TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan sinyal kuat dukungan terhadap usulan infrastruktur pertanian dari daerah. Tak terkecuali Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat (Jabar) dalam menghadapi ancaman kemarau panjang 2026.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Antisipasi Kemarau yang di pimpin Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, Senin (20/4/2026), seluruh kepala daerah di minta hadir langsung tanpa perwakilan. Termasuk Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Alayubi.
BACA JUGA:
Kisah Pasangan Asal Kota Tasikmalaya Naik Haji, Mengetuk Pintu Langit Setelah 13 Tahun Menabung
Asep mengungkapkan, pemerintah pusat membuka peluang luas bagi daerah untuk mengajukan kebutuhan strategis. Khususnya dalam menghadapi dampak El Nino yang berpotensi menyebabkan gagal panen.
“Kami di minta bergerak cepat. Semua usulan yang berkaitan dengan penguatan irigasi dan peningkatan produktivitas pertanian akan di prioritaskan,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Kabupaten Tasikmalaya sendiri mengajukan berbagai kebutuhan penting yang cukup signifikan. Untuk irigasi perpompaan, usulan meningkat dari sebelumnya 13 unit menjadi total 19 unit.
Sementara itu, irigasi perpipaan mengalami lonjakan usulan dari 8 menjadi 36 unit secara keseluruhan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengajukan pembangunan embung atau penampung air sebanyak 14 unit serta dam parit atau long storage sebanyak 26 unit guna menjaga ketersediaan air saat musim kemarau.
Tidak hanya pembangunan baru, perhatian juga di berikan pada aspek pemeliharaan jaringan irigasi yang meningkat tajam dari alokasi awal hanya 10 titik menjadi 197 titik usulan, sebagai upaya memastikan sistem irigasi tetap berfungsi optimal di tengah ancaman kekeringan ekstrem.
Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) DPKPP, Nurul Fajar Sidik menegaskan, seluruh usulan tersebut berbasis kebutuhan riil petani di lapangan.
BACA JUGA:
Sidak DPRD Kota Tasikmalaya, 97 Persen Dapur MBG Ternyata Belum Berizin
“Ini murni dari aspirasi kelompok tani dan penyuluh. Bahkan beberapa sudah di setujui setelah proses verifikasi dan validasi. Termasuk penentuan poligon lahan,” katanya.
Dia menambahkan, dukungan pemerintah pusat menjadi sangat krusial. Mengingat keterbatasan anggaran daerah akibat efisiensi fiskal nasional yang berdampak pada Dana Alokasi Umum (DAU).
Menariknya, dalam skema pelaksanaan nanti, kelompok tani akan menjadi pelaksana langsung proyek pembangunan dengan pendampingan teknis dari dinas serta konsultan dari kementerian.
Anggaran pun akan di salurkan langsung ke kelompok tani sebagai pelaksana kegiatan.
Langkah ini di nilai strategis karena tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian. Tetapi juga memberdayakan petani sebagai aktor utama dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
“Semua di arahkan agar manfaatnya langsung di rasakan petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” pungkas Nurul.
(Farhan)
 memberikan sinyal kuat dukungan terhadap usulan infrastruktur){kind=link}