spot_imgspot_img
Sabtu 21 Maret 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 33

Menu MBG Berjamur, Dibenarkan Ketua Komite SDN 2 Leuwibudah Tasikmalaya

0
Tasikmalaya@fokusjabar.id
Menu MBG untuk 5 hari dan roti yang sudah berjamur dari SPPG Dapur Sukma 1.(Dokumen Pribadi)

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Menu makan bergizi gratis (MBG) dengan roti sudah berjamur. Yang di sajikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukma 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. Di benarkan Ketua Komite SD Negeri 2 Leuwibudah, R. Deden Yulius.

“Benar para pelajar SDN 2 Leuwibudah beberapa hari kebelakang menerima menu MBG. Dengan roti yang berjamur dan tidak layak di konsumsi,” ungkap R. Deden Yulius, Minggu (8/3/2026).

Pihak Komite SDN 2 Leuwibudah, kata Deden, menyayangkan pihak dapur SPPG Sukma 1. Tidak memperhatikan terkait higienis makanan yang akan di berikan kepada para pelajar di sekolah.

Baca Juga: Selain Menu MBG Berkutu, Jamuran, Ada Juga Roti Kadaluarsa di Tasikmalaya

“Seharusnya higienis itu menjadi kunci utama dalam menyajikan menu MBG untuk para pelajar. Justru bukan sebaliknya tidak layak untuk di konsumsi,” tuturnya.

Deden juga berharap pihak Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Tasikmalaya. Untuk segera turun tangan terkait problematika yang sudah terjadi.

“Kasihan juga masyarakat, saat memposting menu MBG yang tidak layak di konsumsi kemudian mendapatkan intimidasi. Jadi, mereka harus menyampaikan keluhan ke siapa, Satgas MBG juga kemana saja?,” ucapnya.

Kejadian menu MBG tidak layak di konsumsi, kata Deden, bukan untuk yang pertama kalinya. Tetapi, masyarakat pun lebih banyak merasa ketakutan akhirnya diam seribu bahasa karena takut di intimidasi.

“Nasib rakyat itu selalu saja jadi objek untuk mencari keuntungan semata. MBG seharusnya makanan penuh dengan gizi, ini malah sebaliknya,” tuturnya.

Berkutu, Jamuran dan Kadaluarsa

Selain menu Makan Bergzi Gratis (MBG) berkutu sajian dapur SPPG Manggungjaya Kecamatan Rajapolah. Dan roti berjamur berasal dari dapur Sukma 1 di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Tasikmalaya Progressive Society (TPS) juga mendapat laporan roti sudah kadaluarsa jadi menu MBG. Yang di sajikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjaran Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.

“Kami mendapatkan laporan dari penerima manfaat, bahwa roti kadaluarsa menjadi sajian MBG. Di Kecamatan Cibalong dari dapur Banjaran beberapa hari kebelakang,” ungkap Ketua Tasikmalaya Progressive Society (TPS) Dadi Abidarda, Minggu (8/3/2026).

Selain roti kadaluarsa, lanjut Dadi, menu MBG lainnya antara lain buah jeruk dan pear. Kondisinya sudah tidak layak untuk di konsumsi oleh anak-anak sekolah.

“Buah jeruk dan pear sudah sedikit busuk, dan memang tidak layak untuk di konsumsi. Dan yang menjadi pertanyaannya kenapa sih dapur tega memberikan makanan tidak layak terhadap generasi bangsa?,” ucapnya.

Dengan kejadian menu MBG yang tidak layak konsumsi tersebut, Dadi meminta satuan tugas (Satgas) makan bergizi gratis (MBG) Kabupaten Tasikmalaya. Untuk terjun langsung kelapangan.

Baca Juga: Orangtua Siswa di Margalaksana Tasikmalaya Keluhkan Roti MBG Berjamur

“Ini jelas bukan makanan bergizi tapi akan memberikan anak-anak sekolah epeknya tidak baik bagi kesehatannya. Sepertinya dapur SPPG Banjaran tidak mengedepankan higienis yang penting ada menu,” tegasnya.

Sebelumnya, kata Dadi, MBG dengan menu roti yang sudah berjamur juga di sajikan SPPG Sukma 1. Untuk anak-anak Sekolah di Margalaksana Kecamatan Sukaraja. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan dari Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya.

“Semestinya Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya segera sidak ke dapur Sukma 1 di Kecamatan Sukaraja dan dapur SPPG Banjaran Kecamatan Cibalong. Karena jelas telah menyajikan makanan tak layak konsumsi,” ujarnya.

(Nanang Yudi)

Selain Menu MBG Berkutu, Jamuran, Ada Juga Roti Kadaluarsa di Tasikmalaya

0
Tasikmalaya@fokusjabar.id
Menu MBG dengan roti kadaluarsa, buah jeruk dan pear sudah busuk yang di kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.(Istimewa)

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Selain menu Makan Bergzi Gratis (MBG) berkutu sajian dapur SPPG Manggungjaya Kecamatan Rajapolah dan roti berjamur berasal dari dapur Sukma 1 di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Tasikmalaya Progressive Society (TPS) juga mendapat laporan roti sudah kadaluarsa jadi menu MBG yang di sajikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjaran Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.

“Kami mendapatkan laporan dari penerima manfaat, bahwa roti kadaluarsa menjadi sajian MBG di Kecamatan Cibalong dari dapur Banjaran beberapa hari kebelakang,” ungkap Ketua Tasikmalaya Progressive Society (TPS) Dadi Abidarda, Minggu (8/3/2026).

Baca Juga: Menu MBG Berkutu di Rajapolah Tasikmalaya, Begini Sikap Fraksi PDI Perjuangan

Selain roti kadaluarsa, lanjut Dadi, menu MBG lainnya antara lain buah jeruk dan pear kondisinya sudah tidak layak untuk di konsumsi oleh anak-anak sekolah.

“Buah jeruk dan pear sudah sedikit busuk, dan memang tidak layak untuk di konsumsi. Dan yang menjadi pertanyaannya kenapa sih dapur tega memberikan makanan tidak layak terhadap generasi bangsa?,” ucapnya.

Dengan kejadian menu MBG yang tidak layak konsumsi tersebut, Dadi meminta satuan tugas (Satgas) makan bergizi gratis (MBG) Kabupaten Tasikmalaya untuk terjun langsung kelapangan.

“Ini jelas bukan makanan bergizi tapi akan memberikan anak-anak sekolah epeknya tidak baik bagi kesehatannya. Sepertinya dapur SPPG Banjaran tidak mengedepankan higienis yang penting ada menu,” tegasnya.

Sebelumnya, kata Dadi, MBG dengan menu roti yang sudah berjamur juga di sajikan SPPG Sukma 1 untuk anak-anak Sekolah di Margalaksana Kecamatan Sukaraja. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan dari Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya.

“Semestinya Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya segera sidak ke dapur Sukma di Kecamatan Sukaraja dan dapur SPPG Banjaran Kecamatan Cibalong. Karena jelas telah menyajikan makanan tak layak konsumsi,” ujarnya.

KPM di Intimidasi

Penerima manfaat yang menyampaikan keluhan menu MBG yang tidak layak di konsumsi dengan memposting di medsos, Dadi menambahkan, selalu mendapatkan intimidasi.

Baca Juga: Menu MBG Berkutu di Rajapolah Tasikmalaya, Ketua DPRD: Tutup Saja Dapurnya

“Intimidasi ini terjadi, ketika KPM memposting menu MBG yang tidak layak di konsumsi di medsos, kasihan juga mereka. Dan bukti-bukti di intimidasi ada,” tuturnya.

Sementara, Ketua Komite SDN 2 Leuwibudah Kecamatan Sukaraja, R. Deden Yulius membenarkan bahwa menu MBG yang di berikan terhadap para pelajar salah satunya roti sudah tidak layak di konsumsi.

“Memang rotinya yang di berikan beberapa hari kebelakang sudah berjamurdi berikan kepada siswa-siswi SDN 2 Leuwibudah . Dan faktanya memang seperti itu tidak layak di konsumsi,” kata Deden Yulius menjelaskan.

(Nanang Yudi)

Bengkel di Karangkamulyan Ciamis Ludes Terbakar, Rp 50 Juta Melayang

0
Bengkel Karangkamulyan Ciamis fokusjabar,id
Petugas saat memadamkan kobaran api (foto: Ist)

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Sebuah bangunan rumah yang di jadikan bengkel milik Renaldi di Dusun Sumur Bandung Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Jawa Barat (Jabar) kebakaran, Minggu (8/3/2026) sekitar pukul 04.00 WIB.

Bangunan bengkel berukuran 4 x 6 meter beserta isinya tidak bisa di selamatkan.

BACA JUGA:

Kobra Jawa Muncul di Atap Rumah Warga Ciamis, Damkar Banjarsari Gerak Cepat Evakuasi

Kepala Satpol PP Kabupaten Ciamis, Ega Anggara Alqausar melalui Kasi Pengendalian dan Penanganan Kebakaran, Trisyanto menyebut,tidakada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa musibah kebakaran tersebut.

“Kejadiannya tadi sekitar pukul 04.00 WIB. Pemilik rumah di taksir menelan kerugian Rp50 juta,” kata Trisyanto.

Menurut Dia, petugas piket Damkar UPTD Ciamis menerima laporan saat sahur. Petugas langsung merespons dan menindaklanjuti musibah kebakaran tersebut.

“Damkar UPTD Ciamis mengerahkan satu unit mobil tangki pancar dengan empat personel,” ungkap Trisyanto.

Dia mengatakan, petugas langsung memadamkan kobaran api. Mereka di bantu aparat TNI/Polri, Pemdes Karangkamulyan dan masyarakat sekitar.

BACA JUGA:

Pembangunan Belum Maksimal, Bupati Ciamis Minta Maaf

“Api berhasil di padamkandan tidak sampai meluas kebangunan lain. Semua itu berkat cepatnya laporan masyarakat yang langsung di respons pihak Damkar,” tutup Dia.

Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, seekor ular kobra Jawa (Naja sputatrix) dengan ukuran cukup panjang mengejutkan warga Dusun Tamansari, Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.

Reptil berbisa itu muncul di atap rumah milik Aat (45). Sehingga memicu kekhawatiran penghuni rumah dan warga sekitar.

Situasi tersebut mendorong pemilik rumah segera meminta bantuan petugas Pemadam Kebakaran Pos WMK Banjarsari.

Keberadaan kobra di lingkungan permukiman warga dinilai sangat berbahaya karena bisa ular tersebut mematikan jika menyerang manusia.

(Husen Maharaja)

PPNI Tasikmalaya Tebar Kepedulian Ramadan, Santuni Anak Yatim dan Lansia

0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Ket foto : Ketua PPNI Kota Tasikmalaya, menyerahkan santunan, kepada Pimpinan Panti Asuhan Az Zahra Tasikmalaya Abdul Rohman (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pengurus dan anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Tasikmalaya menggelar aksi sosial dengan menyalurkan bantuan ke berbagai lembaga sosial dan keagamaan selama Ramadan 1447 Hijriah.

Para perawat tersebut mendatangi sejumlah panti asuhan, yayasan anak yatim, panti jompo, rumah tahfidz Al-Qur’an, hingga pondok pesantren di wilayah Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menebarkan nilai kemanusiaan sekaligus mencari keberkahan di bulan suci.

Baca Juga: Ini Tahun Terakhir PKL Boleh Jualan di HZ Mustofa Tasikmalaya Jelang Lebaran 2026

Salah satu kegiatan berlangsung di Panti Sosial Asuhan Anak Az Zahra yang berlokasi di Jalan BKR, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Sabtu (7/3/2026). Para perawat berkumpul bersama anak-anak panti, berinteraksi, serta memberikan santunan secara langsung.

Dalam kesempatan tersebut, PPNI menyalurkan paket sembako dan uang saku kepada anak-anak panti. Para perawat juga memberikan doa serta motivasi agar mereka tetap sehat, semangat, dan optimis menjalani masa depan.

Ketua DPD PPNI Kota Tasikmalaya, Arif Prianto, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial para perawat kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Hari ini kami ingin menebar kebaikan dengan mendatangi sejumlah lembaga sosial sambil menyalurkan santunan,” ujar Arif, Sabtu (7/3/2026).

Menurutnya, para perawat menyebar ke beberapa lokasi seperti panti asuhan, yayasan anak yatim, pondok pesantren, serta rumah tahfidz untuk memberikan bantuan berupa sembako dan uang saku.

Bentuk Empati dan Kepedulian PPNI Tasikmalaya

Arif menjelaskan, kegiatan sosial seperti ini rutin terlaksana oleh PPNI sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap sesama. Khususnya terhadap anak-anak yatim dan para lansia.

“Kami hadir sebagai bentuk pengabdian perawat kepada masyarakat. Perawat tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga terlibat dalam kegiatan sosial untuk membantu sesama,” katanya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial, terutama karena berlangsung di bulan suci Ramadan.

Tahun ini, kegiatan santunan terasa lebih istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 PPNI.

Arif menegaskan, keberadaan organisasi perawat tidak hanya memberi manfaat bagi anggotanya, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Ia menambahkan, banyak anak di panti asuhan berasal dari keluarga kurang mampu atau tidak memiliki orang tua. Sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

“Kami ingin memberi semangat kepada mereka agar tetap sabar dan terus berjuang meraih cita-cita di masa depan,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, PPNI berharap kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat serta semakin banyak pihak yang tergerak membantu sesama.

(Seda)

BGN Ingatkan Mitra Program MBG Ini Investasi Sosial, Bukan Ladang Bisnis

0
JAKARTA, FOKUSJabar.id
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang

JAKARTA,FOKUSJabar.id: Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan seluruh mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjalankan program tersebut sesuai tujuan awalnya.

BGN menegaskan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu merupakan investasi sosial bagi masa depan bangsa, bukan sarana mencari keuntungan pribadi.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa program MBG lahir dari pengalaman kemanusiaan yang pernah disaksikan langsung oleh Prabowo jauh sebelum menjabat sebagai presiden.

Baca Juga: Isu Kenaikan Iuran JKN Beredar, BPJS Kesehatan Beri Klarifikasi Resmi

Berawal dari Pengalaman di Cilincing

Menurut Nanik, pada 2012 Prabowo menyaksikan langsung kondisi warga di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Saat itu ia melihat sejumlah warga mencari sisa makanan dari buruh pabrik untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pengalaman tersebut meninggalkan kesan mendalam dan mendorong Prabowo untuk memperjuangkan program yang dapat memastikan tidak ada anak Indonesia yang mengalami kelaparan.

“Pak Prabowo sangat marah melihat kondisi itu. Sejak saat itu beliau bertekad jika suatu saat memegang amanah, tidak boleh ada anak yang kelaparan. Jadi program MBG ini murni gerakan kemanusiaan,” ujar Nanik dalam workshop kehumasan di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).

Muncul Fenomena “Ternak Yayasan”

Pada tahap awal, pemerintah menggandeng yayasan pendidikan, sosial, dan keagamaan sebagai mitra pelaksana program.

Pemerintah berharap insentif dari program tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas sekolah, pesantren, maupun lembaga sosial.

Namun, tingginya minat untuk terlibat dalam program MBG memunculkan fenomena baru yang disebut Nanik sebagai “ternak yayasan”. Beberapa pihak diduga mendirikan yayasan secara mendadak atau mengelola banyak dapur sekaligus demi mengejar keuntungan.

Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan program di lapangan.

Beberapa persoalan yang muncul antara lain fasilitas dapur yang minim, peralatan yang tidak mendapat perbaikan, hingga kecenderungan menekan biaya operasional demi mendapatkan keuntungan lebih besar.

Selain itu, keberadaan pihak yang memanfaatkan program dengan kedok yayasan juga berpotensi memicu kecemburuan sosial di masyarakat.

Evaluasi Ketat dan Ancaman Pemutusan Kontrak

BGN menegaskan tidak akan mentoleransi penyimpangan tersebut. Pemerintah menetapkan masa kontrak kerja sama mitra selama satu tahun agar proses evaluasi dapat berlangsung secara berkala.

Jika terdapat pelanggaran atau orientasi keuntungan yang berlebihan, BGN tidak segan untuk memutus kerja sama.

“Kalau ada yang pikirannya hanya soal keuntungan, nanti kita hapus. Kami akan meluruskan kembali bahwa MBG bukan bisnis. Program ini akan terus kami evaluasi,” tegas Nanik.

BGN juga meminta para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai petunjuk teknis dan standar operasional.

Melalui pengawasan ketat tersebut, pemerintah ingin memastikan setiap makanan yang tersalurkan kepada masyarakat memiliki kualitas gizi yang baik.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan masa depan generasi Indonesia. Karena itu, BGN mengingatkan seluruh mitra agar menjalankan program ini sebagai bentuk pengabdian kepada negara, bukan sebagai sarana memperkaya diri.

(Abdul)

Ini Tahun Terakhir PKL Boleh Jualan di HZ Mustofa Tasikmalaya Jelang Lebaran 2026

0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
PKL Musiman Ramadhan Masih Bisa Jualan di Jalur Hazet Tasikmalaya Tahun Ini

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Tasikmalaya akhirnya menjawab teka-teki mengenai keberadaan pedagang kaki lima (PKL) musiman di Jalan KH Zaenal Mustofa atau HZ menjelang Lebaran 2026.

Melalui Tim Penataan, Pemkot Tasikmalaya memberikan izin kepada para PKL untuk kembali berjualan di kawasan tersebut. Namun pemerintah menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi kesempatan terakhir bagi pedagang musiman membuka lapak di jalur utama tersebut.

Baca Juga: Isu Kenaikan Iuran JKN Beredar, BPJS Kesehatan Beri Klarifikasi Resmi

Kepala Satpol PP Kota Tasikmalaya, Yogi Subarkah, menjelaskan bahwa kebijakan ini berangkat dari konsep penataan, bukan sekadar pelarangan atau pembolehan semata.

“Kami fokus pada penataan. Pemerintah juga memahami kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Yogi Subarkah, Sabtu (7/3/2026).

Keputusan tersebut lahir dari koordinasi antara Pemkot Tasikmalaya bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Forum Pataruman yang menaungi para pedagang.

Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi masyarakat dan kenyamanan fasilitas publik di pusat kota.

Aturan PKL Hazet Tahun 2026

Berdasarkan kesepakatan bersama, Pemkot Tasikmalaya menetapkan sejumlah aturan bagi para PKL yang akan berjualan di kawasan Hazet menjelang Lebaran.

Pertama, tahun 2026 menjadi kesempatan terakhir bagi PKL musiman membuka lapak di jalur utama Jalan KH Zaenal Mustofa.

Kedua, mulai tahun 2027 para pedagang akan direlokasi ke jalur alternatif yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan Forum Pataruman.

Ketiga, pedagang baru boleh berjualan mulai H-10 menjelang Hari Raya Idulfitri.

Keempat, pemerintah menetapkan standar ukuran tenda dan batas area berjualan agar penataan terlihat lebih rapi dan tidak mengganggu pengguna jalan.

Kelima, sebelum aktivitas perdagangan mulai, pemerintah akan menggelar simulasi lapangan untuk memastikan tata letak lapak serta arus lalu lintas tetap tertib.

Evaluasi Selama Ramadan

Yogi yang juga pernah menjabat sebagai Camat Cihideung menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi selama masa berjualan berlangsung.

Ia juga meminta para pedagang yang tergabung dalam Forum Pataruman untuk ikut menjaga ketertiban dan kebersihan kawasan Hazet.

“Silakan berkoordinasi dengan Forum Pataruman terkait pendaftaran dan teknisnya. Kami ingin penataan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Yogi.

Bagi warga Tasikmalaya, kehadiran PKL musiman di kawasan Hazet memang sudah menjadi tradisi setiap Ramadan. Dengan penataan yang lebih rapi, pemerintah berharap aktivitas belanja masyarakat tetap nyaman tanpa menimbulkan kemacetan yang signifikan di pusat kota.

(Abdul)

Dishub Bandung Bangun 232 Halte BRT

0
Halte BRT Kota Bandung fokusjabar.id
Halte BRT Kota Bandung (foto: bandung.go.id)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pembangunan halte untuk layanan Bus Rapid Transit (BRT) di sejumlah titik di Kota Bandung Jawa Barat (Jabar) mulai di laksanakan.

Proyek tersebut menjadi bagian dari pengembangan sistem transportasi massal di kawasan Cekungan Bandung yang tengah di siapkan pemerintah.

BACA JUGA:

UPI Siapkan Isola Fun Run 2026, Targetkan 1.500 Peserta dari Alumni hingga Masyarakat

Dinas Perhubungan Kota Bandung menyebut, total terdapat 232 titik halte yang akan di bangun. Kehadiran fasilitas tersebut di harapkan dapat mendukung operasional BRT sekaligus memperkuat sistem transportasi publik.

Program pembangunan halte ini merupakan bagian dari proyek yang di gagas oleh Kementerian Perhubungan untuk kawasan Cekungan Bandung yang mencakup Kota Bandung dan wilayah sekitarnya.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dishub Kota Bandung, Ferlian Hadi menjelaskan, pembangunan halte tidak hanya di lakukan di Kota Bandung.

Menurut Dia, proyek tersebut juga mencakup wilayah Kota Cimahi.

“Untuk halte off corridor jumlahnya ada 256 titik di wilayah Cekungan Bandung. Dari jumlah tersebut, 232 titik berada di Kota Bandung. Sisanya 24 titik berada di Kota Cimahi,” ungjapnya.

Di Kota Bandung sendiri, ratusan halte tersebut akan tersebar di 22 kecamatan. Pembangunan ini di rancang untuk mendukung akses masyarakat menuju layanan BRT yang akan beroperasi di kawasan tersebut.

BACA JUGA:

Anton Sukartono Suratto: Kasus TPPO Harus jadi Pelajaran

Ferlian menjelaskan, halte yang di bangun memiliki tiga jenis berbeda. Dari total 232 halte di Kota Bandung, sebanyak 172 titik berupa bus pole atau penanda halte berbentuk tiang, 80 titik berupa small shelter, dan 4 titik lainnya berupa big shelter.

Untuk halte berukuran besar atau big shelter, rencananya akan di tempatkan di beberapa titik strategis. Lokasi yang di pilih antara lain, Stasiun Hall Bandung, Jalan Merdeka, Summarecon Mall Bandung serta Stasiun Kiaracondong.

Berdasarkan klasifikasi status jalan, pembangunan halte juga tersebar di berbagai jenis ruas jalan. Sebanyak 38 titik berada di jalan nasional, 45 titik di jalan provinsi dan 149 titik berada di jalan kota.

Selain halte off corridor, proyek ini juga mencakup pembangunan halte on corridor yang berada di jalur khusus BRT. Jumlahnya di perkirakan mencapai sekitar 37 titik dengan konsep jalur terpisah menggunakan separator seperti sistem busway.

“Kalau yang on corridor jalurnya khusus. Sedangkan yang off corridor menggunakan mix traffic atau bercampur dengan kendaraan lainnya,” jelas Felian.

Saat ini, pembangunan halte off corridor telah di mulai di sejumlah lokasi di Kota Bandung. Berdasarkan data Dishub, sekitar 27 titik sudah memasuki tahap pekerjaan awal, seperti pembongkaran fasilitas lama dan persiapan lahan.

Beberapa lokasi yang mulai di kerjakan antara lain berada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, sekitar Stadion GBLA, Jalan Ramdan, BKR, Wastukancana, Dago, serta Jalan Merdeka.

Ferlian menuturkan, sesuai timeline dari Kementerian Perhubungan, pembangunan halte BRT baik on corridor maupun off corridor di targetkan selesai pada akhir 2026.

BACA JUGA:

Kisah Pilu Korban TPPO Kamboja Asal Garut

Dalam pelaksanaan proyek ini, Pemerintah Kota Bandung turut mendukung proses pembangunan. Termasuk membantu perizinan serta penyiapan lahan yang dibutuhkan.

“Setelah pembangunan selesai, pengelolaan BRT nantinya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini Dishub Provinsi Jawa Barat sudah menunjuk PT Jasa Sarana sebagai operator sementara untuk pengoperasiannya,” kata Ferlian.

Ke depan, sistem BRT juga di rencanakan terhubung dengan moda transportasi yang sudah ada. Angkutan kota akan di fungsikan sebagai feeder yang menghubungkan penumpang menuju koridor BRT.

Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat di imbau untuk tetap berhati-hati saat melintas di sekitar area pekerjaan. Warga juga dapat menyampaikan keluhan atau masukan terkait proyek tersebut melalui layanan pengaduan di nomor 0813-1436-704.

(Jingga Sonjaya)