Bupati Garut: Gizi Kunci Menyongsong Indonesia Emas 2045

Penulis

-

7 Maret 2026

Bupati Garut Gizi fokusjabar.id — Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin

GARUT, FOKUSJabar.id: Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Abdusy Syakur Amin hadir dalam acara pertemuan sekaligus Buka Bersama Kepala dan Staf Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ballroom Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Jumat (6/3/2026).

Syakur menegaskan, Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan dengan efek multidimensi.

BACA JUGA:

Bupati Garut Tinjau Infrastruktur Daerah Selatan

Menurutnya, program tersebut bukan sekadar pemenuhan pangan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas generasi mendatang.

“Kita ingin warga dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 anak-anak kita memiliki kondisi yang baik dari aspek kualitas dan kuantitas. Dalam menghadapi bonus demografi nanti, jumlah penduduk muda yang besar tidaklah cukup, jika tidak di dukung latar belakang pendidikan yang baik dan kesehatan yang tangguh melalui asupan gizi yang berkualitas,” ungkap Bupati Garut.

Koordinator SPPI Wilayah Kabupaten Garut, Salsa Ayuning Tias, memaparkan fakta membanggakan bahwa Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah dengan jumlah SPPG terbanyak di Indonesia.

“Kabupaten Garut saat ini memiliki 425 SPPG yang menempatkan kita dalam posisi tiga besar nasional. Kami berharap, seluruh kepala SPPG, pengawas keuangan dan pengawas gizi dapat terus bekerja sama, saling merangkul dan patuh terhadap instruksi pusat demi keberhasilan program ini,” kata Salsa.

BACA JUGA:

Bupati Garut Perkuat Industri Kulit Melalui Kolaborasi Internasional

Kasubag Tata Usaha Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bandung, Iskandar mengingatkan para petugas, jabatan yang di emban adalah amanah besar bagi pelayanan masyarakat.

Dia menginformasikan, ke depan KPPG akan hadir di setiap Kabupaten/Kota untuk memperkuat kolaborasi lokal.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Sandi Yosepa Ridwan melaporkan, agenda ini mengusung tema “Takjil” (Teman Asik Jalin Ikatan Lebih Dekat).

Sebanyak 340 peserta yang terdiri dari jajaran kepala SPPG serta pengawas keuangan dan gizi hadir dalam pertemuan.

BACA JUGA:

Cap Go Meh 2026, Bupati Garut: Keberagaman adalah Kekuatan Bangsa

“Tujuan utama kami adalah mempererat hubungan sinergis antarkepala SPPG, Pengawas Keuangan dan pengawas gizi se-Kabupaten Garut,” singkat Sandi.

(Bambang Fouristian)

Peringati Malam Nuzulul Qur’an 1447 H, Pemkot Tasikmalaya Salurkan Bantuan

Penulis

Bambang F

-

7 Maret 2026

0

Nuzulul Qur'an fokusjabar.id — Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan, foto bersama para penerima bantuan, pada peringatan Nuzulul Qur'an di Masjid Agung Kota Tasikmalaya (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya Jawa Barat (Jabar) bersama elemen masyarakat gelar peringatan Nuzulul Qur’an (17 Ramadan) atau turunnya Al Qur’an petunjuk bagi umat Islam.

Peringatan Nuzulul Qur’an di gelar di Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Jumat (6/3/2026) malam kemarin.

BACA JUGA:

Musrenbang Diskominfo, Wali Kota Tasikmalaya Dorong Percepatan Transformasi Layanan Digital

Sebelum Peringatan Nuzulul Quran, terlebih dahulu di laksanakan tarawih, tadarus dan tabligh akbar dengan menghadirkan penceramah Kondang KH. Zamzam Imadudin, Pimpinan Pesantren Terpadu Qoshrul Muhajirin Kabupaten Tasikmalaya.

Suasana Masjid Agung Kota Tasikmalaya pun seketika menjadi khidmat dan penuh makna saat ratusan jamaah membaca Al Qur’an.

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengungkapkan, Peringatan malam Nuzulul Qur’an merupakan atas kecintaan dan ketaatan umat Islam terhadap kitab Suci Al Qur’an.

Menurutnya, Nuzulul Qur’an merupakan peristiwa penting bagi umat Islam. Karena pertama kalinya Allah SWT menurunkan Al Qur’an yang menjadi petunjuk dan pedoman hidup umat Islam di dunia.

BACA JUGA:

Bawaslu Tasikmalaya Bersama Bawaslu Jabar Bahas Pentingnya Kehumasan

“Nuzulul Qur’an sebagai momentum bagi kita semua agar gemar membaca Al Qur’an sekaligus memaknai isi dan kandungannya serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Viman Alfarizi Ramadhan kepada FOKUSJabar.

Dia menuturkan, pentingnya memaknai isi dan kandungan ayat-ayat Al Qur’an dalam kehidupan sehari-hari agar kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan, hikmah dan hidayah Allah SWT.

“Mudah-mudahan momentum Nuzulul Qur’an lebih meningkatkan ketaqwaan dan kesalehan sosial bagi kita semua dan mendapatkan hikmah serta hidayah dari Allah SWT,’ harap Viman.

Viman menjelaskan, peringatan turunnya Al Qur’an mampu melahirkan generasi penerus bangsa penghafal yang berjiwa Qur’ani yang tidak hanya cerdas secara intelektual. Namun juga kuat secara akhlak dan spiritual.

BACA JUGA:

Sikap Tegas Ketua DPRD Tasikmalaya Tutup Dapur MBG Diapresiasi TPS

Menurutnya, Nuzulul Qur’an sejalan dengan program prioritas Pemerintah Kota Tasikmalaya yang sedang di jalankan. Yaitu, Ohan Hafidz “One Kelurahan One Hafidz.”

Program tersebut untuk melahirkan satu penghafal Al-Qur’an di setiap kelurahan se-Kota Tasikmalaya.

“Melalui program religius ini, di harapkan dapat melahirkan generasi berjiwa Qur’ani di setiap kelurahan, memperkuat peran pesantren dan membangun masyarakat yang berlandaskan nilai keimanan dan ketakwaan. Sekaligus menjaga marwah Kota Santri yang menjadi identitas utama Tasikmalaya,” paparnya.

Pada peringatan Nuzulul Qur’an juga di laksanakan penyerahan bantuan sosial dan keagamaan.

Bantuan paket sembako Baznas Mayasari sebanyak 12.500 untuk 69 Kelurahan, 175 paket Sembako/Kelurahan.
Bantuan santunan untuk anak Yatim Piatu, Baznas bersama Perusahaan Katsae dan Tasco sebanyak 300 Anak Yatim Piatu, dengan rincian 100 Yatim dari Perusahaan Katsae dan 200 Yatim dari Perusahaan TASCO.
Bantuan Beasiswa Perguruan Tinggi sebanyak 17 Mahasiswa.
Bantuan Paket Sembako sebanyak 375 dan Operasional DKM atau Pondok pesantren sebesar Rp. 90.000.000 yang di salurkan kepada 10 Kecamatan, 4 Ormas Agama dan 1 Masjid Agung. Masing-masing mendapatkan 30 Paket Sembako untuk fakir Miskin dan Rp. 4.000.000 untuk Bantuan Operasional Masjid DKM dan Pondok Pesantren. (Seda)

Anton Sukartono Suratto: Kasus TPPO Harus jadi Pelajaran

Penulis

Bambang F

-

7 Maret 2026

0

Anton Sukartono Suratto fokusjabar.id — Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Suratto mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Septi Surya Rukmana, warga asal Kecamatan Leuwigong Kabupaten Garut yang sempat terjebak di Kamboja.

Septi Surya Rukmana di duga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

BACA JUGA:

Kisah Pilu Korban TPPO Kamboja Asal Garut

Wakil Ketua Komisi I DPR RI menjelaskan, Dia bersama kader Partai Demokrat telah menjemput Septi setelah berhasil kembali ke Indonesia.

Menurut Anton, kondisi Septi sangat memprihatinkan setelah mengalami kesulitan selama berada di luar negeri.

“Kami sudah menjemput Mas Septi. Dia terlihat sangat sedih. Di sana kondisinya sudah sangat sulit, makan susah, uang juga sudah tidak punya,” ungkap Anton Sukartono Suratto, Sabtu (7/3/2026).

Dia bersyukur, Septi akhirnya dapat kembali ke tanah air berkat bantuan sejumlah pihak. Termasuk kader Demokrat yang membantu proses kepulangannya.

“Alhamdulillah dengan bantuan Pak Bajuri, dia bisa pulang ke Indonesia,” katanya.

Anton menjelaskan, kasus yang di alami Septi berawal dari tawaran pekerjaan yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Karena tidak nyaman dengan pekerjaan tersebut, Dia akhirnya memutuskan untuk melarikan diri.

Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih hati-hati terhadap tawaran kerja di luar negeri. Terutama jika proses keberangkatannya tidak jelas.

“Kalau memang ada tawaran seperti ini harus di cek dulu. Biasanya kalau pelatihan atau pekerjaan resmi itu berangkatnya rombongan dan visanya sebagai pekerja, bukan sebagai turis,” jelas Anton.

BACA JUGA:

Korban TPPO Kamboja asal Leuwigoong Garut Bisa Pulang Berkat Partai Demokrat

Dia mengimbau agar masyarakat lebih peka terhadap potensi penipuan atau praktik perekrutan ilegal yang kerap memanfaatkan iming-iming pekerjaan di luar negeri.

Anton juga berharap, kejadian serupa tidak kembali terjadi. Selain masyarakat harus lebih telitijuga pemerintah harus memperkuat sosialisasi dan pengawasan.

tppo kamboja fokusjabar.id — **Ketua DPD Demokrat Jabar, KepalaBPOKK dan korban TPPO asal Garut**

“Ini harus jadi pelajaran bagi semua. Kalau ada tawaran kerja di luar negeri harus benar-benar di cek. Jangan sampai tertipu,” pesan Anton Sukartono Suratto.

Di sisi lain, Anton juga menilai bahwa pemerintah tidak bisa sepenuhnya di salahkan dalam kasus seperti ini. Pasalnya, banyak warga berangkat menggunakan visa wisata sehingga sulit di deteksi sejak awal.

Karena itu, Dia mendorong adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai risiko penipuan berkedok pekerjaan di luar negeri.

“Yang paling penting masyarakat harus lebih waspada. Kalau ada tawaran kerja di luar negeri, cek dulu kebenarannya agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tutup Anton.

(Bambang Fouristian)

Kisah Pilu Korban TPPO Kamboja Asal Garut

Penulis

Bambang F

-

7 Maret 2026

0

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Selama perjalanan pulang dari Bandara Soekarno-Hatta, korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar), Septi Surya Rukmana mengisahkan cerita pilu selama bekerja di Kamboja.

Tim penjemput (Ahmad Bajuri, Kurnia dan Opik Pendi) mendengarkan kisah tersebut sambil merekamnya.

BACA JUGA:

Korban TPPO Kamboja asal Leuwigoong Garut Bisa Pulang Berkat Partai Demokrat

Menurut Septi, awalnya Dia di tawari bekerja oleh seseorang yang mengaku tim marketing melalui Media Sosial (Medsos).

“Dia mengaku orang Garut yang sudah lama tinggal di Kamboja sebagai tim promotor,” kisah Septi.

Orang tersebut mengiming-imingi gaji sekitar Rp12 juta per bulan, mes dan makan di siapkan serta ada insentif. Terlebih biaya pemberangktan dan tiket di tanggung pihak perusahaan.

“Siapa pun pasti akan tergiur dengan gaji besar dengan fasilitas lain yang di siapkan,” ungkap Septi.

Waktu itu, Septi Surya Permana tiba di Bandara dan di jemput kendaraan. Dirinya mengaku tidak mengetahui persis daerah tempat Dia bekerja.

“Setahu Saya, daerah tempat bekerja hampir berbatasan dengan Vietnam,” imbuhnya.

Septi mengatakan, Dia dan ribuan korban TPPO di janjikan bekerja sebagai marketing produk. Kenyataannya, ada yang di pekejakan sebagai pegawai Pinjol, penipuan dengan sistem marketing melalui medsos.

Modusnya, nawarin barang, program cash back besar, promosi barang dan lain-lain.

“Target per hari minimal 1-3 konsumen. Jika tidak tercapai minimal 1 orang, Kami dapat denda atau hukuman fisik. Yakni, 100 kali push up dan di cambuk,” kisah Septi.

BACA JUGA:

Bupati Garut Tinjau Infrastruktur Daerah Selatan

Dia menyebut, gaji Rp12 juta yang di janjikan semuanya modus. Para pekerja hanya menerima Rp1,5-2 juta per bulan.

“Kalau para pekerja banyak menerima denda, kita jadi punya utang ke perusahaan,” katanya.

Septi mengaku sudah meminta bantuan Pemda Garut. Namun tidak ada tindak lanjut dan memberikan solusi agar bisa pulang ke tanah air.

Di dalam keputusasaan, Septi membuka HandPhone miliknya. Dia melihat ada nama Ahmad Bajuri.

Dia mengenal Ahamad Bajuri waktu bejerja di Kota Bandung. Waktu itu, sempat menawarkan produk.

Tak berpikir panjang, semua biodata dia kirim melalui WhatsApp (WA).

“Alhamdulillah pertolongan Allah SWT datang melalui Pak Bajuri. Beliau merespons dengan menyambungkan ke Pak Anton Sukartono Suratto yang menjanjikan bisa pulang ke Indonesia Jumat (6/3/2026),” cerita Septi.

“Awalnya Saya tak begitu yakin bisa pulang ke tanah air. Namun setelah menerima bukti tiket baru merasa lega, terharu dan gembira. Ini sebuah mimpi yang menjadi kenyataan,” katanya.

“Yang lebih mengharukan lagi, Saya di jemput ke Bandara Soekarno-Hatta oleh Pak Anton, Pak Bajuri dan tim,” Dia menambahkan.

“Pak Anton orang baik. Terima kasih telah menolong saya,” kata Septi.

Septi Surya Rukmana mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus DPD Partai Demokrat Jabar dan Ketua DPC Garut, Aman Nurjaman yang telah membantunya.

(Bambang Fouristian)

BGN Minta Masyarakat Laporkan Menu MBG Tak Layak Lewat Hotline 127 dan Media Sosial SPPG

Penulis

Bambang F

-

7 Maret 2026

0

BGN MBG Kota Bandung fokusjabar.id — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya Usai Menghadiri Bimbingan Teknis Penjamah Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Harris Hotel Festival Citylink Bandung Sabtu (7/3/2026) (FokusJabar/Yusuf Mugni)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya meminta masyarakat dan pihak sekolah untuk melaporkan jika menemukan menu MBG tidak sesuai atau tidak layak.

Menurut Sony, BGN telah menyediakan sejumlah kanal pengaduan yang dapat di manfaatkan masyarakat untuk menyampaikan laporan tersebut. Salah satunya melalui hotline 127.

BACA JUGA:

Wali Kota Bandung Pastikan Stok BBM dan LPG Aman Meski Harga Minyak Dunia Naik

“BGN sudah memiliki hotline 127. Selain itu juga ada nomor WhatsApp yang bisa di hubungi. Jadi ketika terjadi misalnya ada hal yang tidak layak, segera informasikan,” kata Sony di Harris Hotel Festival Citylink Kota Bandung, Sabtu (7/3/2026).

Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan media sosial milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing daerah.

Pasalnya, seluruh SPPG telah di wajibkan memiliki akun media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.

“Seluruh SPPG sudah kami perintahkan membangun media sosial masing-masing (Facebook, Instagram dan TikTok). ini wajib di miliki oleh seluruh SPPG untuk menyampaikan informasi kepada publik,” katanya.

Melalui media sosial tersebut, SPPG juga di wajibkan menginformasikan menu makanan yang di sajikan setiap hari. Lengkap dengan kandungan gizi serta rincian harga setiap komponen makanan.

Sebagai contoh, jika menu yang di sajikan terdiri dari nasi, ayam teriyaki, sayur wortel dan buncis kukus serta buah pisang. Maka seluruhnya harus di cantumkan bersama kandungan gizi dan harga masing-masing.

BACA JUGA:

bank bjb syariah Tebar Kebahagiaan Ramadan, Santuni Anak Yatim dan Perkuat Kebersamaan

Sony menegaskan, keterbukaan informasi tersebut bertujuan agar masyarakat dapat ikut memantau kesesuaian menu dan harga yang dilaporkan oleh SPPG.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat diminta untuk langsung menyampaikan protes melalui media sosial SPPG atau melapor ke hotline BGN.

“Silakan masyarakat monitor. Misalkan pisang satu buah di pasaran Rp1.500, tapi kemudian dilabeli Rp2.500. Kalau memang tidak sesuai, langsung protes ke media sosialnya,”pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

BGN: 240 SPPG di Kota Bandung Terancam Dihentikan

Penulis

Bambang F

-

7 Maret 2026

0

BGN Kota Bandung fokusjabar.id — Badan Gizi Nasional (BGN) gelar bimbingan teknis (bimtek) bagi 1.000 orang penjamah makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Harris Hotel Festival Citylink Bandung Sabtu (7/3/2026) (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi 1.000 orang penjamah makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandung Jawa Barat (Jabar).

Pelatihan tersebut menjadi salah satu syarat untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi standar penting bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjamin kebersihan dan kesehatan dapur produksi makanan.

BACA JUGA:

Menu MBG Berkutu di Rajapolah Tasikmalaya, Begini Sikap Fraksi PDI Perjuangan

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya mengatakan, pelatihan tersebut kembali di laksanakan setelah sempat tidak berjalan dalam beberapa waktu terakhir.

“Setelah beberapa waktu tidak melaksanakan kegiatan, hari ini kita mulai kembali pelatihan penyaji makanan untuk para relawan dan perwakilan mitra. Pelatihan ini menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan SLHS,” kata Sony di Harris Hotel Festival Citylink Bandung, Sabtu (7/3/2026).

Sony menjelaskan, sertifikat tersebut penting untuk memastikan dapur produksi makanan memiliki standar kebersihan dan kesehatan yang layak.

“SLHS ini merupakan syarat penting sebagai jaminan bahwa kegiatan produksi makan bergizi di laksanakan di tempat yang sarana-prasarananya terjamin kebersihandan kesehatannya,” kata Dia.

BGN juga mewajibkan mitra dapur yang telah beroperasi untuk mendaftar SLHS maksimal 30 hari sejak hari pertama operasional melalui dinas kesehatan setempat.

Jika tidak mendaftar dalam batas waktu tersebut, operasional mitra akan di suspend sementara.

“Kalau dalam 30 hari belum juga mendaftar, maka BGN akan suspend atau menghentikan sampai mitranya mendaftar. Pendaftaran di lakukan melalui dinas kesehatan setempat,” jelasnya.

BACA JUGA:

Wali Kota Bandung Pastikan Stok BBM dan LPG Aman Meski Harga Minyak Dunia Naik

Sony mengungkapkan, saat ini terdapat 240 SPPG yang berpotensi di suspend karena belum mendaftarkan SLHS meski telah melewati batas waktu.

Menurutnya, sertifikat tersebut bukan sekadar formalitas. Tetapi mencerminkan komitmen mitra dalam menghadirkan dapur produksi yang sehat dan layak.

“Bukan hanya sekadar sertifikat, tetapi bagaimana niat untuk mewujudkan dapur SPPG yang memiliki persyaratan yang baik dan sehat,” ungkapnya.

Sony mengatakan, hingga kini terdapat sekitar 25.061 SPPG yang beroperasi. BGN juga rutin melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan standar dapur terpenuhi. Mulai dari sirkulasi udara, suhu ruang produksi hingga sistem pengolahan limbah.

“Sering kami lakukan pemeriksaan ke lapangan. Ada yang di beri SP satu, SP dua. Bahkan ada yang langsung di hentikan karena memang sarana-prasarananya tidak layak,” ujarnya.

Ia mencontohkan, dalam salah satu kunjungannya ke daerah, di temukan SPPG dengan kondisi yang tidak memenuhi standar. Seperti sirkulasi udara yang buruk, suhu ruang produksi yang tidak sesuai hingga sistem pengolahan limbah yang tidak memadai.

“Kita cek mulai dari sirkulasi udara, suhu ruangan saat produksi, termasuk IPAL. Ada yang IPAL-nya hanya berupa septic tank,” ucapnya.

Meski demikian, Sony menegaskan bahwa secara umum banyak SPPG yang telah memenuhi standar dan beroperasi dengan baik. Ia menilai pemberitaan di media sosial kerap lebih menyoroti kasus-kasus yang bermasalah.

“Secara umum banyak yang baik. Yang muncul di media sosial biasanya yang tidak baiknya saja,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

13 Pengcab Perbasi Kota/Kabupaten Minta DPP Evaluasi Hasil Musda

Penulis

Bambang F

-

7 Maret 2026

0

Musda Perbasi Jabar fokusjabar.id — Audiensi 13 pengcab Perbasi kota/kabupaten dengan KONI Jabar terkait permohonan penangguhan dan evaluasi hasil Musda DPD Perbasi Jabar tahun 2026

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Kisruh saat pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Jawa Barat tahun 2026 yang di warnai walkout berbuntut panjang.

Sebanyak 13 Pengcab Perbasi kota/kabupaten mengajukan surat permohonan penangguhan hasil Musda DPD Perbasi Jabar tahun 2026 kepada DPP Perbasi.

BACA JUGA:

Ketua Perbasi Jabar Bahas Beasiswa Atlet dengan STHB

Surat tersebut di tandatangani perwakilan 13 Pengcab Perbasi kota/kabupaten. Di antaranya, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Cirebon, Kuningan, Kota Banjar, Pangandaran, Majalengka, Kabupaten Karawang, Indramayu, Garut dan Kabupaten Bandung.

Dalam surat tersebut, ke-13 Pengcab Perbasi kota/kabupaten menilai terdapat beberapa cacat substansi dan prosedural dari pelaksanaan Musda.

Untuk itu, para perwakilan Pengcab Perbasi kota/kabupaten sebagai pemilik suara pada musda yang di gelar 14 Februari 2026 tersebut memohon DPP Perbasi untuk menunda pengesahan serta melakukan evaluasi menyeluruh.

Sekretaris Umum Perbasi Kabupaten Bogor, Ridwan Eka Saputra mengatakan, banyak kejanggalan yang terjadi dalam tahapan dan pelaksanaan musda.

Tak hanya itu, pihaknya menilai jika pelaksanaan musda tidak di gelar secara demokratis dan terbuka.

“Kami dari pengcab sebagai pemilik suara hanya minta demokrasi saat musda di jalankan dan di laksanakan terbuka. Tapi yang terjadi justru banyak kejanggalan serta hak demokrasi. Kami sebagai pemilik suara tidak tersalurkan dengan baik,” kata Ridwan di gedung KONI Jabar, Jalan Pajajaran Kota Bandung, Jumat (6/3/2026) malam.

BACA JUGA:

Pelatih Bandung bjb Tandamata Ingin Adaptasi Giulia Angelina Lebih Cepat

Ridwan menuturkan, pihak DPP Perbasi sudah mengakomodir apa yang menjadi keluhan dari 13 pengcab Perbasi kota/kabupaten di Jabar dengan melakukan audiensi secara langsung.

“Ini bukan soal menang kalah atau kekuasaan. Kami tidak akan mempermasalahkan jika semua tahapan dan pelaksanaan musda di jalankan secara demokratis, terbuka serta sesuai dengan AD/ART maupun peraturan organisasi Perbasi. Tapi karena pelaksanaan musda tidak berjalan dengan semestinya sehingga terjadi kisruh dan walkout, ini menunjukkan jika terjadi sesuatu yang janggal dan kami minta musda di gelar ulang dari sejak tahapan awal,” Ridwan menegaskan.

Hal senada di ungkapkan Sekretaris Umum Perbasi Kota Bekasi, Agus Irianto. Mantan pengurus Perbasi Jabar era Dani Kosasih ini menyebut, jika pelaksanaan Musda DPD Perbasi Jabar tahun 2026 sudah mengalami cacat administrasi sejak awal tahapan.

“Mulai dari penetapan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon hingga persyaratan pencalonan tidak sesuai dengan AD/ART maupun peraturan organisasi. Demikian juga saat pelaksanaan musda, di mana peserta tidak mendapatkan kesempatan yang luas untuk melakukan interupsi,” kata Agus.

Selain itu, kepengurusan Perbasi Jabar 2021-2025 justru hanya menyampaikan satu tahun laporan pertanggungjawaban (Lpj). Seharusnya, pada pelaksanaan musda tersebut di sampaikan laporan pertanggungjawabab dalam satu masa periode.

“Ini kan aneh, kenapa Lpj hanya satu tahun. Ini kan musda bukan raker tahunan. Karena itu kami meminta pelaksanaan musda ulang,” tegasnya.

Sementara KONI Jabar sebagai induk organisasi olahraga berharap kisruh pascaMusda bisa secepatnya di selesaikan.

Pihak DPP Perbasi sebagai induk cabang olahraga bola basket harus secepatnya turun tangan menangani kondisi tersebut.

“Terkait friksi yang terjadi di bola basket Jabar pascamusda, harus di respons, di fasilitasi atau bahkan di selesikan oleh DPP. Mereka yang punya kewenangan penuh, bukan sepenuhnya oleh kami dari KONI Jabar,” kata Ketua Umum KONI Jabar, M. Budiana.

Meski demikian, KONI Jabar siap menjadi fasilitator untuk mencari solusi terbaik dari kondisi yang terjadi pascaMusda DPD Perbasi Jabar tahun 2026.

BACA JUGA:

Musda Diwarnai Walkout, Epriyanto Kembali Pimpin Perbasi Jabar

Pihaknya berharap semua pihak bisa duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

“Intinya, tidak boleh ada perbedaan persepsi antara DPP Perbasi dan KONI Jabar. Kita harus sepakat kalau semua harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Yakni AD/ART serta peraturan organisasi, tidak boleh melenceng dari itu. Apalagi jika berdasarkan like dislike atau subjektivitas, jangan lah seperti itu. Kita akan mengikuti apa yang di putuskan DPP Perbasi selama sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi,” Budiana menegaskan.

(ageng)