peredaran tiket wisata palsu di kawasan wisata Pangandaran masih menggantung tanpa kejelasan. Meski berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga kini belum ada titik terang dari proses penyelidikan.
Kasus ini mencuat setelah seorang oknum petugas pariwisata tertangkap tangan melakukan pungutan liar (pungli) tiket wisata di halaman Masjid Istiqomah Pangandaran pada dini hari, 6 Juli 2025.
BACA JUGA: Tersentuh Kondisi Warga, Anggota DPRD Pangandaran Turun Tangan Perbaiki Rumah Disabilitas
Peristiwa itu memicu dugaan lebih besar terkait praktik pemalsuan tiket yang diduga dicetak menggunakan printer termal, di luar sistem resmi pemerintah.
Kepala UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran, Riko Agung, mengungkapkan adanya indikasi kuat beredarnya tiket tidak resmi yang dapat menggerus potensi penerimaan daerah dari sektor pariwisata sektor vital yang selama ini menjadi penopang utama PAD Pangandaran.
“Sinyalemen kebocoran PAD ini sangat meresahkan. Harus diusut tuntas,” kata Riko.
Hingga kini, proses penanganan kasus tersebut masih berada di tahap penyelidikan oleh Polres Pangandaran, dibantu Inspektorat Kabupaten. Namun belum ada penetapan tersangka ataupun perkembangan signifikan yang disampaikan ke publik.
Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari tokoh masyarakat. Salah satunya, Engkis dari Kecamatan Padaherang, yang secara terbuka mempertanyakan keseriusan aparat dalam menangani perkara tersebut.
“Saya curiga ada oknum pejabat yang ikut bermain. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” tegasnya, Rabu (23/7/2025).
Masyarakat Minta Penanganan Kasus Terbuka dan Transparan
Engkis mendesak agar penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan tuntas, mengingat pentingnya retribusi wisata bagi pembangunan daerah.
“Kita belum tahu siapa aktor intelektual di balik semua ini. Pemerintah dan penegak hukum jangan tinggal diam.”
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pangandaran AKP Idas Wardias menyampaikan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan pihaknya tengah memeriksa sejumlah saksi.
“Kami masih dalam tahap penyelidikan dan meminta keterangan dari saksi-saksi,” ujarnya singkat.
Masyarakat kini menanti langkah tegas dari aparat, agar kasus ini tidak berujung pada sekadar sensasi sesaat, tetapi benar-benar memberikan keadilan serta menjamin transparansi dalam pengelolaan sektor pariwisata yang menyangkut kepentingan daerah secara luas.
(Sajidin)
