spot_imgspot_img
Kamis 23 April 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 293

Bendungan Leuwi Halang Jebol, Ganggu Irigasi 103 Hektar Sawah di Pameungpeuk Garut

0
Bendungan Leuwi Halang Garut fokusjabar.id
Bendungan Leuwi Halang di Kampung Pasantren RW 005, Desa Sirnabakti, Kecamatan Pameungpeuk Garut

GARUT,FOKUSJabar.id: Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah selatan Kabupaten Garut memicu luapan Sungai Cikaso dan menyebabkan kerusakan serius pada Bendungan Leuwi Halang di Kampung Pasantren RW 005, Desa Sirnabakti, Kecamatan Pameungpeuk.

Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam, 17 Januari 2026, sekitar pukul 22.00 WIB itu kini mengancam keberlangsungan sektor pertanian setempat.

Camat Pameungpeuk, Dadang Muhidin, membenarkan kejadian tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, kerusakan bendungan berdampak langsung pada terganggunya sistem irigasi yang selama ini menjadi sumber pengairan ratusan petani.

Baca Juga: Pemkab Garut Apresiasi Peran NU Jaga NKRI dan Islam Moderat

“Kerusakan ini sangat berpengaruh karena aliran irigasi ke area persawahan tidak lagi berjalan optimal,” ujar Dadang, Jumat (23/1/2026).

Aliran Irigasi Terganggu, 103 Hektar Sawah Terdampak

Kerusakan pada Bendungan Leuwi Halang di laporkan mencapai panjang sekitar 20 meter. Akibatnya, distribusi air ke lahan pertanian seluas 103 hektar menjadi terhambat.

Sejumlah blok persawahan yang terdampak di antaranya Blok Citereup, Blok Medong, Blok Taringgul, Blok Paas Hilir dan Blok Sawah Lega.

Kondisi ini di khawatirkan mengganggu jadwal tanam petani dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi apabila tidak segera di tangani.

Pasca kejadian, pihak Kecamatan Pameungpeuk telah melakukan pemantauan di lokasi serta berkoordinasi dengan unsur Forkopimcam dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti dampak kerusakan tersebut.

“Kami terus melakukan koordinasi lintas sektor. Perlu penanganan cepat agar dampaknya tidak meluas dan petani tidak semakin dirugikan,” tegas Dadang.

Ia berharap perbaikan permanen bendungan dapat segera direalisasikan sehingga fungsi irigasi kembali normal dan aktivitas pertanian masyarakat bisa berjalan seperti semula.


(Y.A. Supianto)

Pemkab Garut Apresiasi Peran NU Jaga NKRI dan Islam Moderat

0
Keterangan Foto: Pelaksanaan Peringatan Hari Lahir (Harlah) NU yang dilaksanakan di Lapangan Desa Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jum'at (23/1/2026).
Keterangan Foto: Pelaksanaan Peringatan Hari Lahir (Harlah) NU yang dilaksanakan di Lapangan Desa Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jum'at (23/1/2026).

GARUT,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Garut memberikan penghargaan tinggi terhadap kontribusi Nahdlatul Ulama (NU) dalam menjaga persatuan bangsa serta konsistensinya merawat nilai-nilai Islam moderat (wasathiyah). Apresiasi tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) NU ke-100 versi Masehi yang digelar di Lapangan Desa Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jumat (23/1/2026).

Staf Ahli Bupati Garut, Maskut Farid, yang hadir mewakili Pemerintah Daerah, menilai peran NU tidak hanya strategis dalam bidang keagamaan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pembangunan sosial kemasyarakatan. Tema Harlah tahun ini, “Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat, untuk Garut Hebat Maslahat”, disebut sejalan dengan arah pembangunan daerah.

Baca Juga: Naik Status Jadi Institut, Karsa Husada Garut Perkuat Layanan dan Pendidikan Kesehatan

“Pemerintah Daerah sangat menyadari peran besar NU, mulai dari penguatan nilai keagamaan hingga dukungan terhadap pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik,” ujar Maskut dalam sambutannya.

Ia juga menyoroti peran NU di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, NU memiliki posisi strategis sebagai penjaga nilai moral dan penyeimbang informasi, terutama dalam membentengi generasi muda dari hoaks dan narasi provokatif.

PCNU Garut Tekankan Inklusivitas Kader

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Garut, KH. Atjeng Abdul Wahid, memberikan arahan kepada seluruh jajaran pengurus NU, mulai dari tingkat Ranting hingga Majelis Wakil Cabang (MWC). Ia menegaskan pentingnya menjaga sikap inklusif dan membangun kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat.

“Nahdlatul Ulama harus bisa bersama semua pihak. Baik yang di depan, belakang, kanan, maupun kiri kita, semuanya adalah saudara,” tegas KH. Atjeng dengan gaya bahasa Sunda yang membumi.

Menurutnya, perbedaan pandangan dan latar belakang justru menjadi kekuatan untuk saling berlomba dalam kebaikan atau fastabiqul khoirot. Bukan alasan untuk menciptakan sekat sosial.

Rangkaian Agenda Harlah NU di Garut

Peringatan Harlah NU di Pasirwangi ini menjadi penanda dimulainya rangkaian besar perayaan 100 tahun NU di Kabupaten Garut. KH. Atjeng mengungkapkan sejumlah agenda lanjutan yang akan digelar di berbagai lokasi strategis.

Pada 26 Januari 2026, PCNU Garut akan membuka Musyawarah Kerja (Musker) yang terpusat di SOR Garut bersama perwakilan seluruh MWC. Selanjutnya, puncak peringatan akan berlangsung pada 29 Januari 2026 melalui Apel Kader di Masjid Al Jabbar Mekarmukti.

Akan hadir ribuan peserta dalam apel Kader tersebut. Sekitar 2.800 kader NU yang telah lulus pendidikan dasar wajib hadir. Kemudian kehadiran jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) serta Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Barat.

Momentum Harlah ini hrapannya menjadi penguat sinergi antara NU dan masyarakat. Kemudain juga pemerintah daerah dalam mewujudkan Garut yang maslahat dan berdaya saing.


(Y.A. Supianto)

Naik Status Jadi Institut, Karsa Husada Garut Perkuat Layanan dan Pendidikan Kesehatan

0
Keterangan Foto: ‎Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, meresmikan Gedung Kampus 3 Institut Kesehatan Karsa Husada Garut, yang bertempat di Gedung Karsa Husada Kampus 3, Jalan Proklamasi, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jum'at (23/1/2026).
Keterangan Foto: ‎Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, meresmikan Gedung Kampus 3 Institut Kesehatan Karsa Husada Garut, yang bertempat di Gedung Karsa Husada Kampus 3, Jalan Proklamasi, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jum'at (23/1/2026).

GARUT,FOKUSJabar.id: Institut Kesehatan Karsa Husada Garut memasuki fase baru setelah Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, meresmikan Gedung Kampus 3 yang berlokasi di Jalan Proklamasi, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (23/1/2026). Peresmian ini sekaligus menandai transformasi kelembagaan dari sekolah tinggi menjadi institut kesehatan.

Prosesi peresmian berlangsung khidmat dan dirangkaikan dengan sejumlah agenda strategis, mulai dari peringatan Milad ke-22 yayasan, pelantikan rektor pertama Institut Karsa Husada Garut, hingga peresmian Klinik Karsa Husada sebagai fasilitas pendukung layanan kesehatan dan pendidikan.

Baca Juga: Makna Mendalam di Balik Logo Hari Jadi Garut ke-213

Abdusy Syakur Amin, mengapresiasi capaian tersebut. Ia menilai perubahan status menjadi institut merupakan lompatan besar dalam dunia pendidikan tinggi kesehatan di daerah. Menurutnya, proses tersebut membutuhkan kesiapan akademik, kelembagaan, serta komitmen jangka panjang dari pengelola.

“Ini pencapaian yang luar biasa. Tidak mudah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi institut. Ini menunjukkan keseriusan dan komitmen penyelenggara dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Syakur.

Ia menambahkan, selama lebih dari dua dekade, Karsa Husada telah berkontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Garut. Kontribusi melalui pencetakan tenaga kesehatan yang kompeten dan berdaya saing.

Dorong Peningkatan Kompetensi dan Layanan Kesehatan

Selain peresmian gedung kampus, Bupati juga menyambut positif dibukanya Program Studi Gizi serta diresmikannya Klinik Karsa Husada. Kedua fasilitas tersebut relevan dengan kebutuhan daerah, baik dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia maupun perluasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Rektor Institut Karsa Husada Garut yang baru, Iwan Wahyudi, menegaskan transformasi kelembagaan ini merupakan wujud pengabdian institusi terhadap masyarakat Garut. Ia menyebutkan, gedung Kampus 3 akan dioptimalkan sebagai sarana praktik mahasiswa guna menjamin kualitas lulusan.

“Kami menghadirkan institut kesehatan, Program Studi Gizi, serta klinik sebagai bentuk kontribusi langsung kepada masyarakat. Gedung baru ini juga akan menjadi lahan praktik mahasiswa agar mereka mendapatkan pengalaman dan fasilitas terbaik,” jelas Iwan.

Jawab Tantangan Masalah Gizi Daerah

Iwan mengungkapkan, pembukaan Program Studi Gizi berlatarbelakang dari tantangan kesehatan yang masih daerah hadapi. Khususnya persoalan gizi yang berdampak pada angka kematian ibu dan bayi.

“Melalui Prodi Gizi, kami berharap masyarakat semakin teredukasi mengenai pentingnya nutrisi. Mudah-mudahan ini dapat mendukung program pemerintah dalam upaya perbaikan gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Garut,” pungkasnya.


(Y.A. Supianto)

Pemprov Jabar Soroti Kredit Macet BUMN di Bank BJB, Gubernur Minta Ketegasan

0
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi FOKUSJabar.id
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) mulai mengambil sikap tegas terhadap persoalan kredit bermasalah yang membebani kinerja bank daerah tersebut. Sorotan tajam diarahkan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat memiliki tunggakan kredit signifikan.

Langkah ini muncul setelah evaluasi internal menunjukkan tekanan pada rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) Bank BJB, terutama yang bersumber dari segmen korporasi besar. BUMN sektor karya dan infrastruktur disebut menjadi kontributor utama terhadap meningkatnya risiko tersebut.

Baca Juga: Bandung bjb Tandamata Siap Sapu Bersih 2 Laga Proliga 2026 Seri 3

Dalam konferensi pers di Gedung Sate, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan kesehatan Bank BJB merupakan faktor krusial bagi stabilitas ekonomi daerah. Sebagai bank milik daerah yang rutin menyumbang dividen besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja BJB tidak boleh terganggu oleh kredit macet yang berlarut-larut.

“Kami mendukung pembangunan infrastruktur nasional, dan BJB selama ini aktif dalam pembiayaan, baik secara sindikasi maupun bilateral. Namun saat ini kami harus bersikap tegas karena ada kewajiban dari beberapa BUMN yang tertunda dan mulai membebani neraca bank,” ujar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di hadapan awak media.

Ia mengungkapkan, meski tidak merinci nilai eksposur kredit secara detail, besaran pinjaman kepada korporasi BUMN tersebut tergolong material dan berdampak langsung pada likuiditas Bank BJB. Penunggakan pembayaran pokok dan bunga menghambat kemampuan bank untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif, khususnya UMKM di Jawa Barat.

“Ini bukan semata persoalan bisnis perbankan. Dana yang BJB kelola adalah uang rakyat Jawa Barat. Jika cashflow dari debitur besar tersendat, laba bank akan tertekan dan dividen ke daerah pun berkurang,” tegasnya.

Skema Restrukturisasi Kredit yang Adil

Pemprov Jawa Barat pun mendorong adanya kejelasan dari Kementerian BUMN dan manajemen perusahaan terkait. Gubernur meminta agar skema restrukturisasi kredit berjalan secara adil dan tidak membebani Bank BJB secara sepihak. Seperti perpanjangan tenor yang tidak realistis atau penurunan bunga yang terlalu drastis.

“Kami memahami sektor konstruksi sedang menghadapi tekanan. Tapi harus ada kepastian waktu pembayaran. Jangan sampai bank daerah menjadi pihak yang menanggung risiko terbesar dari proyek nasional,” tambahnya.

Sementara itu, manajemen Bank BJB menyambut baik perhatian dan dukungan dari Pemprov Jawa Barat. Dalam pernyataan terpisah, Direktur Utama Bank BJB menyampaikan bahwa perseroan telah membentuk tim khusus untuk menangani kredit bermasalah tersebut.

“Kami terus melakukan penagihan intensif dan negosiasi ulang dengan debitur. Dukungan PSP menjadi faktor penting agar penyelesaian kewajiban BUMN ini bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.

Manajemen juga memastikan telah menyiapkan pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebagai langkah mitigasi risiko, sehingga dana nasabah tetap aman.

Pernyataan terbuka dari Gubernur ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak ingin stabilitas fiskal regional tergerus oleh proyek-proyek besar yang pembiayaannya bergantung pada bank daerah.

Disebut Kota Termacet, Ini Penjelasan Dishub Kota Bandung

0
Bandung Kota Termacet FOKUSJabar.id
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Rasdian Setiadi

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Rasdian Setiadi, memberikan penjelasan terkait laporan TomTom Traffic Index yang menempatkan Bandung sebagai salah satu kota dengan tingkat kemacetan tinggi.

Ia menilai, penilaian tersebut perlu di lihat secara proporsional dan kontekstual.

Menurut Rasdian, kemacetan merupakan fenomena yang lazim terjadi di kota-kota besar. Terutama pada jam-jam sibuk. Tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan, ditambah keterbatasan infrastruktur serta berbagai hambatan lalu lintas, menjadi faktor utama kepadatan arus kendaraan.

Baca Juga: Penataan Kabel Udara Dikebut, Pemkot Bandung Targetkan Rampung 2026

“Kalau kota besar, rata-rata memang mengalami kemacetan. Penyebabnya beragam, mulai dari keterbatasan jalan hingga tingginya jumlah kendaraan,” ujar Rasdian, Jumat (23/1/2026).

Namun demikian, Rasdian menegaskan bahwa kondisi macet di Kota Bandung tidak berlangsung sepanjang hari. Kepadatan lalu lintas umumnya terjadi pada pagi hari. Terutama antara pukul 06.00 hingga 08.00 WIB, saat aktivitas masyarakat menuju tempat kerja dan sekolah.

“Di luar jam-jam tersebut, arus lalu lintas relatif normal. Tapi sering kali muncul anggapan bahwa Bandung selalu macet, padahal tidak sepenuhnya demikian,” jelasnya.

Ia memaparkan, titik-titik kepadatan tersebar di berbagai kawasan, baik di wilayah utara, timur, selatan, maupun barat kota. Untuk wilayah selatan, kemacetan kerap muncul pada jalur timur ke barat, seperti dari Cibiru menuju Cibeureum. Sementara dari arah barat, kepadatan sering terjadi pada akses Gunung Halu Cimahi menuju Bandung melalui kawasan Junjunan.

Selain itu, jalur-jalur timur kota seperti Cibiru, Cicaheum, hingga Antapani, termasuk jalan-jalan penyangga atau “sayap” lalu lintas, juga menjadi titik rawan kepadatan.

Pembenahan Infrastruktur

Rasdian menduga, data TomTom turut memasukkan kepadatan lalu lintas pada akhir pekan atau musim libur panjang. Khususnya di kawasan Pasteur hingga Lembang. Padahal, secara administratif, wilayah Lembang masuk Kabupaten Bandung Barat.

“Bisa jadi data tersebut ikut terakumulasi, meskipun Lembang bukan wilayah Kota Bandung,” katanya.

Sebagai langkah penanganan, Dishub Kota Bandung terus melakukan pembenahan infrastruktur jalan. Kemudian menerapkan rekayasa lalu lintas di titik rawan, serta mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Pengembangan sistem transportasi cerdas juga menjadi fokus, salah satunya melalui penerapan lampu lalu lintas berbasis kecerdasan buatan (AI).

“Itu bagian dari upaya kami untuk membuat pengaturan lalu lintas lebih adaptif dan efisien,” pungkas Rasdian.


(Yusuf Mugni)

Bangunan Lapuk Tak Mampu Tahan Cuaca Ekstrem, Warga Ciamis Mengungsi

0
Bangunan Lapuk Ciamis FOKUSJabar.id
Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan atap rumah milik Suryaman (50), warga Dusun Lawong, Desa Pusakanagara, Kecamatan Baregbeg, ambruk

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Ciamis kembali menimbulkan dampak serius bagi warga. Hujan deras di sertai angin kencang menyebabkan atap rumah milik Suryaman (50), warga Dusun Lawong, Desa Pusakanagara, Kecamatan Baregbeg, ambruk hingga memaksa penghuni mengungsi demi keselamatan.

Peristiwa tersebut terjadi, Jumat (23/1/2026) dini hari. Kerusakan parah pada bagian atap membuat rumah tidak lagi layak di tempati. Sehingga Suryaman bersama keluarganya harus meninggalkan tempat tinggalnya sementara waktu.

Selain kehilangan tempat bernaung, korban juga mengalami kerugian materi yang di taksir mencapai jutaan rupiah.

Baca Juga: Ratusan ASN Ciamis Bersih-bersih Taman Lokasana

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis, Ani Supiani, mengungkapkan bahwa laporan kejadian diterima pihaknya pada pagi hari. Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, ambruknya atap rumah terjadi sekitar pukul 03.30 WIB saat hujan deras dan angin kencang melanda kawasan tersebut.

“Cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang terjadi sejak subuh. Kondisi bangunan rumah yang sudah lapuk memperparah dampak hingga atapnya tidak mampu menahan terpaan angin,” jelas Ani.

Ia menambahkan, kerusakan yang cukup berat memicu ambruk susulan, sehingga penghuni rumah memilih mengungsi untuk menghindari risiko yang lebih besar. BPBD Kabupaten Ciamis telah menyalurkan bantuan logistik kedaruratan kepada korban sebagai langkah awal penanganan.

Tak hanya di Kecamatan Baregbeg, kejadian serupa juga terjadi di wilayah Kecamatan Cimaragas. Sebuah rumah milik Ikin di Dusun Rancagede, Desa/Kecamatan Cimaragas, yang dihuni tiga jiwa, turut mengalami kerusakan akibat atap rumah yang roboh.

“Ikin bersama keluarganya juga terpaksa mengungsi. Kami sudah memberikan bantuan logistik kedaruratan kepada keluarga tersebut,” pungkas Ani.


(Husen Maharaja)

Polres Pangandaran Bangun Jembatan Gantung Penghubung Dua Desa

0
polres pangandaran jembatan setia@fokusjabar.id
proses peletakan batu pertama Jembatan Setia oleh Kapolres Pangandaran, AKBP Ikrar Potawari.

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Polres Pangandaran membangun sebuah jembatan gantung yang menghubungkan antara Desa Putrapinggan dengan Desa Ciparakan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran.

Jembatan gantung ini di namai ‘Jembatan Setia‘ yang akan menjadi akses vital. Bagi masyarakat juga pelajar yang akan berangkat ke Sekolah.

Sebelumnya, Jembatan Setia mengalami kerusakan parah dan roboh, sehingga menghambat aktivitas masyarakat serta membahayakan keselamatan warga. Khususnya bagi anak-anak sekolah.

Baca Juga: Jembatan Sodongkopo Pangandaran, Proyek Mandek di Era Ridwan Kamil

Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari, Jumat (23/1/2026), secara langsung meletakan batu pertama. Sebagai tanda di mulainya kembali proses pembangunan Jembatan Setia.

“Ini merupakan bentuk kepeduliannya terhadap keselamatan dan masa depan anak-anak sekolah. Serta tindak lanjut amanat Presiden Republik Indonesia kepada Kapolri supaya institusi kepolisian. Untuk membantu pembangunan jembatan di setiap desa,” ungkap AKBP Ikrar Potawari.

Selain itu, Kapolres Pangandaran juga menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Setia merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat.

“Kami hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjawab kebutuhan dasar warga. Yang berdampak langsung pada keselamatan, pendidikan, dan perekonomian,” tegasnya.

Baca Juga: Disparbud Pangandaran: Pedagang di Pantai Karapyak Ditata Sebelum Ramadhan

Menurut Kapolres Pangandaran, jembatan tersebut memiliki peran strategis sebagai urat nadi aktivitas masyarakat antar desa.

“Maka, kami berkomitmen untuk mengawal proses pembangunan Jembatan Setia hingga selesai. Supaya dapat segera di manfaatkan oleh masyarakat secara aman dan layak,” katanya.

Dengan di mulainya pembangunan Jembatan Setia ini, di harapkan akses masyarakat kembali normal, dan aktivitas perekonomian meningkat. Serta ratusan anak sekolah dapat berangkat dan pulang sekolah dengan aman tanpa rasa khawatir.

(Sajidin)